Oleh : Ummu Nasywa

Ibu Rumah Tangga


PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. (tirto.id)

Tapi kebijakan ini dinilai terlambat, seperti yang disampaikan Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Pandu Riono bahwa jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan sejak satu bulan lalu saat virus corona (Covid-19) ini muncul di Indonesia, Mei 2020 pandemi virus corona disebutnya mereda. Menurutnya, hal itu diperparah dengan kondisi saat ini yang meski telah diterapkan kebijakan bekerja dari rumah tetapi masih banyak orang yang tidak bisa bekerja dari rumah, seperti pekerja informal. Karena itu, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang menganggap warga Indonesia adalah pekerja kantoran. Kata Pandu saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat (10/4/2020).

Ia menambahkan, cara terbaik jika vaksin dan rumah sakit terbatas adalah dengan cara membatasi pergerakan orang yang berpotensi menularkan virus corona. Selain itu, pembatasan sosial (social distancing) pun lebih baik ketimbang pembatasan fisik (physical distancing). 

Masih dari channel yang sama,  Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa penetapan PSBB merupakan tindakan pemerintah yang ingin menghindar dari kewajiban dalam  pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa pencegahan Covid-19. Menurutnya, PSBB tidak mewajibkan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah jadinya hanya punya kewenangan untuk menerapkanan libur sekolah, kantor, membubarkan kerumunan, dan sebagainya. Pasalnya, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bila menerapkan karantina wilayah. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan. 

"Karantina wilayah berbeda dengan pembatasan sosial skala besar. Kalau karantina wilayah itu memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dikarantina. Misalnya DKI Jakarta diterapkan karantina wilayah, maka kebutuhan dasar warga DKI Jakarta wajib dipenuhi oleh pemerintah." Imbuh Refly.

Dalam sejarah Islam, wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda: 

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. Al-Bukhari)  

Dari hadits tersebut maka negara Khilafah akan menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail dan dipenuhi kebutuhannya. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dalam memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.  

Kebijakan dengan dijalankannya PSBB tidak akan solutif mengatasi umat secara menyeluruh jika landasan kebijakannya bukan berasaskan aqidah Islam. Karena yang diambil saat ini adalah kebijakan ala kapitalis sekuler. Asas buatan manusia yang penuh dengan nafsu dan kepentingan semata. Dengan demikian PSBB tidak akan bisa mengatasi permasalahan secara totalitas sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh umat.

Jelas keselamatan dan kesejahteraan umat sangat diutamakan. Satu nyawa sangat berharga untuk kelangsungan umat manusia di dunia. Islam adalah warisan Rasulullah saw dengan Alquran sebagai pedoman hidup bagi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Maka dari itu sistem selain Islam harus benar-benar di campakkan hingga perisai hakiki akan kembali ke pangkuan umat di seluruh dunia yaitu khilafah 'ala minhajin nubuwwah.  
Wallahu a'lam bishshawwab.
 
Top