Oleh : Faizah Khoirunnisa' Azzahro
Aktivis Dakwah

Rupanya kebiasaan kebut semalam tak hanya menjadi budaya pelajar. Dalam mengatasi wabah Covid-19, pemerintah pun terkesan kalang kabut. Sejak awal wabah meluas menjadi skala global dan merembet ke negeri tetangga, pemerintah masih menganggap remeh sebuah pandemi. Kepongahan ditunjukkan oleh pejabat. Pernyataan blunder, minim ilmu, dan asal bunyi, dilontarkan ke muka publik dan menuai kontroversi.

Setelah kasus pertama positif Corona diumumkan, barulah pemerintah kalang kabut, tak seperti di awal yang over santuy. Antisipasi yang terlambat memicu chaos di masyarakat. Kelangkaan masker, APD, hingga tak kompaknya pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan lockdown, menjadi drama di tengah wabah.

Persiapan yang minim di sektor ekonomi juga menambah masalah. Berkurangnya aktivitas sosial imbas PSBB berdampak pada penurunan bahkan hilangnya pendapatan pekerja harian yang mengandalkan mobilitas manusia sebagai lahan rezeki. Banyak karyawan dan buruh terkena PHK karena omzet perusahaan menurun. Akibatnya kemiskinan baru muncul secara massal dan dalam waktu singkat.

Merespon kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19 itu, Jokowi mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial dan disampaikan saat keterangan pers pada 31 Maret 2020 yang lalu (www.suarasurabaya.net, 31/3/2020).

Program tersebut berisi 6 hal, yaitu: (1) Program Keluarga Harapan, (2) Kartu Sembako, (3) Kartu Prakerja, (4) Penggratisan tarif listrik 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA, (5) cadangan dana 25 T untuk operasi pasar dan logistik, (6) Keringanan pemberian kredit bagi para pekerja informal dengan gaji harian.

Mengenai program tersebut, OJK telah menerbitkan aturan dan mulai memberlakukannya pada April 2020.

Solusi Gali Lubang Tutup Lubang

Yang menimbulkan keraguan, bisakah program ini berjalan secara efektif dan efisien? Mengingat sebelumnya sudah ada jurus serupa berupa kartu-kartu sakti, namun berujung kecewa. Rakyat justru diribetkan dengan urusan administratif, persyaratan yang rumit, dan sosialisasi tak merata sehingga banyak yang tak mengerti. Jikapun berjalan, sumber anggaran yang dipakai mengandalkan utang. Alhasil, tanggungan utang yang sudah membengkak, jadi semakin bertambah. Solusi yang akan ditawarkan menteri keuangan sudah pasti bisa ditebak yakni tak jauh-jauh dari memalak rakyat lewat pajak, dan kenaikan iuran-iuran. Lagi-lagi rakyat yang direpotkan.

Jika begini, yang dilakukan pemerintah hanyalah mengatasi masalah dengan menambah masalah yang lain. Gali lobang tutup lobang. Keamatiran penguasa dan kebijakan setengah hati ditampakkan. Rakyat bingung harus mengadu pada siapa. Dermawan bersama 'alim ulama yang gemas dengan kelambanan penguasa, akhirnya terjun ke tengah umat untuk turut membantu. Meski demikian, bantuan individu per individu ada batasnya dan tak bisa menjangkau secara merata. Kehadiran negaralah yang seharusnya tetap ada dan menjadi garda terdepan yang bisa rakyat andalkan.

Harapan Ada pada Islam

Lewat makhluk-Nya yang tak kasat mata tapi cukup merepotkan dunia, diharapkan banyak umat yang sadar bahwa ketika Islam tidak dilibatkan dalam mengatur kehidupan, yang terjadi adalah kekacauan. Dalam penanganan wabah misalnya, jika sejak awal penguasa tunduk pada hukum syara' yang meminta lockdown saat wabah mulai diketahui, tentu pandemi global takkan terjadi. Rasulullah saw. bersabda,

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari)

Sebagai hukum syara', hadis tersebut akan selalu relevan dan pas diterapkan di setiap zaman.

Ekonomi yang terkena dampak langsung akibat kebijakan lockdown, Islam-pun sudah mengantisipasinya. Dalam keadaan normal saja, kebutuhan pokok rakyat akan dijamin oleh Khilafah, apalagi jika kondisinya di tengah pandemi seperti saat ini. Tentu saja anggaran yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak mengandalkan hutang. Dengan panduan syariat Islam, Khilafah mengelola kekayaan alam yang menjadi milik umum dengan sebaik-baiknya sehingga manfaatnya bisa kembali kepada umat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan keamanan).

Jelas beda jauh dengan negara berideologi kapitalisme sekuler yang lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal. Kekayaan alam milik rakyat dijual kepada korporat bejat. Dimana keuntungannya tak mungkin kembali kepada rakyat. Saat rakyat butuh, negara lepas tangan atau memberi bantuan ala kadarnya bermodal hutang yang ujung-ujungnya juga rakyat yang terbebani.

Semoga berakhirnya pandemi Covid-19 nanti,  juga mengakhiri kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi yang terbukti tidak mampu mengatur persoalan kehidupan umat manusia. Lalu, dengan izin Allah Subhanahu wa  Ta'ala dunia berganti wajah dengan peradaban Islam yang bisa menghadirkan rahmat bagi alam semesta. Allahu Akbar.
 
Top