Oleh: Lailah Al Barokah
Ibu Rumahtangga dan Pegiat Dakwah

Saat ini wabah virus Corona atau Covid-19 masih menjadi pandemi karena penyebarannya yang begitu cepat dan meluas hingga di beberapa negara di dunia. Wabah ini pertama kali muncul di kota Wuhan Provinsi Hubei Cina. Kemudian menyebar ke daerah sekitar dan negara-negara tetangga termasuk ke Indonesia. Fakta ini begitu mengejutkan masyarakat dan pemerintahan Indonesia, karena sampai saat ini belum nampak adanya jumlah penurunan pasien positif Corona.

Covid-19 ini adalah virus yang cepat beradaptasi dengan lingkungan.  Proses inkubasi dalam tubuh manusia terhitung lama, yakni 14 sampai 20 hari. Tapi jika sudah masuk ke paru-paru, dia akan berkembang dengan sangat cepat hanya hitungan hari langsung bisa mengambil nyawa seseorang. Virus ini belum ada vaksinnya. Obatnya adalah imun manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki daya tahan tubuh yang kuat insyaallah akan sembuh dengan sendirinya. Namun, jika imunnya jelek maka tak sedikit yang meninggal.

Menurut data dari WHO, orang yang sembuh jauh lebih banyak dari yang meninggal. Yang meninggal hanya sekitar 7 % dari total yang terinfeksi. Masalahnya adalah karena Covid-19 ini kemampuan menularkannya ke orang lain sangat tinggi. Maka dalam waktu singkat akan terjadi pelonjakan pasien yang terinfeksi Covid-19 yang sangat tinggi. Hal itu akan memungkinkan terjadinya penumpukan pasien Covid-19 di rumah sakit dan itu akan membuat rumah sakit tidak mampu menampung  semua pasien, karena terbatasnya alat, ruangan dan tenaga medis.

Maka perlu negara atau pemerintahan pusat untuk sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tepat agar dapat memutus rantai penularan virus ini, dengan begitu negara dapat menyelamatkan masyarakat dari virus mematikan ini.

Disaat banyak desakan publik agar presiden menetapkan status lockdown atau karantina wilayah, negara malah mengabaikan dan terkesan tidak peduli. Bahkan presiden Jokowi dengan tegas menolak opsi lockdown dan mengenalkan sebuah istilah sulit sebagai solusi yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan didampingi kemungkinan penerapan darurat sipil.

"Saya minta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (30 Maret 2020) kemarin.

Ketika PSBB diberlakukan, Pasal 59 UU tersebut mewajibkan, minimal tempat kerja dan sekolah diliburkan, serta kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum dibatasi. Kebijakan tersebut sebenarnnya sudah dilakukan dari beberapa pekan terakhir. Namun mengapa Presiden atau pemerintah malah menerapkan himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), didampingi kebijakan darurat sipil? Karena apabila pemerintahan menerapkan status lockdown atau karantina wilayah dalam undang-undang yang ditandatangani Presiden Jokowi, ditulis bahwa jika statusnya karantina biaya hidup masyarakat ditanggung pemerintah. Inilah yang menjadi masalah pemerintah tidak mau memberlakukan lockdown ataupun karantina wilayah.

Ada beberapa pemerintah daerah yang bersilang kebijakan dengan pemerintah pusat dalam penanganan virus Corona . Mereka menempuh lockdown atau karantina wilayah, yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kelima daerah yang menerapkan lockdown antara lain Pemkot Solo, Bali, Papua, Maluku, dan Tegal. Daerah-daerah itu menerapkan lockdown dengan skala berbeda-beda. Tegal, misalnya, memilih kata "local lockdown". Pemerintah kota setempat menutup akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antarkampung dengan beton jenis moveable concrete barrier (MBC).

Wali Kota Tegal mengumumkan langsung local lockdown tersebut. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menolak jika daerahnya dicap telah melawan kebijakan pusat. Jumadi berdalih local lockdown ditempuh semata untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Sabtu, 28/03/2020.

Sebetulnya beberapa wali kota saat diwawancarai dalam sebuah acara televisi swasta menyatakan pendapatnya atas kesetujuannya ditetapkan lockdown atau karantina wilayah, seperti walikota Bengkulu, walikota Banda Aceh mereka sangat setuju karena saat ini yang harus segera dilakukan adalah memutus mata rantai yang membawa virus tersebut.
Perlu ada sikap tegas dari pemerintah pusat soal mengatasi wabah ini, yang dikhawatirkan jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat, maka kemungkinan pemerintah daerah akan mengambil kebijakan-kebijakan strategis lain tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ideologi kapitalime sekuler yang diterapkan di negeri ini, menjadikan untung rugi  sebagai pertimbangan negara dalam membuat kebijakan. Adapun rakyat yang seharusnya diperhatikan dan diurus oleh negara malah dikesampingkan. Maka kita telah menyaksikan begitu lamban pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi masalah Covid-19 ini. Sebagai umat Islam terbesar di dunia, selayaknyalah kita menggantungkan harapan hanya pada aturan Islam sebagai aturan Sang Pencipta. Dimana Islam menetapkan aturan dalam pengendalian wabah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Imam al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam Sahih-nya dari Usamah bin Zaid dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda:
“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”.

Berdasarkan hal itu maka negara di dalam Islam membatasi atau mengisolasi penyakit menular di tempatnya dan mengarantina orang yang sakit dan diurusi hingga sehat. Penduduk tempat itu tetap tinggal di situ dan penduduk lainnya tidak masuk ke tempat itu. Dan negara melakukan kewajibannya.  Negara menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan obat secara gratis untuk seluruh rakyat, menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit dan pengobatan, juga menjamin kebutuhan hidup penduduk yang terkena dampak penyakit menular tersebut dimana mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar wilayah mereka.

Dengan demikian jelas, bahwa hanya dengan syariat Islamlah  berbagai masalah yang ada khususnya penanganan wabah saat ini dapat ditangani. Dan hal ini dapat terwujud secara sempurna saat syariat Islam diterapkan di seluruh sendi kehidupan dalam bingkai Daulah khilafah Islam.
Wallahu a'lam bi ash shawab
 
Top