Oleh : Riska Adeliana
Aktivis Dakwah Kampus

Juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi, menyatakan proses pemindahan ibukota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Saat ini persiapan masih on the track, kata dia dalam konferensi video. (Detik.com, 25/3/2020)

"Kami dan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan investor dan mitra join venture untuk pemindahan ibukota," ujar Jodi dalam rekaman video yang diterima wartawan, Rabu, 25 Maret 2020. Di samping perencanaan konsep, pemerintah sedang menyiapkan terbentuknya Badan Otorita Ibukota Baru. Presiden Joko Widodo pada bulan lalu telah mengantongi empat nama sebagai calon kepala badan. Salah satunya yaitu Basuki Tjahja Punama alias Ahok yang tersangkut masalah korupsi. (Tempo.co)

Abainya negara di tengah wabah corona hari ini, diperlihatkan dengan pemerintah masih ngotot untuk tetap menjalankan proyek pemindahan ibukota baru.

Sementara saat ini paramedis yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 sudah mengalami kelelahan. Pasalnya, jumlah pasien lebih banyak dari kapasitas rumah sakit. Kesediaan alat perlindung diri (APD) bagi paramedis pun sangat minim. Mereka harus bertarung di garda terdepan tanpa perlindungan yang memadai, karena itu mereka demikian rawan terpapar oleh Covid-19. Beberapa dokter dan tenaga kesehatan telah menjadi korban keganasan Covid-19. Di saat yang sama, kapasitas rumah sakit rujukan terbatas. Tak bisa melayani semua pasien. Rumah sakit terpaksa harus membuat prioritas. Yang paling rentan adalah orang-orang yang memiliki imunitas rendah. Orang tua, anak-anak balita dan orang yang memiliki riwayat sakit berat sangat rawan menjadi korban meninggal ketika terpapar Covid-19. Sayang, penguasa negeri ini sejak awal menganggap remeh Covid-19. Mereka mengabaikan pandangan para pakar kesehatan tentang bahaya penyebaran Covid-19. Akhirnya rezim penguasa cenderung santai. Mereka malah membuat pernyataan dan kebijakan yang kontraproduktif.

Ketua DPP PKS Aboe Bakar al-Habsy, menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona. Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan corona, kata Aboe, Jumat (27/3).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarakat. Padahal, kata dia, selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.

Bahkan aneh ketika pemerintah membuka donasi untuk mengatasi wabah corona. Lagi-lagi imbasnya mengenai rakyat jua. Seharusnya anggaran untuk pemindahan ibukota baru diperuntukkan bagi rakyat terlebih dahulu. Agar saat lockdown diberlakukan mereka tidak susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aboe menilai aneh tentang ngototnya pemerintah dalam pemindahan ibukota baru tersebut. Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibukota ada, sedangkan anggaran untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat, ujarnya. Anggota Komisi III DPR itu menuturkan tentu hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan ibukota dianggap lebih penting dari keselamatan warga.

Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, ujar politikus yang karib disapa Habib Aboe itu menginggatkan. Ia menambahkan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibukota. Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19, katanya. (Gelora.co)

Di sisi lain, pemerintah sangat cekatan dalam mengurusi pemindahan ibukota baru, bahkan begitu lincah dalam mencari investor dan mitra join venture. Jelas, bahwa fakta-fakta di atas membuktikan bahwa rezim negeri ini benar-benar tak peduli rakyatnya. Paradigma kapitalisme telah merasuki sendi-sendi kekuasaan mereka. Mereka lebih mementingkan kekuasaan mereka dan kepentingan pengusaha asing dan para investor.  

Kapitalisme telah banyak menanamkan sikap abai oleh pejabat bangsa ini kepada rakyat. Mereka Tidak peduli dan tutup mata terhadap kondisi rakyatnya, di saat rakyat dalam kesusahan dan bencana malah pemerintah abai terhadap urusan rakyat. Seharusnya pemerintah mengurusi urusan rakyatnya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Tetapi malah berbeda sekali. Ini menjadi karakter pemimpin di sistem kapitalisme. Kapitalisme nampaknya telah mendarah daging di para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia.

Berbanding terbalik dengan pemimpin dalam sistem Islam. Ketika wabah penyakit menular merebak, mereka dengan sigap mengatasinya. Seperti ketika terjadi penyakit kusta terjadi Rasulullah saw. melarang untuk mendekati yang terkena kusta. Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw. memperingatkan sebuah wabah penyakit yang berbunyi:

"Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR. Bukhari)

Rasulullah saw. juga menerapkan metode lockdown. Sebagaimana hadist Rasulullah saw. 

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Bukhari)

Hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, dan mengambarkan bahwa Islam adalah agama yang sempuna yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Selama 13 abad lamanya Islam berjaya. Saat itu para khalifah menjadi orang yang mengayomi rakyatnya. Mereka sangat memahami bahwa keselamatan nyawa manusia lebih berharga dibandingkan masalah ekonomi.

Sungguh hari ini kita sangat mendambakan pemimpin yang mengurusi urusan rakyatnya. Pemimpin yang akan menjamin kebutuhan pokok hidup masyarakat. Pemimpin yang mengurusi urusan rakyatnya, bukan karena untung dan rugi. Para pemimpin Islam adalah orang yang takut kepada Allah Swt., pemimpin yang memahami bahwa jabatan yang dimilikinya kelak akan dimintak pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Oleh karena itu, saatnya bagi kita untuk terus berjuang untuk menegakkan syariat Islam yang akan menyejahterakan seluruh umat manusia. Pemimpin yang menegakkan keadilan, pemimpin yang selalu ingat akan kematian dan pemimpin seperti ini hanya ada dalam sistem Islam yaitu khilafah. 

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top