Oleh : Ani Ummu Khalisha
Aktivis Dakwah Peduli Negeri

Beberapa negara di dunia telah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, di antaranya: India, Filipina, Thailand, Italy, dan Malaysia. 

Berbeda dengan Indonesia belum melakukan lockdown walaupun jumlah pasien positif corona selalu naik lebih dari 100 kasus tiap harinya, data terbaru pertanggal 4/4/2020 sudah ada 2.092 kasus Covid19 di Indonesia. Memang sejak awal pemerintah menganggap remeh hal ini, sehingga cenderung santai dalam menangani wabah Corona . 

Setelah ada desakan dari berbagai pihak, presiden mengambil keputusan darurat sipil lalu berganti lagi dan akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). Skema PSBB menekan adanya sejumlah pembatasan besar untuk mencegas virus, namun dengan perekonomian yang tetap berjalan. Pertimbangan ekonomi yang dipandang oleh negara, sehingga lockdown tidak mungkin dilakukan.

Seharusnya pertimbangan keselamatan rakyatlah yang diutamakan. Pemerintah harus mampu memberi jaminan dengan mengorbankan hal yang tidak terlalu urgent, seperti pemindahan ibu kota yang harusnya bisa ditunda atau bahkan dibatalkan. Sehingga anggarannya bisa dipakai untuk menghadapi pandemi ini. Rakyat tak perlu dikorbankan, bahkan menjamin keselamatannya sendiri seperti saat ini. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, memperlihatkan ketidakmampuan untuk menjamin kehidupan rakyatnya dan berlepas diri dari tanggung jawab dalam meriayah rakyat. 

Di tengah wabah yang melanda negeri ini, rakyat pun harus menerima kenyataan bahwa pemerintah masih melakukan ekspor bahan pangan dan perlengkapan kesehatan untuk menangani wabah. Berdasarkan data BPS nilai ekspor masker 75juta dollar AS atau 74.600% atau 1,3kg masker hingga Februari lalu. 

Walaupun belakangan menyetop ekspor masker, tetapi kini barang ini sangat langka dan harganya melambung tinggi. Negara tujuan ekspor masker yaitu China, Singapura dan Hongkong. Begitupun juga dengan antiseptik, sampai barang yang dibutuhkan masyarakat langka di dalam negeri. (Mmc, 05/04/20)

Ketersediaan APD, masker dan antiseptik bagi tenaga medis pun terbatas, bahkan bisa dibilang kekurangan. Banyak rumah sakit  yang mengeluhkan hal ini, di beberapa daerah seperti Sukabumi misalnya. Banyak rumah sakit membuka donasi berupa alat-alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para tenaga medis. Alih-alih memenuhi kebutuhan dalam negeri dan merespon kondisi ini, pemerintah memandang pandemi ini bisa menjadi peluang untuk menyuplai APD dan hand sanitizer untuk negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona.

Alasannya indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia. Hal itu disampaikan oleh menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, setelah mendampingi presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) G-20 melalui telekonferensi di Istana Bogor, kamis (27/3) malam. (Jnn.com, 27/03/20)

Sebelumnya memang Indonesia telah mendatangkan alat pelindung diri(APD) dari China melalui skema bantuan maupun pembelian secara langsung untuk menanggulangi virus corona. APD digunakan oleh tenaga medis didalam negeri yang sangat membutuhkan. Namun, yang mengherankan APD yang diimpor dari China tertulis ‘ made in Indonesia’. 

Dijelaskan kepala pusat data, informasi dan komunikasi kebencanaan badan nasional penanggulangan bencana (BNPB)  Agus wibowo. Tidak perlu heran jika APD yang diimpor dari China tapi made in Indonesia, cara “offshoring” bukan hal yang baru di dunia industri. Perusahaan APD dari luar negeri menjahit produknya di Indonesia. Namun, bahan bakunya tetap dari luar negeri. Indonesia hanya meminta menjahit dan merapikannya agar jadi APD yang siap pakai. (CNB Indonesia.com, 26/03/20)

Ekspor APD memang sudah dilakukan dan pemerintah pun tidak bisa menyetop komitmen ekspor APD, meskipun di dalam negeri membutuhkan. Namun, produksinya lebih diprioritaskan untuk ekspor yang mendatangkan devisa. 

Kondisi ini semakin menyadarkan kita, bahwa ciri khas sistem demokrasi kapitalis adalah untung rugi bukan keselamatan rakyat. Kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan para penguasa dengan pengusaha. Pemerintah tidak berposisi meriayah namun lebih menempatkan diri sebagai pebisnis. 

Solusi Islam

“Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya”. (HR. Bukhari Muslim) 

Dalam hadis di atas jelas peran pemimpin adalah pemelihara sekaligus bertanggung jawab atas rakyatnya, maka menjadi seorang pemimpin itu sangat berat. Namun hal ini hanya akan disadari orang seorang pemimpin yang bertakwa, yang menjadikan syari’at Allah sebagai sandarannya. Maka dalam kepemimpinannya akan betul-betul meriayah rakyatnya dengan sebaik mungkin. Langkahnya akan terus disandarkan dengan hukum-hukum syara sehingga akan berhati-hati dalam mengambil berbagai kebijakan. Sebab dia sadar betul nanti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt. atas kepemimpinannya kelak di yaumul hisab. 

Karena itu, dalam Daulah Islam pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syari’ah, termasuk dalam menghadapi wabah. Pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. 

“Jika kalian mendengar  wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu”. (HR. Bukhari) 

Itulah metode karantina wilayah di dalam negara Islam yang telah mendahului semua negara. Ini pula yang dilakukan Khalifah Umar ra., saat terjadi wabah Thaun pada era kepemimpinannya. Seharusnya ini mampu diteladani oleh para pemimpin muslim pada saat menghadapi wabah. 

Apabila wabah telah menyebar, negara wajib menjamin pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh rakyat. Mendirikan rumah sakit dengan fasilitas terbaik untuk mendukung pelayanan kesehatan. Negara pun wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Khususnya pangan rakyat di wilayah tersebut. Adapun bagi wilayah yang tidak terdampak wabah, menjalankan kerja seperti biasa. Sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan. 

Itulah solusi Islam dalam menghadapi wabah, dan hanya mampu diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem Islam. Maka sistem demokrasi kapitalis harus segera dicampakkan, karena terbukti hanya memberikan kesengsaraan. 

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top