Oleh : Luluk Kiftiyah (Member AMK)

Maraknya pengangguran sudah menjadi pemandangan biasa pasca mengguritanya PHK massal akibat pandemi Covid-19. Kini, rakyat hidup dari sisa tabungan pendapatan bulan sebelumnya. Sedangkan bagi yang tidak memiliki tabungan, harus rela hidup lebih susah lagi.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, ada informasi yang cukup membuat resah para pegawai negeri sipil (PNS). Sebagaimana diketahui, pemerintah melakukan pemotongan tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Ada tiga komponen tunjangan guru yang dipotong. Yaitu, profesi guru PNS daerah dari Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, tambahan penghasilan guru PNS daerah dari Rp698,3 miliar menjadi Rp354,2 miliar, dan guru di daerah khusus dari Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. (sindonews.com, 15/04/2020)

Selain tunjangan guru, menurut Fikri, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya.  (cnnindonesia.com, 14/04/2020)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ridwan Kamil di lingkungan Pemprov Jawa Barat melalui program "Two in One". Artinya, satu keluarga mampu mengurusi dua keluarga tidak mampu selama pandemi Covid-19. Dia berharap hal ini dapat mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dengan cara memotong gaji gubernur, wakil gubernur, dan para ASN atau PNS selama empat  bulan ke depan. (cnbcindonesia.com, 07/04/2020)

Fakta di atas membuktikan 'pemerintah gagal' menyejahterakan rakyatnya. Disunatnya gaji PNS atau bahkan terancam tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) maupun gaji ke-13 adalah contoh kecil kegagalan sistem demokrasi-kapitalis.

Guru adalah pendidik yang harus benar-benar diperhatikan. Pendapatan mereka hanyalah dari mengajar. Karena itu, yang menjadi haknya harus dibayar. Seharusnya biarlah mereka fokus dalam mendidik generasi, melaksankan amanahnya. Sehingga negara tidak perlu mengusik gaji mereka. Jika gaji mereka saja diusik, lantas bagaimana nanti para guru akan bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan mereka juga punya keluarga. Mereka juga butuh biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Jika pemerintah bersikap bijak dan masih ada rasa empati kepada rakyat, seharusnya tidak perlu mengurangi tunjangan guru. Pemerintah bisa menggunakan dana infrastruktur pembangunan ibu kota baru di Kalimantan untuk sementara waktu. Dalam artian, mengutamakan sesuatu yang urgen dulu. Bukan karena keuangan negara devisit atau bahkan minus, lalu melirik dana tunjangan guru ataupun bantuan untuk rakyatnya.

Jadi, ke mana sisi kemanusiaan itu?  Benarkah negara sudah tidak mampu memberikan perannya kepada rakyatnya, sehingga dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 butuh 'sumbangan secara paksa' dari hasil penyunatan gaji PNS dan dari dana bantuan lainnya?

Inilah keputusan yang diambil penguasa terhadap rakyatnya, yang menunjukkan watak asli mereka. Keadaan ini semakin memperjelas betapa pemerintah abai dan lepas tangan dari tanggung jawabnya.

Dalam Islam negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Baik itu sandang, pangan dan papan. Negara wajib memenuhi kebutuhan hajat rakyatnya per individu. Alangkah nikmatnya apabila hidup dalam naungan Islam kafah.

Sudah saatnya kita meyudahi sistem yang rusak dan menyiksa ini. Inilah saatnya umat bangkit, hijrah dari sistem kufur dan rusak menuju sistem yang adil dan mengayomi rakyat, yaitu sistem Islam dalam naungan khilafah.

Wallaahu a'lam bishshawaab.
 
Top