Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa
Mentor Kajian Remaja

"Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi." Begitulah ungkapan Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Ungkapan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang akan membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha ataupun masyarakat yang ingin menyumbang dalam penanganan pandemi ini. Selain itu, Aboe juga menilai keanehan lain yaitu pemerintah yang masih ngotot memindahkan IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kalimantan Timur di tengah pandemi saat ini.

Benar saja, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, lewat juru bicaranya Jodi Mahardi, memastikan persiapan pemindahan ibukota baru ke Kalimantan Timur terus berjalan di tengah sentimen pandemi virus Corona. (tempo.co, 25/03/2020)

Sungguh miris, di tengah korban Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya, belum lagi kebutuhan peralatan medis yang kurang memadai, ditambah kebutuhan pangan masyarakat akibat lockdown yang juga harus dipenuhi, justru berencana melanjutkan proyek yang sebetulnya belum begitu mendesak. Bayangkan saja, dana untuk memindahkan ibukota baru mencapai Rp466 T. Seharusnya angka yang fantastis ini bisa direlokasikan ke penanganan wabah Covid-19.

Sementara untuk menangani Covid-19 ini, pemerintah malah membuka rekening penggalangan dana bagi masyarakat yang ingin berdonasi. Sungguh hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang berfikir kritis. Ditambah pemerintah tidak memberikan alasan yang mampu diterima publik terkait pembangunan IKN baru yang tetap jalan di tengah pandemi ini. Padahal rakyat sangat butuh kepedulian pemerintah dalam menghadapi kesulitan saat ini dan dukungan penuh baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Hal ini seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, untuk siapa proyek ini dibangun? Seberapa pentingkah pembangunan ini hingga mengenyampingkan problem yang sedang terjadi?

Dari data yang dilansir oleh cnnindonesia.com, 26/02/2020, Luhut menyebut ada list hampir 30 perusahaan besar yang akan berinvestasi di proyek IKN baru ini. Mereka dari Amerika, Jepang, Abu Dhabi (UEA), dan Singapura. Dari sini kita bisa melihat jelas bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus membangun IKN baru di tengah pandemi ini lebih berpihak pada kepentingan penguasaha (penguasa dan pengusaha) dan asing.

Kondisi yang sangat menyulitkan dan menyusahkan rakyat hari ini tidak terlepas dari ideologi kapitalis berbalut demokrasi yang dianut oleh pemimpin negeri ini dalam mengurusi rakyatnya. Ideologi ini hanya memandang setiap amal perbuatan harus ada keuntungan di dalamnya. Hal ini terbukti dalam penempatan prioritas membuat kebijakan di tengah wabah saat ini, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan para kapitalis pemilik modal dan membuat kebijakan sesuai pesanan mereka. Sistem kapitalisme ini menjadikan negara berlepas tangan dalam mengatur kebutuhan hidup rakyatnya.

Jelas hal ini  sangat berbeda dengan negara yang menerapkan aturan Islam. Negara berkewajiban penuh dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk kesehatan dan ekonomi. Selain itu, setiap kebijakan yang ditetapkan bukan berdasarkan kepentingan dan keuntungan semata, melainkan untuk kemaslahatan umat.

Dalam sistem Islam, pemimpin bertugas sebagai raain (pengurus). Islam mengatur bahwa negara wajib bertanggung jawab penuh dalam menjamin kepentingan umat, mengurus, melayani dan melindungi dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Islam memiliki kekhasan dalam sistem politiknya yang mewajibkan negara untuk mengatur urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (riayah syuun al-ummah dakhiliyan wa kharijiyan bi al-ahkam al-islamiyyah). Sehingga bila terjadi wabah, negara tidak berpikir panjang untuk melakukan lockdown di daerah tersebut. Tak hanya itu, negara pun akan membangun fasilitas yang memadai, menggaji para tenaga medis, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rumah sakit dengan ditopang sistem ekonomi Islam. Semua diberikan secara gratis sebagai bentuk pengurusan terbaik kepada rakyatnya juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa memikirkan untung rugi yang akan didapat.

Selain itu, Islam akan melahirkan pemimpin yang amanah dan adil, yang betul-betul melayani dan mengatur hajat hidup rakyatnya. Seperti Khalifah Umar bin Khattab, siang dan malam selalu memantau keadaan rakyatnya karena beliau sadar bahwa kepemimpinan itu adalah melayani, bukan dilayani. Kepemimpinan bukan untuk menaikkan status sosial dan menumpuk harta dunia yang semu. Kepemimpinan adalah sebuah pengabdian kepada Allah melalui kepengurusan rakyat. Nyawa rakyat bagi Khalifah Umar adalah pertanggungjawaban besar di akhirat kelak. Maka menyia-nyiakannya adalah sebuah kezaliman.

Betapa kita sangat merindukan sosok pemimpin yang akan menjalankan kewajiban dan fungsinya secara amanah dan bertanggungjawab hanya akan lahir dari sistem yang benar, yakni sistem Islam yang diterapkan secara kafah dalam segala aspek kehidupan.

Wallaahu a'lam bish shawab.
 
Top