Oleh : Sri Mulyati
Mahasiswi dan Member AMK


Lagi-lagi rakyat dibuat kesal dengan kebijakan pemerintah disaat pandemi Covid-19, sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan dan setiap harinya kasus ini semakin meningkat. Namun, sampai saat ini pemerintah belum melakukan lockdown (Karantina Wilayah). Terlebih baru-baru ini, pemerintah akan membuka rekening untuk pembiayaan dalam penanganan wabah. Hal demikian, sikap pemerintah layaknya Yayasan atau Lembaga Sosial yang meminta donasi kepada para pengusaha dan masyarakat. Tidak cukupkah rakyat diperas melalui pajak dan cukai. Kabar Selanjutnya adalah  Pemindahan ibu kota yang masih ngotot dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sontak, hal ini mengundang reaksi dan kritik dari berbagai kalangan.

Dilansir Gelola.co- Ketua DPP PKS Aboe Bakar  Al-Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung Donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona. “Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan corona,” Kata Aboe (27/03/2020, Gelora.co)

Sesungguhnya hal demikian, menegaskan kepada kita sikap pemerintah seakan-akan lepas diri dari tanggung jawab mengenai anggaran penanganan wabah. Kemudian, Aboe juga menilai keanehan lain, melihat pemerintah yang masih bersikukuh untuk memindahkan ibu kota. “Tentu ini mengundang banyak tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat.” Ujarnya (27/03/2020, Gelora.co)

Prioritas yang keliru dibalik anggaran ibu kota baru , pemerintah lebih mementingkan para Kapitalis di banding nyawa rakyat. Mengapa hal ini tidak digubris karena tidak ada kemanfaatan yang bisa didapatkan dari nyawa rakyat. Seolah-olah nyawa rakyat tidak berharga dimata mereka. Padahal masalah keamaan dan nyawa rakyat merupakan tanggung jawab para pemangku kekuasaan. Minta saweran dari rakyat, artinya rakyat di beri beban baru dan dibiarkan menyelesaikan pandemi ini sendiri. Belum cukupkah dengan pajak, cukai dan kebijakan lain yang tidak pro kepada rakyat. 

Para pemangku kekuasaan yang lebih mementingkan para kapitalis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang Independen. Artinya, kebijakan apapun yang disodorkan, mereka cenderung berpihak kepada asing atau aseng. Selalu ada pesanan dibalik hal itu. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat merambah ke berbagai penjuru negeri, yang menembus angka 2000 kasus lebih per 05 April. Angka yang begitu fantastis. Namun, sampai saat ini pemerintah belum  mengambil keputusan yang jelas.
Prioritas salah kaprah, demi melayani kepentingan tersebut. Seandainya, pemerintah pro terhadap rakyat. Anggaran yang sudah ada untuk perpindahan ibu kota baru bisa dialokasikan untuk penangann wabah Covid-19. Menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis dengan layak dan terjamin, karena pada saat ini kekuranan APD, menyediakan dan memberikan bahan pokok kepada rakyat untuk persediaan di rumah selama Lockdown, keringanan pembayaran listrik, PDAM, juga memberkan layanan dan fasilitas berupa penambahan kuota internet bagi civitas pendidik di wilayah sekolah atau kampus, juga para orang tua, siswa, maupun mahasiswa pada saat pembelajaran jarak jauh (Distance Learnig), dan fasilitas publik lannya secara cuma-cuma tanpa syarat. Sungguh disayangkan, pada fakta yang ada Indonesia tidak mampu memutuskan perkara-perkara di atas tanpa ada persetujuan dari asing maupun aseng yang telah berhasil mencengkram untuk memutuskan berbagai kebijakan di negeri ini.

Cara Islam Memprioritaskan Kebijakan Dalam Penanggulangan Wabah

Kondisi yang dialami saat ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan para sahabat di masa kejayaan Islam. Sebagaimana Islam sebuah Ideologi bukan hanya sekedar agama secara ulluhiyah saja, yang memfokuskan beribadah spiritual. Kondisi akibat wabah ini, Islam mampu menuntaskan hingga ke akar-akarnya, tanpa banyak pertimbangan yang dapat mengulurkan penanganan di tengah kegentingan. Kala itu, wabah Thaun menyerang di salah satu kota dan belum ditemukan vaksin untuk mengobati penyakit ini. Prioritas kebijakan yang Rasulullah Saw terapkan dengnan menetapkan Lockdown. Metode ini yaitu Lockdown atau karantina wilayah telah dikenal dan Rasulullah saw. yang pertama kali menerapkannya. Dikenang dalam sabdanya:

لاَ تُوْرِدُوْاالمُمَّرِضَ عَلى الْمُصِحَ

“Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat.” (HR. al-Bukhari)

Penjelasan hadis di atas, bahwa Rasulullah Saw melarang orang yang terkena wabah dan orang yang tidak terkena wabah (sehat) di campurkan. Mengandung arti bahwa kehidupan mereka harus dipisah dalam upaya memutus rantai penyebarannya. Bukan hanya itu, sistem Islam tidak hanya sekedar memberikan himbauan berdiam diri di rumah, melainkan menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya selama kebijakan Lockdown berlangsung, sampai kondisinya benar-benar aman seperti sedia kala.

Di masa kekhilafahan Bani Umayyah, menyediakan rumah sakit khusus bernama Bimastarian yang disediakn negara untuk merawat pasien disana mereka benar-benar dilayani dan dirawat dengan dokter terbaik dan obat-obatan terbaik, sampai pasien benar-benar sembuh total tanpa dipungut biaya sepeserpun dan diberikan secara cuma-cuma. Negaralah yang bertanggung jawab dalam menanggung beban. Pelayanan diberikan kepada masyarakat muslim maupun non muslim, tanpa melihat suku, etnis atau golongan yang hidup di bawah naungan khilafah. Selain itu, para pasien diberi uang saku selama mereka dirawat disana.
Peradaban yang begitu gemilang ini, bukanlah peradaban yang bersifat utopis. Melainkan, benar adanya dan tercatat di dalam sejarah peradaban manusia selama 13 abad lamanya. Sistem yang begitu memuliakan manusia melalui penerapan aturan dari sang pemilik aturan yakni Allah Swt.

Bagaimana ketika kita melihat kondisi saat ini?

Jauh berbeda dan mengiris hati. Dimana rakyat dijadikan tumbal dengan adanya wabah ini. Sekalipun, kita memahami bahwa hal ini terjadi atas qadha yang telah Allah Swt tetapkan. Memang benar, hanya saja ada usaha manusia untuk senantiasa mencoba menghentikan penyebarannya dan negaralah yag bertanggung jawab atas hal demikian.

Sistem Kapitalisme yang mereka bangga-banggakan kini mulai memperlihatkan kebobrokannya dan terbukti gagal dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini secara tuntas dan menyeluruh.
Sebagaimana yang kita yakini bahwa Islamlah satu-satunya yang mampu memecahkan problem yang terjadi dan khilafah lah yang mampu mengusut tuntas pandemi ini.
Wallahu a’lam  bishshawwab.
 
Top