Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan rapid tes terhadap ratusan warganya. Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, rapid tes akan dilakukan di Si Jalak Harupat besok (28/3/2020), mulai pukul 08.00 WIB. "Rapid tes Covid-19 yang akan dilakukan besok itu terbatas, hanya warga tertentu yang mendapat undangan", tutur Dadang, Jumat (27/3/2020). 

Warga yang akan melakukan rapid tes Covid-19 kata Dadang merupakan Orang Dalam Pengawasan (ODP), warga yang berada di lingkaran PDP, juga mereka yang memiliki riwayat pernah ke Singapura dan Bali. "Sudah kami petakan dan hasilnya ada 556 warga yang akan melakukan rapid tes besok. Teknisnya mereka diundang. Ini untuk pemetaan lebih lanjut, supaya bisa dilakukan langkah selanjutnya jika ditemukan ada warga yang positif", paparnya. (ayobandung.com, 27/3/2020)

Dalam laporan yang disampaikan oleh pemerintah, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia kian hari kian bertambah. 

Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dengan membuat aturan layaknya Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui instagram pribadinya. "Tes masif Covid-19, diubah ya jadi tidak pakai kata massal, tes masif, jadi jumlahnya banyak tapi terbatas kepada yang prioritas", ujar Emil di dalam video yang diunggah sebagaimana dilansir oleh pikiran-rakyat.com, (24/03/2020). Ia juga menjelaskan tujuan dari adanya tes masif Covid-19. Dimana dilakukannya tes masif tersebut mencakup 4 tujuan penting yaitu, pemetaan, memutus rantai, namun tidak untuk semua orang, dan terakhir adanya tindakan medis yang dilakukan."Nah, tes masif Covid-19 ini tujuannya bukan untuk ngetes semua orang, sekali lagi bukan untuk mengetes semua warga", tegasnya.

Jelas sudah, terlalu banyak peran kosong diperankan oleh para penguasa negeri, untuk menutupi ketidakmampuan negara meriayah rakyatnya. Negara diurus dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Inilah watak rezim kapitalis sekularis dengan segala kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat.

Seharusnya rapid tes dilakukan kepada sesiapa saja tanpa pilih-pilih, melihat status atau jabatan, miskin atau kaya, sakit atau sehat, tapi harusnya menyeluruh kepada semua rakyat. Jika khawatir dengan penyebaran virus ini, maka tempat tes bisa dipisahkan berdasarkan klasifikasi ODP, PDP, dan warga yang berada dalam zona merah.

Negara seharusnya menjadi raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Negara pun bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan fungsi riayah. Itu semua bisa terwujud ketika Islam diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Marilah bersegera untuk menjalankan semua ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam membutuhkan peran negara. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top