Oleh : Sumiati 
Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan keputusan pemerintah membebaskan ribuan napi. Rasa was-was menghantui, karena mereka dibebaskan di saat kondisi negeri getir dengan wabah Covid-19.

Dilansir oleh Kumparannews, 09/04/2020, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai pembebasan napi demi mencegah penyebaran virus Corona di penjara. Sejak Kepmen tersebut diterbitkan pada 30 Maret 2020, hingga kini sudah 35 ribu lebih narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi. Meski demikian, pembebasan besar-besaran tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, napi yang dibebaskan dikhawatirkan kembali berbuat kejahatan. Benar saja, terdapat napi yang kembali ditangkap karena berbuat pidana. Padahal, Ditjen PAS mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah. Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 03 April 2020, dan ditangkap tiga hari kemudian.

Pembebasan napi besar-besaran, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Hal ini dianggap solusi tidak tepat jika untuk solusi agar tidak terpapar Covid-19. Karena jika mereka tetap di lapas dan tidak interaksi dengan orang luar lapas, tentu hal ini cukup mencegah penghuni lapas terpapar. Pilihan menteri membebaskan napi, menjadi makin berat masalah yang dihadapi masyarakat. Di satu sisi menghadapi Covid-19, di sisi lain ancaman mantan napi yang kembali mencari mangsa.

Pembebasan napi ini menunjukkan, bahwa penguasa lepas tangan atas tanggung jawabnya sebagai periayah umat. Penguasa enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan napi. Napi dibebaskan dan mencari nafkah sendiri, sementara saat ini orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap saja dirumahkan atau PHK. Ribuan napi dibebaskan siapa yang akan menerima mereka untuk bekerja, bahkan bergaul di masyarakat saja, mereka akan dijauhi masyarakat karena takut. Maka sudah pasti mereka akan kembali dengan pekerjaan terdahulu yang menyebabkan mereka berada di penjara. 

Pemerintah tidak menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak kebijakan percepatan pembebasan napi. Menjadi bukti kegagalan pembinaan napi di lapas dan ketidakmampuan memberi rasa aman pada publik. Hingga ketakutan masyarakat bertambah rumit. Inilah sistem kapitalis demokrasi, yang hanya mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan masyarakat banyak. Berlepas tangan dari kewajibannya, bahkan makin meningkat jumlah masyarakat miskin karena ditambah dengan napi yang dibebaskan.

Di dalam Islam, pemimpin sebuah negeri akan meriayah umatnya termasuk penghuni penjara. Pada masa Rasulullah saw. dan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, sanksi pemenjaraan itu kadang ditempatkan di dalam rumah, kadang di masjid. Artinya, belum dibuatkan ruang penjara secara khusus. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra, beliau telah menjadikan rumah Shafyan bin Umayyah sebagai penjara setelah dibeli dari pemiliknya seharga 400 dirham. Kemudian Khalifah Ali bin Abu Thalib ra pernah membuat penjara yang diberi nama Nafi’an dan Makhisan.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara adalah tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan. Ini artinya, penjara adalah tempat di mana orang menjalani hukuman, yang dengan pemenjaraan itu seorang penjahat menjadi jera dan bisa mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Karena itu, penjara harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang dipenjara. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama.

Namun demikian, bukan berarti negara bersikap tidak manusiawi. Seorang narapidana, tetap mendapatkan makan dan minum, hanya saja dibatasi. Boleh tidur, atau istirahat. Boleh dikunjungi keluarga atau kerabat dekat, dengan waktu kunjungan yang singkat. Bahkan, jika kepala penjara memandang perlu khusus untuk mendatangkan istri si narapidana, hal itu diperbolehkan. Tentu dengan melihat bagaimana perilaku si narapidana dan latar belakangnya.

Jadi, sungguh sangat manusiawi, namun bukan mengistimewakan. Bahkan di masa Khalifah Harun al-Rasyid, para narapidana dibuatkan pakaian secara khusus. Jika musim panas tiba, dipakaikan pakaian yang terbuat dari katun, sedangkan pada musim dingin dibuatkan pakaian dari wol. Dan secara berkala, kesehatan para narapidana ini diperiksa. Hal-hal semacam ini diperbolehkan.

Keunggulan Sistem Sanksi Islam

Dengan model penjara seperti di atas, tentu akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Efek jera inilah yang memiliki fungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, sanksi yang dijatuhkan akan mencegah pelaku yang bersangkutan atau orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Bahkan, setiap sanksi yang dijatuhkan oleh seorang qadhi atau hakim, juga berfungsi sebagai jawabir atau penebus dosa bagi para pelaku kejahatan. Sebab, setiap kejahatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja merupakan dosa, dan dosa akan berbalas siksa atau azab. Karena itulah, sanksi dari hukum Islam akan mampu menebusnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Shamit ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

“Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang makruf. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat (denda, penebus) baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia), maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya“.

Demikianlah dalam Islam, seorang berbuat jahat, akan di hukum dengan hukuman setimpal hingga jera. Mereka kembali taat kepada aturan Islam, bukan dibebaskan begitu saja tanpa pembinaan dan tanpa bekal, yang akhirnya mereka mengulang kesalahan yang sama.

Wallaahu a'lam bishshawab.
 
Top