Oleh : Heni Andriani 
Ibu Pemerhati Umat dan Member Akademi Menulis Kreatif 


Di tengah berjibaku dengan mewabah virus Covid 19 masyarakat dikagetkan dengan kebijakan pemerintah untuk membebaskan para napi. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid 19. Entah ada apa dengan kebijakan ini dibuat. Tidak masuk di akal hal ini dilakukan.

Dilansir media vivanews.com pada 4 april 2020 bahwasannya menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu (1/4) juga mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Peraturan tersebut mengatur pembinaan terhadap narapidana tindak kejahatan berat seperti terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Yasonna mengusulkan kriteria narapidana yang bisa keluar atau bebas lebih awal akan ditambah menjadi empat golongan. Di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Hingga Jumat (3/4) pagi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengatakan sebanyak 22.158 narapidana dan anak di seluruh Indonesia telah dibebaskan lebih awal melalui skema asimilasi dan integrasi. (vivanews.com pada 4/04/2020)

Bukankah jika di bebaskan napi di bebaskan akan bertambah banyak yang terpapar Corona bahkan tindak kejahatan pun akan bertambah. Seperti yang terjadi di daerah Jawa Timur
(https://jatim.inews.id)

Seharusnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini justru para napi tidak dibebaskan akan tetapi tetap dikurung. Berbagai tanda tanya besar pun hinggap di benak masyarakat mungkinkah negara tidak sanggup memberikan jatah makan kepada para napi tersebut?

Berbagai kebijakan yang diusung pemerintah justru banyak yang tidak tepat sasaran. Pada akhirnya rakyat pula yang jadi korban. Padahal keselamatan nyawa rakyat itu lebih utama dibandingkan masalah ekonomi.

Bisa dibayangkan ketika para napi itu dikeluarkan mereka bisa saja terkena virus dan tentunya akan semakin banyak yang terpapar virus tersebut. Bukannya berkurang malah semakin menambah deret panjang penderita. Besar kemungkinan nyawa yang hilang akibat Corona.

Kebijakan diambil bukan memutus masalah justru menambah rumit masalah.
Inilah akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang pada akhirnya menjadikan para pejabatnya berotak pulus dan nihil dari nilai-nilai iman dan takwa.

Islam sebagai Penyelesai Masalah Manusia

Islam merupakan agama sekaligus ideologi yang memancarkan peraturan untuk manusia. Tak ada satupun yang tidak diatur oleh Islam. Islam adalah agama fitrah artinya ketika manusia tidak mengambil hukum - hukum Allah Swt. maka akan terjadi kerusakan di muka bumi.

Wabah virus Covid-19 merupakan sebuah ujian bagi kita Semua agar kita semakin lebih mendekat kepada-Nya. Bahwa kita tidak boleh sombong dan menentang hukum-hukum Allah.

Islam hadir memberikan pengaturan ketika wabah melanda maka solusinya diterapkan lockdown dengan tetap menjamin kebutuhan pokok masyarakat oleh negara.

Setiap kebijakan oleh kepala negara (khalifah) di sistem Islam senantiasa diberlakukan tanpa melihat untung rugi. Keselamatan rakyat diutamakan dibandingkan masalah ekonomi.

Khalifah di sepanjang sejarah Islam senantiasa berusaha memberikan pelayanan dan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Tidak serampangan apalagi asal-asalan karena semuanya dilakukan demi kemaslahatan umat.

Betapa saat ini kita mendambakan pemimpin yang melindungi rakyatnya. Pemimpin yang hanya takut kepada Allah Swt.
Karena mereka memahami bahwa imam adalah pengembala yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak .

"Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR al-Bukhari muslim dan ahmad)

Wallahu a’lam bi ash-shawab.
 
Top