Oleh : Cebiana Nur Andini
(Member Akademi Menulis Kreatif) 

"Mencegah penularan Corona itu bukan dengan membebaskan napi wahai tuan menteri. Napi itu secara otomatis sudah dilockdown, mereka aman di dalam isolasi, cegah kontak dari luar. Kalau tak sanggup memeriksa pengunjung, ya tiadakanlah kunjungan," cuit Tompi seperti dikutip Suara.com, Rabu (8/4).

Sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemarin Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memperkirakan akan ada 30.000 sampai 35.000 narapidana dewasa dan anak yang akan dibebaskan.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan pelepasan narapidana disebabkan oleh penjara yang kelebihan kapasitas adalah pertimbangan utama di balik penerbitan keputusan ini. “ Kami menyadari betul bahwa lapas yang overkapasitas, kami sadari dampaknya jika ada yang sampai terpapar Covid-19 di lapas," katanya. (Tempo, Kamis 2/4/2020)

Usaha membebaskan narapidana dari penjara merupakan hal tidak tepat menurut beberapa tokoh ketika mereka diwawancarai oleh media nasional. Kelebihan kapasitas yang dijadikan alasan bukanlah alasan utama akan tetapi lebih pada penghematan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kurang lebih 260 Milyar. Entah karena bertepatan dengan APBN, para anggota DPR sudah berkoar-koar meminta kenaikan gaji sedangkan 1,2 juta karyawan diPHK secara besar-besaran di tengah wabah corona.

Inilah sistem kapitalis sekuler, penyelesaian masalah akan menimbulkan masalah baru yang tak kalah pelik untuk dihadapi. Berbagai napi yang dikeluarkan dari lapas tidak semua siap dalam menghadapi dunia luar, baik secara mental dan keuangan. Bisa jadi dengan alasan perut para napi ini akan kembali pada kebiasaan sebelumnya. Alhasil masyarakat pun menjadi was-was, ditambah lagi dengan beredarnya Whatsupp tentang sesuatu yang akan terjadi berkaitan dengan para napi yang dilepas semakin menambah kekhawatiran mereka.

Diketahui fenomena napi yang baru dibebaskan namun kembali berbuat ulah terjadi di beberapa lokasi. Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. 
Lalu di Sulawesi Selatan (Sulsel). Seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga.   
Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian.

Selain itu dilepaskannya para napi adalah karena takut merebaknya Covid-19 di lapas, langkah pertama adalah menghentikan untuk sementara kunjungan dari luar untuk para napi atau bisa dikatakan sebagai karantina wilayah (lockdown lokal).

Namun jika alasannya untuk menghemat biaya, bukanlah dengan cara melepas para napi dan membuat masalah sosial baru kedepannya. Namun pemerintah harus menghentikan biaya infrastruktur di ibukota baru. Kenyataan pahitnya pemerintah tidak mau merugi jika penghematan biaya ini dilakukan dari sisi penghentian sementara ibu kota baru di Kalimantan.
Sistem ini sungguh membingungkan, ibaratnya seperti lingkaran rantai yang tidak dapat putus alias terbelit.

Dalam Islam, solusi dari semua masalah ini sangat sederhana dan tidak membuang banyak uang. Sebut saja para pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai tingkat kejahatan mereka sehingga menimbulkan rasa aman karena bersifat mencegah pelaku kejahatan lain untuk berbuat hal yang sama. Sehingga lapas tidak akan penuh seperti saat ini dan perlakuan untuk para napi dari sisi makanan dan lainnya mereka tidak akan terzalimi.

Demikian juga APBN, Islam mengutamakan kesederhanaan dan efektivitas sebuah infrastruktur demi kemaslahatan umat. Kepemilikan umum yang selama ini diprivatisasi oleh segelintir kapitalis akan ditarik negara untuk kebaikan bersama.

Poin yang lain mengenai wabah, jauh sebelum ini Nabi saw mencontohkan karantina atau biasa disebut dengan Lockdown. Lockdown atau mencegah dan melarang orang masuk dan ke luar suatu wilayah yang dilanda wabah penyakit merupakan konsep yang sudah pernah diterapkan dalam sejarah Islam.

Rasulullah shalllahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرْضٍ، وأنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا. متفق
عَلَيْهِ

“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

(Muttafaqun ‘alaihi)
An-Nawawi rahimahullah menjelaskan,
وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك. أما الخروج لعارض فلا بأس به

“Hadits-hadits ini menunjukkan terlarangnya mendatangi daerah yang terkena wabah tha’un dan larangan untuk keluar dengan tujuan menghindari wabah. Adapun keluar karena ada keperluan, maka tidaklah mengapa (misalnya untuk belanja keperluan makanan ke negeri tetangga).” [Syarh Shahih Muslim, 14: 205-207]
 
Top