Oleh : Ima Rohima, S.Pd.I
Pendidik, Pemerhati Urusan umat

Jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Tercatat, data per hari Sabtu 4 april 2020, jumlah kasus positif bertambah 106 orang. Sehingga total menjadi 2.092 orang. Sementara yang sembuh mengalami penambahan 16 orang, menurun dari hari sebelumnya yaitu 22 orang. Sehingga total berjumlah 150 orang. Kasus meninggal bertambah 10 orang sehingga total mencapai 191 orang. (covid19.go.id, 04/04/2020)

Pandemi virus ini juga telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Penyebaran virus corona tersebut  menjadikan sejumlah wilayah di Indonesia melakukan karantina wilayah atau lockdown mandiri walaupun pemerintah pusat belum menetapkannya. Sejumlah pihak menilai pemerintah lamban merespon. Anggota Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, Wahyudi Djafar mengkritik langkah pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendesak adanya Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang virus corona. "Setidaknya itu langkah yang harus diambil pemerintah dengan mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan," kata Wahyudi melalui sambungan telepon.

Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian Covid-19, sejumlah daerah mengambil inisiatif masing-masing, di antaranya menetapkan aturan jam malam. Melalui aturan ini, aktivitas warga dikendalikan oleh pemerintah daerah, termasuk tak boleh keluar malam. Menurut Wahyudi, penetapan jam malam ini baru bisa dilakukan dalam situasi darurat sipil dimana terdapat ancaman terhadap keamanan. "Tapi dalam konteks ini (Covid-19) tidak. Jadi itu juga tidak konstitusional ketika kebijakan jam malam itu diterapkan," katanya. Wahyudi berharap, dengan dikeluarkannya Keppres tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, kebijakan jam malam ini dihapuskan. (BBCNews Indonesia, 31/03/2020)

Karena tekanan publik, pemerintah akhirnya memutuskan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hanya saja, Presiden Jokowi kembali memastikan, pemerintah tetap berpegang kepada status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan karantina wilayah atau lockdown. "Bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB," katanya. (BBCNews Indonesia, 31/03/2020)

Pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai hanya melegitimasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini diungkapkan oleh Haris Azhar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil pada acara ILC. (TVone, 31/03/2020). Padahal, sudah lama publik mengalami Pembatasan Sosial Berskala Besar ini. Sekolah, kampus, sudah lama diliburkan. Kegiatan keagamaan, tablig akbar, salat Jumat, salat berjamaah, sudah lama dibatasi. Lalu, apa relevansinya mengumumkan suatu tindakan yang telah lama dilakukan? Kebijakan karantina wilayah atau lockdown yang tidak diambil oleh pemerintah, sudah cukup menjadi bukti  ketidakberdayaan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya selama masa darurat kesehatan masyarakat.

Kebijakan yang diambil dalam pengobatan pasien Covid-19 pun jauh panggang dari api. Di Pulau Galang, pemerintah telah membangun rumah sakit darurat penanganan Covid-19. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi kebijakan ini. Fadli mengaku bingung kenapa pemerintah membangun rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Pulau Galang, Batam. Padahal, zona merah yang menjadi penyebaran wabah Covid-19 berada di Jakarta dan Jawa. Bukan cuma itu, yang jadi pertanyaan, bagaimana pasien bisa pergi ke Pulau Galang. "Episentrumnya di Jakarta dan Jawa, rumah sakitnya di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana cara pasien ke Pulau Galang?," kata Fadli lewat Twitter yang dikutip pada Rabu, 1 April 2020. Harusnya, kata dia, pemerintah membangun rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di daerah Pulau Reklamasi Jakarta. "Kenapa enggak bangun RS di Pulau Reklamasi Jakarta? Lebih terjangkau dan aman terisolasi," ujar Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. (www.viva.co.id, 02/04/2020)

Ideologi kapitalime sekuler yang diterapkan di negeri ini, menjadikan keuntungan sebagai pertimbangan negara dalam membuat kebijakan. Adapun rakyat yang seharusnya diperhatikan dan diurus oleh negara malah dipinggirkan. Maka kita telah menyaksikan begitu terseok-seoknya pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi masalah Covid-19 ini. Maka dari itu, sebagai umat Islam terbesar di dunia, selayaknyalah kita menggantungkan harapan hanya pada aturan Islam sebagai aturan Sang Pencipta. Dimana Islam menetapkan aturan dalam pengendalian wabah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.. Imam al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam Sahih-nya dari Usamah bin Zaid dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

«إِذَاسَمِعْتُمْبِالطَّاعُونِبِأَرْضٍفَلاَتَدْخُلُوهَا،وَإِذَاوَقَعَبِأَرْضٍوَأَنْتُمْبِهَافَلاَتَخْرُجُوامِنْهَا«

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”.

Di dalam riwayat lainnya oleh imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ﷺ, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Tha’un lalu beliau memberitahuku:

«أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»

“Tha’un itu merupakan azab yang Allah turunkan terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Maka tidak ada seorang hamba pun yang tha’un menimpa, lalu dia berdiam di negerinya seraya bersabar mengharap rida Allah, dia tahu bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya, kecuali untuknya semisal pahala syahid.”

Berdasarkan hal itu maka negara di dalam Islam membatasi atau mengisolasi penyakit menular di tempatnya dan mengarantina orang yang sakit secara kesehatan. Penduduk tempat itu tetap tinggal di situ dan penduduk lainnya tidak masuk ke tempat itu. Dan negara melakukan kewajiban syar’inya karena dia merupakan negara yang melayani dan amanah. Negara menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan obat secara gratis untuk seluruh rakyat, menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit dan laboratorium pengobatan, juga menjamin kebutuhan hidup penduduk yang terkena dampak penyakit menular tersebut dimana mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar wilayah mereka.

Jika solusi ini diterapkan, maka orang yang sakit akan diobati sampai sembuh dengan fasilitas kesehatan yang dijamin negara. Orang yang sehat akan hidup normal, melanjutkan kerja mereka. Kehidupan sosial ekonomi akan berjalan sebagaimana mestinya sebelum penyakit menular. Masyarakat akan bisa memenuhi kebutuhannya tanpa rasa takut terkena virus. Tidak menghentikan kehidupan masyarakat secara umum dan mengisolasi mereka di rumah dan berikutnya melumpuhkan kehidupan ekonomi atau hampir lumpuh sehingga krisis justru meningkat eskalasinya dan memunculkan problem baru. Sudah saatnya masyarakat kembali pada penerapan syariat Islam secara kafah yang hanya bisa diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Wallaahu a'lam bishshawaab.
 
Top