Oleh : Sri Purwanti, Amd.KL
Pegiat Literasi, Member AMK Tanah Bumbu

Program asimilasi dan integrasi KemenkumHAM yang melepaskan ribuan napi karena wabah Covid-19 kembali mendapatkan sorotan. Pembebabasan ribuan napi untuk mencegah  dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lapas ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Belum usai persoalan akibat pandemi yang semakin meluas dan meluluh lantakan sendi-sendi perekonomian, masyarakat kembali disuguhi segudang masalah akibat kebijakan yang diambil) Kemenkum HAM rasa aman semakin terkikis karena kondisi yang sulit di tengah wabah Covid-19 memicu sejumlah napi untuk berulah kembali.

Mabes Polri mengatakan ada 13 napi yang beraksi melakukan kejahatan sesaat setelah mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah Covid-19. Menurut Jubir Polri Brigjen Argo Yuwono melalui medsos Polri, dari 36.000 napi yang dibebaskan, ada 13 napi yang kembali melakukan kejahatan.(beritasatu.com, 17/4/2020)

Kriminolog Leopold Sudaryono menilai bahwa para napi yang kembali melakukan tindakan kriminal terjadi akibat minimnya pengawasan dan pembinaan instansi yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Padahal, Ditjen PAS mewajibkan para napi  yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah. Tetapi ternyata pemerintah belum menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak percepatan pembebasan napi. Sehingga kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk membentuk narapidana supaya menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Namun, jika melihat adanya sejumlah napi yang berulah kembali setelah mendapatkan program asimilasi dan dibebaskan bersyarat, hal ini  menunjukan bahwa balai pemasyarakatan belum efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat pembentukan karakter para narapidana supaya menjadi manusia yang lebih baik. Menurut Pengamat hukum pidana, Dr Erdianto Effendy SH, MHum,  “ warga binaan yang mendapatkan asimilasi seharusnya mereka yang benar-benar dapat diyakinkan sudah menjadi orang yang baik sebagai keberhasilan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.(suaramerdeka.com, 14/4/2020)

Banyaknya narapidana yang melakukan kejahatan berulang menjadi salah satu indikator bahwa penjara tidak mampu memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan. Ini merupakan salah satu dari buah penerapan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di negeri ini. Dimana hukum bisa di perjualbelikan, sanksi yang tidak setara dengan tindak kejahatan yang dilakukan, bahkan penjara justru menjadi “pendidikan tinggi” dimana para narapidana bisa mempelajari tindak pidana baru.

Hal ini tentu berbeda dengan cara Islam dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Islam adalah agama sempurna dan paripurna yang memiliki separangkat aturan untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk masalah hukum.  Islam memiliki sanksi yang jelas dan tegas juga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Efek jera inilah yang berfungsi sebagai zawajir (pencegah), artinya hukuman dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan berulang sekaligus mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Fungsi tersebut telah dijelaskan Allah dalam firmannya
“Dalam qishas (hukuman mati bagi pembunuh sengaja) itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa". (TQS, Al-Baqarah[2] :179)


Di sisi lain hukuman dalam Islam juga berfungsi sebagai dan jawabir (penebus), dengan kata lain hukuman dalam sistem Islam bisa menghapuskan dosa kejahatan dan siksa di akhirat bagi pelakunya. Rasulullah Saw. bersabda, “Kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri dan tidak menolak melakukan perbuatan yang ma’ruf. Siapa saja menepatinya maka Allah menyediakan pahala, dan siapa yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia maka hukuman itu akan menjadi penebus (siksa akhirat) baginya. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya (lolos dari hukuman dunia), maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak Dia akan menyiksanya, dan jika Dia berkehendak maka akan memaafkannya. (HR Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit).

Melihat fakta di atas tentu bukan hal yang aneh jika rasa aman semakin sulit kita dapatkan, maka sudah selayaknya jika kita memperjuangkan penerapan Islam secara kafah supaya rasa aman kembali hadir di tengah masyarakat dan sanksi bisa mencegah kejahatan terulang kembali. Wallahu a'lam bish shawwab
 
Top