Oleh: Sulastri
Pemerhati Umat dan Publik 

Virus Covid-19 tidak pernah memilih korbannya, dia bisa menyerang siapa pun, dan dari latar belakang apapun. Mulai dari yang tua, muda, kaya, miskin, pejabat, dokter, buruh, bahkan orang  atau rakyat sekalipun bisa terkena virus ini. Besarnya pergerakan dan melonjaknya angka orang yang terinfeksi virus ini, tidak menggoyahkan keputusan pemerintah untuk  melockdown negara ini.

Dilansir oleh Tempo.co, 18/3/2020, pemerintah belum berencana mengambil langkah karantina total atau lockdown. Gugus tugas penanganan virus corona atau Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan langkah pembatasan gerak ini bisa berpengaruh besar terhadap roda ekonomi masyarakat. 
"Itu memiliki implikasi ekonomi, sosial dan implikasi keamanan. Oleh karena itu, kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor BNPB Jakarta Timur.

Wiku mengatakan, masyarakat seharusnya sudah paham, bahwa Indonesia memiliki pekerjaan lapangan yang tinggi. Mereka hidup dari menggunakan upah harian. Karena itu sistem lockdown jika diterapkan, akan sangat berpengaruh kepada mereka.

Padahal, desakan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk menekan angka persebaran corona atau Covid-19 sudah datang dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, opsi ini juga datang dari Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI). Dalam surat pada 14 Maret 2020 lalu, PA PAPDI meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan  karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit Covid-19. Tindakan itu dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan dalam membatasi penyebaran virus corona.

Lockdown adalah istilah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Cara ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran  Covid-19 yang sedang merebak. Virus ini akan terus berkembang ketika ada kontak langsung, atau bahkan orang yang terinfeksi virus kemudian menular kepada orang lain.

Virus ini sebenarnya tidak bergerak. Yang menggerakkannya adalah manusia. Jika arus pergerakan manusia diminimalkan, maka virus ini bisa jadi akan melambat pula perkembangannya. Kebijakan lockdown seharusnya secepatnya diambil oleh pemerintah kita, jika serius ingin menyelamatkan nyawa masyarakat negeri ini, atau setidaknya agar tidak banyak lagi korban yang berjatuhan.

Namun, kebijakan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat. Hingga saat ini belum ada ketegasan serius untuk melakukan lockdown di Indonesia. Kendala yang menjadi alasan tidak siapnya pemerintah Indonesia melakukan lockdown negaranya adalah menyelamatkan perekonomian masyarakat. Bicara hitung-hitungan jika diberlakukan lockdown total maka 100% aktivitas dihentikan. Menghitung dampak setiap kebijakan tersebut pada sektor ekonomi, baik pariwisata dan jasa, perdagangan, industri dan transportasi. Wakil Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas indonesia SIL UI Tri Edhi Budhi Soesilo, menghitung jika lockdown secara total di ibukota berpotensi menimbulkan kehilangan penghasilan bagi warganya Rp72 triliun. (Kata data.co.id, 30/3/2020)

Sejatinya, ketika kebijakan lockdown ini diberlakukan berdampak pada ekonomi rakyat itu pasti ekonomi seret, kacau, bahkan terpuruk bakalan menjadi hal yang akan terjadi. Karena roda ekonomi terhenti. Namun, semua itu bisa dipulihkan kalau manusianya hidup pulih dan sehat dari serangan virus tersebut.

Seperti makan buah simalakama, sulit untuk dipilih, namun harus ada yang dikorbankan, antara ekonomi dengan nyawa. Jawabannya yang harus dikorbankan adalah ekonomi, karena jika ekonomi terpuruk masih bisa diusahakan dan masih bisa diharapkan untuk bangkit kembali, tapi kalau nyawa yang hilang di mana kita mencarinya kembali.

Sungguh kenyataan yang pahit di sistem kapitalisme hari ini. Kehilangan ekonomi jauh lebih berharga, daripada kehilangan nyawa rakyatnya. Rezim lebih cenderung melindungi perekonomian, padahal nyawa masyarakat sudah banyak yang jadi tumbang. Kepentingan urgen rakyat bukanlah hal yang harus didahulukan.

Indonesia adalah negeri yang gemah ripah loh jenawi, segala sumber kehidupan ada di negeri ini, mulai lautnya, hutannya, tanahnya yang begitu luas menyimpan berjuta kekayaan. Namun, lagi-lagi  semua itu tidak untuk rakyat, tapi untuk segelintir orang yang punya kepentingan dan modal yang besar. Sebelum ada wabah virus ini saja, masyarakat sudah hidup susah menanggung beban ini dan itu, apalagi dengan adanya wabah, penguasa sangat kelihatan melepas tangan dalam meriayah rakyatnya.

Di tengah mewabahnya Covid-19 ini, dan ketika diberlakukan lockdown, seharusnya disinilah peran penting penguasa di tengah rakyatnya, menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam hal ini kebutuhan pokok, menjamin kesehatan dan alat-alat kesehatan, keamanan baik fisik maupun mental, karena memang ini kewajiban penguasa.

Seperangkat solusi dalam mengatasi wabah pandemi hanya ada dalam Islam. Di dalam Islam kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam sejarah wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika sedang berada di tempat yang terkena wabah mereka di larang untuk keluar.

Dengan demikian, metode karantina alias lockdown telah diterapkan di rumah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut, maka khilafah akan menerapkan kebijakan karantina pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Isolasi penderita diperiksa secara detail lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pemantauan yang ketat. Petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan makanan kepada masyarakat yang terisolasi, dari mana asalnya dana yang diberikan kepada umat pada saat negeri sedang terserang wabah? Jawabannya dari sumberndaya alam yang dihasilkan dari negerinya yang dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada umat, dan ini tidak terdapat dalam sistem kapitalis di mana sumber daya alamnya dikelola asing dan hasilnya pun dimanfaatkan untuk segelintir orang.

Di dalam Islam, masyarakat yang sedang diisolasi tidak boleh ditempatkan seperti sedang dipenjara, karena mental seseorang yang dibatasi ruang geraknya, kemudian tidak ada pasokan makanan yang cukup ditambah kesehatan ruhani yang kurang jelas akan menurunkan daya imun pada seseorang.

Oleh karena itu, negara sangat berperan  memberikan edukasi yang handal terhadap keyakinan kepada Dzat yang menciptakan manusia dengan berserah dan tawakal, dengan cara ini lockdown di dalam Islam bukanlah sesuatu  mengerikan. Inilah keunggulan sistem Islam yang pernah terbukti  menorehkan peradaban yang gemilang hingga 13 abad, sistem yang berasal dari Sang Khaliq dan terbukti kemumpuniannya menyelesaikan problematika umat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top