Oleh : Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member AMK


Nasi telah menjadi bubur. Pemerintah sebelumnya telah diserukan untuk mengeluarkan kebijakan lockdown dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tapi, seruan tersebut ditolak dengan alasan perekonomian. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat sipil, kemudian diganti dengan kebijakan PSBB.

Namun, ternyata kebijakan tersebut belum kelihatan hasilnya. Terbukti per 25/4/2020, korban Covid-19 terus berjatuhan. Hingga data Corona mencapai 7000 pasien. (tirto.id, 21/4/2020)

Dan dana yang telah disiapkan untuk penaggulangan Corona tersebut mencapai 405 triliun.(Liputan 6, 31/3/2020)

Namun, dana tersebut belumlah cukup untuk membiayai sampai hari ini. Sebab, wabah Corona belum ada tanda-tanda berhenti.

Sehingga, membuat pemerintah kebingungan dan harus pontang-panting mencari dana tambahan. Di antaranya dana tunjangan gaji guru dipangkas hingga mencapai 3.3 triliun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari 54.3 triliun menjadi 53.4 triliun. Selain itu, pemerintah juga memangkas bantuan penyelenggara PAUD, Operasional Musium, Taman Budaya, dan masih banyak yang lain. (CNN Indonesia,14/4/2020)

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa Sri akan menggunakan dana abadi negara untuk menanggulangi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk defisit anggaran yang mencapai 5,07% atau sekitar 853 triliun. (Bisnis.com)

Bukan hanya itu, dana haji pun rencananya akan dipangkas. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra, mengusulkan karena sampai hari ini Arab Saudi belum ada tanda-tanda membuka penyelenggara haji maka dana haji bisa dialokasikan ke Covid-19. (CNN, Indonesia, 13/4/2020)

Mengapa harus dana rakyat yang dipangkas? Sedangkan di sisi lain pemerintah mengelontorkan dana ke Ruang Guru, stafsus kepresidenan Jokowi sebanyak 5,6 Triliun untuk pelatihan online kartu prakerja.

Padahal saat ini, perusahaan-perusahaan banyak yang berhenti produksi. Karena bahan bakunya tidak ada dan untuk mengekspor barang pun terhenti. Otomatis perusahaan melakukan kebijakan terhadap karyawannya yaitu dirumahkan dan melakukan PHK massal. Adapun data PHK mencapai 2 juta. (Liputan6, 22/4/2020)

Untuk itu dalam menghadapi ekonomi yang lesu akibat wabah Covid-19, otomatis yang dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan pangan tercukupi bukan pelatihan kerja.

Sementara dalam waktu yang sama dengan datangnya wabah Corona, Pemerintah telah mempersiapkan dana sebanyak 466 Triliun. Yang dana tersebut 19% atau mengambil dari APBN untuk pembangunan Ibukota baru yang berada di Kalimantan Timur. (Detik news, 16/9/2020)

Padahal pembangunan ibukota tersebut bisa ditunda, masalahnya tidak segenting menghadapi wabah Corona yang taruhannya adalah nyawa.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, ternyata pemerintah telah nyata kelihatan jelas, bahwa pemerintah memihak kepada korporasi. Daripada menyelamatkan nyawa lebih baik memilih ekonomi. Buktinya, dari awal ketika Wuhan meledak dengan wabah Covid-19. Pemerintah malah sibuk membayar influencer untuk menawarkan pariwisata dan memberlakukan diskon besar-besaran terhadap pesawat. Padahal negara-negara lain sudah banyak yang menutup diri terhadap orang Cina.

Sehingga, sekarang pun bukan hanya Cina yang banjir ke Indonesia akan tetapi, Covid-19 pun ikut membanjiri seluruh kota Indonesia. Akibatnya pemerintah sampai kewalahan untuk membiayai Covid-19, hingga harus mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah. Sehingga peledakan utang negara dan pemangkasan dana rakyat pun dilakukan.

Inilah akibatnya ketika negara mempertahankan demokrasi sekuler. Dalam demokrasi sekuler telah membuka pintu peluang untuk menguasai aset-aset negara dikuasai asing dan aseng. Dan sistem tersebut hampir 70 undang-undang memihak kepada kapitalis.

Apalagi mereka ikut andil dalam  memenangkan pemilu. Sehingga wajar kalau korporasi menagih janji untuk menguasai pemerintah dengan diperlakukannya UU yang memihak terhadap kapitalis bukan kepada rakyat.

Sehingga yang menjadi pemasok dana kepada negara adalah rakyat melalui pajak. Oleh karena itu, rakyatlah yang diandalkan untuk membiayai negara, ditambah lagi hutang negara yang semakin menumpuk. Sehingga dengan wabah seperti saat ini pemerintah kelimpungan mencari dana.

Hal ini berbeda dalam Islam. Dalam Islam ketika menanggulangi wabah bencana ada anggaran tersendiri. Sebab setiap kebijakan yang khilafah putuskan tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat. Tidak memandang kaya atau miskin, muslim atau non muslim. Sebab dalam khilafah atau sistem Islam setiap rakyat sudah ditanggung kebutuhannya oleh Daulah Islamiyah.

Dalam Pandangan Islam, nyawa rakyat lebih berharga daripada ekonomi, hal ini berbeda dengan sistem demokrasi. Ketika tenaga kesehatan membutuhkan APD, pemerintah justru mengekspor ke negara asing. Sehingga dana yang dibutuhkan pemerintah memangkas gaji guru dan menambah hutang yang berbasis riba.

Hal inilah yang membedakan antara Islam dan demokrasi. Dalam Islam sudah diatur pos-pos pemasukan negara untuk penanggulangan wabah dan bencana alam, yaitu melalui harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan umum ini haram untuk dikuasai oleh individu.

Harta kepemilikan umum tersebut adalah harta milik rakyat yang dikelola negara, dan hasil dari pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat. Di antaranya adalah:

1.) Sarana-sarana yang diperlukan setiap manusia tidak boleh dikuasai oleh individu seperti air. Air harus dikuasai oleh negara dan dikembalikan lagi kepada rakyat, melalui PLTA, PDAM.

2.) Jalan adalah milik umum, sehingga tidak boleh dikuasai oleh kapitalis. Seperti jalan tol harus dikelola dan dijalankan oleh negara.

3.) Barang tambang yang depositnya besar seperti minyak, emas, batu bara, tidak boleh dikuasai individu. Hal ini berbeda dalam demokrasi. Di Indonesia saja sudah ada 70an undang-undang tentang peguasaan tambang yang pro terhadap kapitalis. Seperti freeport, tambang minyak di Cepu dan lain-lain.

4.) Sungai, laut dan danau pun harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh dikuasai oleh individu kapitalis. Dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Dari pos-pos inilah negara mendapatkan pemasukan. Dan ketika negara diserang wabah dan bencana alam negara tidak mengambil atau memangkas dana rakyat seperti yang pemerintah saat ini lakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw:

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. (HR Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Selain dari pos kepemilikan umum, negara juga mempunyai dana tersendiri yaitu jizyah, dharibah, kharaj, ghanimah, fa'i, dan warisan yang tidak ada ahli warisnya.

Inilah yang membedakan pos-pos pemasukan harta negara Islam dengan demokrasi. Dalam demokrasi harta milik umum tersebut diserahkan kepada kapital atas nama UU investasi, sehingga pos pemasukan negara kurang dan mengandalkan pajak.

Oleh karena itu, hanya dalam aturan Islamlah rakyat akan merasa dilindungi harta dan jiwanya. Sebab, segala kebijakan khilafah 100% dipriotaskan untuk rakyat bukan para kapitalis.

Wallahu a'lam bishshwab
 
Top