Oleh : Azzahra Rachma Dewi S.
Siswi MTsN Kota Pasuruan


Kebiijakan anggaran pemerintah untuk menghadapi penanggulangan wabah pandemi COVID-19 semakin kacau dan semrawut. Kebijakan ini jelas-jelas terlihat lebih berpihak pada keuntungan pengusaha dan korporasi. Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, menjadikan tunjangan guru dipotong hingga 3,3 triliun. Hal ini tentu merugikan sejumlah pihak, di antaranya pemotongan tunjangan profesi guru PNS daerah, penghasilan guru PNS daerah, dan tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus.

Kebijakan anggaran pemerintah tersebut terdiri dari pemotongan anggaran terhadap bantuan operasional siswa (BOS), bantuan operasional penyelenggara PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, dan bantuan operasional museum dan taman budaya. Seharusnya, pemotongan anggaran tersebut lebih tepat sasaran. Pemotongan seharusnya dilakukan terhadap anggaran belanja modal berupa anggaran pembangunan infrastruktur, anggaran bimbingan  teknis, dan anggaran rapat jajaran pemerintah. Anggaran bantuan yang seharusnya diperbesar seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar.

Di sisi lain, Belva Devara selaku pendiri Ruangguru dan Stafsus Milenial Presiden Republik Indonesia ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja. Ia menerima gelontoran dana sebesar 5,6 triliun untuk pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja. Hal ini menuai kontroversi.

Dalam keadaan pandemi wabah COVID-19, pertumbuhan ekonomi diprediksi mengalami resesi. Tak sedikit bisnis nasional terpuruk dan terpaksa gulung tikar dan mengakibatkan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Sementara anggaran itu tidak tepat dilakukan karena tidak adanya lowongan kerja maupun peluang usaha. Yang dibutuhkan masyarakat saat kondisi seperti ini, sebenarnya bukanlah pelatihan, melainkan bantuan langsung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Agar rakyat dapat menjalani masa kritis ini tanpa rasa cemas akan kebutuhan pokok.

Kebijakan pemerintah justru cenderung berpihak pada korporasi. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi wabah yang entah kapan akan berakhir. Pemerintah lebih memperhatikan keselamatan ekonomi dibandingkan keselamatan nyawa rakyatnya. Ini membuktikan bahwa sistem yang dijalankan pemerintah adalah sistem kapitalisme yang mengutamakan koorporasi dari pada kesejahteraan rakyat. Menjadikan koruptor kelas kakap begitu mudah mencuri anggaran negara. Oligarki kian kental terasa hingga memanfaatkan pandemi untuk kepentingan pribadi.

Dalam sistem Islam, tentunya keselamatan rakyat lebih penting daripada ekonomi yang anjlok atau resesi, karena itu bagian dari dampak wabah. Penguasa dalam Islam tentunya tidak mementingkan kepentingan sendiri, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Anggaran negara akan memprioritaskan keselamatan jiwa rakyat dan sesuai dengan syariat.
Anggaran sepenuhnya berasal dari pemasukan negara. Bukan dari hutang yang mengandung riba, atau memotong dana kemaslahatan rakyat seperti tunjangan guru atau dana haji. Selain itu, anggaran pemasukan yang berasal dari pos kepemilikan umum seperti barang tambang yang seharusnya menjadi hak milik seluruh rakyat. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan barang tambang sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana.

Tentunya, semua akan mampu terjalankan bila menggunakan sistem Islam yang jelas buktinya mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga negara daulah Islam. Sudah saatnya kaum muslimin tidak lagi menjadikan sistem kapitalisme sebagai fondasi kehidupan mereka. Namun, kembali kepada Islam yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top