Oleh : Rivanti Muslimawaty
       
Tahun 2020 adalah tahun yang istimewa bagi para pegiat gender karena merupakan momentum peringatan ke-25 Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (BPfA +25). Hal ini dinyatakan oleh Phumzile Mlambo-Ngcuka, direktur eksekutif Perempuan PBB (UN Women), dikutip dari CNN. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan (kemenpppa.go.id, 9/6/2017).

Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.  Ini berarti, semua manusia punya akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya, serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Ditegaskan oleh ILO (2000) bahwa keadilan gender adalah keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, sub ordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (kompasiana, 9/11/2017).

Sejarah Munculnya Kesetaraan Gender

Banyaknya permasalahan perempuan memunculkan simpati yang sangat besar pada sebagian kalangan, yang kemudian mengkristal menjadi sebuah ‘kesadaran’  untuk memperjuangkan nasib mereka dengan cara-cara atau metode tertentu. Gerakan ‘kesadaran’ inilah yang kemudian dikenal sebagai feminisme. Dari sisi sejarah, terlihat feminisme muncul sebagai akibat frustasi dan dendam terhadap sejarah Barat yang tidak memihak perempuan. Dalam masyarakat feodalis Eropa hingga abad ke-18, dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja  cenderung sarat akan pelecehan feminitas, yang secara struktur dan kultur telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah, yaitu dianggap sebagai sumber godaan dan kejahatan, serta tak memiliki hak dan terpinggirkan.

Muncullah gerakan feminisme yang melakukan perlawanan, yang dikenal dengan gerakan Women’s Lib yang berkembang di Amerika pada awal akhir abad 20-an. Pada tahun 1970 gerakan ini menerbitkan sebuah Notes from the Second Sex yang menyatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan. Gerakan ini awalnya diilhami oleh pemikiran Betty Friedan yang tertuang dalam buku The Feminine Mystique yang menguraikan penderitaan wanita Amerika karena peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga menyebabkan kaum perempuan tidak berkembang kepribadiannya. Setelahnya muncul berbagai buku yang ditulis para feminis seperti The Second Sex karya Simone de Beauvoir  (1953/1973), Woman’s Estate karya Juliet Mitcher (1971), dan Sexual Politics karya Millett. Sejak itu para feminis mengusung konsep gender equality atau kesetaraan gender sebagai mainstream gerakan mereka (thisisgender, 12/5/2012). 

Munculnya Konferensi Perempuan di Beijing pada September 1995

Sejak 1952 hingga penghujung abad 20, sederet kesepakatan internasional telah diratifikasi sebagai peta jalan dan landasan aksi menuju penguatan kaum perempuan. Beberapa di antaranya adalah Convention on the Political Rights of Women (1952), Convention on the Elimination of All orms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979), International Conference on Population and Development (ICPD, 1994), Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA, 1995) dan Millenium Development Goals (MDGs, 2001). Di antara traktat tersebut, The Beijing Declaration and Platform for Action atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis dan kerangka aksi pemberdayaan dan kemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia dan keterlibatan dalam pembangunan. Kerangka Aksi ini dilengkapi langkah strategis dan indikatornya, yang mencakup koordinasi pemantauan, evaluasi dan kemajuan pencapaian program serta kegiatan pemberdayaan perempuan.

Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing ini dihasilkan dalam Konferensi Perempuan Tingkat Dunia (World Conference on Women) ke-4 di Beijing pada 4-15 September 1995. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan kemajuan kaum perempuan yang telah dibahas sebelumnya dalam Konferensi di Nairobi (1985). Kerangka Aksi Beijing ini disepakati oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses serta kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Terdapat 12 bidang kritis beserta langkah strategis dan indikatornya, yang harus menjadi pusat perhatian dan sasaran strategis bagi pemerintah, masyarakat internasional dan masyarakat sipil termasuk LSM dan sektor swasta. Keduabelas bidang kritis tersebut adalah Perempuan dan Kemiskinan; Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan; Perempuan dan Kesehatan; Kekerasan terhadap Perempuan; Perempuan-perempuan dan Konflik Senjata; Perempuan dan Ekonomi; Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; Hak-hak Asasi Perempuan; Perempuan dan Media Massa; Perempuan dan Lingkungan; Anak-anak Perempuan (mediakita.id,13/03/2019)/

Kaptalisme Penyebab Perempuan Terhina dan Tidak Sejahtera

Bila diperhatikan, berbagai masalah perempuan sebenarnya adalah masalah manusia seluruhnya, baik laki-laki atau perempuan, bukan masalah yang hanya dihadapi oleh kaum perempuan semata. Berbagai masalah yang ada, dari mulai kemiskinan, kelaparan, berbagai ketimpangan ekonomi dan sosial yang berdampak pada diskriminasi, marjinalisasi serta kekerasan terjadi di mana-mana dan menimpa kaum perempuan juga laki-laki. Kenyataan ini merupakan hal yang wajar karena sistem yang diterapkan saat ini di seluruh dunia adalah sistem kapitalisme yang memiliki watak imperialistik dan eksploitatif yang tercermin dalam berbagai aturan hidup bebas yang dilahirkannya.

Di bidang politik, kapitalisme menjadikan negara berperan minimalis dalam menyejahterakan rakyat. Di bidang sosial dan budaya, kemanfaatan dan kebebasan menjadi ‘agama yang dipuja”. Di bidang ekonomi, lahir perilaku eksploitatif dan zalim yang melahirkan ketidak-adilan dan ketimpangan dalam berbagai level. Semua ini bertolak belakang dengan target berbagai perjanjian internasional maupun deklarasi pengentasan masalah perempuan dengan ide gender dan peningkatan status perempuan yang terus digembar-gemborkan negara-negara adidaya melalui badan dunia PBB.

Kesetaraan Gender adalah Proyek Melanggengkan Kapitalisme

Adalah fakta bahwa sistem kapitalistik yang saat ini berjalan ternyata disetir oleh negara-negara adidaya dengan memperalat lembaga-lembaga internasional semacam PBB yang didanai oleh lembaga-lembaga finansial global seperti World Bank, IMF, ADB dan USAID. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa berbagai perjanjian, deklarasi dan program aksi hanyalah mantel ideologi bagi kepentingan neoliberalisme. Pengarus-utamaan kesetaraan gender misalnya, ditengarai menjadi alat penghancuran umat Islam yang –diakui atau tidak- masih potensial menjadi tantangan bagi langgengnya hegemoni Barat di masa depan. Adapun proyek MDGs/SDGs dan BPfA ditengarai hanya menjadi alat negara adidaya untuk melempar tanggung jawab atas dampak busuk kapitalisme yang mereka ekspor ke seluruh dunia.

Walaupun berbagai perjanjian internasional tersebut menjanjikan pemberdayaan dan peningkatan taraf kehidupan perempuan, ternyata janji-janji itu sulit terwujud. Hal ini memperjelas bahwa dengan hanya menyeru pada kesetaraan hak, pilihan dan peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam unit keluarga maupun masyarakat melalui kesetaraan jender, bukanlah jalan untuk memberikan kehormatan dan penghidupan yang layak bagi perempuan. 

Sebagai sebuah ide, kesetaraan jender sejatinya hanyalah sebuah ilusi karena bertentangan dengan kodrat manusia. Secara fitrah, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Swt. tidak sama, sehingga masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan kodratnya tersebut. Memaksakan perempuan menjalani tugas laki-laki –seperti mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam hierarki pemerintahan- akan memberikan beban ganda kepada perempuan. Beban ganda ini selain akan memperberat hidup perempuan, juga akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak, sehingga peran perempuan sebagai ibu generasi akan terabaikan. Akibatnya, anak-anak akan tumbuh tanpa bimbingan dan sangat potensial melakukan berbagai kenakalan remaja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian maupun yang terindra dalam fakta sehari-hari.

Berbagai dampak buruk hingga membahayakan kehidupan sosial masyarakat bila kesetaraan gender diterapkan, menjadi bukti utama bahwa ide ini hanyalah ilusi dan tidak mungkin dapat terwujud. Ilusi ini makin jelas bila diaplikasikan pada dua belas bidang kritis yang ditargetkan untuk setara. Dalam sistem kapitalisme kesetaraan ibarat mantra yang dikaitkan dengan semua target pencapaian materialistik. Bagi negara tidak masalah  memperdaya perempuan demi pencapaian target yang diukur melalui capaian angka-angka materialistik. Padahal, jika mau jujur, kesejahteraan perempuan tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme, karena pada prakteknya perempuan dieksploitasi dan diberi upah yang rendah sekali. Sementara para pemilik modal tidak akan mau memberi upah yang tinggi karena berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya. Ini makin menguatkan keyakinan bahwa kesetaraan gender dan klaim-klaimnya dalam memajukan hak-hak kaum perempuan tidak akan pernah terwujud.

Hak serta Kewajiban Perempuan dan Laki-laki Menurut Islam

Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari umat manusia yang memiliki berbagai naluri dan kebutuhan jasmani yang sama. Kaum laki-laki maupun perempuan adalah makhluk Allah Swt. yang memiliki kedudukan yang sama., “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berkata),

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.” (TQS ‘ali Imran [3]: 195).

Keduanya memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt.,

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (TQS adz- Dzaariyaat [51; 56).

Tatkala hak dan kewajiban bersifat manusiawi (insaniyah), yaitu ketika pertanggung-jawaban berhubungan dengan kemanusiaan laki-laki dan perempuan, maka di saat itu dijumpai persamaan hak dan kewajiban yang tidak berbeda maupun bertentangan. Berdasarkan ini maka tidak ada perbedaan dalam hal kewajiban da’wah, ibadah, berakhlak mulia, mu’amalah, ‘uqubat, maupun mencari ilmu. Hak dan kewajiban mereka akan berbeda bila berkaitan dengan fitrah mereka sebagai laki-laki atau perempuan, yang menyebabkan mereka memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan.  Sebagai misal, kaum perempuan akan terkena hukum mengandung dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Hal ini karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim, yang akan menjadi tempat tumbuh kembangnya calon manusia baru.

Perbedaan ini tidak menjadikan perempuan lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki, karena dalam Islam kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya kepada Allah, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa” (TQS al-Hujurat [49]; 13). Perbedaan hukum ini justru menjamin terwujudnya peran masing-masing sesuai dengan kodratnya.

Islam juga menetapkan negara menjadi pengatur urusan umat, yang wajib memenuhi kebutuhan umat, baik laki-laki maupun perempuan. Islam memiliki mekanisme sempurna yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat, dan melarang negara menggunakan mekanisme pasar dalam melayani rakyatnya. Dalam Islam, pemimpin dan rakyat saling menjaga dan mengokohkan dalam melaksanakan ketaatan demi meraih keridoan Allah Swt. 

Khilafah Memuliakan Perempuan

Khilafah menerapkan syari’at Islam secara kaaffah (utuh-menyeluruh) dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menjadikan perempuan dimuliakan, karena ditempatkan pada posisi yang sebenarnya yaitu kemuliaan. Perempuan menjadi arsitek generasi Islam, karena di balik semua kegemilangan peradaban Islam ada para muslimah yang menyiapkan SDM-nya. Dalam naungan khilafah, muslimah mampu mensinergikan keseluruhan peran dan fungsi yang telah Allah bebankan pada mereka, baik sebagai hamba Allah, sebagai istri dan ibu, serta sebagai anggota masyarakat. Seluruh kewajiban yang terkait dengan peran-peran dan fungsi itu mampu mereka tunaikan tanpa mengabaikan yang satu dari yang lainnya. Tak hanya menyiapkan SDM, para muslimah juga terjun di tengah masyarakat untuk menebar manfaat dengan menjadi ulama, ilmuwan, pengusaha, pengajar, paramedik, dan lain-lain, tanpa meninggalkan peran utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga . Maka telah akrab di telinga kita nama-nama seperti Khadijah binti Khuwaylid r.a., Asma’ binti Yazid al-Anshariyah r.a., Khaulah binti Malik bin Tsa’labah r.a., asy-Syifa’ binti Abdullah r.a.,, sampai ibunya Imam Syafi’I yang selalu memotivasi sang anak dalam menimba ilmu. 

Penerapan syari’at oleh khilafah akan mewujudkan kesejahteraan dan kemuliaan bagi perempuan. Sejarah panjang kaum muslim telah membuktinnya. Janganlah kita meragukannya.

Wallaahu a’lam bish shawwab.


Daftar Pustaka
Emansipasi, Adakah dalam Islam,  Abdurrahman al-Baghdadi, Gema Insani Press, cet. ke -5, 1991.
Revisi Politik Perempuan, Najmah Sa’idah dan Husnul Khotimah, Idea Pustaka, cet. ke-1, 2003.
FP Suara Muslimah Jabar.
 
Top