Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

"Bagai menari di atas luka"  Ungkapan itu tepat disematkan pada situasi yang terjadi saat ini. Betapa tidak, di tengah kondisi yang serba sulit, saat masyarakat didera kekhawatiran akan penyebaran wabah yang kian pesat. Ketika masyarakat tengah menjaga jarak satu dengan lainnya demi memutus rantai penyebaran virus. Tetiba muncul rencana pergerakan sekelompok orang yang bermaksud menyuarakan ketidakpuasan atas kebijakan yang hendak dirumuskan para penguasa negeri.

Meski dunia tengah dilanda wabah, puluhan ribu buruh di Indonesia berencana akan tetap menggelar aksi May Day  hari Minggu, 19 April 2020. Aksi ini akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Meski demikian para buruh tetap menyadari bahayanya penyebaran wabah. Mereka  memastikan akan tetap menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemik Covid-19, yakni dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, serta menyediakan hand sanitizer.

Para buruh menuntut agar pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja demi kesejahteraan para buruh, pembahasan RUU ini dianggap semakin memperunyam keadaan masyarakat yang tengah ditimpa kesulitan akibat pandemi Covid-19. (RMOL.id)

Aksi ini digelar menyusul keputusan pemerintah dan DPR yang masih terus membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja) yang disusun dengan metode omnibus. Dalam rapat kerja Selasa (15/4/2020) kemarin, hanya dua partai yang menyatakan menolak melanjutkan pembahasan. Sisanya, dengan berbagai alasan, memilih sebaliknya.

Sejak awal dirancang pemerintah, RUU Cilaka sebenarnya telah mendapat penolakan tegas dari masyarakat, terutama serikat buruh. Peraturan itu dianggap menghapus banyak hak-hak buruh yang tertuang dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasannya pun dianggap tidak transparan karena pihak yang lebih banyak didengar dan  diakomodasi kepentingannya adalah pengusaha. Penolakan semakin menguat karena pembahasan peraturan ini ternyata masih dilanjutkan saat pandemi COVID-19.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sontak menjadi perbincangan publik setelah dipublikasi beberapa bulan yang lalu. RUU ini dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law yang masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya metode tersebut sudah dikenal sejak lama dalam ilmu hukum. Minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep omnibus ini tentu menjadi problematika utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Menurut Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) menjelaskan bahwa secara letterlijk, kata “omnibus” berasal dari bahasa latin yakni “omnibis” (banyak).

Adapun pengertian omnibus itu sendiri adalah hukum yang banyak dalam hal pengaturan yang dilakukan dengan lintas sektor dan bisa mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan. Sehingga konsep omnibus law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya dalam konsep omnibus law, regulasi yang dibentuk senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan, mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Tujuan utama konsep omnibus law adalah  untuk menyasar isu besar (sentral) yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya. Sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi antara norma yang satu dengan lainnya. 

Istilah Omnibus Law pertama kali diperkenalkan Jokowi saat pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Senayan pada 20 Oktober 2019 lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang saat ini berubah menjadi RUU Cipta Kerja serta Undang-Undang terkait dalam satu UU yang ia sebut Omnibus Law. Menurutnya Undang-Undang yang ada terlalu kaku dan menghambat iklim investasi. Diharapkan dengan hadirnya Omnibus Law akan mempercepat kedatangan investor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dari sini nampak jelas bahwa perumusan kebijakan ini hanya untuk kepentingan investor dan para pengusaha dengan mengabaikan nasib pekerja.

RUU Omnibus Law dianggap sebagai pijakan kaki rakyat, dimana rakyatlah yang akan menanggung dan menjadi korban manakala RUU ini diterapkan. Satuan tugas yang menggarap RUU ini didominasi kalangan pengusaha, pemilik modal, dan investor. Alhasil, pasal-pasal yang ada lebih banyak menguntungkan kepentingan investor dibanding pekerja. Buruh dan pekerja tak ubahnya mesin produksi bagi korporasi.

Selain itu dipastikan akan ada ledakan pekerja muda jika omnibus law disahkan. Ia memrediksi dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia akan dikenal sebagai negara penyuplai tenaga kerja murah atau negara yang memraktikkan perbudakan modern.

Adapun alasan bahwa investasi tersebut bisa menciptakan lapangan kerja hanyalah kamuflase dari proyek RUU ini. Kehadiran investor asing sejatinya tak berefek apapun pada lapangan pekerjaan. Buktinya, tenaga kerja asing justru mengalir deras mendatangi Indonesia semenjak keran investasi dibuka selebar-lebarnya. Malah yang ada angka pengangguran terbuka makin meluas.

Telah kita ketahui bahwa sebelum RUU ini sah, PHK massal yang terjadi di tengah pandemi sudah terjadi di berbagai perusahaan. Bagaimana jadinya jika RUU ini disahkan? Lonjakan pengangguran sangat mungkin meningkat tajam. Hal ini beralasan. Dalam RUU Ciptaker memang memberi peluang perusahaan untuk tidak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap. Sistem kontrak putus berlaku di sini. Walhasil, generasi muda akan sulit mendapat pekerjaan stabil. Tidak menentu dan terombang ambing. Di sinilah potensi pengangguran terbuka itu terjadi.

Omnibus law tidak lebih sekedar praktik nyata sistem kapitalisme neoliberal. Memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi korporasi. Mengabaikan hak-hak rakyat. Makin teguhlah rezim korporatokrasi ini berdiri. Negara berdiri bersama kapitalis, sementara rakyat diperlakukan bagai sapi perah. Inilah fakta perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Negara hanya berperan sebagai regulator, penguasa sesungguhnya adalah korporasi yang berlindung di balik pemerintah.

Undang-Undang dibuat hanya untuk memberi keleluasaan bagi pengusaha menguasai perekonomian negara. Dalam hal ini, peran negara mandul dan lemah. Dampaknya, kepercayaan rakyat terhadap penguasa pun semakin terkikis habis. Seruan penguasa untuk memutus rantai penyebaran wabah pun tidak digubris demi kejelasan nasib rakyat di masa hadapan.

Inilah fakta nyata pengurusan penguasa di tengah sistem kapitalis. Sangat jauh perbedaannya manakala Islam diterapkan. Dalam pandangan Islam, negara adalah khadim al-ummah atau pelayan umat yang berkewajiban mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan, penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang layak. Seperti jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, sandang, pangan, serta papan.

Dalam sistem Islam, negara akan memaksimalkan serta mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki secara mandiri tanpa lagi bergantung pada investasi dan utang luar negeri. Rakyat adalah prioritas bagi seorang penguasa dalam Islam karena posisinya sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Rabbnya, Rasulullah saw. bersabda:

“Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Negara seperti ini hanya bisa terwujud ketika Islam  diterapkan secara  kaffah dalam sebuah sistem yang menaungi kaum muslimin secara keseluruhan. Rakyat yang dipimpinnya pun akan patuh akan seruan penguasa karena menyadarinya sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan, seperti firman Allah Swt. yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa[4]: 59)

Wallahu a'lam bishawwab
 
Top