Oleh : Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif


Masalah demi masalah terus terjadi di tengah pandemi. Alih-alih, mengurangi jumlah kapasitas tahanan, justru menimbulkan masalah baru. Dilansir oleh Warta Ekonomi.co.id, 10/4/2020, Kemenhukham Yasonna Laoly telah melepaskan napi sebanyak 35.676 narapidana dan anak, untuk mengantisipasi Covid-19 dan untuk mengurangi kapasitas tahanan. Dengan program Asimilasi dan Interogasi. Namun program tersebut, tidak sesuai yang diharapkan pemerintah. Terbukti di beberapa daerah telah terjadi kriminalitas pasca napi dibebaskan.

Sebagaimana dilansir oleh Kumparan.com 9/4/2020, bahwa di Bali telah terjadi tindakan pidana. Yaitu pria bernama Ikhlas (29) telah terbukti menerima paket ganja sebanyak 2 kilogram. Padahal Ikhlas sendiri dibebaskan oleh pemerintah tanggal 2/4/2020, kemudian tanggal 7/4/2020 kembali ditangkap.

Sementara di Blitar, pria berinisial MS, kembali ditangkap dan babak belur dihajar masa karena telah kepergok hendak mencuri motor. Hal tersebut juga sama, dilakukan oleh Rudi Hartanto karena telah memasuki rumah warga kini telah mendekam di penjara.

Kasus-kasus seperti itu akan terus berlanjut, di mana kondisi ekonomi saat ini dalam kondisi susah. Mencari pekerjaan susah, berdagang kalah saing dengan produk impor, bertani tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, sementara urusan perut tidak bisa ditahan. Inilah yang membuat mereka lupa daratan, sehingga mereka kembali berbuat kejahatan seperti sedia kala. Ditambah sanksi negeri ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, perampokan, narkoba, perzinaan terus meningkat.

Penyebab dari permasalahan ini adalah peradilan yang diterapkan diserahkan kepada manusia. Manusia memiliki hak untuk membuat hukum dan menentukan halal haram. Suara mayoritas diagung-agungkan, tak peduli apakah suara itu bertentangan dengan hukum Allah Swt. atau tidak.

Akibatnya, kejahatan semakin merajalela, bahkan memicu kejahatan yang lain. Sebab hukum tersebut tidak memberi efek jera kepada pelaku. Dalam pasal 284 tentang perzinaan misalnya, pelaku hanya diberi sanksi 9 bulan penjara. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan hanya diberi hukuman 15 tahun penjara. Belum lagi masalah korupsi dan yang lainnya.

Oleh karena itu, mau sampai kapan keadilan, kedamaian dan ketentraman hidup di masyarakat akan terwujud dengan nyata? Jika masalah peradilan, yang diterapkan standar keadilannya ditentukan oleh akal manusia. Misalnya, ketika vonis sudah ditetapkan, para pihak tersangka masih mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga putusan hakim pun tertunda.

Bahkan ketika pengadilan negeri sudah mengambil keputusan, para pihak tersangka masih bisa lagi mengajukan kasasi. Maka putusan hukum kembali tertunda. Akibatnya ribuan kasus tertunda dan mengantri di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. 

Sementara, kasus-kasus lain terus bertambah setiap hari. Inilah akibatnya mengambil sistem warisan penjajahan Belanda atau demokrasi sekuler. Sehingga mendorong perbuatan kejahatan semakin tumbuh subur di masyarakat. Akhirnya ribuan kasus menumpuk di pengadilan, dan para tersangka menumpuk di tahanan. Sehingga wajar jika lapas dan rutan pun sampai melebihi kapasitas hingga dua kali lipat. Hal ini terbukti di tahun 2019, jumlah tahanan hingga mencapai 256.000 orang. Padahal, seharusnya ruang tahanan hanya untuk 126.000 orang. (JabarTribun.news, 18/12/2018)

Oleh karena itu, jika hukum tersebut terus dipertahankan, maka akan berakibat peledakan tahanan dan kasus kriminalitas di negeri ini.

Islam adalah Solusi Terbaik

Dalam Islam, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt. (QS.12 : 40). Manusia yang lemah tidak diberi hak untuk membuat hukum. Adapun standar hukum Islam adalah Al Qur'an dan Sunah atau hukum syara. Untuk itu, hukum Islam bersifat tetap, tidak berubah-ubah sampai hari kiamat.

Seperti hukum zina, bagi pelaku sudah menikah akan diberi sanksi rajam hingga mati (QS. 17 : 32). Bagi yang belum menikah akan dicambuk 100 kali (QS. 24 : 2). Begitu juga dalam kasus pembunuhan, pencurian, korupsi yang jelas-jelas sudah ditulis dalam Al-Qur'an, seorang Qadhi tidak akan merubahnya. Demikian juga dalam masalah banding, Islam jelas tidak menerima tanpa alasan yang syar'i.

Hukum Islam berlaku bagi pejabat maupun rakyat. Baik muslim maupun non muslim. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah saw :

"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka menegakkan hukuman atas orang-orang lemah, tetapi membiarkan orang-orang kuat. Demi Allah, jika Fatimah mencuri, pasti aku memotong tangannya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab itu, hukum Islam sebagai zawajir atau pencegah bagi pelaku dan masyarakat. Dan sebagai jawabir atau penebus dosa di akhirat. Jadi, ketika pelaku sudah dihukum di dunia maka di akhirat Allah Swt. tidak memberi sanksi kembali.

Untuk itu, hukum Islam diturunkan untuk kebaikan manusia dan menyelesaikan persoalan. Allah Swt. telah menegaskan bahwa risalah Islam diperuntukan bagi seluruh manusia agar menjadi rahmat bagi mereka. Baik muslim maupun non muslim (QS. 21: 107).

Hal ini, dibuktikan dalam sejarah panjang kaum muslim. Bahwa dalam pemerintahan Islam selama 800 tahun di Spanyol, pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Mereka mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. (Al-Waie No. 113 tahun 2010)

Oleh karena itu, akankah kita pertahankan hukum buatan manusia yang telah gagal dalam menyelesaikan persoalan? Padahal Allah Swt. telah menjelaskan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. :

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Swt. bagi orang-orang yang meyakini agamanya." (QS. al-Ma'idah : 50)

Oleh karena itu, hanya dalam hukum Islam peradilan akan terbukti dengan nyata. Sehingga rasa ketentraman dan kenyamanan akan dirasakan oleh manusia.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top