Oleh: Ani Ummu Khalisha

Aktivis Dakwah Peduli Negeri

Hampir 5 bulan seluruh dunia menghadapi wabah covid-19, dampaknya semakim terasa imbas di segala lini kehidupan terutama ekonomi. Mulai dari pelaku usaha kecil hingga besar, bahkan perusahaan-perusahaan  sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) dan merumahkan sebagian karyawannya untuk menghemat anggaran.

Seperti dilansir kumparan.com pada tgl 19/04/20, Kementrian ketenagakerjaan(kemnaker) mencatat sebanyak 1,9 juta pekerja formal dan informal mengalami pemutusan hubungan kerja(PHK) dan dirumahkan oleh 114.340 perusahaan di Indonesia hingga 16 April 2020.

Pemerintah kini sedang menangani kondisi ekonomi dari dampak corona, dengan realokasi dan refocusing APBN. Salah satunya dengan meluncurkan Kartu Pra Kerja ditujukan untuk korban PHK yang akan diberlakukan pemerintah selama jangka waktu 4 bulan. Anggaran kartu prakerja yang awalnya 10 Triliun dinaikkan 100% menjadi 20 Triliun untuk 5,6 juta orang.

Kartu Pra kerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut di promosikan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum presiden Indonesia 2019.

Mekanisme Kartu Prakerja

Direktur eksekutif manajemen pelaksana kartu pra kerja Denni purbasari mengatakan sejak dibuka(11/04/20) sebanyak 1,4 juta orang telah mendaftar gelombang pertama. Quota gelombang pertama pendaftaran kartu pra kerja adalah 164.000 orang sementara itu, yang sudah verifikasi NIK 624.000 orang. Gelombang pertama berlangsung sejak sabtu kemarin – kamis, pendaftaran kartu pra kerja berlangsung dalam 30 gelombang. Pendaftarannya dibuka setiap pekan.

Test mendapatkan kartu pra kerja saat mendaftar selain mengisi data diri, peserta wajib mengikuti tes motivasi dan matematika dasar yang bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi ya g dimiliki calon penerima kartu pra kerja. Berdurasi 25 menit dengan total 19 soal.
Setelah tes hasil akan langsung dievaluasi sekitar 5 menit hasil sudah bisa keluar. Mekanisme penilaiannya dengan sistem skoring. Setelah mengikuti semua tahapan pendaftaran peserta harus menunggu untuk mengetahui lolos atau tidaknya. Setelah lulus maka peserta dianjurkan memilih lembaga pelatihan, memberikan ulasan dan rating terhadap lembaga pelatihan,mendapat sertifikat, mengikuti pelatihan online maupun offline, menerima insentif, terakhir mengisi survei keberkerjaan sebagai feedback efektifitas program.

Adapun besaran bantuan yang akan diterima sebesar Rp. 3.550.000. Terdiri dari: biaya pelatihan sebesar Rp. 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp. 600.000 perbulan selama 4 bulan dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp. 150.000 per orang.

Solusi Tak Relevan

Namun konsep kartu prakerja yang dibanggakan presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Karena Kartu Prakerja tak mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat, dengan proses yang selektif dan rumit maka tak semua korban PHK dan dirumahkan bisa lulus program Kartu Prakerja.

Peneliti kebijakan publik dan Universitas Indonesia (UI) Holidin mengatakan kartu prakerja digagas dengan asumsi bahwa keadaan negara dan masyarakat sedang baik-baik saja. Maka program tersebut menjadi tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang mengalami pandemi covid-19.

Disaat krisis seprti ini masyarakat dan korban PHK lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibanding Kartu Prakerja. Terlebih Kartu Prakerja mengharuskan pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Prakerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara. Selain itu program Kartu Prakerja menyediakan layanan pelatihan keterampilan dengan memakan waktu lama.
( tirto.id 18/04/20)

Solusi Islam

Solusi pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis sangat dipaksakan sehingga tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah lebih memprioritaskan keuntungan politik(penuhi janji kampanye) dan menutup mata dari kebutuhan dasar rakyat.

Program yang diluncurkan bukan menguntungkan rakyat namun menguntungkan para penyelenggaranya. Anggaran besar yang digelontorkan akhirnya hanya berbentuk angka, tak mampu membantu rakyat secara langsung.
Inilah watak rezim kapitalis demokrasi selalu mengorbankan rakyat dalam setiap kondisi, tak perduli dalam kondisi pandemi pun kepentingan dan keuntungan politik diatas sagalanya. Pemerintah seharusnya hadir memberikan jaminan yang pasti untuk semua lapisan masyarakat sebagai bentuk periayahan. Karena hajatul udhuwiyah(kebutuhan jasmani) sifatnya tidak bisa ditunda.

Berbanding terbalik dengan pemimpin dalam system Islam yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat sebagai tujuan.

Contoh teladan dari Khalifah Umar bin Khatab dalam kondisi krisis beliau mendirikan darul daqiq atau rumah tepung. Siapapun yang membutuhkannya boleh mengambil secara cuma-cuma.

Beliau sadar betul kepemimpinanya akan dipertanggung jawabkan kelak, maka beliau menangis saat rakyatnya masih ada yang kelaparan. Sebagai bukti begitu besar tanggung jawab beliau rela memanggul gandum dan menyerahkannya langsung serta memasakannya.
Landasan aqidah yang kuat telah mencetak seorang pemimpin yang peka dan pantang mempermainkan rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga ia akan memberikan solusi yang tepat sasaran.

Wallahu a'lam bishawab.
 
Top