Oleh : Yani Rahmawati
Ibu Generasi Peduli Umat

Sejak pertama kali ditemukan, kasus virus corona (Covid-19) pada 2 orang warga Depok, Jawa Barat, sekitar akhir Maret lalu hingga kini penyebarannya begitu cepat. 

Data terakhir tercatat, yang dilansir oleh Cnnindonesia.com (20/4/2020), Jumlah positif terinfeksi virus corona (Covid-19) hingga Senin (20/4) berjumlah 6.760 kasus, sebanyak 590 di antaranya meninggal dunia dan 747 dinyatakan sembuh.

Tentunya pandemi corona ini menimbulkan efek yang luar biasa di berbagai lini kehidupan masyarakat, bukan saja di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia mengalami hal yang sama. Dampak Covid-19 merambah pada dunia usaha dan pekerja. Di Indonesia jutaan pekerja dirumahkan atau diPHK, hal ini menciptakan era resesi global yang membuat perekonomian jungkir balik, termasuk Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara yang menginduk pada ekonomi kapitalisme. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil menengah ke bawah, yang mengalami PHK, pekerja-pekerja harian lepas, pengusaha mikro, atau pedagang-pedagang kecil yang mengandalkan penghasilan setiap hari, dan banyak lagi kalangan lain yang terdampak.

Untuk mengatasi hal ini, terutama pada fenomena PHK massal, pemerintah mengambil beberapa kebijakan. Di antaranya mengeluarkan Kartu Pra Kerja. Yang anggarannya semula 10 Triliun kini naik menjadi 20 Triliun. Akan dibagikan kepada 5,6 juta orang.

Kartu Pra Kerja diberikan kepada masyarakat yang mengalami PHK, melalui beberapa tahap secara online. Tidak semua peserta lolos karena ada proses penyeleksian. Jika lolos dalam tahap seleksi, maka orang itu akan menerima insentif pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000, per bulan selama 4 bulan, dan insentif pekerjaan sebesar Rp150.000.  Tentu saja di balik itu ada pembiayaan pelatihan bagi penyelenggara, artinya ada dana yang menjadi semacam keuntungan dari proyek yang tidak dinikmati oleh rakyat yang saat ini sangat dibutuhkan. Bahkan 'proyek' penyelenggara dari pelatihan kerja ini diberikan kepada Staf Khusus Presiden,  yang kini tengah hangat diperbincangkan. Sungguh ini sangat ironi.  

Melihat situasi seperti ini ada beberapa masyarakat dari kalangan bawah, bahkan anak kecil sampai rela memberikan tabungannya demi membantu kondisi saat ini, tapi di sisi lain malah dengan teganya ada kalangan yang memanfaatkan kondisi ini untuk maraup keuntungan. Itulah watak dari sistem kapitalisme, di mana hanya keuntungan pribadi atau golongan yang lebih diutamakan, daripada nasib rakyatnya.

Banyak dari kalangan ahli ekonomi yang menganggap bahwa Kartu Pra Kerja ini tidak tepat diterapkan pada saat pandemi seperti ini. Banyak kebijakan yang tidak efektif, dan ada juga kebijakan yang dibuat terkesan plin plan, selalu berubah dan tidak kompak di antara mereka sendiri, ini menunjukan bagaimana kualitas sistem saat ini. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah dana langsung dan makanan bukan pelatihan, apalagi secara online. Masih banyak orang yang masih rendah skill digitalnya, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan itu, sungguh ini solusi yang tidak tepat di terapkan saat pandemi ini.  

Solusi Kartu Pra Kerja tidak efektif,  sepertinya ini hanya memprioritaskan janji saat kampanye saat Pemilihan Presiden 2019. Kartu Pra Kerja lebih tepat diterapkan saat tidak terjadi pandemi, tapi penguasa seolah menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Penguasa abai dalam mengurus dan menjaga rakyatnya.

Hal ini, sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan yang menerapkan sistem Islam. Penguasa dan negara sangat peduli atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Apalagi dalam keadaan terjadi wabah. Tanpa berpikir mencari untung rugi, apalagi mencari keuntungan dari rakyatnya sendiri. Sejarah peradaban Islam kaya akan kisah menakjubkan tentang ketinggian level kesejahteraan rakyatnya. Kepemimpinan dalam sistem Islam, diberi tanggung jawab atas nama Allah, sebagai pengurus dan pelindung umat, sehingga keberadaan penguasa dan negara dirasakan sebagaimana orang tua menjaga dan melindungi anaknya.

Kesejahteraan hidup akan terwujud jika aturan yang diterapkan berasal dari yang Maha Pencipta, yang menetapkan bahwa bumi dan kekayaan alam yang ada adalah milik umat dan wajib dikelola sesuai syariat, yang pasti membawa maslahat. 

Kepemimpinan Islam yang ideal ini tidak hanya ada di masa lalu, tapi masa kini dan masa yang akan datang. Karena syariat Islam adalah solusi dari berbagai problematika manusia, yang datang dari Zat Yang Maha Sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top