Oleh : Neneng Sriwidianti 
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK

Pemerintah pusat akhirnya resmi memberlakukan PSBB sejak tanggal 10 April 2020. Sejumlah daerah mengikuti kebijakan tersebut, walaupun di sana-sini terjadi kericuhan. Di tengah  pemberlakuan PSBB, pemerintah mengeluarkan Kartu Pra Kerja. Lagi-lagi ini seperti Jaka sembung bawa gitar, tidak nyambung. Masyarakat hari ini butuh makan bukan butuh kartu.

Tercatat sudah 1,4 juta orang yang telah melakukan registrasi untuk mengikuti Program Kartu Pra Kerja yang baru dirilis oleh pemerintah, Kompas.com, Sabtu, (11/4/2020)

"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Pra Kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto seperti dikutip dalam keterangan resminya, Kompas.com, Senin, (13/4/2020)

Kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan Kartu Pra Kerja bukanlah solusi yang tepat di saat   terjadi wabah ini. Apalagi sampai menaikkan anggaran hingga 100 persen, dari Rp 10 trilyun menjadi 20 trilyun untuk 5,6 juta orang. Bukankah lebih baik dana tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya saat wabah Corona?

Masyarakat dan para korban PHK, mereka lebih membutuhkan bantuan langsung untuk makan, kebutuhan sehari-hari dibandingkan Kartu Pra Kerja, yang belum tentu akan merata sesuai data yang benar.

Begitulah sistem kapitalisme, mereka lebih memprioritaskan keuntungan politik   (penuhi janji kampanye). Apa yang mereka lakukan hanyalah pencitraan saja. Seharusnya Kartu Pra Kerja ini digelontorkan oleh rezim saat menang, sebagai janji politiknya.

Masihkah kita berharap kepada sistem hari ini, yang jelas-jelas hanya menimbulkan kesengsaraan, sudah saatnya kita campakkan demokrasi dan beralih kepada Islam kafah.

Islam hadir salah-satunya menurunkan aturan bagaimana negara menjamin tersedianya lapangan kerja dan kemampuan kerja bagi setiap laki-laki yang wajib bekerja.

Negara akan berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya, per individu dengan cara yang adil. Terlebih dalam masa terjadi wabah seperti saat ini. Negara akan memastikan kebutuhan rakyatnya sampai ke rumah-rumah. Sehingga masyarakat akan merasa tenang sekalipun mereka tidak mampu mencari nafkah.

Dalam Islam, negara berorientasi untuk rakyat. Negara ada untuk melayani rakyat dan mengabdi pada agama. Ketakwaan yang ada pada seorang khalifah yang menyebabkan dia takut, kalau rakyat menderita karena kebutuhannya tidak terpenuhi.

Pemimpin dalam Islam meyakini, suatu saat nanti akan dimintai  pertanggungjawaban  tentang rakyat yang dipimpinnya.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:
"Imam (khalifah) raa'in (pengatur rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari).

Tidakkah kita rindu dengan pemimpin seperti ini? Pemimpin seperti ini hanya bisa terwujud ketika hukum Islam diterapkan secara kafah. Khilafah satu-satunya yang bisa menerapkannya. Mari berjuang untuk segera mewujudkannya, hingga terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Wallaahua'lam  bishshawaab
 
Top