Oleh : Sri Mulyati
Mahasiswi dan Member AMK

Pemerintah yang tak mau dianggap “cuci tangan” dalam menangani wabah Covid-19. Setidaknya ada enam program Jaring Pengaman Sosial yang dicanangkan pemerintah, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, PKH (Program Keluarga Harapan) jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya, ibu hamil naik dari Rp2.4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020.

Kedua, soal Kartu sembako. Dimana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari RP150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ketiga, kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp10 Triliun menjadi Rp20 Triliun, jumlah penerima manfaat menjadi 5.6 juta orang terutama pekerja inormal dan pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Keempat, untuk pelangan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu, April, Mei dan Juni 2020. Sementara, untuk tarif pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50  persen atau membayar separuhnya saja untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25 Triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan di bawah Rp10 Miliar. OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku April ini. "Telah ditetapkan tidak perlu ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” kata Presiden. (31/03/2020, Suarasurabaya.net)

Inilah ke enam program pemerintah yang digelontorkan dengan harapan negara hadir untuk mengurangi beban rakyat. Lantas, sikap rakyat kala mendengar berita ini harus optimis atau malah sebaliknya. Mengingat janji-janji manis yang kerap dilontarkan ketika masa kampanye dulu. Sayangnya, penerapan keenam program ini diserahkan kepada pimpinan daerah masing-masing dan pemerintah pusat tidak tahu menahu dengan hal itu. Belum lagi program yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Seperti yang dinyatakan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, “Hal itu tidak tepat sasaran karenna banyak kalangan yang kondisi keuangannya lebih rentan dan telah terdampak cukup signifikan seperti para pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap lainnya." (01/04/2020, Pinter.Politik.com)

Jika pemerintah benar-benar serius mengurusi rakyatnya seharusnya turun tangan kelapanan untuk melihat secara langsung kondisi rakyatnya. Bukan hanya sekedar pembuatan  program saja. Nyata-nyataya Indonesia memang mengalami penurunan ketahanan pangan sebelum terjadinya wabah Covid-19, kemiskinan dn kelaparan yang kian merajalela dan belum terselesaikan.

Lebih mengejutkan lagi, sebenarnya program PKH ini, naik 25 persen dengan total anggaran Rp.37.4 Triliun akan tetap di jalankan tanpa adanya wabah Covid-10, hal ini merujuk pada rancangan nasional (RPJMN) 2019-2024 Kemensos memang sudah menaikan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini, jumlah penerima manfaat pun telah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.

Program yang dicetuskan bulan Maret kemarin di tengah pandemi Covid-19 hadir seolah-olah pemerintah berhati mulia memperhatikan warganya. Padahal, pada faktanya program ini telah dirancang sebelumnya dan tanpa ada kaitannya dengan penanggulangan wabah.

Hal ini terlihat bahwa pemerintah setengah hati dalam mengurusi rakyatnya ketika didera wabah dan musibah. Inilah Jaring Pengaman Sosial ala kapitalisme.
Belum lagi untuk mendapatkan kartu prakerja tidak mudah, harus melalui seleksi dan beberapa tahap yang terkesan ribet. Syukur-syukur lolos, yang belum lolos harus mendaftar ulang di gelombang kedua dengan seleksi yang ketat.

Program Jaring Pengaman Sosial Islam
Program Jaring Pengaman Sosial merupakan hal yang penting untuk dilakukan sang penguasa. Ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok dipandang sebagai kebutuhan vital di dalam kehidupan baik individu maupun masyarakat.

Islam telah terbukti mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan kebutuhan pokok individu maupun masyarakat, kesehatan, keamanan, dan pendidikan diberikan secara gratis. Hal demikian, diberikan baik dalam keadaan aman maupun ketika dilanda wabah. Hal ini seperti yang telah dicontohkan oleh Umar Ibn Khathtab ra., beliau membangun rumah tepung antara Mekkah dan Syam yang diberi nama daar al-daaqiq, di dalam rumah tepung ini tersedia berbagai jenis tepung, kurma, dan bahan pokok lainnya. Di tujukan untuk orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang membutuhkan. Hal ini dilakukan secara cuma-cuma tanpa adanya syarat-syarat tertentu dan janji-janji manis tanpa bukti.

Pembiayaan rumah tepung ini diambil dari  kas negara yang di simpan di Baitul Mal. Sumber pendapatan baitulmal ini diperoleh dari tanah kharaj, fa’i, jizyah, khumus rikaz, usyur, ghanimah dan harta ghulul pejabat maupun aparat.
Selain itu, negara memfokuskan mengelola sumber daya alam yang menjadi kepemilikan negara seperti tambang. Negara pun memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengelola harta yang menjadi kepemilikan individu.

Dengan demikian, menjadi masyarakat hidup sejahtera, merasa aman dan kebutuan pokok pun senantiasa terpenuhi dengan baik. Program Jaring Pengaman Sosial ini hanya terwujud tatkala menjadikan Islam memimpin sebuah negara yang bernama khilafah, maka keberkahan di langit dan dibumi akan terwujud meskipun dilanda wabah sekalipun. Wallahu a’lam bishawab
 
Top