Oleh : Anis Nofitasari
Anggota Aktifis Remaja Muslimah Tulungagung "Back to Muslim Identity (BMI)"

Wabah melanda, negeri berbela sungkawa.

Sudah satu setengah bulan lamanya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berjibaku dengan pandemi covid-19. Begitupun dengan negara di belahan bumi lainnya. Upaya penanganan wabah melalui kebijakan pemerintah dan secara mandiri pun terus dimaksimalkan untuk menekan jumlah korban yang kian mengancam kehidupan.

Salah satu kebijakan yang tertuang dalam konstitusi di negeri ini, dimana pemerintah bertujuan ingin memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan ingin mengurangi beban dari masyarakat terdampak, serta memulihkan keadaan, diwujudkan melalui program JPS.

Program JPS atau Jaring Pengaman Sosial adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi normal, yang  di dalamnya terdapat enam program yang dijalankan sejak awal April 2020.

Dikutip dari suarasurabaya.net, Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3/2020), mengumumkan enam program jaring pengaman sosial dalam upaya menekan dampak Covid-19, yaitu :  program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, penggratisan bagi pelanggan listrik dengan tarif 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan listrik dengan tarif 900 VA, 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik, dan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal.

Beberapa program yang dicanangkan pemerintah tersebut tidak merata ke seluruh rakyat, hanya kepada kalangan tertentu, bahkan hanya di berbagai daerah yang sudah ditentukan saja. Hal itu tentu bukanlah suatu solusi yang fundamental dalam menghadapi keadaan yang semakin runyam mengingat terus melonjaknya korban yang berjatuhan di berbagai wilayah di Indonesia.

Masih dikutip dari suarasurabaya.net, Presiden Jokowi memaparkan bahwa jumlah penerima PKH dari 9,2 juta ditambah menjadi 10 juta keluarga, jumlah penerima kartu sembako dinaikkan menjadi 20 juta penerima, juga kartu prakerja, anggarannya juga dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun.

Salah satu dampak yang paling vital dan menghambat jalannya laju kehidupan suatu negara adalah terjadinya krisis di bidang ekonomi. Terjadinya wabah mempengaruhi roda kehidupan. Banyak yang kehilangan pekerjaan hingga kemungkinan buruk lain yang memperparah keadaan.

Dari penambahan alokasi dan kuantitas penerima tersebut tentu tak menjamin pulihnya keadaan laju tingkat perekonomian yang ada. Mengingat sebelum ada wabah saja angka kemiskinan mengalami kenaikan, apalagi di kala wabah melanda suatu negara. Jumlah kemiskinan kian naik tak terkondisikan. Hal itu juga diperparah dengan penerapan sistem yang tidak berpihak pada rakyat kecil,  tidak mengutamakan keselamatan, dan hanya manfaat yang dirasakan oleh sebagian kecil orang.

Jaring pengaman sosial yang diterapkan saat ini hanya secuil solusi yang hanya menjadi ilusi. Bagaikan ranting yang tak mampu menopang dan menjawab akar permasalahan. Karena ia bersumber pada sistem yang tak mementingkan kemaslahatan, hanya keuntungan dan tak mau dirugikan. Yang sejatinya menciptakan banyak keburukan dan kerugian. Ratusan nyawa melayang tak diindahkan dengan aturan yang benar-benar menyelamatkan.

Itulah jaring pengaman sosial ala  kapitalis, program setengah hati rezim karena jumlahnya tidak memadai untuk antisipasi terjadinya wabah. Penerima program ini sangat terbatas, dan syarat yang tidak mudah untuk ditempuh. Sangat tidak sesuai jika dihadapkan dengan  dampak  wabah yang kian meluas. Dimana dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat, tanggap dan sigap dari negara sebagai bukti keseriusannya.

Berbeda sekali dengan solusi yang berasal dari Islam dalam menghadapi wabah.  Jaring pengamannya sudah otomatis diberikan tanpa harus memikirkan untung rugi seperti layaknya berdagang. Sejak adanya wabah pertama kali, negara melakukan lock down untuk negaranya dan seluruh penduduknya.

Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya :

"Apabila kalian mendengar wabah tha'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu."
(Muttafaqun alaihi, HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan konsep lock down tersebut, apabila keadaan tidak memungkinkan, secara otomatis juga negara siap menanggung segala konsekuensi yang ada. Menutup jalur perekonomian antar negara, bahkan antar daerah di dalam negeri, memerintahkan penduduknya untuk bekerja dari rumah (jika tidak memungkinkan negara memerintahkan untuk berdiam diri di rumah).

Dalam keadaan seperti itu, negara menanggung kebutuhan rakyat tanpa berfikir untung rugi. Karena sejatinya negara adalah pelayan bagi rakyat. Karena pemerintah, atau penguasa menyadari bahwa ia harus meriayah atau mengurusi rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sehingga ia benar-benar menjaga keselamatan rakyatnya. Menjaga nyawa yang tiada tandingannya.

Dalam suatu hadits disebutkan, yang artinya :
"Hilangnya dunia, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak."
(HR.Nasa'i 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani)

Begitu berarti darah dan nyawa seorang muslim di hadapan Allah dan RasulNya. Sehingga menjadikan pemimpin yang benar-benar beriman akan senantiasa mengurus rakyatnya dengan sebaik-baiknya, tanpa pikir panjang, senantiasa cepat, tanggap dan sigap dalam memutuskan.

Sudah saatnya negara sadar, mencampakkan sistem kapitalisme adalah solusi dasar yang terbaik untuk menjawab segala permasalahan. Memutar haluan nahkoda, dari sistem yang mengandung banyak kelemahan menuju sistem yang sempurna dari Sang Pencipta. Yaitu sistem yang berdasarkan pada syariat Islam. Di dalamnya mengandung kemaslahatan umat, keberkahan dan ketentraman.

Wallahu a'lam bisshowab.
 
Top