Oleh : Inayah
Pegiat Dakwah dan Ibu Rumah Tangga

Corona virus Disease 19 [ Covid -19] terus menyebar  ke berbagai  arah , semua disasar. Tak peduli agama, suku, ras, tempat tinggal maupun status sosial. Per 1 April 2020 sudah mencapai 1677 kasus positif, 157 meninggal dunia dan 103 sembuh. Artinya, rata-rata tingkat kematian mencapai  9,36 persen. Corona adalah musuh bersama yang telah melekat di benak masyarakat saat ini, bagaimana tidak, ujian global berupa tersebarnya wabah virus Covid-19 ini telah memengaruhi ekonomi  rakyat secara keseluruhan, baik kalangan buruh harian atau buruh pabrik sehingga berdampak pada pemecatan (PHK).
Nyawa rakyat merupakan sesuatu yang perlu diprioritaskan oleh seorang pemimpin. Bagaimana pun kesulitan sebuah kepemimpinan, keterjaminan keamanan adalah modal awal melindungi rakyatnya. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ia mengeluarkan berbagai insentif untuk melawan dampak virus Corona terhadap ekonomi. Insentif itu akan dibiayai dari realokasi anggaran berbagai kementerian  dan lembaga senilai 62, 3 triliun, apa saja insentif tersebut. Di tengah desakan rakyat agar pemerintah menopang ekonomi di tengah wabah, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan. 1]. Relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun, 2]. Penambahan jumlah tunjangan PHK dan Bantuan sosial sembako sebesar 50 ribu/bln, 3]. Bantuan selama 3 bulan untuk korban PHK dan penerima kartu pra kerja. 4]. Pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar. (Jakarta, CNN Indonesia)
Pemerintah akan memberikan insentif senilai RP3 juta, kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan syarat karyawan tersebut terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Pemerintah menyiapkan  dana bagi mereka yang ter-PHK yaitu melalui pembiayaan BP Jamsostek, pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media  selasa [ 24/ 3]. Ia menjelaskan bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan. Itu berarti, setiap bulannya  korban PHK akan mengantongi  insentif sebesar RP1 juta per orang. Selain itu juga pemerintah akan memberikan pelatihan  kepada korban secara cuma-cuma. Pemerintah menganggarkan biaya pelatihan tersebut senilai RP2 juta tiap orang selama 3 bulan, secara terpisah hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemberian insentif kepada korban PHK  dalam bentuk pelatihan dan  uang santunan.
Namun, jauh panggang dari api, impian keselamatan rakyat utama hanya menjadi retorika belaka. Insentif yang diberikan tidak terlalu mendongkrak ekonomi rakyat, apalagi mengatasi dampak  wabah corona secara ekonomi, karena bukan hanya sebagian kecil rakyat yang menjadi sasaran  program. Namun juga prasyarat berbelit yang memungkinkan banyak rakyat yang tidak merasakan manfaatnya. Apalagi belum ada dukungan penuh dari  pihak lain (erbankan). Akan membuat program tambal sulam ini, lebih bernilai pencitraan dibanding memberikan solusi.
 Sebagai manusia  apalagi seorang pemimpin dalam sistem sekuler ini, secara naluriah, upaya menyelamatkan rakyat ingin dan perlu diacungi jempol. Sebagaimana diberitakan oleh media  indonesia (22/3/2020), Bapak Presiden menyampaikan bahwa keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam menangani Covid-19 ini. Hanya saja,  keinginan itu tidak sejalan dengan kenyataan. Gambaran pemerintah saat ini jelas  memberikan solusi yang bersifat tambal sulam dan gagal memberikan pemenuhan kebutuhan rakyatnya secara merata.
Kebijakan dalam sistem kapitalis sekuler jelas tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, tetapi hanya menjaga dan mempertahankan kekuasaan. Apa yang mereka janjikan hanya sekedar pencitraan semata karena takut kekuasannya tergulingkan. Maka bagaimana pun caranya akan mereka lakukan untuk meredam keresahaan rakyat.
Berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam, bahwa Rasulullah bersabda,
"Amir (Pemimpin) masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya." (H.R al- Bukhari, Muslim, Abu  Daud, at- Tirmidzi dan Ahmad)
Jadi dalam Islam, pemimpin (pemerintah) wajib mengurus urusan rakyat, termasuk pemeliharaan urusan kesehatan mereka. Bahkan Islam mewajibkan negara menjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat secara gratis. Termasuk berobat dalam Islam  gratis. Keberadaan rumah sakit dengan fasilitas  yang mumpuni menjadi tanggung jawab negara.  Dalam islam haram berbisnis urusan penyakit. Sehingga rumah sakit bukanlah area bisnis. Masyarakat tidak perlu takut datang ke rumah sakit. Negara juga akan mengurus keluarga yang ditinggalkan.
Pemerintah  harus membuat kebijakan  untuk menyelamatkan nyawa rakyat dengan  kebijakan lock down, tentu dibarengi dengan menjamin kelangsungan hidup semua anggota masyarakat. Yaitu memberikan semua kebutuhan masyarakat dengan bantuan berupa sembako, buah-buahan. Artinya negara menjamin gizi masyarakat terpenuhi dengan baik, makanan diberikan sampai depan pintu rumah warga. Sehingga pemerintah tidak ragu dalam memberlakukan lock down.
Pemerintah juga hendaknya segera mengambil tindakan dan kebijakan untuk memutus  rantai penyebaran Covid-19 ini secepat mungkin. Kelambanan serta ketidakjelasan kebijakan dan tindakan yang dirasakan masyarakat harus segera diakhiri. Pemerintah harus membuat kebijakan sehingga protokol physical distancing atau social  distancing bisa berjalan  secara efektif. Termasuk meniadakan kerumunan orang baik di  pusat perbelanjaan, tempat umum, rumah makan dan sejenisnya, fasilitas publik termasuk transportasi, dan sebagainya. Pemerintah juga harus mendorong, jika perlu mengharuskan semua masyarakat untuk menjalankan social distancing dengan menggunakan berbagai cara dan sarana serta menggerakkan semua struktur dan aparat pemerintah hingga paling bawah di tingkat RT.
Hal di atas mestinya dapat dilakukan  oleh pemerintah saat ini, karena dari sisi sumber daya kekayaan alam yang begitu melimpah di negeri Indonesia. Kalaulah pengelolaanya benar sesuai dengan  arah pandang Islam, sebagai sebuah ideologi,  Islam memiliki seperangkat aturan dan sistem kehidupan yang terpancar dari akidah yang kuat. Ia pun hadir dari zat yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan bagi setiap makhluk-Nya.
Terkait sistem ekonomi, Islam memiliki pandangan  yang khas dimana mekanismenya bersfat sentralisasi,  sehingga distribusi kekayaan yang dibutuhkan masyarakat akan segera tersebar secara merata pembagiannya tanpa tebang pilih, baik miskin ataupun kaya, karena kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat, apalagi dalam menghadapi virus Corona ini.
Kembali lagi, inti dari segala kebijakan dan fasilitas yang menjamin kesehatan warga negara diambil dan diberikan oleh negara, baik langsung atau tidak langsung, sehingga masyarakat bisa hidup aman dan sejahtera. Semua itu akan terwujud tatkala kita kembali kepada aturan Allah dan dipimpin oleh seorang khalifah yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Yang melaksanakan seluruh hukum-hukum Islam  yaitu dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah. Wallahu a'lam bi ash-shawab.
 
Top