Oleh : Tati Risti
Komunitas Ibu Peduli Generasi

Sebagai bagian dari program penanggulangan dampak virus corona, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat merencanakan untuk membayar utang-utang warga di rentenir atau yang biasa dikenal dengan "Bank Emok". Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menegaskan bahwa bantuan pembayaran utang ini hanya akan diberikan kepada warga yang berjanji tidak akan berutang lagi ke rentenir. Apabila warga ingin meminjam uang, Helmi menyarankan agar warga meminjam dari lembaga keuangan di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alurnya, warga yang memiliki utang di rentenir melapor ke RT/RW, pihak RT/RW melapor kembali ke kecamatan, setelah itu pihak kecamatan akan memeriksa warga yang akan dibantu pembayarannya maksimal memiliki utang Rp1 juta. Namun, sampai saat ini Pemkab Garut belum mengetahui berapa jumlah warga yang memiliki utang ke rentenir. (KOMPAS.com)

Beribu cara yang ditempuh oleh rezim saat ini (baca: sekuler), untuk menuntaskan masalah krisis ekonomi keluarga meski dengan cara parsial bahkan cenderung menimbulkan masalah baru. Sebab apa yang ditawarkan oleh Bapak Wakil Bupati Garut agar warganya meminjam pinjaman di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang di dalamnya mengandung hal riba. Kaidah fikih menyatakan, "Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba," (Al Mawardi, Al Jadi, jilid V, hal 36)

Kredit (riba) di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah yang sudah menjadi pandemi. Setiap warga yang berutang sudah menjamur seperti virus. Berbagai lembaga koperasi ada di setiap desa. Pinjamannya bervariasi, mulai dari 3 juta hingga 9 juta. Jadi, apa yang ditawarkan oleh Bapak Wakil Bupati Garut untuk membayar utang-utang warganya dengan sebesar 1 juta per orang dengan syarat tidak mengulanginya lagi, itu merupakan hal yang mustahil, sebab masalah yang paling utama adalah sistemnya.

Selama sistem ekonomi kapitalisme masih bercokol di negeri ini, jangan harap mereka mau berubah, 'buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya'.

Warga yang kecanduan berutang ribawi, begitu pula dengan pemerintah saat ini yang sudah kecanduan untuk berutang, bahkan utang rezim saat ini telah membebani APBN, karena pokok bunganya harus dibayar setiap tahunnya dalam jumlah yang fantastis. Jika tidak diatur oleh syariah Islam, baik rakyat maupun aparatur negara, mereka akan terus mencari pinjaman dengan mengikuti hawa nafsunya.

Ketahuilah apa yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang amanah dan pemimpin yang amanah hanya ada ketika Islam diterapkan. Kebersihan jiwa dan kejujuran khalifah (baca: pemimpin) di masa Islam tidak bisa diragukan lagi, justru hal ini dapat meresap kepada kebersihan jiwa para aparatur negara.

Baihaqi meriwayatkan tatkala imperium Kisra di Irak ditaklukkan oleh umat Islam, harta rampasan perang dari imperium besar dibawa ke kota Madinah pusat negara khilafah oleh para prajurit. Setelah sampai, Khalifah Umar ra membolak-balik tumpukan harta-harta yang ada di hadapannya seraya berkata, "Prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan orang yang dapat dipercaya". Seorang prajurit berkata, "Engkau adalah orang yang dipercaya Allah (sebagai khalifah) tentulah para prajurit akan amanah menyerahkan harta rampasan perang selama engkau amanah menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, jika engkau berkhianat pasti mereka berkhianat juga,"

Dengan paparan sekilas di atas maka jelas, hanya Khilafah Islamiyyah yang dengannya diterapkan seluruh syariah Islam akan mewujudkan masyarakat islami, begitu pun aparatur negara akan mencintai rakyatnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

Wallahu a'lam bishshawab
 
Top