Oleh: Adisa NF
Member AMK

Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. (Wikipedia)

Konsep gender berawal dari buruknya perlakuan masyarakat Eropa terhadap kaum perempuan. Perempuan dipandang sebagai makhluk inferior, sumber dosa, dan laki-laki yang cacat. Perempuan tidak memiliki hak atas pendidikan, ekonomi, politik, kepemilikan, berpendapat, dan bahkan atas dirinya.

Hingga saat ini ide kesetaraan gender telah sukses diadopsi hampir di seluruh negeri-negeri muslim di dunia, tak terkecuali Indonesia. Penyebaran ide ini bahkan sudah terasa sampai di level grass root (akar rumput), yang ditandai dengan banyaknya para istri serta ibu yang memilih berkarir di luar rumahnya. Dan banyak dari kalangan perempuan yang malu bahkan minder ketika hanya menyandang status sebagai ibu rumah tangga saja. Seakan itu adalah aib bagi dirinya karena seakan tidak melakukan hal yang produktif. Kaum perempuan lebih bangga jika dirinya bergelar sebagai wanita karir dibanding sebagai ibu rumah tangga.

Para feminis masih terus berusaha sekeras yang mereka bisa untuk terus menggaungkan ide kesetaraan gender ini. Sementara cara yang paling efektif adalah pengukuhan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tingkat internasional yang dapat memaksakan ide ini untuk diterapkan di negara-negara anggotanya melalui konferensi sebagai upaya pergerakan untuk menyetarakan kaum perempuan dengan kaum laki-laki masih masif diperjuangkan hingga hari ini. Telah banyak perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat khusus untuk terus menyebarluaskan paham ini. Hingga penghujung abad 20, banyak kesepakatan internasional yang telah diratifikasi negara-negara anggota PBB yang bisa dijadikan peta penunjuk jalan dan landasan aksi menuju penguatan perempuan. Di antaranya Convention on the Political Rights of Women (1952), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979), International Conference on Population and Development (ICPD, 1994), Beijing Declaration and Platform For Action (BPFA,1995) dan Millenium Development Goals (MDGs, 2001).

Konferensi Tingkat Dunia ke-IV di Beijing, 1995, adalah sebuah Konferensi Tingkat Dunia ke-IV tentang Perempuan yang bertema Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tanggal 4-15 September 1995. Hasilnya ialah Deklarasi Beijing dan Kerangka Aksi Beijing (BPfA; Beijing Declaration and Platform for Action).

Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing (BPfA) oleh PBB merupakan sebuah dokumen yang panjang lebar dan diadopsi pada tahun 1995 oleh 189 negara, termasuk belasan negara-negara muslim.

Tujuan BPfA adalah untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan memastikan kesetaraan peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam seluruh aspek kehidupan: di kehidupan publik maupun pribadi.

Tak dapat dipungkiri kondisi perempuan hari ini sangat memilukan. Serentetan problematika hidup menimpa perempuan di berbagai pelosok dunia, tidak terkecuali kaum perempuan di bumi Pertiwi. Kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan seolah tak bisa lepas dari potret kehidupan mereka.

Kemiskinan menyebabkan kualitas hidup perempuan begitu rendah. Di Indonesia, jutaan perempuan di atas usia 15 tahun masih buta aksara karena sulitnya mengakses pendidikan. Jutaan perempuan pun rentan dengan penyakit yang identik dengan kemiskinan. Kasus-kasus semacam TBC, gizi buruk, malaria, disentri dan kematian ibu saat melahirkan masih sangat tinggi. Kemiskinan pun telah mendorong puluhan juta kaum perempuan Indonesia terjebak dalam dunia kerja yang tak ramah dan tak memihak perempuan. Jutaan lainnya lagi berbondong-bondong menjadi buruh migran sekedar untuk menjual tenaga sebagai pembantu rumah tangga.

Sebagian kalangan -khususnya para feminis- percaya, bahwa semua ini adalah akibat diskriminasi gender yang dikukuhkan oleh budaya dan agama, terutama Islam. Hingga mereka bersikukuh menyalahkan Islam dan menawarkan feminisme dengan jargon “kesetaraan dan keadilan gender” sebagai jalan pembebasan perempuan.

Padahal, telah nyata bahwa akar permasalahan semua persoalan perempuan adalah penerapan sistem kapitalisme yang lahir dari rahim sekularisme. Terlebih, semua persoalan yang mereka klaim sebagai persoalan perempuan sesungguhnya merupakan persoalan umat secara keseluruhan. Mereka pun tak bisa menutup mata, bahwa kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan tersebut telah menjadi potret bersama, baik laki-laki maupun perempuan di berbagai belahan dunia.

Kapitalisme memang seolah telah menjadi penjara besar bagi umat manusia, termasuk kaum perempuan. Prinsip sekularisme dan liberalisme yang menjadi asasnya justru telah memunculkan kesengsaraan.

Selama ini, Barat memang telah berhasil menjauhkan umat dari aturan-aturan Islam menyangkut masalah politik, ekonomi, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Akan tetapi masih ada sisa-sisa pemikiran Islam yang hingga kini tetap dikukuhi masyarakat, tetapi dianggap mengandung potensi bahaya bagi hegemoni mereka di masa depan. Yakni hukum-hukum yang menyangkut keluarga, yang pada saat ini menjadi satu-satunya benteng terakhir pertahanan umat Islam setelah benteng utamanya (Daulah Khilafah Islamiyah) dihancurkan.

Dalam kerangka penghancuran keluarga muslim inilah perempuan muslim dimanfaatkan. Targetnya adalah ’membebaskan’ mereka dari ’kungkungan’ peran-peran keibuan. Atau setidaknya menghilangkan aspek strategis-politis peran keibuan. Dilakukan dengan cara menggambarkan peran tersebut sebagai peran tidak penting, menjijikkan, dan merupakan simbol ketertindasan yang layak disingkirkan.

Dengan dalih peduli terhadap nasib perempuan, mereka jual paket ‘kemajuan perempuan Barat’ dengan ide KG-nya yang rusak dan asumtif itu untuk dijadikan contoh ideal bagi kemajuan perempuan muslim. Sekaligus pada saat yang sama melakukan berbagai ’uji kritis’ terhadap aturan-aturan Islam yang dianggap mengukuhkan ketidakadilan terhadap perempuan. Seperti masalah perwalian, nasab, pakaian, waris, kepemimpinan, nafkah, dan sebagainya.

Tak lupa pula mereka tawarkan paket-paket tambahan berupa ‘program bantuan’, berikut kucuran dana yang sangat besar untuk merekonstruksi kondisi perempuan di dunia Islam dengan memanfaatkan lembaga-lembaga dunia semacam PBB, serta forum-forum internasional yang memang menjadi perpanjangan tangan bagi kepentingan mereka. Selanjutnya, atas nama pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan partisipasi politik perempuan, dan program-program ’bermadu’ lainnya, mereka suntikkan pemikiran-pemikiran beracun untuk membius kaum perempuan hingga lupa pada jati dirinya sebagai muslimah. Mereka benar-benar mencetaknya agar menjadi perempuan yang haus dunia serta lupa pada komitmennya terhadap keluarga dan tugas mempersiapkan generasi.

Kesetaraan gender dan kebijakan feminis tidak banyak menghasilkan apa-apa dalam mengurangi skala kekerasan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Untuk mengangkat kesulitan ekonomi juga masalah penindasan perempuan.

Sesungguhnya, kesetaraan gender difungsikan tak lain sebagai obat bius untuk mematikan kesadaran bahwa sistem kapitalislah yang bertanggung jawab atas segala kesengsaraan yang menimpa kaum perempuan. Namun yang kini terjadi justru adalah kolaborasi antara kapitalisme dengan feminisme berkedok kesetaraan gender untuk melanggengkan penjajahan Barat.

Dunia Islam digiring dan bahkan dipaksa untuk menerima ide gender. Para muslimah didorong untuk melepas hijabnya melalui gerakan “My Body, My Authority”. Ketika para hijaber mengenakan cadar dengan alasan ketaatan pada Allah Swt. para feminis menyebutnya penindasan dan radikalisme. Pernikahan dini dicerca, tapi zina dibela. Aborsi dibolehkan atas dalih kebebasan reproduksi.

Pada hakikatnya, ide kesetaraan gender itu merusak perempuan, bukan memanusiakannya, apalagi memuliakannya. Ide ini menjadi alat Barat untuk menjaga hegemoninya di dunia Islam. Kebangkitan umat Islam akan membahayakan dominasi Barat atas kekayaan alam kaum muslim.

Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari umat manusia yang memiliki berbagai naluri dan kebutuhan jasmani yang sama, apa pun jenis kelaminnya. Kaum laki-laki maupun perempuan adalah makhluk Allah Swt. Tujuan hidup keduanya sama yakni untuk beribadah kepada Allah Swt. Di mata Allah Swt., kaum laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an,

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berkata),  'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain'." (TQS Ali Imran [3]: 195)

Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan dengan fitrah yang berbeda, yang menyebabkan mereka mempunyai peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah sifat yang hanya dimiliki oleh kaum laki-laki atau kaum perempuan, yang tidak bisa dilakukan oleh lawan jenisnya. Sebagai misal, kaum perempuan mempunyai potensi untuk mengandung dan menyusui anak-anaknya; sementara laki-laki –yang secara fisik lebih kuat– tidak bisa menjalankan fungsi tersebut. Salah satu dari sekian banyak kesalahan yang kita dapati dalam sistem buatan manusia adalah bahwa “kesetaraan” antara kaum laki-laki dan perempuan dimaknai dengan “kesamaan”. Atas dasar konsep tersebut, maka laki-laki dan perempuan didorong untuk saling berkompetisi dalam menjalani peran dan fungsi yang sama.

Berbeda dengan ideologi kapitalisme, Islam mempunyai seperangkat aturan yang mampu mengatur perempuan dan laki-laki dengan sempurna. Aturan ini adalah syariat Islam yang agung yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Agung, Allah Swt. Allah telah menurunkan syariat-Nya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan seadil-adilnya. Syariat Islam ini bila dijalankan maka akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk salah satu gender saja. Dan kemuliaan sistem Islam hanya bisa dirasakan ketika aturan Islam diterapkan secara kafah dalam kehidupan, yang tidak lain hanya dalam naungan Daulah Khilafah bukan dengan negara demokrasi.

Khilafah menerapkan syariat Islam secara kafah. Hal ini menjadikan perempuan dimuliakan. Perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia, surga berada di bawah telapak kakinya. Perempuan, menjadi arsitek generasi Islam. Di balik semua kegemilangan peradaban Islam ada para muslimah yang menyiapkan SDM-nya.

Islam mengakui bahwa lelaki dan perempuan memiliki perbedaan-perbedaan alamiah, dan karena itu memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait posisi perempuan dalam sistem khilafah:

Pendidikan; Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang, lelaki maupun perempuan. Bahkan sangat penting bagi perempuan muslimah untuk memiliki pendidikan Islami setinggi mungkin, karena merekalah yang nantinya akan menjadi sumber pengetahuan pertama bagi anak-anaknya. Negara Khilafah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi warga negaranya. Dengan begitu, maka diperlukan banyak sekali perempuan yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan guru untuk menjalankan peran dan tugas itu.

Pekerjaan; Tugas utama perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Dia tidak dibebani tugas untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri. Tugas tersebut dibebankan kepada lelaki -baik itu lelaki yang menjadi suaminya ataupun ayahnya, ataupun saudaranya. Jika seorang perempuan tidak memiliki wali, maka dia berhak mendapat status sebagai kalangan yang dilindungi negara, dan tidak wajib bekerja.

Pemerintahan; Perempuan wajib menyuarakan opini politik mereka dan mendapat kedudukan dalam pemerintahan khilafah. Mereka bisa menjadi hakim, kepala departemen pemerintahan, anggota Majelis Umat, dan mereka boleh memberikan suara dalam pemilihan khalifah. Karena adanya larangan yang datang dari Allah Swt. –yang lebih tahu diri mereka dibandingkan mereka sendiri– mereka tidak dapat memegang posisi khalifah ataupun jabatan-jabatan pemerintahan (seperti wali, mu’awin tafwidl, amir jihad). Perempuan muslimah tidak mempermasalahkan hal ini karena mereka punya kewajiban lain, yaitu menaati Allah Swt. dan mendapatkan ridha-Nya.

Kehidupan Keluarga; Pelanggaran kehormatan, kekerasan domestik, dan penganiayaan terhadap istri, adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian melalui hubungan kemitraan antara suami dan istri.

Hukum; Lelaki dan perempuan berkedudukan setara di hadapan hukum. Perbedaan mereka hanya dalam hal jumlah saksi yang diperlukan ketika akan menghukum seseorang. Secara umum, dua orang saksi perempuan setara dengan seorang saksi lelaki. Ini tidak berarti bahwa perempuan mendapat status setengah lelaki, seperti yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Aturan ini bukan ditetapkan oleh lelaki, tapi oleh Allah Swt. yang telah menciptakan perempuan. Dalam hal ini, perempuan menerima posisi ini dalam rangka ketaatannya kepada Allah Swt

Hijab; Dalam sistem khilafah, perempuan diwajibkan mengenakan penutup kepala (khimar) dan pakaian panjang (jilbab). Mereka tidak diwajibkan menutupi wajah mereka, meskipun jika ingin, mereka boleh mengenakannya sesuai pendapat fuqaha yang mereka ikuti. Demikian juga mereka diperbolehkan memakai burqa bila memang berkehendak.

Inilah gambaran pengaturan Khilafah Islam bagi kaum perempuan, tidak ada satu kerugian dan kezaliman pun akan menyentuh perempuan dengan diterapkannya syariat Islam. Maka sudah seharusnya Islamlah yang diemban dan diambil sebagai solusi untuk problematika perempuan, bukan ide-ide yang lahir dari Barat dan bahkan bertentangan dengan Islam. Sudah seharusnya para muslimah mengambil bagian untuk berjuang demi tegaknya syariat Islam dalam bingkai khilafah.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
 
Top