===============
Yeni Marlina, A.Ma
(Pemerhati Kebijakan Publik, Aktifis Muslimah)
===============

Ramai perbincangan dan meme yang beredar di media sosial terkait dengan istilah mudik dan pulang kampung.  Setelah adanya pernyataan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan mudik dan pulang kampung dua hal yang berbeda dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7 pada Rabu, 22 April 2020. 

Menurut Jokowi mudik merupakan pergerakan orang ke kampung yang dilakukan menjelang hari Raya Idul Fitri.  Sedangkan pulang kampung dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di Jakarta namun memutuskan kembali ke kampung karena tak ada pekerjaan.

Dua pernyataan ini menyulut kontroversi publik. Di sisi lain menjadi angin segar bagi pendatang di ibu kota atau kota-kota lainnya untuk kembali ke kampung halaman karena kondisi sulit bertahan hidup sebagai dampak wabah covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir.

Membutuhkan penjelasan dan pengertian yang pasti dari kedua istilah tersebut beserta esensinya. 

Menurut KBBI, pengertian mudik adalah kata kerja untuk (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman). Lalu pengertian kedua untuk mudik adalah kata kerja percakapan (v cak) untuk pulang ke kampung halaman.  KBBI mencontohkan dengan kalimat "Seminggu menjelang lebaran sudah banyak orang yang---(mudik, pulang kampung)". Sementara "pulang kampung" adalah kembali ke kampung halaman; mudik.  Mencontohkan dengan kalimat "dia--kampung setelah tidak lagi bekerja di kota."

Memahami pengertian diatas apa bedanya mudik dengan pulang kampung? secara logika dan fakta sama-sama pulang ke kampung masing-masing baik dalam waktu lama ataupun dalam waktu cepat.  Hanya masalah waktu saja.

Jika demikian kembali kepada persoalan pelarangan mudik oleh pemerintah. Kebijakan ini berawal dari wabah pandemi covid-19 yang hingga kini masih menjadi serangan untuk masyarakat.  Pemerintah resmi melarang warga mudik lebaran ke kampung halaman demi mencegah penyebaran virus corona (covid-19) yang berlaku secara efektif pada Jum'at, 24 April 2020.  Sebelumnya dibeberapa terminal  bus Antar Kota dan Propinsi (AKAP), para penumpang masih antri menunggu giliran pemberangkatan bus  untuk pulang kampung.  Dan hal ini berlangsung sejak awal kasus wabah hingga Rabu 22 April 2020 seperti yang terjadi di terminal Kampung Rambutan, Jakarta.
Permasalahannya, sejak awal wabah Covid-19 masuk ke wilayah Nusantara ini resmi awal bulan Maret 2020, dan sifat penyebaran sudah diketahui, tetapi baru sekarang ada pelarangan mudik.  Sejak awal kasus, masyarakat sudah mengerti akan susah hidup di kota jika bertahan. Kemudian berbondong-bondonglah mereka kembali ke kampungnya. Arus ekspansi ini terjadi sampai keputusan pemerintah dikeluarkan. Jika pemerintah berkomitmen bahwa pelarangan tersebut benar-benar bertujuan memutus rantai penularan, mau mudik atau pulang kampung tidak ada bedanya.

Dan terbukti hingga sekarang korban yang dinyatakan positif Covid-19 masih tetap bertambah, dan beberapa kasus baru di daerah terbukti penyebarannya dibawa oleh pendatang dari kota.  Sangat disayangkan keterlambatan kebijakan menjadi bencana bagi masyarakat.  Dan tantangannya adalah nyawa.  Harusnya peristiwa ini menjadi evaluasi dan fokus perhatian pemerintah jika tidak ingin berlama-lama dalam kondisi tidak stabil. 

Bukan hanya masyarakat saja yang akan terdampak tapi negarapun akan lumpuh karna seluruh sendi kehidupan akan melemah.  Bahkan kerugian jauh lebih besar dibandingkan dengan jika sejak awal langsung mengerahkan kemampuan fokus menangani wabah.  Sekalipun butuh biaya dan tenaga lebih. Akan jauh lebih ringan karna wabah bisa tertangani dengan cepat.  Negara bisa dipulihkan kembali dengan mengaktifkan seluruh perangkat kebijakan.

Dalam negara yang menganut sistem kapitalis, hampir tidak mungkin dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Karena, perhitungan kebijakan bersandar pada asas sistem itu sendiri yaitu asas manfaat.  Termasuk dengan rakyat pun akan dihitung-hitung untung ruginya.  Esensi negara kurang lebih sebagai regulator bukan fasilitator bagi rakyat.

Dilematis,  berbagai kondisi rakyat saat ini menjadi urusan negara, sementara rakyat sedang menanggung beban yang cukup berat.  Demi untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan, agar bisa bertahan hidup ditengah wabah.  Keberpihakan negara yang menjalankan sistem kapitalis lebih kepada para oligarki-pengusaha pemilik modal.  Kecil kemungkinan urusan rakyat bisa tertangani secara maksimal disamping keterbatasan pendanaan yang sering menjadi alasan.  Akhirnya pelaksana kebijakan pun setengah hati dalam melayani hajat publik.

Beda dengan sistem Islam, negara dengan seperangkat struktur pemerintahan, berjalan dengan efektif seluruhnya dibawah komando kepala negara (kholifah).  Termasuk devisi pendanaan berbagai kebutuhan administratif negara dan seluruh pembiayaan layanan publik di tata dalam kas baitul maal (kas keuangan negara).  Pemasukan dan pengeluaran keuangan diatur dengan sangat rinci dan amanah tepat sasaran.  Termasuk dalam kondisi pandemi. Wabah yang menjangkiti suatu wilayah, negara akan siap dan sigap untuk memback-up kebutuhan pokok rakyat.   Jika harus dilakukan karantina.  Negara tidak berfikir panjang karena kemandirian negara bebas dari berbagai tekanan negara lain atau para oligarki.  Pelarangan mudik dan pulang kampungpun tegas sejak awal jika ingin memutus rantai penularan melalui orang-orang yang berpotensi "carier", karena sama saja tujuan awalnya adalah memutus rantai penularan.  Siapa saja tidak boleh keluar atau memasuki wilayah lain.  Dan himbauan ini sejalan dengan kompensasi yang diterima masyarakat (dipenuhi kebutuhannya), maka secara otomatis rakyat akan menerima dan mematuhi peraturan.  Siapapun hanya membutuhkan pemenuhan berbagai hajat (kebutuhan) yaitu kebutuhan secara jasmaniah dan kebutuhan naluriah.  Jika ini terpenuhi maka peluang keributan, kekacauan bahkan tindak kriminalitas bisa diantisipasi.   Butuh negara khilafah yang berfungsi ri'ayah (mengurus) dan junnah (perisai).

Sebagaimana Hadits Rasulullah ﷺ menyatakan:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang Imam adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top