Oleh : Ummu Mumtazah
Anggota Grup Penulis Mustanir

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengurungkan niatnya menerapkan darurat sipil untuk menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Menurutnya, penerapan darurat sipil dinilai tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa karakter dasar darurat sipil itu berbeda jauh dengan kondisi darurat kesehatan yang saat ini sedang terjadi.
Kalau darurat sipil diaktifkan dalam kondisi seperti ini, justru yang ada malah menimbulkan kekacauan dan melahirkan pelanggaran HAM. "Dalam pengalaman darurat sipil yang terjadi adalah situasi ketakutan, banyak terjadi tindakan koersif dan malah potensial menimbukan chaos. Pelanggaran HAM terjadi secara masif," kata Choirul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2020). Kalau merujuk kepada Pasal 59 Undang-undang Tentang Karantina Kesehatan, Pemerintah pusat melepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat. "Terkait jaminan hidup ini, PSBB dan Darurat Sipil secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari ketika prosesnya sedang berlangsung," tuturnya. (suara.com)

Senada dengan Choirul Anam, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, menurutnya jika darurat sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya diterapkan, maka pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga. "Kalau cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga)," kata Refly kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020). Berbeda halnya apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika pemerintah menerapkan hal tersebut, maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya.

Enggannya pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown melahirkan kebijakan baru yang disinyalir akan terjadi pelanggaran HAM. Padahal  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan lockdown atau isolasi diri. IDI berpendapat, cara itu merupakan langkah efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 alias Corona.

Upaya darurat sipil berskala besar merupakan bentuk lain dari larinya tanggungjawab negara terhadap kebutuhan rakyat. Alih-alih memberikan pelayanan terbaik, justru rakyat akan tetap merasakan kesulitan akibat wabah sementara kebutuhan rakyat tak terpenuhi akibat adanya aturan darurat sipil.

Inilah buah penerapan sistem kapitalis sekular. Sistem ini meniscayakan para penguasa untuk lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal (swasta) dibanding rakyatnya. Sehingga ketika terjadi wabah Corona ini, para penguasa lebih mengutamakan ekonomi negara dibanding nyawa rakyat,  sehingga lebih memilih darurat sipil yang bisa menyelamatkan ekonomi negara dibanding lockdown yang dapat menyelamatkan nyawa rakyat.

Dari sini kita bisa lihat bahwa kebijakan yang lahir dari sistem kapitalis sekular ini selamanya tidak akan membuat rakyat aman dan nyaman meski Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terus digulirkan. Padahal kita sebagai muslim terikat dengan hukum Islam,  yang faktanya memiliki solusi dalam menghadapi wabah ini. Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.

Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah saw. adalah dengan menerapkan karantina (lockdown) atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda:

"Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." (HR al-Bukhari)

Dengan demikian, metode karantina (lockdown) sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah saw., Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

 “Jauhilah orang yang terkena kusta, seperti kamu menjauhi singa.” (HR al-Bukhari)

Rasulullah saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninginggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

Dikutip dalam buku berjudul, Rahasia Sehat ala Rasulullah saw.: Belajar Hidup Melalui Hadis-Hadis Nabi karya Nabil Thawil, pada zaman Rasulullah saw., jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha’un, beliau memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus. Jauh dari pemukiman penduduk. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Para penderita baru boleh meninggalkan ruang isolasi ketika dinyatakan sudah sembuh total.
Pada masa Kekhalifahan Umar bin al-Khaththab juga pernah terjadi wabah penyakit menular. Diriwayatkan: Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sargh, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengabari Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meningggalkan tempat itu.” (HR. al-Bukhari)

Riwayat ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah. Menurut Imam al-Waqidi saat terjadi wabah Tha’un yang melanda seluruh negeri Syam, wabah ini telah memakan korban 25.000 jiwa lebih. Bahkan di antara para sahabat ada yang terkena wabah ini. Mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, al-Harits bin Hisyam, Syarahbil bin Hasanah, Fadhl bin Abbas, Muadz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Jandal bin Suhail.

Islam memang telah memerintahkan kepada setiap orang untuk mempraktikkan gaya hidup sehat. Misalnya, diawali dengan makanan. Allah Swt. telah berfirman:

"Makanlah oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian." (TQS. an-Nahl [16]: 114)

Selain memakan makanan halal dan baik, kita juga diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Apalagi sampai memakan makanan yang sesungguhnya tak layak dimakan, seperti kelelawar. Allah Swt. berfirman:

"Makan dan minumlah kalian, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (TQS. al-A’raf [7]: 31)

Islam pun memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Untuk itulah Rasulullah saw. pun, misalnya, senang berwudhu, bersiwak, memakai wewangian, menggunting kuku dan membersihkan lingkungannya.

Namun demikian, penguasa pun punya peran sentral untuk menjaga kesehatan warganya. Apalagi saat terjadi wabah penyakit menular. Tentu rakyat butuh perlindungan optimal dari penguasanya. Penguasa tidak boleh abai. Para penguasa muslim pada masa lalu, seperti Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., sebagaimana riwayat di atas, telah mencontohkan bagaimana seharusnya penguasa bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, di antaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular. Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat)." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Oleh karena itu darurat sipil tidak akan memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat, karena jalan keluar dari semua masalah akibat wabah ini demikian gamblang dijelaskan syariat Islam sebagaimana Rasulullah saw. dan sahabat Umar yang sama-sama bertindak sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Sudah waktunya umat Islam sadar dan bersegera mengembalikan segala urusan umat di tangan syara' dalam sosok khalifah yang akan mewujudkn Islam rahmatan lil 'alamin dengan sistem yang diterapkannya yaitu al Khilafah Rasyidah ala minhaj an Nubuwah. Wallahu a'lam bi ash-shawwab
 
Top