Oleh : Ummi Munib
Ibu Rumah Tangga

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kiranya ungkapan yang pas untuk masyarakat ekonomi lemah saat ini. Ditengah himpitan ekonomi  muncul wabah virus corona (Covid-19) yang membuat ekonomi masyarakat semakin berat. Salah satunya dirasakan oleh para pelaku UMKM konveksi pakaian jadi yang banyak tersebar di Kabupaten Bandung.  Pelaku usaha konveksi pakaian jadi di Kampung Mekarsari Desa/Kecamatan  Kutawaringin, Ujang Suparno, menuturkan usaha konveksi pakaian jadi seperti jeans, denim, busana Muslim dan lain sebagainya,  yang biasa diproduksi oleh ratusan pelaku UMKM saat ini merasakan dampak negatif dari wabah virus Corona. Jika dalam kondisi normal, dalam satu minggu biasa dua hingga tiga kali keluar rumah untuk memasarkan barang dan belanja bahan baku. Tapi karena ada wabah virus Corona, meskipun saat ini masih berjalan tapi perdagangan sepi sekali.
Biasanya, sekitar satu bulan menjelang puasa Ramadan dan hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini, adalah waktunya "marema" (ramai pembeli) serta para produsen pakaian jadi ini tengah giat meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar.  Ujang menjelaskan, hantaman wabah virus corona ini, sangat besar dampaknya terhadap para pelaku UMKM seperti dirinya. Omzet penjualan para pelaku UMKM pakaian jadi di Kabupaten Bandung, rata rata mengalami penurunan lebih dari 50 persen. Ini terjadi karena pasar terbesar mereka di Tanah Abang di Jakarta menjadi sepi. Begitu juga dengan pasar lainnya pun turut sepi. “Saya rasa semua jenis usaha sekarang sepi. Orang orang takut untuk keluar rumah. Daya beli masyarakat juga terus melemah” tutur Ujang (inilahkoran.com25/03/2020).
Sebenarnya kalau kita lihat dan rasakan, bukan hanya sektor ekonomi yang terpuruk. Sektor pendidikan, sosial, jasa, pariwisata,  kesehatan , bahkan hampir semua sektor terkena dampak corona. Psikis sebagian masyarakatpun tak luput dari dampak ini, mereka merasa ketakutan, karena dilanda kecemasan mendengar kabar kematian yang terus bertambah akibat penyebaran virus yang  kian  meluas. Terhadap pandemi ini awalnya sikap pemerintah  terkesan meremehkan, terlihat saat dunia ramai-ramai melakukan berbagai upaya maksimal termasuk kebijakan lockdown, pemerintah masih membuka pintu lebar-lebar untuk para wisatawan, terutama dari Cina. Seraya terus bersikukuh menyebut bahwa Indonesia akan aman dari corona.
Saat ini Corona sudah merebak dimana-mana, namun informasi perkembangan Covid 19 sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah sepertinya tidak siap atas pandemi ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai pemerintahan Presiden  Joko Widodo lalai dan gagap dalam menghadapi  (Covid-19). Kini, menurutnya, tinggal masyarakat yang berjuang sendiri."Sekarang rakyat yang harus berjuang sendiri-sendiri untuk menghadapi kesengsaraan ini. Dan menurut saya rakyat harus bersatu, kita semua harus bersatu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com(31/3).
Dalam kasus wabah Corona ini tampak jelas bahwa cara pandang kapitalisme telah membelenggu penguasa untuk melahirkan sebuah kebijakan. Sebuah cara pandang berbasis manfaaf semata menyebabkan hitung untung rugi  begitu ketat jika dihadapkan pada kepentingan rakyat. Bukankah memang sudah kewajiban bagi pemerintah untuk hadir, mengurus, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya ketika terjadi wabah? Terlebih kita  mempunyai Undang–undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan peraturan tentang karantina bagi wilayah dengan pemenuhan kebutuhan disediakan pemerintah. Sungguh mengherankan  ketika pemerintah pusat malah menyerahkan keputusan penetapan KLB kepada kepala daerah. Padahal jika keputusan karantina/lockdown ini diambil secepatnya oleh pemerintah pusat tentu penyebaran virus ini tidak akan liar sebagaimana yang terjadi sekarang. Atas nama ekonomi pemerintah tidak melakukan lockdown. Menurut pemerintah yang diwakili tim pakar Gugus Tugas Penanganan Virus Corona, pembatasan gerak akan berpengaruh terhadap roda ekonomi masyarakat. Adapun nyawa rakyat dan tim medis yang menjadi korban wabah agaknya bukan hal yang harus diperhatikan.
Berbeda dengan paradigma kepemimpinan dan watak sistem Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Dia wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Seorang pemimpin pun dipandang seperti penggembala. Layaknya gembala, dia akan memelihara dan melindungi seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang membahayakannya, dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan. Nabi Muhamad Saw bersabda ;
Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya di kemudian hari. (HR. Bukhari Muslim)
Sistem ekonomi Islam akan membuat negara punya otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan untuk mengurus dan membahagiakan rakyatnya. Di antaranya menerapkan ketetapan Allah swt bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat. Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat, tanpa khawatir penolakan. Rakyat pun akan taat karena pemahaman yang senantiasa di edukasi dengan pemahaman islam,  dan merasa tenteram karena semua kebutuhannya ada dalam jaminan negara.
Sejarah mencatat  ketika Islam diterapkan  Khilafah memberi bantuan yang memberi kesan abadi pada rakyat Irlandia, hingga simbol Khilafah mereka sertakan dalam benderanya.
Dengan demikian, sistem sekuler  sudah saatnya lenyap, dan diganti dengan sistem  Islam yang kaffah. Berkah dari langit dan Bumi akan senantiasa Allah Swt turunkan, sebagaimana firman Allah yang artinya :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(QS AlAraf : 96)
Wallahu'alam bishawab
 
Top