Oleh : Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif

Rasanya tak masuk akal dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pasalnya, saat wabah Covid-19 semakin menganga dan mengerikan, pemerintah justru membebaskan narapidana. Sebagaimana dilansir, bahwa Kementrian Hukum dan Ham membebaskan narapidana sebanyak 35.675 orang dengan program Asimilasi dan Interogasi. Adapun rinciannya adalah 33.861 warga binaan dengan program Asimilasi, sedangkan 1.815 warga dengan program Interogasi. Yang terdiri dari orang dewasa dan anak. (Kompas.com, 8/4/2020)

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi virus Covid-19. Dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas sehingga sering terjadi konflik di dalam lapas dan rutan. Selain alasan tersebut, pemerintah juga bisa berhemat sebanyak 260 miliyar rupiah, sebab tidak memberikan makan kepada narapida. (Tirto.id, 1/4/2020)

Jadi, wajar jika kebijakan tersebut menuai kecaman publik. Sebab kebijakan tersebut dinilai tidak efektif bagi kemaslahatan negeri ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Yaitu tingkat kriminalitas akan semakin tinggi, sebab pemerintah tidak tegas atau tidak serius dalam memberikan sanksi terhadap tahanan.

Dalam kasus korupsi misalnya. Data kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Dari tingkat eksekutif, yudikatif dan legislatif semakin meningkat tajam. Kasus korupsi di tahun 2019 telah terjadi 52 kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. (KBR Jakarta, 18/12/2020)

Namun anehnya, walaupun para tersangka korupsi tersebut ditangkap KPK dan diviralkan oleh media, mereka menyambutnya dengan wajah yang sumringah dipenuhi senyuman. Hal ini menandakan bahwa hukum tidak membuat rasa takut para pelaku korupsi. Padahal segala cara sudah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, bisa dikatakan demokrasi telah gagal dalam memutuskan peradilan hukum. Sebab solusi yang ditetapkan bersandar pada akal manusia yang terbatas melalui anggota parlemen. Bahkan sistem ini memberikan hak prerogratif kepada presiden untuk memberikan pengampunan kepada seorang penjahat, seperti grasi, amnesti dan abolisi.

Berbeda dalam sistem khilafah. Dalam khilafah hanya memenuhi seruan Allah semata. Sehingga baik khalifah maupun rakyat, sandarannya adalah iman dan takwa, bukan yang lain. Hal ini dibuktikan dalam sejarah kekhilafahan di masa Khilafah Utsmani yang telah berkuasa selama kurun waktu 625 tahun. Yang telah dipimpin oleh 38 khalifah. Sepanjang masa kepemimpinana tersebut, hanya ada 200 kasus tindak kriminalitas yang diajukan ke pengadilan. (Al-Waie No. 113, Januari 2010)

Mengapa demikian? Karena sistem khilafah tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku kriminal. Karena fungsi hukum itu sendiri dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sehingga kasus kriminalitas akan terminimalisir secara tidak langsung di dalam masyarakat. Dan rasa keamanan dan kedamaian pun benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebab hukum yang diterapkan berdasarkan hukum syara yaitu hudud, qishas, ta'zir dan mukhalafat. Terkecuali dalam masalah yang lain. Yang membuat Khalifah memberikan ampun kepada tersangka.

Hal ini dikisahkan sewaktu rakyat dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khatab. Diceritakan bahwa  ada beberapa orang yang membawa seorang wanita ke hadapan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khatab. Orang-orang tersebut menyampaikan kepada Khalifah Umar bahwa wanita ini telah melakukan perbuatan zina. Sontak saja hati Khalifah Umar mendidih dan memerintahkan agar wanita tersebut segera dirajam akibat perbuatannya.

Namun sebelum dilakukan rajam, Ali bin Abi Thalib meminta kepada Khalifah Umar agar mendengarkan penjelasan dari wanita tersebut atas perihal apa ia melakukan perbuatan zina. Usulan tersebut diterima. Dan wanita tersebut diberi kesempatan untuk bicara.

Dalam pembicaraan tersebut, wanita itu menjelaskan, "Saya sedang berada dalam suatu perjalanan. Saya dan unta saya mengalami kehausan dan bekal saya telah habis. Sementara kanan kiri tidak ada air kecuali teman saya, sang penggembala yang mempunyai air. Untuk itu saya memohon kepada teman saya untuk memberi  seteguk air. Namun teman saya menolak, kecuali saya mau berserah diri atau mau diajak melakukan zina dengannya. Saya kaget hanya seteguk air saja, saya harus berzina. Maka saya menolak. Kemudian saya tak berdaya kalau tidak minum maka saya akan mati. Akhirnya saya menerima ajakan teman saya. Sehingga saya dan unta saya minum."

Mendengar alasan yang disampaikan wanita tersebut, akhirnya hukuman rajam ditarik oleh Khalifah Umar. Dan dalam masalah pencurian unta. Khalifah Umar juga memberikan ampunan terhadap tersangka. Sebab pencuri unta tersebut melakukannya atas dorongan lapar. Jika tidak mencuri, maka kelaparan terjadi. Dan akan mengakibatkan kematian. Jadi ampunan yang diberikan khalifah kepada tersangka dalam hal kematian, bukan yang lain. Tidak seperti demokrasi. Korupsi dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan telah membuat negara mengalami kerugian.

Apalagi alasan pemerintah mengeluarkan napi demi mengantispasi virus Covid-19. Hal tersebut sangat jelas salah. Sebab pemerintah sendiri telah memberlakukan kebijakan PSBB, otomatis napi yang telah berada di dalam lapas tersebut telah melakukan lockdown.

Jadi, alasan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat sangat tidak masuk akal. Apalagi alasan pemerintah demi menghemat anggaran sebanyak 260 miliyar. Maka sungguh peradilan dalam demokrasi telah terbukti bobrok dalam memberikan sanksi terhadap tahanan.

Dengan demikian, hanya dalam sistem khilafahlah segala bentuk kriminalitas akan mampu dihentikan. Sehingga peledakan kapasitas penjara bisa dihindari dan segala masalah segera bisa cepat diatasi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. al-Ma'idah: 50)
Wallahu a'lam bishawab
 
Top