Oleh : Elfia Prihastuti
PraktisiPendidikan dan Member AMK

Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan oleh sebuah tayangan video yang memperlihatkan para karyawan pusat perbelanjaan Ramayana di Depok, Jakarta Barat. Menangis. Mereka pun  berpelukan. Berusaha menguatkan diri. Pegawai di PHK karena gerai tutup mulai 6 April 2020. Ramayana di Riau pun dikabarkan tutup sementara sehingga ratusan pegawai dirumahkan
Saat ini gelombang PHK terjadi di sejumlah wilayah negeri ini dan di beberapa sektor terdampak. Di Jakarta, melalui Instagram @dinakertrans_dki Jakarta melaporkan 162.416 pekerja dirumahkan dan kena PHK. Di Bogor mencatat ada 82 karyawan di PHK dan 1.467 pekerja dirumahkan. Dari Sumatera, Disnaker kota Palembang menemukan, terhitung 5 April 2020 jumlah pekerja yang dirumahkan sekitar 1.262 pekerja.
Menurut prediksi Satrio Nugroho, ekonom dari Institue For Development Finance (INDEF) bahwa gelombang PHK akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang jika tidak segera ditanggulangi.
Sejatinya ancaman PHK tidak hanya menghantui Indonesia. Tetapi keadaan serupa juga dialami oleh negara-negara di dunia  sebagai dampak pandemi Covid-19 yang memicu lesunya perekonomian.
Sebagaimana dilansir oleh Katadata.co.id, bahwa Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan1,25 miliar orang di seluruh dunia bekerja di sektor yang terdampak parah oleh Corona dan dibayangi resiko PHK. Sektor-sektor tersebut termasuk akomodasi dan jasa makanan, perdagangan retail dan besar termasuk jasa reparasi kendaraan, manufaktur dan properti atau real estate.
Umumnya yang menjadi alasan perusahaan merumahkan para pegawainya, karena kemampuan perusahaan terbatas, sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional.
Kondisi ini sebenarnya tidak hanya mengagetkan para pekerja karena kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut juga memukul telak para pengusaha. Lesunya kegiatan ekonomi membuat pengusaha harus mengambil langkah strategis demi menyelamatkan bisnisnya.
Padahal sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh perusahaan atau dunia usaha agar menjadikan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini. (Liputan6.com)
Memang imbas wabah Corona sangat mengguncang ketahanan kesehatan dan ekonomi negeri ini. Dalam menangani  gelombang PHK  massal akibat Covid-19, pemerintah mengeluarkan Program Kartu Pra Kerja sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19.
Namun program kartu pra kerja ini dinilai tidak efektif, sebab memicu timbulnya permasalahan baru diantaranya :
Pertama, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, keberadaan stimulus kartu pra kerja yang dikeluarkan pemerintah, malah dimanfaatkan perusahaan untuk terus melakukan PHK dan menjadikan momen pandemi Corona sebagai aji mumpung. (Liputan6.com) Hal ini dikarenakan pemerintah tidak tegas terhadap perusahaan yang terus melakukan PHK, hanya berupa himbauan-himbauan semata agar pengusaha tidak mem PHK para pegawainya.
Kedua, realisasi dari program kartu pra kerja adalah pemberian insentif biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah, insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000 dan insentif survei pekerjaan Rp 150.000. Sekilas nampak kebijakan ini mampu meringankan beban para pekerja korban PHK. Namun, penyelesaian dengan cara tersebut nampaknya tidak pas dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Sebab tujuan pemberian insentif kartu pra kerja adalah memberikan pelatihan kerja sedangkan perekonomian saat ini nyaris tak bergerak. Seterampil apapun yang diperoleh sebagai hasil dari pelatihan nampaknya  tak akan membawa manfaat jika tidak ada tempat untuk mengoptimasi keterampilan yang mereka miliki. Masalah yang dihadapi sebenarnya bukan SDM yang kurang terampil sehingga perlu diberi pelatihan, tetapi lesunya  perekonomian sebagai dampak dari pandemi Corona.
Sungguh, kenyataan ini membuktikan bahwa kebijakan yang lahir dari hasil karya akal manusia seperti Kapitalisme sekuler hari ini tidak akan menghantarkan pada solusi yang tepat. Akan selalu mengalami revisi demi revisi yang tak berujung pada penyelesaian. Hal ini wajar terjadi sebab sistem ini enggan menapaki aturan Allah yang sempurna dalam kancah kehidupan. Kaum kapitalis meyakini bahwa tugas Allah hanya berhenti pada proses penciptaan saja. Sedang aturan-aturan tentang kehidupan merekalah yang membuatnya sendiri. Padahal sangat jelas peringatan Allah Swt:
"Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku tidak menerima dan mewujudkannya, maka sungguh baginya kehidupan yang sengsara lagi sempit di dunia ini, di alam kubur dan Kami akan menggiringnya di Padang Masyar pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat dan tidak memiliki hujjah." (QS. at Thaha: 124)
Kesulitan yang selalu menimpa kita hari ini, karena pemimpin negeri ini tidak menjadikan hukum syari'at Allah sebagai panduan kepemimpinannya. Syari'at telah menetapkan jika ada sebuah wabah lockdown solusinya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:
"Jika kamu mendengar wabah di sebuah wilayah maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)
Ketika  lockdown tidak diberlakukan, wabah akan semakin meluas dan berimbas pada hampir setiap sendi kehidupan. Terutama masalah ekonomi yang melahirkan masalah turunan, seperti PHK massal.Tentu masalah lockdown harus dibarengi dengan sistem ekonomi yang tepat dan benar yaitu sistem ekonomi Islam.
Dalam sistem ekonomi Islam pemasukan negara tidak diperoleh dari pajak dan hutang sebagaimana sistem Kapitalisme saat ini. Melainkan dari Fai dan Kharaj dari Baitul Mal. Pos ini  yang akan membiayai secara penuh baik logistik ataupun medis masyarakat yang terdampak.
Negara akan mengupayakan sarana sebagai pencegahan yang efektif dan mengadakan penelitian untuk menanggulangi  wabah. Misalnya memberikan edukasi pada masyarakat, mengecek kesehatan warga, pengembangan vaksin dan fasilitas lainnya. Semua didanai dari pos kepemilikan umum serta fai dan kharaj.
Walallahu a'lam  bishshawwab.
 
Top