Oleh. Dra. Hj. Suhartini
Pendidik generasi

Virus Corona yang kita kenal dengan  Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Korban telah berjatuhan. Di Indoneia sampai  6 April 2020 tercatat 2273  kasus, meninggal 198, sembuh 164. (siagaCOVID19, 5/4/2020). Berbagai peralatan kesehatan/medis terus diupayakan. Pemerintah Indonesia akan menjamin ketersediaan alat-alat ini, demikian dikatakan oleh kepala BNPB. Salah satu alat kesehatan yang memegang peranan penting dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini  adalah Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pelindung Diri adalah  kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal ini tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang pelindung diri. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah:

Safety Helmet
Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.

Sabuk Keselamatan (safety belt)
Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain)

Sepatu Karet (sepatu boot)
Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya.

Sepatu pelindung (safety shoes)
Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya.

Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.

Tali Pengaman (Safety Harness)
Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter.

Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)
Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.

Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)
Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).

Masker (Respirator)
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dan sebagainya).

Pelindung wajah (Face Shield)
Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda).

Jas Hujan (Rain Coat)
Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

Semua jenis APD harus digunakan sebagaimana mestinya,  sesuai dengan standar keselamatan kerja (K3L: Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan).

Berdasarkan Peraturan di atas pihak yang wajib menyediakan APD adalah negara/pemeritah. Pemerintah sudah mengupayakannya untuk mendatangkan APD  dari China. Seperti yang dilansir di CNBC Indonesia bahwa Indonesia mendatangkan alat pelindung diri (APD) dari China melalui skema bantuan maupun pembelian langsung untuk menanggulangi virus Corona. APD digunakan oleh para tenaga medis di dalam negeri. Bantuan dengan total berat mencapai 4 ton tersebut berupa Alat Pelindung Diri (APD), alat medis hingga Swab Test Kit Covid -19. PLT Deputi Bidang Kordinator Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto mengatakan total bantuan tersebut mencapai US$ 2 juta.

Namun, ternyata APD yang didatangkan dari China itu bertuliskan 'made in Indonesia'. Tentu hal ini mengundang penasaran berbagai pihak, apakah APD ini  bantuan dari China? Atau barang ini sebenarnya produk Indonesia, diekspor ke China, lalu diimpor lagi ke Indonesia? Sehingga para eksportir dan importir  akan tetap dapat meraup keuntungan dari APD ini?

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan soal alat pelindung diri (APD) bantuan dari China yang bertuliskan "Made in Indonesia". Dia mengatakan bahwa banyak pabrik pembuatan alat pelindung diri yang ada di Indonesia. "Bahkan tidak hanya APD banyak produk terkenal seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain yang pabriknya juga berada di Indonesia," katanya. Menurut Agus, meski dibuat di Indonesia, semua bahan baku alat pelindung diri ini berasal dari negara yang memesan seperti China atau Korea. Dia menyebut pabrik di Indonesia hanya menjahit dan merapikan agar siap pakai. Setelah jadi, APD itu, kata Agus, akan dikirim kembali ke negara pemesan. "Untuk dipakai sendiri atau dijual kembali ke mana saja, bisa juga dijual ke Indonesia lagi," katanya.

Dia pun menuturkan pernah ada kejadian Bea Cukai menemukan APD yang akan diekspor ke Korea. Padahal itu APD memang punya Korea. "Karena kita sedang butuh maka ditahan dulu agar bisa dipakai di Indonesia," kata Agus.

Terlepas penjelasan itu benar atau salah, yang pasti sangat tidak elok, jika pada kondisi genting dan darurat seperti  ini masih saja ada pihak yang berfikir untuk mencari keuntungan diatas penderitaan rakyat. Hal seperti ini kerap terjadi dalam sistem ekonomi Kapitalis. Sistem ini mengutamakan keuntungan dan memiliki azas manfaat. Selama pada barang tersebut ada peluang untung, maka akan diambilnya tidak perduli barang tersebut sedang dibutuhkan rakyat banyak. Contoh kecil,  pada saat masyarakat membutuhkan masker, Hand sanitizer atau disinfectan ada pihak yang tega menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga tinggi.

Sejak awal Menteri Keuangan, Sri Mulyani  berinisiatif memanfaatkan momen ini untuk  meraih keuntungan. Dengan mengekspor APD ke luar negeri. Hal ini akan menaikan devisa negara. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia memiliki pabrik dan infrastruktur untuk produksi APD. Oleh karena itu, Idonesia dapat dipastikan surplus APD. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat KTT Luar Biasa di Istana Bogor (27/3/2020). Padahal kenyataannya Paramedis mengalami kesulitan mendapatkan APD karena barang tersebut langka, kalaupun ada harganya sangat mahal dan anggaran medis tidak kuasa membelinya. Jelaslah sudah, bahwa negara tidak berpihak kepada rakyat akan tetapi lebih berpihak kepada para kapitalis /pemilik modal.

Untuk mencegah praktik-praktik keji seperti ini tentu peran negara atau pemerintah sangat dibutuhkan. Kita akan berkaca kepada sitem Islam yang telah nyata-nyata berhasil mengatasi wabah Pandemi di masa lalu. Tentunya tidak lepas dari tanggung jawab negara/pemerintah. Rasulullah saw. bersabda:

"Amir (pemimpin) masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya." (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad)

Jadi dalam Islam, pemimpin (Pemerintah) wajib mengurus urusan rakyat, termasuk pemeliharaan urusan kesehatan mereka. Bahkan Islam mewajibkan Negara menjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat secara gratis. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat ini, Pemerintah wajib menjamin perawatan dan pengobatan semua orang yang sakit, khususnya yang terkena Covid-19. Pemerintah harus menyediakan semua alat kesehatan yang dibutuhkan secara memadai, termasuk APD yang sangat dibutuhkan oleh paramedis. Pemerintah juga wajib menjamin birokrasi, protokol dan prosedur yang diperlukan berjalan. Pemerintah juga harus mewujudkan suasana yang nyaman dan aman bagi paramedis sehingga mereka dapat menjalankan tugas perawatan dan pengobatan sebaik mungkin.

Selain hal di atas, Pemerintah harus membuat kebijakan sehingga protokol physical distancing atau social distancing bisa berjalan secara efektif; termasuk meniadakan kerumunan orang baik di pusat perbelanjaan, tempat umum, rumah makan dan sejenisnya, fasilitas publik termasuk transportasi, dan sebagainya.

Pemerintah juga hendaknya segera mengambil tindakan dan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini secepat mungkin. Kelambanan serta ketidakjelasan kebijakan dan tindakan yang dirasakan masyarakat harus segera diakhiri.

Banyak pihak, termasuk para ahli, mendesak kebijakan lock down segera diambil, tentu dibarengi dengan menjamin kelangsungan hidup semua anggota masyarakat. Untuk itu, Pemerintah semestinya tidak perlu ragu. Tanpa melakukan lock down, penanggulangan Covid-19 ini bisa berkepanjangan. Ini malah akan menguras sumberdaya ekonomi yang lebih besar.

Pemimpin seperti ini hanya akan ada dalam sistem yang benar yaitu sistem Islam, yang kita kenal dengan nama Khilafah. Semoga Allah Swt. memberikan pertolongan-Nya sehingga wabah Covid-19 bisa segera berakhir. Aamiin ya Rabbal ‘alamin. Wallahu a’lam bi ash shawwab
 
Top