Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Masker menjadi barang langka, berharga tinggi setelah wabah Corona atau Covid-19 menjalar. Masyarakat berbondong-bondong membeli karena menganggap memakai barang ini dapat mencegah virus masuk ke tubuh. Tapi kelangkaan ini ternyata bukan hanya karena orang-orang membeli untuk dipakai diri sendiri dan orang terdekat. Adapula yang sengaja membeli dalam jumlah besar, ditimbun, lalu dijual lagi saat harga semakin melambung.

Seperti yang dilansir oleh tirto.id (05/03/2020), Pelaku penimbunan masker berinisial HK dan TK, baru ditangkap Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Pademangan. Polisi mengamankan 72 ribu lembar masker dari gudang milik dua tersangka. Masker-masker ini mereka jual nyaris 10 kali lipat dari harga normal, satu dus berisi 50 lembar masker dijual Rp. 200 ribu, padahal harga normalnya hanya Rp. 22 ribu.

Namun, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto mengatakan, masker-masker ini akan dijual dengan harga normal kepada masyarakat. "Kami akan melakukan sesuatu yang mungkin agak melanggar, tapi demi kepentingan umum yang lebih besar. Yang kami jadikan barang bukti ini akan kami jual kembali ke masyarakat", jelas Budhi di kantornya, Kamis (5/3/2020).

Di tengah kepanikan publik merespon pengumuman corona, pemerintah malah menjual masker hasil sitaan dari penimbun. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang menghentikan sumber kepanikan masyarakat. Yakni menanamkan keyakinan publik bahwa pemerintah melakukan langkah antisipasi yang maksimal yang mengedepankan keselamatan rakyat dibanding kepentingan ekonomi dan lain-lain. Pemerintah malah menyalahkan kepanikan rakyat, sambil mengambil keuntungan materi dari situasi tersebut.

Meskipun sudah ada pelarangan layanan penerbangan dari Indonesia ke China atau sebaliknya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan mencatat masih ada warga China yang berkunjung ke Indonesia. Inilah watak rezim korporatokrasi yang lebih berorientasi pada keuntungan dibanding kemaslahatan rakyat, dengan tetap memasukkan wisatawan dan pekerja China. Motivasi mencari keuntungan besar terkadang dapat membutakan seseorang untuk melakukan cara-cara yang kurang elok atau dilarang agama dan hukum demi keuntungan.

Berbeda dengan Islam, yang bekerja secara maksimal menjalankan fungsi riayah dan junnah. Maka dari itu, hendaknya kaum muslim secara keseluruhan melek politik Islam, memahami bagaimana negara khilafah menjadi negara independen. Khilafah adalah negara swasembada, paradigma kepemimpinan dengan fungsi raa'in (pelayanan) dan junnah (perlindungan), mengikat pemerintah untuk menerapkan kebijakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelengkap bagi warga negara. Dan negara wajib menjamin distribusi barang, sehingga barang terus tersedia. Menutup celah bagi para spekulan yang berniat mencari keuntungan sendiri.

Maka, yang dibutuhkan hari ini adalah realisasi penerapan syariah kafah. Menunda penegakkannya hanya akan semakin menyengsarakan manusia di seluruh dunia. Saatnya menyambut abad khilafah. Wallahu a'lam bishshawab
 
Top