Oleh : Enok Sonariah
Ibu Rumah Tangga dan
Pegiat Dakwah

Melindungi diri agar tidak terinfeksi virus Covid-19 bagi para petugas medis adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan oleh syariat. Para tenaga medis yang merawat pasien Covid-19 mesti menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri) yang lengkap dan memadai sebagai bentuk ikhtiar mengingat merekalah yang sangat beresiko langsung tertular. Seiring melonjaknya pasien Covid-19, kebutuhan akan APD bagi merekapun semakin meningkat. Apalagi APD hanya bisa dipakai satu kali dan harus langsung dihancurkan guna mencegah penularan.

Kelangkaan APD yang terjadi saat ini, menjadi kendala serius tertanganinya pasien secara maksimal. Sebenarnya pemerintah sudah mengimpor 105 ribu APD yang telah disebarkan ke Rumah Sakit-Rumah Sakit di berbagai wilayah. Akan tetapi jumlah tersebut masih kurang karena tidak sebanding dengan lonjakan jumlah pasien setiap harinya. Disebabkan kebutuhan mendesak, di antara petugas medis ada yang menjadikan jas hujan dan kantong plastik sampah yang dimodifikasi sebagai alat pelindung diri. Kelangkaan APD tidak bisa dibiarkan karena  menyangkut nyawa manusia. Surat protespun sudah dilayangkan kepada pemerintah, diantaranya oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia). Mereka bahkan mengancam mogok melakukan perawatan penanganan Covid-19 jika pemerintah tidak memenuhi APD yang dibutuhkan.(detikNews.com)

Dikarenakan sangat minimnya ketersediaan APD, Rumah Sakit AMC Cileunyi Kabupaten Bandung telah menutup oprasional polikliniknya sampai batas yang belum bisa ditentukan. Tergantung ada tidaknya pasokan dari pemerintah. Padahal dengan semakin mengganasnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung tentunya semakin banyak dibutuhkan tempat-tempat penanganan darurat seperti poliklinik yang buka 24 jam. Menurut Kabid HPP dan SPI RS AMC, bapak Engkos, surat pemberitahuan terkait minimnya APD sudah disampaikan ke Dinkes kabupaten, akan tetapi belum ada tanggapan.(JayantaraNews.com)

Korban terus berjatuhan, dari masyarakat sipil maupun tenaga medis. Maka sudah menjadi keharusan pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinkes menanggapi terhadap keluhan pihak rumah sakit khususnya AMC dan rumah sakit lainnya. Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan sudah impor dan sudah mendistribusikan tapi harus sampai memantau apakah cukup atau tidak. Pemerintah bertanggung jawab bukan hanya pada pelayanan pasien terjangkit begitupun pada tenaga medisnya.

Sampai kapan kekurangan APD ini bisa tersolusikan? Apalagi Indonesia sedang mengalami karut marutnya ekonomi bahkan diambang krisis. Berbagai lembaga dunia memprediksi ekonomi dunia di tahun ini (2020) suram termasuk Indonesia. Sebelum terserang wabah Covid-19 saja pertumbuhan ekonomi sudah melambat apalagi kondisi sekarang. Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sedikit rasa malu, atau mungkin karena sudah pusing memikirkan anggaran akhirnya mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekening donasi bagi masyarakat yang diperuntukkan menangani wabah Covid-19. Pihak pemerintah malah melempar tanggungjawab penanganannya pada masyarakat. Walaupun bukan berarti tidak dibolehkan masyarakat membantu. Akan tetapi negaralah yang paling utama, baru bantuan masyarakat. Donasi sifatnya bukan kewajiban, berbeda halnya dengan negara. Lambatnya pasokan APD karena menunggu donasi lebih menggambarkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemerintah menangani kesehatan masyarakat.

Akibat salah kelola ditambah banyaknya mental pejabat yang korup, SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah tidak mendatangkan berkah; utang menumpuk, kehidupan bagi rakyat kebanyakan semakin sulit, pajak terus digenjot sebagai pemasukan bagi negara. Giliran rakyat butuh kepengurusan negara, malah berlepas tangan, kalaupun ada jauh dari kata maksimal. Sungguh menyakitkan hidup dibawah pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalisme.

Berbeda jauh dengan Islam. Islam adalah sebuah sistem unik yang diwahyukan oleh Allah swt. Sistem Islam (khilafah) dipimpin oleh seorang khalifah yang dibaiat untuk menerapkan syariat. Khalifah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan baik bagi individu dan masyarakat. Khalifah harus peduli bagi setiap kebutuhan warga negara dan memastikan bahwa mereka tidak kesulitan untuk mendapatkannya.
Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat ...." (Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Hakim)

Hadis di atas jelas menunjukkan beratnya tanggungjawab orang yang berkuasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah, ia terlihat agak murung. Salah seorang pembantunya bertanya mengapa dia begitu sedih dan khawatir. Umar menjawab, "Siapa pun yang berada di bawah tanggung jawabku; aku harus menyampaikan dan memberikan kepada mereka semua hak-hak mereka, apakah mereka menuntut atau tidak akan hak-hak mereka." Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan rakyat. Salah satu kebutuhan dasar adalah bahwa Khilafah harus menyediakan layanan kesehatan beserta kelengkapannya secara gratis. Darimana negara memiliki anggaran? Pengelolaan SDA yang berlimpah jika dikelola sesuai syariat pasti mendatangkan rahmat. Sebaliknya menyimpang dari syariat menjadi sekarat. Sistem Islam memandang penyediaan layanan kesehatan beserta kelengkapannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Hal tersebut tidak akan ditemukan dalam sistem kapitalis, yang menilai pelayanan, dari sisi untung rugi, makanya ada BPJS kesehatan. Kesimpulannya, APD dan kebutuhan masyarakat di bidang lainnya, hanya bisa tersolusikan dengan tegaknya khilafah Islamiyyah yang insya Allah dengan ijin Allah Swt. akan tegak dalam waktu dekat.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
 
Top