Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor. Mulai tahun 2019, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi salah satu langkah yang dipilih pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, selama lima tahun memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14.44 persen pada 2013, menjadi 11.32 persen di 2018. Bahkan pada 2018, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional.

Diakui, perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga memengaruhi kemiskinan hingga mencapai angka 40 persen. Penyebabnya, faktor pernikahan dini dan perceraian. "Kalau perempuan menikah usia anak lulusan SMP bagaimana pun mereka tidak bisa bekerja di formal, kebanyakan informal. Kemudian cerai dan jadi kepala keluarga", katanya di sela Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat provinsi di Wisma Perdamaian, Senin (11/2/2019).

Untuk itu, pemerintah terus berusaha menghapuskan segala diskriminasi yang terjadi pada perempuan di tengah hangatnya isu gender. Salah satunya dengan PUG. Hal tersebut dilakukan sekaligus jadi upaya pemerintah untuk menekan jumlah pernikahan dini, yang menjadi salah satu biang kemiskinan di Jawa Tengah.

Kemiskinan sistematis pada jutaan perempuan diatasi dengan pengarusutamaan gender, yang justru menghasilkan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak menjadi terlantar atau terjerumus masalah.

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah untuk mempertahankan sistem kapitalisme yang saat ini mengalami krisis. Sistem yang menjadikan ekonomi sebagai penggerak utama pemberdayaan perempuan, sementara kampanye kesetaraan gender hanyalah pemanis untuk memoles program kapitalistik ini agar nampak memihak perempuan.

Sangat kontras dengan Islam, bahwa tidak memandang perempuan sebagai komoditi ekonomi, melainkan sebagai manusia yang harus dilindungi dan selalu difasilitasi secara finansial oleh kerabat laki-laki mereka ataupun oleh negara sehingga mereka bisa memenuhi peran vital mereka sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga. Sementara di saat yang sama, Islam juga mengijinkan perempuan untuk bekerja sesuai bidang keilmuannya. Namun, perempuan harus berada dalam kondisi terbebas dari tekanan ekonomi dan sosial, serta peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga untuk keluarga mereka.

Kaum muslimah memegang peran penting dalam mempertahankan keluarga dan sekaligus identitas Islam masyarakat terpadu dengan kewajiban politiknya sebagai muslimah dalam dakwah dan mengoreksi penguasa. Ibu yang cerdas, beriman dan sadar akan tugas utamanya, akan melahirkan generasi-generasi pejuang yang akan memperbaiki kondisi umat Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top