Oleh : Nur Elmiati
Aktivis Dakwah Kampus dan Member Akademi Menulis Kreatif


Kemiskinan bak fatamorgana yang kerap menghantui sendi-sendi kehidupan, tidak sedikit dari kalangan perempuan yang mengeluh karena berada dalam jeruji kemiskinan dan sebagian besar  perempuan rata-rata phobia terhadap kemiskinan, baik itu karena ketimpangan ekonomi maupun karena faktor gaya hidup (life style), hingga  perempuan mengambil langkah untuk keluar dari jeruji kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengklaim jumlah masyarakat miskin kronis atau sangat miskin di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2015. Hal ini berdasarkan data yang dipaparkan saat mengikuti rapat bersama Komisi XI DPR menunjukkan pada 2015 persentase penduduk miskin kronis mencapai 4,17 persen, kemudian  pada 2017 persentasenya turun menjadi 3,77 persen dan kembali turun di 2018 menjadi 3,57 persen. Dan kalau disetarakan ada 9,4 juta jiwa mengklaim jumlah masyarakat miskin kronis atau sangat miskin di Indonesia (tirto.id, 16/01/2019)

Meskipun pemerintah mengklaim angka kemiskinan mengalami penurunan persentase cukup drastis, namun kita tidak bisa  menyangkal fakta bahwa kemiskinan masih menggerogoti kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kemiskinan menjadi problematika  akut yang belum bisa dituntaskan secara total.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya untuk mencari nafkah di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini seperti yang terjadi di Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015, di desa tersebut terdapat lebih dari 350 anak (0-18 tahun) yang ditinggal oleh ibu atau bapak dan bahkan keduanya untuk bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong dan negara-negara Timur Tengah. Jumlah yang hampir sama juga ditemukan di desa tetangganya, Lenek Lauk. (BBC.co, 05/03/2020)

Banyaknya TKI ini tidak terlepas karena peluang kerja di Indonesia sangatlah sedikit, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, TKI menjadi alternatif satu-satunya untuk memenuhi hajat hidup dan agar keluar dari kemelaratan dan kemiskinan. Karena memang rentangnya kemiskinan, akan berdampak pada ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan sebagainya.

Namun anehnya, isu ketimpangan kemiskinan sering dikorelasikan dengan  perempuan. Sebagaimana pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) dalam acara "Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya. Ia mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Dengan berdalih  bahwa beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan.

Sementara dalam Women Research Institute mengungkapkan bahwa dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga  mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.

Bahkan isu perempuan dan  kemiskinan diangkat sebagai kampanye global yang bertajuk Beijing Platform  for Action (BPFA). BPFA yang dicanangkan dari kesepakatan negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations  Againts  Women) pada tahun 1995, menjadi alasan untuk solusi problematika yang  sedang membelit perempuan. Salah satunya adalah kemiskinan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW,  bersama dengan negara-negara lain juga menyepakati BPFA. Indonesia  sendiri -sering melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA  di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian direview secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW) yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan tahun 2020. Setiap review akan menghasilkan dokumen keluaran  yang mendorong komitmen global untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta menegaskan aksi-aksi prioritas untuk  lima tahun selanjutnya.

BPFA yang telah berjalan selama 25 tahun, dipandang sebagai solusi ampuh untuk mengkerdilkan kemiskinan ataupun mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini berdalih bahwa perempuan merupakan entitas yang paling rentan terhadap kemiskinan, sehingga akan berdampak pada kualitas hidup dan partisipasinya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Maka untuk mengatasi problematika kemiskinan global, langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan potensi perempuan.

Ironisnya, deklarasi BPFA yang menggaungkan kesetaraan gender dengan memberdayakan hak-hak perempuan hanyalah utopis belaka. Nyatanya perempuan masih berada dalam cengkraman kemiskinan, meskipun berbagai propaganda program-program Pemberdayaan  Ekonomi Perempuan (PEP) diluncurkan pemerintah semakin masif dilakukan.

Sementara itu, Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan upaya pemerintah untuk menghapus diskrimasi terhadap kaum perempuan  dan dijadikan sebagai jembatan untuk menekan kemiskinan. Sayangnya, upaya ini hanya jargon semata dan tidak menghasilkan nilai riil dalam pengentasan kemiskinan secara total.

Dengan berbagai persoalan kemiskinan yang membelit kaum perempuan, lantas sampai kapan perempuan berada dalam cengkraman kemiskinan? Apakah kesetaraan gender solusinya? Tentu tidak, kesetaraan gender hadir bukan untuk menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru bagi perempuan.

Disamping itu juga, kesetaraan gender yang digaung-gaungkan kaum feminis sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan, faktanya hanya kedok untuk mengeksploitasi perempuan secara membabi buta. Seperti hilangnya peran keibuan, anak terlantar, gugat cerai, dan sebagainya.

Sungguh menyayat hati melihat kondisi perempuan sekarang. Hal ini tiada lain disebabkan oleh sekulerisme yang digencarkan oleh Barat sejak runtuhnya perisai umat Islam yaitu Khilafah. Sehingga tidak heran apabila kita melihat banyak perempuan yang begitu anti terhadap syariat Islam, bahkan mengangap bahwa syariat Islam mengekang kebebasan perempuan.

Dengan berdalih pemenuhan hak-hak  terhadap perempuan, kaum gender begitu ngotot menuntut kesetaraan gender agar sepadan dengan laki-laki, sehingga lupa dengan kewajiban mulia. Padahal eksistensi perempuan dalam Islam sangat dimuliakan, tetapi mereka dihipnotis dan dibuat buta terhadap syariat Islam. Sehingga dengan songongnya para pejuang gender mengabaikan Islam, lalu memperjuangkan aspirasi-aspirasi bombastis.

Disisi lain, kapitalisme berkontribusi besar dalam mengajarkan materi oriented, sehingga mengeksploitasi kemanusiaan secara radikal. Hal ini dibuktikan dengan program Pemberdayaan  Ekonomi Perempuan (PEP), contohnya perempuan bekerja di sektor informal, menjadi TKI, dan sebagainya. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah 50 persen, namun sayangnya tidak mampu menuntaskan masalah perempuan dan kemiskinan.


Islam Solusi Terbaik Mengentaskan Kemiskinan Perempuan

Di tengah kemiskinan menggerogoti perempuan, kesetaraan gender bukanlah solusi yang mampu mengentaskan kemiskinan.  Maka  sudah sepatutnya pejuang gender sadar bahwa tindakannya yang memperjuangkan kesetaraan sudah overdosis menyimpang, lalu segera kembali kepada fitrah iman dan Islam.

Islam merupakan agama yang syamil dan kamil, tidak ada satu aturan pun yang  tidak diaturnya, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Dari hal terkecil sampai konteks terbesar  semua diatur oleh Islam. Termasuk dalam mengatasi kemiskinan perempuan.

Adapun cara Islam menuntaskan kemiskinan terhadap perempuan dengan tidak menjadikan perempuan sebagai pekerja sebagaimana kapitalisme. Karena bekerja bagi perempuan dalam Islam bukanlah kewajiban. Tetapi ada suami dan wali ataupun kerabat yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi segala kebutuhan perempuan.

Namun apabila suami, wali atupun kerabat tidak mampu memenuhi kebutuhan perempuan, maka negara hadir sebagai super hero bagi perempuan. Negara Khilafah yang menerapkan regulasi Islam, mampu meriayah perempuan dengan pelayanan terbaik. Sehingga perempuan tidak merasa didiskriminasi, maka perempuan akan mengalami kesejahteraan hidup.

Maka bisa diambil konklusi bahwa regulasi Islam dalam bingkai Khilafah adalah solusi terbaik mengentaskan kemiskinan perempuan. Melihat kebijakan khilafah yang sangat luar biasa, maka sudah sepatut dan selayaknya kita mendukung perjuangan penegakkan khilafah. Waallahu a'lam bish shawaab.
 
Top