Oleh : Lailah Al Barokah
Ibu Rumah Tangga dan penggiat dakwah

Dilansir dari eljabar.com (13/3/2020) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi pada Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ir. Rusli Rahim mengatakan, bahwa pengerjaan proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) tengah dikebut pengerjaannya khususnya dari seksi satu hingga tiga, pasalnya, mulai dari seksi dua hingga tiga akan digunakan saat momentum arus mudik balik lebaran tahun 2020.

"Pengerjaan Tol Cisumdawu ini terbagi menjadi 6 seksi dan dari seksi satu hingga tiga proses pekerjaan infrastrukturnya tengah dioptimalkan, mengingat saat arus mudik balik nanti dapat digunakan untuk mengurai kemacetan di jalan raya Bandung-Sumedang,” ujarnya kepada wartawan seusai Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu di Hotel Puri Kahtulistiwa Jatinangor.

Kendati demikian, sambung Rusli, masih ada beberapa kendala di lapangan yang mesti diselesaikan secara seksama oleh sejumlah pihak terkait, terutama dalam proses pembebasan lahan. Tak hanya itu, dirinya pun telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bupati Sumedang untuk melakukan upaya-upaya dalam membantu percepatan Proyek Tol Cisumdawu.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Cisumdawu I dan Soroja, Marthin Andreas Panjaitan, ST, MT mengakui, terkait proses pembebasan lahan Tol Cisumdawu pihaknya telah mendorong Pengadilan Negeri (PN) agar segera memutuskan penetapan konsinyasi mulai dari lahan yang masuk wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung hingga Sumedang yang hingga saat ini belum kunjung selesai.

Proyek Tol Cisumdawu sudah cukup lama dimulai, bahkan sebelum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah. Awal perencanaannya dimulai pada 2005 silam, sebelum akhirnya dilakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada November 2012.

Saat itu, jalan bebas hambatan dengan panjang sekitar 60,47 km tersebut ditargetkan rampung pada 2014. Pembangunan tol tersebut ditargetkan rampung bersamaan dengan pengerjaan Bandara Kertajati yang juga tengah dibangun.
Tol Cisumdawu menjadi bagian tak terpisahkan dari Bandara Kertajati. Tol ini menjadi jalan akses yang bisa mempercepat warga Bandung dan sekitarnya menuju Bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut.

Namun fakta berkata lain. Penyelesaian pekerjaan proyek Tol Cisumdawu hingga kini tak kunjung usai. Padahal proyek tersebut sangat dibutuhkan demi menunjang operasional Bandara Kertajati yang sudah diresmikan sejak mei 2018 lalu.

Sungguh menjadikan rakyat sejahtera wajib atas pemerintah. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju sejahtera. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat yakni akses jalan. Karena itu adanya infrastruktur khususnya akses jalan yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya. Kewajiban ini harus diwujudkan oleh pemerintah.

Maka sudah menjadi lumrah pula di sistem ekonomi kapitalis, dana yang harusnya menjadi utama dalam pembuatan jalan, banyak "disunat" dengan berbagai alasan. Akibatnya pembebasan lahan menjadi lebih lama, karena sering tidak ada kata sepakat antara petugas pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan yang digusur.

Permasalahan birokrasi di tingkat pemerintah daerah ini juga menjadi keluhan banyak pengusaha, tetapi tidak terjadi di setiap daerah karena beberapa daerah memiliki perizinan yang mudah. Birokrasi memang menjadi masalah, tetapi itu semua tergantung kepala daerahnya. Disinyalir masih ada beberapa pejabat pemerintah dengan terang-terangan meminta jatah dan apabila tidak dipenuhi maka kelangsungan kegiatan infrastruktur dihambat dengan mempersulit perizinan. Itulah yang terjadi saat sistem kapitalis sekuler diterapkan, yang menjadi tujuannya hanya kepentingan pribadi untuk meraih sebesar-besarnya keuntungan materi semata semua diperjualbelikan tidak peduli dengan kepentingan dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak.

Berbeda halnya dalam Islam, infrastruktur  yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum. Bisa juga dari milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain, ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum dan sarana-sarana lain yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka.

Dalam pandangan Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur di antaranya: pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah tanggung jawab negara,  bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Pengerjaan infrastruktur khususnya jalan dikerjakan dengan sesegera mungkin karena ini termasuk keperluan publik yang vital. Kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan, sampai dengan pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik, itu harus selalu menjadi ruh dan spirit bagi setiap muslim dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah Islam akan membahas jelas, rinci dan tuntas masalah kepemilikan (milkiyyah), pengelolaan kepemilikan (tasharruf), termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat (tauzi') juga memastikan berjalannya politik ekonomi (siyasah iqtishadiyyah) dengan benar. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam,  khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara termasuk infrastruktur di dalamnya.

Rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi tranportasi. Seperti contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibukota, dibangunlah masjid, sekolah,  perpustakaan, taman,  industri gandum, area komersil, tempat singgah bagi musafir dan lain sebagainya sehingga warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun dengan kualitas yang standar.

Pendanaan infrastruktur dalam Islam berasal dari baitulmal. Baitulmal diperoleh dari hasil kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara yang riil dikuasai negara. Jika baitulmal  tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain,  namun infrastruktur tersebut memang vital dan dibutuhkan saat itu juga maka negara bisa mendorong partisipasi publik, untuk berinfak bagi kaum muslim yang kaya saja. Tidak untuk seluruh kaum muslim, dan ketika ada proses pembebasan lahan pribadi untuk dijadikan akses umum maka harus dilakukan secara makruf dan adil dari sisi besaran penggantian dan prosesnya. Sehingga terjadi kesepakatan dengan warga serta ada rasa ridha untuk melepas tanahnya.

Islam memandang bahwa seorang pemimpin dan stakeholder haruslah amanah dan bertanggung jawab sehingga dalam pencapaian pekerjaannya mencapai kata itqan (sempurna). Untuk mencapai sempurna maka Islam mengharuskan mereka memiliki iman dan taqwa yang kuat sehingga menggunakan kemampuan, sikap dan naluri secara tepat sehingga akan muncul cara kerja yang bersungguh-sungguh, akurat, profesional dan berdedikasi tinggi, karena ada sisi rohani disana yang dikaitkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan ada pertangungjawaban terhadap sang pencipta, maka Islam akan menghasilkan pemimpin dan stakeholder yang berkualitas luar biasa.

Dengan demikian jelas, bahwa hanya dengan sistem ekonomi dan politik Islamlah yang menjamin infrastruktur bagi rakyatnya. Dan hal ini dapat terwujud secara sempurna saat syariat Islam diterapkan dalam kehidupan dalam bingkai Daulah khilafah Islam.
Wallahu a'lam bi ash shawab
 
Top