Oleh : Enok Sonariah
Ibu Rumah Tangga & pegiat dakwah

"Bak jatuh tertimpa tangga" mungkin pepatah ini tepat kiranya untuk menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini. Musibah seolah datang bertubi-tubi,  saat rakyat dilanda wabah akibat virus Corona jenis baru atau covid-19, Kabupaten Bandung kembali ditimpa musibah banjir. Sedikitnya ada 8 kecamatan pada hari Sabtu 21 Maret 2020. Ketinggian banjir bervariasi hingga ada yang mencapai 2 meter. Banjir yang parah terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Arus lalu lintas sempat terputus, ribuan rumah terendam.(PikiranRakyat.com)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya membuat kolam retensi, tol air, pengerukan sungai, bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Terowongan  Nanjung di Kabupaten Bandung sebagai sistem pengendalian banjir Sungai Citarum.

Sejauh ini apa yang sudah diupayakan oleh pihak pemerintah belum membuahkan hasil. Banjir nyatanya bertambah parah dan terus berulang. Padahal biaya yang sudah dikeluarkan lumayan besar, namun hasilnya seolah nol dan buntu solusi.

Mulailah dicari kambing hitam, mulai dari curah hujan dan intensitasnya yang tinggi hingga masalah sampah. Namun, benarkah banjir semata terjadi karena faktor-faktor tersebut? Tentu saja tidak, karena curah hujan yang tinggi seharusnya menjadi cadangan bagi penduduk Kabupaten Bandung bisa memiliki air tanah dan air bersih yang melimpah. Andaikan penanganannya benar dan tepat, hujan semestinya menjadi berkah, bukan musibah. Hujan adalah anugerah dari Allah Swt. Bayangkan jika Allah tidak menurunkan hujan, apa yang terjadi? Hujan juga bersifat musiman, seharusnya dapat diteliti dan diantisipasi.

Lantas apa yang menyebabkan berbagai upaya belum berhasil? Penyebabnya ternyata bukan hanya meliputi tataran teknis, tapi sampai pada non teknis. Persoalan non teknis ini  berakar pada ranah ideologis. Jika yang dibahas hanya sebatas tataran teknis, sementara mengabaikan non teknis (penerapan ideologi), maka sampai kapan pun permasalahan banjir akan sulit diatasi.

Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini sungguh telah menyebabkan pengelolaan ekonomi  diserahkan pada permainan pasar (kapitalisme). Pembangunan yang jor-joran namun minus spirit ri'ayah (untuk kepentingan rakyat), nyatanya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, ketika alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan kawasan bisnis tidak diimbangi dengan memperhatikan kerusakan lingkungan. Kepada siapa rakyat mengadu? Kepada siapa rakyat mencari perlindungan? Tuntutan rakyat kalah oleh kebijakan zalim penguasa yang berpihak pada pengusaha. Karena faktanya penguasa selalu kalah dan mengalah pada kepentingan kaum kapital (pemilik modal), tidak untuk rakyat.

Musibah demi musibah semoga menyadarkan kita semua untuk kembali pada Allah Swt. agar  kembali pada aturan-Nya, dzat yang Maha Mengatur dunia beserta isinya. Kebijakan yang tidak bersandar pada wahyu, secara pasti akan menghasilkan kebijakan zalim. Kebijakan yang menyengsarakan, bukan hanya pada urusan banjir, termasuk pengelolaan SDA yang diserahkan pada asing, utang ribawi yang semakin menggunung, biaya pendidikan selangit, pajak terus digenjot, korupsi semakin liar, mengatasi wabah corona tidak maksimal, pengaturan urusan rakyat semakin minim.   Padahal Allah Swt. tah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya:

"Siapa saja yang tidak memerintahkan/berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, mereka adalah para pelaku kezaliman." (TQS. al-Maidah (5) :5)

Ideologi kapitalisme berbeda jauh dengan ideologi Islam yang diterapkan dalam sistem khilafah. Seorang khalifah diangkat untuk mengatur negeri dan mengurus rakyatnya berdasarkan syariah, bukan pertimbangan untung rugi. Islam sendiri telah menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan pengaturan lingkungan. Kebijakan tersebut antara lain:

(1) Pembukaan pemukiman atau kawasan baru untuk bisnis harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum bisa mengantarkan bahaya (madlarah), maka khalifah diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan. Ketetapan ini merupakan implementasi kaidah ushul fikih "adh-dhararu yuzaalu" (bahaya itu harus dihilangkan).

(2) Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai wilayah cagar alam yang harus dilindungi. Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan buffer (kawasan penyangga) yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin.

(3) Khilafah akan terus mendorong kaum muslim untuk menghidupkan tanah-tanah mati (ihyaa’ al-mawaat) atau kurang produktif, sehingga bisa menjadi buffer lingkungan yang kokoh.

(4) Khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu.

(5) Khilafah terus menerus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Ketetapan ini didasarkan ketetapan syariat mengenai dorongan berlaku hidup bersih dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Demikianlah sempurnanya aturan Islam. Keberadaannya mampu memberi solusi atas seluruh permasalahan manusia. Aturan ini akan terlaksana sempurna jika diterapkan dalam sistem mulia yang sudah disyariatkan Allah Swt., yaitu Daulah Khilafah Islamiyah yang akan menjadi pengayom seluruh urusan umat. Oleh karenanya, mendirikannya menjadi hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Wallahu a'lam bi ash shawwab
 
Top