Oleh : Nur Fitriyah Asri
Penulis Bela Islam, Pengurus BKMT Kabupaten Jember

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini adalah  wabah virus Corona (Covid-19). Anehnya dalam mitigasi berada di pusaran skandal dan hoaks yang membingungkan, sehingga meresahkan masyarakat dan bermunculan mosi tidak percaya kepada penguasa.

Menurut Firman Kurniawan Pengamat Budaya dan Komunikasi,
Pakar UI, hal itu disebabkan "Indonesia seolah tanpa pemimpin, dalam menghadapi mitigasi wabah Corona". Tampak gagap soal informasi virus Corona (Covid-19). Mitigasi berada di pusaran skandal dan hoaks karena kebutuhan informasi tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah pusat. Termasuk otoritas penanggulangan Corona (Covid-19).  Pemerintah terkesan abai dan cuek, serta tidak transparan. Hal ini dilansir oleh CNNIndonesia.com (Jumat, 13/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menyebut kasus kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara, adalah skandal.

"Ini jelas sebuah skandal, di tengah wabah virus  Covid-19, masih ada pihak-pihak yang membawa masuk TKA dari daerah terdampak dengan cara diam-diam lewat belakang. Informasinya pun simpang siur," kata Fadli dalam akun Twitter resmi @fadlizon pada Selasa (17/3/2020).

Demikian juga menurut Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule, menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait kehadiran 49 tenaga kerja asing (TKA) China yang masuk ke Kendari pada Minggu lalu (15/3/2020).

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indah Sari mengatakan bahwa para TKA tersebut  tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker alias ilegal.

Namun, Luhut dengan tegas memastikan tidak ada pelanggaran dari puluhan TKA tersebut, hingga meminta masalah ini tidak diperpanjang. “Jangan dibesar-besarkan juga. Harus proposional, 49 itu dapat visa 211 A pada 14 Januari sebelum kita dapat larangan China datang ke Indonesia. Ada juga Permen Kumham. Jadi nggak ada yang dilanggar,” kata Luhut.

Terkait sikap Luhut, ia pun mempertanyakan maksud dari Luhut yang menyebut tidak ada masalah. “Luhut mau buat rakyat marah?!” padahal pernyataan Kemenaker jelas,  bahwa 49 TKA tidak punya izin, katanya. Kamis (19/3/2020).

Kendari, telisi.id. Belum usai konflik 49 TKA, akan tiba WNA asal China di Sultra, Selasa (17/3/2020) sekitar pukul 19.45 Wita.
“Kami hanya membawa  penumpang dari CGK (Bandara Soekarno-Hatta) menuju Kendari (Bandara Haluoleo). Total penumpang yang diangkut kurang lebih 110 pax,” jelas Syaiful melalui keterangan resminya, Selasa (17/3/2020).

Kekuatiran dan kegelisahan terkait penyebaran virus Corona (Covid-19) juga diungkapkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa ketika rapat dengan gubernur, bahwa Konawe sudah dihuni oleh 1.064 WNA asal China yang resmi bekerja di pertambangan. Itu belum yang ilegal, mereka masuk dari segala penjuru darat, laut dan udara. "Kami ngeri terkait penyebaran Corona Pak Gubernur," katanya. Dilansir oleh Kendari, topiksultra.com, Rabu, (18/3/2020).

Skandal seperti itu sudah sering terjadi, dan terus berulang hampir di semua wilayah negeri ini, serta bukan rahasia lagi. Jumlah tenaga asing China yang masuk ke Indonesia  cukup banyak. Tapi anehnya, dari pihak penguasa selalu berstatemen, itu berita hoaks. Diancam UU-ITE bagi yang menyebarkan berita hoaks. Itulah ancaman yang selalu didengungkan untuk melawan yang berseberangan.

Berbalik dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, pengamat politik. Bahwa, pembuat berita bohong terbaik justru adalah pemerintah yang sedang berkuasa. "Pembuat hoaks terbaik adalah penguasa," katanya. Alasannya, penguasa memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen, pemerintah punya, begitupun data statistik dan media. "Tapi itu faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna.”  Republika.co.id.(17/1)

Sejujurnya, sejak awal masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani Covid-19. Ditambah pernyataan publik yang buruk dan komunikasi para pembantu Jokowi yang tidak sinkron. Saling silang lempar kesalahan. Semuanya telah terekam di benak publik lewat pemberitaan-pemberitaan media massa dalam kurun waktu Januari hingga awal Maret 2020.

Seharusnya, sejak awal ada penularan virus Corona di China pada Desember 2019, yang menyebar ke beberapa negara secara cepat, mestinya Indonesia sudah mempersiapkan langkah antisipasi. Pemerintah seharusnya melakukan dan mempelajari proses mitigasi yang dilakukan oleh negara seperti China, Jepang, Korsel, Singapura, dan beberapa negara lainnya.

Bukan malah sebaliknya, melukai dan menyakiti hati rakyatnya. Di kala semua orang ketakutan, dan negara-negara sibuk melakukan mitigasi akibat penyebaran virus Corona (Covid-19) dari China, malah pemerintah terkesan membiarkan TKA China masuk ke Indonesia, dengan difasilitasi. Hal ini membuat masyarakat iri. Benar-benar tidak memikirkan kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Justru pemerintah lebih memilih menggenjot investsasi dan membuka keran pariwisata. Sungguh ironis sekali.

Penyebaran Covid-19 begitu cepat meluas, sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2/3/2020 di Indonesia dua orang terinfeksi, sekarang tanggal 20/3/2020 jumlah tersebut melonjak naik menjadi 369 terinfeksi Covid-19 dan 32 orang meninggal dunia. Melihat hal ini, banyak yang meragukan akan kemampuan pemerintah melakukan mitigasi.

Seperti ujaran ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam, mengkhawatirkan jika pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi penyebaran virus Corona, maka akan menyebabkan Indonesia alami krisis ekonomi berkepanjangan.

"Kalau pemerintah tidak mengantisipasi Corona (Covid-19) ini dengan baik, kita bisa mengalami krisis. Krisis bisa dicegah dengan persiapan kebijakan yang tepat, sayangnya sejauh ini kebijakan itu belum tampak, pemerintah terlihat tidak punya persiapan untuk kondisi yang terburuk," kata Piter kepada liputan6.com, Selasa (17/3/2020).

Miris memang, melihat para pemimpin produk sistem demokrasi kapitalisme, orientasinya hanya dunia. Kebahagiaan hanya diukur oleh banyaknya materi yang didapat untuk alat pemuas. Wajar jika tidak serius memikirkan mitigasi, yang terpikir hanya uang dan uang. Karena terpilih menjadi pemimpin/penguasa pun sudah banyak mengeluarkan biaya, inginnya balik modal. Itulah penyebab maraknya skandal. Ironisnya skandal korupsi masih merajai di negeri ini sehingga mengganggu mitigasi. Demokrasi jelas tidak akan bisa memberikan solusi.

Dengan adanya musibah virus Corana (Covid-19), sesungguhnya Allah mengingatkan, menegur dan menguji kita. Saatnya kita muhasabah dan taubat nasuha, kembali ke syariat-Nya. Itulah yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Hanya Islam solusinya, karena Islam tidak hanya sebagai agama yang mengatur akidah dan ibadah saja. Namun merupakan mabda' (ideologi) yaitu sebagai pedoman hidup yang mengatur semua aspek kehidupan. Dengan sistem Islam inilah akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, membawa berkah dan kesejahteraan bagi umat.

Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi saw. “Wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau takutkan atas umatmu daripada Dajjal?" Beliau menjawab, “Para pemimpin yang menyesatkan (al-aimmah al-mudhillin).”
(HR. Ahmad)

Dijelaskan, al-aimmah al-mudhillin adalah para umara (pemimpin pemerintahan), ulama dan ahli ibadah. Para umara yang menerapkan hukum selain hukum Islam, bertindak zalim, diktator, kejam, dan tidak menunaikan hak-hak rakyat.
Para ulama yang menyembunyikan ilmu dan mengubah kebenaran. Mengakali dalil untuk kepentingan syahwat atau kepentingan para pemimpinnya.
Para ahli ibadah yang suka membuat tata cara ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan Nabi saw. mereka lalu ditiru dan diidolakan.

Wallahu a'lam bish-shawab.
 
Top