Oleh : Maya Dhita, ST. 
Aktivis Muslimah dan Member Akademi Menulis Kreatif

Pemerintah menyatakan bahwa pada Senin, 30 Maret 2020, penambahan konfirmasi kasus positif Covid-19 sebanyak 129 orang sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus, 75 kasus sembuh, dan 122 orang meninggal. Pertambahan yang semakin masive tidak membuat pemerintah berubah pikiran untuk segera melakukan lockdown di negeri ini.

Hancurnya perekonomian menjadi alasan utama pemerintah untuk tidak segera melakukan lockdown. Bahkan, keselamatan warga negara sudah bukan lagi prioritas utama. Praktisi hukum, Ali Nurdin berpendapat bahwa, sudah waktunya pemerintah menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya dalam hal Pembatasan sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.  Pemerintah juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi Kedaruratan Kesehatan dengan penyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan. (www.m.detik.com,26/03/2020). Masyarakat akan patuh karena takut mendapatkan sanksi.  Pemerintah sendiri harus siap untuk mengalihkan dan mengalokasikan dana demi keberlangsungan hidup rakyat selama masa karantina ini. Hal ini pun telah ini sudah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU KK, mengenai kewenangan pengelolaan anggaran.

Dasar hukum telah ada tinggal bagaimana pemerintah mau menerapkan aturan yang telah dibuat atau tidak. Ditengah kebingungan pemerintah dalam memikirkan solusi-solusi parsial, korban Covid-19  semakin menjadi jumlahnya. Pertambahannya pun menjadi berlipat-lipat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini belum tepat. Kebijakan sosial distancing yang kini telah berubah istilah menjadi physical distancing, tidak cukup efektif dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19 jika tidak diimbangi dengan adanya karantina wilayah maupun nasional. Physical distancing hanya sekedar himbauan, sehingga tidak membuat masyarakat merasa harus mematuhinya. Para pekerja harian pun terus bekerja untuk bisa makan. Masyarakat yang merasa daerahnya aman dari virus ini tetap akan beraktifitas seperti biasa. Orang-orang masih bebas untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa sadar bahwa dirinya telah menjadi pembawa virus Covid-19 ini akan menyebarkan virus ini ke tempat baru.

Kegagalan negara-negara lain yang meremehkan penyebaran Covid-19 dan keterlambatan penerapan lockdown tidak menjadi pelajaran bagi negeri ini. Seperti negara Italia. Jumlah kematian Italia akibat Virus Corona Covid-19 sekarang menjadi yang tertinggi di dunia, yaitu pada angka 10.779. Selain karena jumlah penduduk usia di atas 60 tahun yang besar, juga diakibatkan lambatnya pemerintah Itali dalam merespon Covid-19 dan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang virus ini kepada masyarakat.

Ini bukan saatnya memikirkan cara untuk mendongkrak pendapatan negara berdampak Covid-19 melalui sektor pariwisata dengan menggelontorkan dana sebesar 72 T untuk influencer, tapi bagaimana menghentikan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Saat negeri kita aman dan sehat, kebijakan itu baru bisa berjalan. Saat ini pemerintah harus memikirkan anggaran apa yang bisa dialihkan atau difungsikan untuk mengcover biaya hidup warga selama masa lockdown.

Pemerintah cenderung tidak berani mengambil resiko dengan kebijakan lockdown. Dalam pemikiran masyarakat awam, lockdown nantinya berarti warga harus tunggal di dalam rumah. Tidak boleh bekerja di luar rumah. Dan keluar hanya untuk keadaan yang sangat mendesak saja. Lalu bagaimana dengan kebutuhan pokok jika tidak bekerja? Rakyat yang lapar akan menjadi gusar dan mudah marah. Lalu akan melakukan tindakan kriminal untuk bisa makan. Bahkan bisa saling membunuh untuk mempertahankan hidup. Hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah mau menjamin kebutuhan hidup warganya selama masa karantina. Mereka juga tidak khawatir kehilangan pendapatan, khususnya bagi pekerja harian dan sektor informal seperti pedagang keliling, ojek online, sopir, buruh kasar dan lainnya, karena dalam UU tersebut kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan.
Sehingga tidak akan terjadi kekacauan atau caos seperti apa yang diprediksikan banyak pihak.

Dalam Islam kebijakan lockdown ini sama seperti karantina yang juga telah disabdakan oleh Rasulullah saw. Abdurrahman Bin Auf: "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Apabila kamu mendengar ada sebuah daerah yang terjangkit wabah penyakit, maka kamu janganlah pergi ke daerah itu. Namun jika wabah penyakit itu mengepidemi di daerah itu ketika namun berada di daerah itu, maka kamu jangan pergi dari sana untuk melarikan diri'."

Umat pada masa itu tidak kawatir kekurangan pangan karena tanpa adanya wabah pun, hidup mereka telah dijamin oleh pemimpin dengan baik. Kesejahteraan dan kesehatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa metode Rosulullah dalam menghadapi wabah ini sangat relevan dan tepat sekali diadopsi pada masa ini. Tidak ada cara yang lebih baik dari pada ini.

Jangan sampai kita meremehkan adanya wabah ini. Apalagi sampai berfikir untuk membiarkannya berkembang ke seluruh masyarakat dan membentuk imun sendiri. Pembiaran semacam ini sama juga seperti membiarkan warga yang lemah imunitasnya mati perlahan-lahan.

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari [akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar]." (TQS. ar-Ruum: 41)

Berihtiar sekuat tenaga dengan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Swt. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar.
Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top