Oleh: Eva Rahmawati
Pemerhati Sosial

Dilansir oleh katadata.co.id (13/3/20), Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan keputusan tersebut lantaran dapat memengaruhi ketahanan lembaga asuransi negara itu.

Ia menjelaskan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam perpres tersebut diambil pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Meski demikian, ia memahami keputusan tersebut tak dapat memuaskan seluruh pihak.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ketok palu sudah ditetapkan. Kenaikan iuran BPJS telah dibatalkan oleh lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dituntut untuk mencari solusi lain. BPJS bisa menerapkan sejumlah masukan yang diberikan DPR. Seperti melakukan subsidi anggaran dan lain-lain. Bukan menaikkan iuran.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendanaan utama BPJS Kesehatan diperoleh dari iuran peserta.

Namun demikian, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan tersebut justru mencatatkan defisit sejak program ini dicetuskan tahun 2014. Tren defisitnya semakin besar tiap tahun. Tahun 2014 defisit Rp 9 triliun, tahun 2016 turun Rp 6 triliun, jumlah defisit tersebut kembali meningkat di 2017 sebesar Rp 13 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 19 triliun dan tahun 2019 mencapai Rp 32 triliun.

Untuk mengatasi defisit tersebut pemerintah tak punya jalan selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dari awal, rencana kenaikan tersebut ditolak mayoritas rakyat Indonesia. Penolakan dari berbagai kalangan tak dihiraukan, kenaikan tersebut tetap disahkan. Tak tanggung-tanggung kenaikannya hingga 100%. Rakyat tak tinggal diam, terus berusaha agar kenaikan dibatalkan. Usaha tersebut membuahkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Hal ini seiring dikabulkannya peninjauan kembali (judicial review) untuk membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75 tahun 2019.

Dari keterangan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro putusan ini sudah keluar sejak tanggal 27 Februari lalu. Sebelumnya permohonan peninjauan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi dalam amar putusan MA yang diterima Katadata.co.id, Senin (9/3).

Walaupun demikian, iuran rakyat tetap saja sebagai sumber pendanaan BPJS Kesehatan. Setiap bulan rakyat wajib membayarnya. Jika tidak, secara otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Sementara negara hanya berperan sebagai regulator saja. Menyiapkan BPJS Kesehatan dan membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan program JKN, sementara mesin penggerak dan bahan bakarnya (baca uang) diserahkan kembali kepada rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah layanan kesehatan pemerintah bagi rakyat. Melainkan rakyat sendirilah yang menjamin layanan kesehatan bagi diri dan keluarganya. Sejatinya layanan kesehatan bagi rakyat adalah kewajiban negara, yang merupakan hak dasar rakyat. Bukan sebaliknya menjadi kewajiban bagi rakyat.

Bagi negara penganut sistem kapitalisme hal tersebut wajar terjadi. Disebut menjadi beban negara manakala rakyat masih terus dilayani kebutuhan hidupnya. Keberadaan BPJS Kesehatan pada faktanya jelas membebani rakyat. Pelayanan kesehatan yang diberikan pun jauh dari pelayanan prima. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Kasus penolakan pasien dengan rujukan dari BPJS Kesehatan dengan dalih kamar penuh, peralatan tidak lengkap atau alasan lainnya. Bahkan ada pasien yang ditelantarkan.

Berharap mendapatkan layanan kesehatan pada sistem kapitalis bak menggantang asap. Berbeda dengan layanan kesehatan dalam sistem Islam. Jika dalam sistem kapitalisme rakyat dituntut mengeluarkan biaya, baik atau tidak kualitas layanannya tergantung besar kecil biaya yang dikeluarkan. Ada diskriminasi. Perhitungannya untung rugi. Dalam sistem Islam, negara menjamin layanan kesehatan bagi rakyat secara cuma-cuma, tanpa diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Kualitas terbaik yang diberikan, miskin ataupun kaya sama saja.

Dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyat dan negara berkewajiban untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:
Imam (khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Hal tersebut benar-benar terbukti. Tercatat dalam sejarah bagaimana Rasulullah Saw memberikan layanan kesehatan kepada delapan orang dari Urainah. Mereka datang ke Madinah menyatakan keislaman dan keimanan mereka. Lalu mereka menderita sakit gangguan limpa. Nabi Saw memerintahkan mereka dirawat di tempat perawatan, yaitu kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah Quba’, tidak jauh dari unta-unta Baitul Mal yang digembalakan di sana.  Mereka meminum susunya dan berada di tempat itu hingga sehat dan pulih.

Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi Saw. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan. Para dokter dan perawat yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal.

Dengan demikian, kehadiran negara dalam memenuhi kewajibannya dirasakan betul oleh rakyatnya. Disamping itu, rakyat tidak dibebani apa pun. Pasalnya, pendanaan layanan kesehatan diambil dari Baitul Maal. Bersumber dari pos harta kepemilikan negara (kharaj, jizyah, harta waris yang tidak dapat diwariskan kepada siapa pun, dan lain-lain) dan pos harta kepemilikan umum (hasil pengelolaan sumber daya alam, energi, mineral, tanah, dan sebagainya).

Menyerahkan pengurusan umat kepada sistem kapitalis, hasilnya nihil. Yang ada rakyat terus dibebani. Untuk itu sudah saatnya umat sadar, tinggalkan sistem kapitalis. Ganti dengan sistem yang memprioritaskan urusan umat yaitu sistem khilafah. Islam sebagai mabdanya. Dalam meriayah umat sandarannya wahyu Ilahi bukan aturan manusia. Insya Allah umat diriayah dengan penuh tanggung jawab.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top