Oleh : Rosmita
Aktivis Dakwah Islam

Negeri ini sedang dilanda musibah, Virus Covid-19 mewabah. Sejak pertama kali ditemukan pasien positif Corona tanggal 2 Maret lalu hingga hari ini jumlah korban terus bertambah.

Seperti dilansir oleh CNN Indonesia bahwa jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) kembali bertambah menjadi 579 orang pada Senin (23/3/2020). Korban yang meninggal pun meningkat menjadi 49 orang, dengan jumlah yang sembuh mencapai 30 pasien.

"Jumlah kasus bertambah 65 dari data kemarin. Sehingga total kasus hari ini menjadi 579 orang," ucap juru bicara pemerintah Achmad Yurianto saat konferensi pers di Jakarta yang disiarkan langsung, Senin (23/3/2020).

Seperti yang kita ketahui bahwa Virus Covid-19 pertama kali mewabah di China pada bulan Desember tahun lalu. Tepatnya kota Wuhan. Kemudian virus tersebut menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Seharusnya sejak virus ini merebak di China, pemerintah sudah mengambil sikap sigap yaitu menutup akses penerbangan dari dan ke China. Namun alasan ekonomi menjadi pertimbangan. Sehingga akhirnya kini rakyat menjadi korban.

Pemerintah baru menutup rute penerbangan dari dan ke China pada 5 Februari 2020. Padahal sebelumnya sudah banyak warga China berdatangan ke Indonesia. Bahkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan, tetap saja tidak mampu menghalangi masuknya warga China ke negeri ini. Seperti yang viral diberitakan mengenai masuknya 49 TKA China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

China adalah negara asal virus Covid-19, maka seharusnya pemerintah melarang warga China masuk ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara lain. Namun, negara ini seolah tidak berdaya di bawah tekanan China sebagai negeri pemberi utang. Keselamatan rakyat pun menjadi taruhan.

Saat ini penyebaran virus covid-19 terus meluas. Menurut data Badan Nasional Penanggulann Bencana (BNPB), tercatat sebaran kasus positif ini telah menyebar di 17 Provinsi di Pulau Jawa, virus juga telah menjangkiti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Riau.

Lambatnya pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 membuat penyebaran virus semakin cepat dan korban pun terus meningkat. Presiden Jokowi baru menetapkan masalah ini sebagai Bencana Nasional setelah mendapat surat dari WHO.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.
"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3/2020).

Inilah yang membuat masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani Covid-19. Pemerintah dinilai lambat dan terkesan menutup-nutupi masalah ini.

Bahkan setelah banyak korban berjatuhan, pemerintah tidak juga mengambil kebijakan lockdown. Pemerintah hanya menganjurkan pembatasan sosial (sosial distance). Rakyat dihimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Namun, himbauan tersebut kurang efektif, terbukti di zona merah sekalipun rakyat masih saja lalu lalang di jalan. Sehingga penyebaran virus tidak dapat ditekan.

Alasan pemerintah tidak melakukan lockdown adalah stabilitas ekonomi dan kondisi masyarakat Indonesia. Karena apabila lockdown dilakukan, maka negara harus menjamin kebutuhan dasar rakyat. Seperti makanan, obat-obatan dan lainnya. Sedangkan negara ini tidak punya dana untuk menjamin kebutuhan hidup rakyat. Akhirnya kebijakan yang diambil pemerintah adalah Herd Immunity.

Herd Immunity adalah langkah cepat membangun imunitas bersama secara kolektif, dengan membiarkan masyarakat terinfeksi secara bersama. Namun, perjalanan mutasi virus yang tidak diketahui seperti apa ditambah kondisi rakyat Indonesia yang cenderung memiliki kekebalan dan status nutrisi rendah membuat kebijakan Herd Immunity menjadi sangat berbahaya. Apalagi negeri ini tidak memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Akan banyak korban berjatuhan, dengan kata lain Herd Immunity sama saja dengan menumbalkan rakyat.

Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan rakyat daripada memikirkan untung atau rugi materi semata. Meski harus mengeluarkan banyak biaya jika lockdown dilakukan yang penting nyawa rakyat dapat terselamatkan. Namun, pemerintah seperti tidak serius mengurusi rakyat. Penanganan yang lambat, membuat negara gagal memberi perlindungan jiwa.

Sistem kapitalis penyebab utama negara ini tidak berdaya menyelesaikan berbagai masalah. Kekayaan alam yang berlimpah tapi dikuasai oleh asing, sehingga rakyat tidak dapat menikmati hasilnya. Bahkan untuk  membiayai rakyat saja negara ini tidak punya dana. Belum lagi utang luar negeri yang membuat negara tidak berdaulat dalam mengambil kebijakan. Ditambah pemimpin yang menjadikan untung rugi sebagai basis mengurus rakyat.

Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam seorang pemimpin akan menjaga dan melindungi rakyatnya, karena keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Kebutuhan dasar dan publik rakyat dipenuhi tanpa memperhitungkan untung rugi. Karena kepemimpinan dalam Islam berdimensi dunia akhirat. Seorang pemimpin pasti akan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, karena dia sadar bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Dalam sejarah Islam, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana mengatasi wabah penyakit menular. Saat itu terjadi wabah kusta yang menular dan belum ditemukan obatnya. Rasulullah memerintahkan untuk tidak keluar dari wilayah wabah, sebab akan berpotensi menulari wilayah lainnya. Serta menjaga jarak tubuh dari infeksi penyakit agar tidak langsung tertular. Saat ini metode tersebut dikenal dengan istilah lockdown. Rasulullah saw. bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. Bukhari)

Lockdown juga pernah diterapkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Saat itu wabah Tha'un Amwas melanda di Syam. Umar bin Khattab dan rombongan yang datang dari Madinah membatalkan kunjungannya ke Syam setelah diberi tahu bahwa di Syam sedang ada wabah Tha'un. Umar pun berdiskusi dengan para sahabat. Sahabat Amr bin Ash mengusulkan agar mengarantina para penderita yang terkena wabah, dan mendirikan pusat pengobatan di luar wilayah tersebut. Agar penularan penyakit dapat diredam, dan kondisi kembali normal.

Begitulah Islam sebagai ideologi, tak hanya memberi aturan mengenai tata cara beribadah. Namun juga memberi solusi atas segala permasalahan hidup manusia. Maka sudah sepantasnya syariat Islam diterapkan agar membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bishshawwab.
 
Top