Oleh: Zahra Azzahi
Member AMK

Dikutip dari laman KOMPAS.com, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penggunaan anggaran Rp 27 Triliun yang akan dikeluarkan pemerintah untuk penanganan virus corona. Hidayat meminta pemerintah berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran tersebut. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan relokasi anggaran belanja-belanja yang kurang prioritas untuk penanganan virus corona. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah berencana akan melakukan relokasi anggaran belanja negara untuk penanganan virus corona (Covid-19). (KOMPAS.com, 20/3/2020)

Masih dari laman yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi virus Covid-19 di Indonesia. Firli menegaskan, hukuman mati mengancam para oknum yang melakukan praktik korupsi pada masa terjadinya bencana, seperti pada saat pandemi virus Corona ini.

Di tengah usaha pemerintah dan masyarakat berjibaku melawan penyebaran virus corona, peluang kejahatan senantiasa mengintai. Alam demokrasi kapitalisme yang saat ini diadopsi di negeri ini seolah memberi angin segar kepada para pelaku tindak kejahatan, termasuk korupsi. Para pelaku seolah tak punya hati hingga tega melakukan tindakan kriminal dalam kondisi darurat sekalipun. Begitu dalam pemahaman kapitalis bercokol di benak masyarakat hingga musibah dan wabah pun dapat menginspirasi seseorang melakukan tindak kriminal.

Tindakan tegas dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kecurangan dan korupsi yang selama ini diberlakukan oleh KPK nyatanya tidak mampu mengurangi tindak pidana tersebut, justru kian hari semakin bertambah saja pejabat publik yang tergiur untuk melakukan korupsi. Hal ini membuktikan bahwa sistem dan mekanisme hukum di negeri ini tidak efektif, pasal karet dan undang-undang buatan manusia berpeluang direkayasa sesuai pesanan hingga berakibat tumpul keatas dan tajam kebawah. Hukum yang ada hanya menguntungkan segelintir orang saja, yaitu mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Sedangkan rakyat harus berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di tengah kondisi yang serba sulit.

Sistem apapun jika itu lahir dari karya manusia tidak akan membuahkan keadilan bagi rakyat, sekularisme telah membuat pola pikir dan pola sikap masyarakat hanya berfokus kepada materi, bukan halal haram. Sekularisme kapitalisme telah menjangkiti masyarakat baik rakyat biasa maupun pejabat, hingga segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya tanpa peduli merugikan rakyat dan negara.

Permasalah rakyat saat ini baik wabah pendemi Covid-19, korupsi, dan pelaku tindak kriminal lainnya hanya dapat diatasi dengan sistem yang berasal dari Sang Khaliq Al Mudabbir yaitu Allah Swt, dengan mekanisme penanganan secara menyeluruh yang meliputi pencegahan, pengawasan, pembinaan, serta sanksi yang sesuai dengan tuntunan hukum syariat. Sanksi diberlakukan kepada seluruh rakyat tanpa tebang pilih, miskin, kaya, rakyat biasa atau pejabat.

Dalam pandangan syariat Islam, korupsi termasuk salah satu dosa besar, yaitu ghulul (pengkhianatan terhadap amanat rakyat). Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Semua tindakan tersebut tergolong dosa besar yang memiliki hukuman serius dalam Islam. Ghulul bertindak sebagai pejabat atau mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke hartanya. Rasulullah saw. menjelaskan kata ghulul dalam hadis ikhtisar Adi bin Amirah al-Kindi, Rasulullah saw. bersabda:
 "Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu dia meminta bantuan dari kami, (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat. " (HR. Muslim)

Korupsi sebenarnya sama dengan jarimah (tindak kriminal) yang ada dalam hukum pidana Islam, seperti penghianatan janji, perjuangan, suap, dan sumpah palsu. Jadi, hakim yang dalam hal ini mewakili pemerintah dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Penerapan hukuman mati selain diterapkan pada jarimah-jarimah yang sudah disetujui dalam syariat, juga bisa diterapkan dalam jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang dikenakan hukumannya diserahkan kepada qadhi atau hakim.

Karut marut kondisi saat ini tidak lain buah dari diterapkannya sistem kufur demokrasi kapitalisme, dan solusi dari segala permasalahan ini adalah bersegera meninggalkan sistem tersebut dan beralih kepada sistem Islam, sistem warisan Rasulullah saw. yang menerapkan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu Daulah Khilafah ala Manhaj Nubuwwah yang sesuai dengan metode kenabian.
Wallahu a'lam bi ash shawab.
 
Top