Oleh : Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif


Saat ini hampir semua tidak ada yang lepas dari masalah. Baik dari pendidikan, ideologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan dan yang lainnya. Semuanya hampir menjadi berita yang  tayang setiap hari.

Tidak terkecuali berita tentang TKI dan TKA. Seperti berita tentang satu kampung yang meninggalkan daerahnya hanya untuk  menyejahterakan keluarga  dengan menjadi TKI. Mereka sampai meninggalkan buah hatinya di kampung. Terbukti ada 350 anak usia 0 sampai 18 tahun di tinggal orang tua. Mereka bekerja menjadi TKI ke Hongkong, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah. (BBC News, 6/3/ 2019)

Menjadi TKI tidak semanis yang kita bayangkan. Faktanya, berita-berita di tv dan media-media yang lain menayangkan  banyak masalah yang dihadapi TKI. Seperti, perdagangan manusia (human trafficking) oleh agen Tenaga Kerja Indonesia di Surabaya. Selama menjadi TKI dan disalurkan ke Malaysia, VA (20) dan NZH (22) yang tidak disebutkan nama aslinya, mengalami banyak penyiksaan yang dilakukan oleh sang majikan. Bahkan, tulang telapak kaki VA sempat kempot akibat diinjak menggunakan sepatu hak tinggi oleh majikannya di negeri jiran tersebut. (Kompas.com, 9/11/2019)

Ini hanya sebagian kecil fakta korban TKI dan mungkin masih banyak korban-korban yang lain. Seperti dibunuh, diperkosa, disiksa bahkan ada yang tidak dibayar atau tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.

Belum lagi meninggalkan anak-anak sehingga anak dipaksa menjadi yatim piatu alias kurang perhatian, kasih sayang dari orang tua. Akibatnya, mereka lari keluar rumah mencari tempat yang nyaman untuk mencari perhatian dan kasih sayang. Apabila salah tempat anak bisa lari ke narkoba, pergaulan bebas atau mungkin yang lainnya. Akhirnya apa yang dicita-citakan orang tua hilang dari harapan sebelumnya.

Di sisi lain penyeru kesetaraan gender menyuarakan terpenuhinya hak-haknya  perempuan sejajar dengan laki-laki. Namun faktanya, jauh panggang dari pada api. Kesejajaran tersebut justru melegalkan tindakan abai laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki tidak harus menafkahi perempuan karena perempuan sudah menafkahi dirinya sendiri. Laki-laki tidak harus bertanggung jawab terhadap perempuan karena perempuan sudah setara dengan laki-laki.

Dampaknya jelas, fungsi kepemimpinan suami akan terkikis. Struktur keluarga pun mulai goyah. Kondisi seperti ini tidak jarang diakhiri dengan perceraian. Kemudian kedudukan istri langsung menjadi kepala rumah tangga dan menjadi wali terhadap anak-anaknya.

Jadi ide pemberdayaan perempuan untuk mengentaskan kemiskinan, yang disampaikan pegiat gender hanyalah isapan jempol belaka. Satu masalah selesai tetapi membuka masalah yang baru.

Untuk itu, menggenjot penurunan kemiskinan dengan memberdayakan perempuan dari segala sektor bukanlah solusi yang terbaik. Walaupun pemerintah berdalih demi pembangunan ekonomi yang sedang anjlok. Akan tetapi harus mengubah segala kebijakan yang membuat ekonomi saat ini merosot.

Sebenarnya banyak orang yang menyadari akan masalah tersebut dan harus segera diakhiri. Namun menurut pemahaman mereka bahwa rusaknya negeri ini karena dari individu pemimpinnya. Maka hanya dengan mengganti sosok pemimpin yang adil, bijaksana, jujur, tidak korupsi, tidak napi yang bisa menghantarkan negeri ini menjadi lebih baik. Justru anggapan seperti ini adalah salah. Rusaknya negeri ini bukan karena pemimpinya tapi karena sistemnya.

Sistemlah yang menuntun agar perempuan itu terjun ke luar rumah, sehingga  kesejahteraan itu sulit untuk dirasakan oleh rakyat. Sebab biaya hidup yang setiap hari kian mahal, belum biaya pendidikan, listrik, dan BPJS. Sementara pengangguran semakin meningkat akibat kalah saing dengan tenaga asing.

Maka, jika BPS menetapkan standar orang miskin yang mempunyai pendapatan Rp 410.670 sepertinya kurang kalau diukur dengan biaya hidup saat ini. Padahal data BPS  menyebutkan orang yang mempunyai pendapatan Rp 410.670 di Indonesia kurang lebihnya ada 25 juta. (TEMPO.co, 15/1/2020)

Melihat data tersebut berarti data kemiskinan Indonesia sudah miris. Ini akibat pemerintah selalu lunak dalam memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki negara.

Seharusnya pemerintah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Yaitu dengan menerapkan Islam sebagai aturannya sehingga segala kekayaan yang ada bisa menyejahterakan rakyatnya.

Sebab, fitrahnya perempuan adalah sebagai madrasah al ula bagi anak-anaknya. Sehingga tanggung jawab seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu dan istri.

Dalam Islam, tanggung jawab mencari nafkah adalah di pundak suami. Jika suami tidak mampu karena sesuatu hal, maka tanggung jawab menafkahi istri ada pada kerabat suami. Apabila seorang suami tidak mempunyai kerabat, maka tanggung jawab memberi nafkah ada pada negara.

Adapun tanggung jawab seorang perempuan adalah sebagai ibu dan istri. Apabila seorang perempuan mengambil pekerjaan tentu tidak boleh meninggalkan peran sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Maka syariat Islam pun mengatur bahwasanya seorang perempuan hanya boleh bekerja di antaranya di perkebunan, maupun industri. Selain itu  perempuan juga boleh menjadi dokter, guru, insinyur, ilmuwan, hakim, guru, pegawai negeri, majelis umat.

Tetapi perempuan tidak boleh bekerja pada bidang-bidang yang mengeksploitasi karakter perempuan. Misalnya menjadi model iklan, peragawati. Dan juga tidak boleh bekerja yang jaraknya sekian ribu kilometer seperti menjadi TKI. Di samping hilang peran seorang ibu mereka kebanyakan tidak dibarengi seorang mahram.

Selain itu seorang perempuan tidak boleh bekerja yang berurusan dengan kekuasaan misalnya menjadi khalifah atau presiden, walikota, gubernur, camat bahkan lurah. Karena Rasulullah saw. mengecualikan perempuan dari tanggung jawab ini. Pada saat putri Kisra', Raja Persia dijadikan penguasa. Rasullulah saw. bersabda,
"Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan pemerintahannya kepada seorang perempuan." (HR. al- Bukhari)

Kehidupan seperti ini hanya akan terjadi jika pemerintah menerapkan sistem ekonomi Islam. Sehingga kesejahteraan itu benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Kaum perempuan pun akan menjalankan segala kewajibannya dengan tenang dan hak-hak sebagai seorang ibu dan istri pun akan terpenuhi.

Karena itu, apalagi yang kita tunggu hingga   menunda-nunda kembali kepada aturan-Nya. Yaitu sistem khilafah. Sebab,  hanya dengan khilafahlah kita semua akan hidup tenang baik di dunia maupun di akhirat. Wallaahu a'lam bishawaab
 
Top