Oleh: Umniyatul Ummah
Ibu Rumah Tangga dan
Pegiat Dakwah


Wabah virus Corona (Covid-19),  sampai saat ini masih meresahkan dan menghantui warga (pandemi). Hal ini dikarenakan masih meningkatnya jumlah pasien positif corona di beberapa daerah khususnya ibu kota Jakarta. Virus ini berukuran kecil namun pengaruhnya sangat luar biasa terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, tak heran jika masyarakat merasa ketakutan dan segera mencari alat untuk pencegahan seperti masker dan hand sanitizer. Terjadi pula panic buying di masyarakat dengan berburu sembako untuk persediaan kebutuhan dalam waktu yang lama.


Kondisi ini membuat pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan lockdown atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk berdiam dirumah, tidak banyak melakukan aktivitas di luar kecuali untuk hal yang mendesak. Sekolah diliburkan, bekerja dari rumah dan beribadah pun dianjurkan di rumah masing-masing. Sehingga kita dapati di berbagai tempat terlihat sepi seperti jalan-jalan di perkotaan, mall, hotel, restoran, termasuk di sektor pariwisata. Padahal di sebagian wilayah, sumber pendapatan daerah salah satunya didapat dari sektor pariwista. Karena wabah Covid-19 ini terpaksa lokasi pariwisata menjadi sepi pengunjung.


Sebut saja di kabupaten Bandung, seperti dikutip SOREANG online,

“Isu Covid-19 ini, berimbas pada penurunan pendapatan. Karena ada himbauan untuk penutupan tempat pariwisata, keramaian, hotel dan restoran. Dengan pola kebijakan negara saat ini, akan berdampak kepada pendapatan daerah dan nilai tukar mata uang rupiah,” ujar Bupati Bandung H. Dadang M Naser usai menghadiri rapat koordinasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Jawa Barat serta Launching West Java Economic Society 2020 dan Institut Pembangunan Jabar melalui video conferene bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seluruh bupati dan walikota se-Jabar di Bale Riung Soreang, Kamis (19 Maret 2020).


Dari laman lain yang senada dengan pernyataan pak bupati, bahwa akibat kebijakan social distancing sektor industri pariwisata mengalami penurunan drastis bahkan diprediksi merugi 50 hingga 80 persen (hajinews.id).


Itu  dampak yang terjadi jika dilihat dari sisi ekonomi. Belum lagi jika dilihat dari sisi yang lain seperti pendidikan, sosial dan sebagainya.


Jika  kita cermati lebih dalam mengenai pernyataan pak bupati tersebut, terkesan ada rasa kekhawatiran  akan terhambatnya laju perekonomian di daerahnya. Salah satunya dari penurunan pendapatan daerah khususnya di bidang pariwisata yang selama ini menjadi sumber devisa. Hal ini mengemuka karena negara kita menganut sistem ekonomi kapitalisme dengan otonomi daerahnya, dimana setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangannya, baik dari segi pemasukan maupun pengeluarannya. Selain itu,  sistem tersebut cenderung mengedepankan materi, keuntungan dan manfaat. Sehingga wajar jika kebijakan yang diambil pemerintah membuat khawatir terhadap terhambatnya roda perekonomian.


Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat jelas sumber pemasukannya dan bersifat memusat. Diantaranya: Pertama, fa'i dan kharaj (ghanimah, kharaj, tanah-tanah jizyah, fa'i dan pajak). Kedua, kepemilikan umum (minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai hutan dan sebagainya). Ketiga, zakat (zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta sapi, dan domba). Negara akan mengelola dan mendistribusikannya ke pos masing-masing. Karena disinilah peran negara sebagai pengurus urusan rakyat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rakyatnya.


"Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)


Sebenarnya tidak perlu khawatir ketika sistem ekonomi diarahkan kepada sistem ekonomi Islam, dimana sektor pariwisata tidak dijadikan penopang ekonomi, melainkan sebagai layanan negara pada warganya untuk meningkatkan kebahagiaan mereka dan tidak dijadikan sumber devisa. Ketika ada penurunan hal itu tidak mempengaruhi ekonominya.


Oleh karena itu, sudah saatnya kembali kepada aturan Islam di setiap aspeknya yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin dan para Khalifah setelahnya, dan mencampakkan sistem buatan manusia kapitalisme sekulerisme yang nyata telah rusak dari ide dasar dan juga penerapannya yang hingga saat ini gagal mensejahterakan umat khususnya di Indonesia.


Wallahu a'lam bi Ash-shawab




DampakCorona: Pendapatan  Menurun


Oleh: Umniyatul Ummah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Wabah virus Corona (Covid-19),  sampai saat ini masih meresahkan dan menghantui warga (pandemi). Hal ini dikarenakan masih meningkatnya jumlah pasien positif corona di beberapa daerah khususnya ibu kota Jakarta. Virus ini berukuran kecil namun pengaruhnya sangat luar biasa terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, tak heran jika masyarakat merasa ketakutan dan segera mencari alat untuk pencegahan seperti masker dan hand sanitizer. Terjadi pula panic buying di masyarakat dengan berburu sembako untuk persediaan kebutuhan dalam waktu yang lama.

Kondisi ini membuat pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan lockdown atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk berdiam dirumah, tidak banyak melakukan aktivitas di luar kecuali untuk hal yang mendesak. Sekolah diliburkan, bekerja dari rumah dan beribadah pun dianjurkan di rumah masing-masing. Sehingga kita dapati di berbagai tempat terlihat sepi seperti jalan-jalan di perkotaan, mall, hotel, restoran, termasuk di sektor pariwisata. Padahal di sebagian wilayah, sumber pendapatan daerah salah satunya didapat dari sektor pariwista. Karena wabah Covid-19 ini terpaksa lokasi pariwisata menjadi sepi pengunjung.

Sebut saja di kabupaten Bandung, seperti dikutip SOREANG online,

“Isu Covid-19 ini, berimbas pada penurunan pendapatan. Karena ada himbauan untuk penutupan tempat pariwisata, keramaian, hotel dan restoran. Dengan pola kebijakan negara saat ini, akan berdampak kepada pendapatan daerah dan nilai tukar mata uang rupiah,” ujar Bupati Bandung H. Dadang M Naser usai menghadiri rapat koordinasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Jawa Barat serta Launching West Java Economic Society 2020 dan Institut Pembangunan Jabar melalui video conferene bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seluruh bupati dan walikota se-Jabar di Bale Riung Soreang, Kamis (19 Maret 2020).

Dari laman lain yang senada dengan pernyataan pak bupati, bahwa akibat kebijakan social distancing sektor industri pariwisata mengalami penurunan drastis bahkan diprediksi merugi 50 hingga 80 persen (hajinews.id).

Itu  dampak yang terjadi jika dilihat dari sisi ekonomi. Belum lagi jika dilihat dari sisi yang lain seperti pendidikan, sosial dan sebagainya.

Jika  kita cermati lebih dalam mengenai pernyataan pak bupati tersebut, terkesan ada rasa kekhawatiran  akan terhambatnya laju perekonomian di daerahnya. Salah satunya dari penurunan pendapatan daerah khususnya di bidang pariwisata yang selama ini menjadi sumber devisa. Hal ini mengemuka karena negara kita menganut sistem ekonomi kapitalisme dengan otonomi daerahnya, dimana setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangannya, baik dari segi pemasukan maupun pengeluarannya. Selain itu,  sistem tersebut cenderung mengedepankan materi, keuntungan dan manfaat. Sehingga wajar jika kebijakan yang diambil pemerintah membuat khawatir terhadap terhambatnya roda perekonomian.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat jelas sumber pemasukannya dan bersifat memusat. Diantaranya: Pertama, fa'i dan kharaj (ghanimah, kharaj, tanah-tanah jizyah, fa'i dan pajak). Kedua, kepemilikan umum (minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai hutan dan sebagainya). Ketiga, zakat (zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta sapi, dan domba). Negara akan mengelola dan mendistribusikannya ke pos masing-masing. Karena disinilah peran negara sebagai pengurus urusan rakyat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rakyatnya.

"Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)

Sebenarnya tidak perlu khawatir ketika sistem ekonomi diarahkan kepada sistem ekonomi Islam, dimana sektor pariwisata tidak dijadikan penopang ekonomi, melainkan sebagai layanan negara pada warganya untuk meningkatkan kebahagiaan mereka dan tidak dijadikan sumber devisa. Ketika ada penurunan hal itu tidak mempengaruhi ekonominya.

Oleh karena itu, sudah saatnya kembali kepada aturan Islam di setiap aspeknya yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin dan para Khalifah setelahnya, dan mencampakkan sistem buatan manusia kapitalisme sekulerisme yang nyata telah rusak dari ide dasar dan juga penerapannya yang hingga saat ini gagal mensejahterakan umat khususnya di Indonesia.
Wallahu a'lam bi Ash-shawab

 
Top