Lenteranya Hati

Hijab Dihujat di Seluruh Dunia, Bukti Muslimah Butuh Junnah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lq6aWEqNtfc/YD69pFjFa9I/AAAAAAAADg8/Y25cNjeyHqQR5OY1m0u1Lqbsc_OhLOXZgCLcBGAsYHQ/s960/IMG-20210301-WA0057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-lq6aWEqNtfc/YD69pFjFa9I/AAAAAAAADg8/Y25cNjeyHqQR5OY1m0u1Lqbsc_OhLOXZgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210301-WA0057.jpg" /></a></div> Oleh Hanaa Karimah(Muslimah Penggiat Literasi) Hijab adalah identitas bagi seluruh muslimah di mana pun ia berada, sebagai salah satu bukti ketundukannya kepada aturan pencipta-Nya. Maka, tak salah jika hijab adalah bagian dari rasa cinta yang dijewantahkan dalam suatu bentuk ketaatan yang sempurna atas perintah-Nya. Maka, siapapun tak ada yang bisa melakukan pelarangan maupun penekanan untuk tidak memakai pakaian takwa tersebut. Justru sangat mengherankan jika hijab senantiasa dilekatkan dengan budaya ekstrimisme dan ke arab-araban. Sungguh sangat naif jika muslimah hanya ingin taat pada aturan penciptanya, namun ketaatan itu terhalang oleh ‘restu’ setiap orang yang merasa keamanannya terganggu karena kehadiran hijab.  Anehnya, begitu banyak negara yang menerapkan pelarangan menggunakan hijab bagi muslimah pada setiap sektor publik. Alasannya klise, semacam keamanan dan terhalang pemeriksaan. Faktanya bukan sesuatu yang tabu ketika Islam dan hijab adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Olehnya itu begitu banyak orang berspekulasi bahwa Islam adalah agama yang keras dan ekstrimis sehingga pada akhirnya hijab menjadi sasaran yang dianggap menakutkan dan menjadi momok di kalangan negeri-negeri muslim hingga negara-negara Barat. Hijab di Mata Dunia  Hijab di mata dunia memiliki posisi tawar yang sering diperbincangkan bahkan dilarang di belahan dunia luar, hingga ke negeri-negeri Islam karena dianggap sebagai momok yang menakutkan dari dunia interaksi sosial masyarakat. Tak heran jika beberapa dunia Islam maupun dunia Barat menerapkan kebijakan atas pelarangan hijab maupun cadar dan burqa’ terhadap para muslimah. Efeknya, menimbulkan polemik dan juga tekanan atas hak-hak beragama bagi kalangan muslimah yang ingin menyempurnakan kewajibannya menutup aurat. Bahkan tak jarang negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut, akan memberikan sanksi apabila ada muslimah yang  melanggar aturan pelarangan tersebut. Turki sebagai negara yang pernah menjadi kekuatan besar kaum muslimin melalui Kekhilafahan Utsmaniyah, kini menjadi negara sekuler yang memberikan ruang kebebasan untuk berhijab maupun tidak. Meski pernah menerapkan kebijakan pelarangan hijab semenjak kepemimpinan presiden Turki yang pertama Mustafa Kemal Attaturk. Namun sejak tahun 2013 Presiden Recep Tayyip Erdogan mencabut pelarangan tersebut dengan mengatakan bahwa sebagai langkah awal menuju normalisasi.  "Kami kini mencabut aturan kuno yang bertentangan dengan semangat republik. Ini adalah langkah menuju normalisasi, masa-masa kekelaman sudah berakhir. Para perempuan yang mengenakan jilbab adalah warga republik seperti halnya mereka yang tak mengenakan jilbab," tambah Erdogan. (Kompas.com (8/10/2013) Para pegawai negeri perempuan kini diperkenankan mengenakan jilbab dan pegawai pria boleh memelihara janggut, dua hal yang menjadi simbol Islam yang dilarang oleh presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Namun, aturan tak boleh mengenakan jilbab tetap berlaku untuk para hakim, jaksa, polisi, dan personel militer. Tak hanya negeri-negeri Islam yang menerapkan pelarangan memakai hijab seperti Tunisia dan Suriah, namun juga dunia Barat yang kerap melontarkan pernyataan bahwa hijab adalah pakaian ekstrimis yang memicu kekerasan. Pernyataan ini sungguh sangat kontroversi. Sehingga benar saja jika kalangan muslimah yang berada di dunia Barat, kerap mendapatkan perlakuan tidak aman dan nyaman karena identitas pakaian mereka terganggu.  Di dunia Barat pelarangan hijab karena alasan atas keamanan dan mengukuhkan negaranya sebagai negara yang menganut kebebasan berperilaku. Sebut saja Perancis, salah satu negara Eropa yang begitu sangat fobia atas pakaian identitas muslimah ini. Bahkan segala hal yang berkaitan dengan simbol-simbol Islam tidak diperkenankan oleh negara yang merupakan rumah bagi sekitar lima juta muslim ini. Perancis justru menjadi negara pertama yang melarang penggunaan cadar di muka publik, yang meliputi Burqa, niqab, dan kerudung di tempat umum. Pemerintah Perancis mengklaim larangan tersebut ditujukan untuk membantu mengintegrasi orang-orang. Tak hanya kerudung, syal dan sorban pun dilarang dipakai untuk pemeriksaan keamanan.  Indonesia pun sebagai negeri muslim terbesar, meski muslimah menggunakan hijab namun tak membuat muslimah merasa nyaman memakainya. Sebab, hijab maupun simbol-simbol Islam lainnya seperti jenggot, celana cingkrang, maupun cadar seringkali dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan ekstrimisme. Tak adil rasanya jika sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah kemudian dihujat hanya karena kepentingan sesaat maupun karena fobia yang tak beralasan. Bukankah Islam agama damai yang menjadi rahmatan lil alamin. Melarang ataupun mencurigai simbol Islam seperti hijab dan lainnya, dengan tuduhan yang lekat dengan ekstrimisme dan semacamnya adalah suatu bentuk tuduhan fitnah yang keji, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Hijab adalah Simbol Pakaian Takwa Syariat Islam yang agung tidak lepas dari aturan sempurna yang memuliakan manusia, khususnya kaum muslimah. Turunnya perintah menutup aurat bagi wanita merupakan perintah langsung dari Allah Swt., dalam rangka menjaga kehormatan wanita dari pandangan syahwat laki-laki asing. Maka tak mengherankan jika bagian-bagian tubuh yang dianggap menarik perhatian kaum Adam tersebut hingga perkara hukumnya menjadi perhatian besar di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijab adalah pakaian takwa yang diwajibkan dilaksanakan bagi kaum muslimah yang telah baligh sekaligus sebagai identitas sebagai muslimah. Allah Swt. telah menetapkan aturan tersebut sebagai penegas bahwa wanita adalah kaum hawa yang harus dilindungi dengan pakaian yang menutup dengan sempurna. Pakaian sempurna tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan khimar (kerudung) dan jilbab (jubah/gamis). Hal demikian telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman tentang tata cara secara hijab tersebut dikenakan: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya”. (TQS an-Nûr [24]: 31) Yakni, janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka yang menjadi tempat perhiasan seperti telinga, lengan, betis, atau yang lainnya, kecuali apa yang biasa nampak di kehidupan umum pada saat turunnya ayat tersebut, yakni pada masa Rasulullah saw., yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dan firman Allah Swt. berkaitan dengan pakaian wanita bagian bawah: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59) Juga apa yang telah diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan salat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR. Muslim) Dalil-dalil ini menunjukkan dengan gamblang tentang pakaian wanita di kehidupan umum.  Allah Swt. di dalam kedua ayat di atas, telah mendeskripsikan pakaian tersebut yang telah diwajibkan kepada wanita untuk dikenakan di kehidupan umum, dengan deskripsi yang rinci, lengkap dan menyeluruh. Alhasil, sesungguhnya hijab adalah pakaian yang melindungi perempuan bukan  untuk mengekang ataupun menimbulkan bahaya bagi orang lain. Wallahu ‘alam bishawwab.

Hijab Dihujat di Seluruh Dunia, Bukti Muslimah Butuh Junnah

Oleh Hanaa Karimah (Muslimah Penggiat Literasi) Hijab adalah identitas bagi seluruh muslimah di mana pun ia berada, sebagai salah satu bukti...

Baca selengkapnya »

Pasal Karet Direvisi, Buah Sistem Anti Koreksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TMkciKfmjaQ/YD68db0RuGI/AAAAAAAADg0/LEHl8RAetWs1jgR28AzN9hXpdwaU7g6bgCLcBGAsYHQ/s606/IMG-20210302-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="606" src="https://1.bp.blogspot.com/-TMkciKfmjaQ/YD68db0RuGI/AAAAAAAADg0/LEHl8RAetWs1jgR28AzN9hXpdwaU7g6bgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210302-WA0014.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Ilvia Nurhuri(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah) UU ITE, kini dikaji ulang oleh pemerintah setelah mendapatkan desakan dari beberapa kalangan karena banyaknya pasal-pasal karet yang multitafsir. Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme. "Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini, ada kesamaaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme", tutur Busyro, dikutip dari nasional.kompas.com, Sabtu (20/2/2021).  Menurut Busyro Muqoddas, setidaknya ada 3 indikator neo otoritarianisme. Indikator pertama yaitu masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Sejak UU ini diterbitkan sepanjang 2016-2020 menurut Lembaga Reformasi Hukum, hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet di dalamnya. Pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian.  Pada faktanya hal seperti ini biasa terjadi dalam sistem demokrasi. Sistem ini mengklaim memberikan jaminan kebebasan berpendapat akan tetapi pada praktiknya justru menimbulkan kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dari kelemahan demokrasi yang berawal dari asas sekularisme yaitu sebuah pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Asas ini menjadikan kedaulatan hukum berada di tangan manusia. Hukum-hukum yang dihasilkan dari sistem demokrasi sebenarnya akan disesuaikan untuk menjaga kepentingan pihak tertentu. Chusnul Mar'iyah, Ketua Center for Election and Political Party mengatakan "Saat pihak pejabat yang melanggar tidak diberi sanksi tetapi bisa sebaliknya pada selain pejabat".  Rakyat kecil yang mengeluarkan pendapatnya sebagai upaya untuk kebaikan negara nantinya justru diposisikan sebagai pengganggu. Sistem demokrasi sangat berbeda dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu merealisasikan upaya menyampaikan pendapat kepada penguasa. Sistem Islam yakni Daulah Islam akan memberikan ruang kepada rakyatnya baik ormas, partai politik Islam, ulama ataupun rakyat biasa untuk melakukan koreksi. Daulah Islam bukanlah negara ketuhanan melainkan negara manusiawi artinya yang menjadi pemimpinnya adalah manusia biasa, bukan manusia yang terjaga dari dosa apalagi malaikat. Oleh karena itu, Islam menjadikan aktivitas mengkritik sebagai sebuah kewajiban. Selama kaum muslim hidup dalam sistem buatan manusia seperti saat ini, konsep-konsep jaminan mengoreksi penguasa hanya menjadi teoritis semata. Dengan demikian, sudah seharusnya kita beralih ke sistem yang mampu melahirkan keadilan yakni sistem Islam. Wallaahu a'lam bishshawab.

Pasal Karet Direvisi, Buah Sistem Anti Koreksi

Oleh Ilvia Nurhuri (Mahasiswi dan Aktivis Dakwah) UU ITE, kini dikaji ulang oleh pemerintah setelah mendapatkan desakan dari beberapa kalang...

Baca selengkapnya »

Dibalik Surplus BPJS Kesehatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-t-CnZd0FdO8/YD3oD_eMYEI/AAAAAAAAD0g/nO2FB3uD_v87BLKa-4kO3uQzzc0nJvDcACLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20210225-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-t-CnZd0FdO8/YD3oD_eMYEI/AAAAAAAAD0g/nO2FB3uD_v87BLKa-4kO3uQzzc0nJvDcACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210225-WA0029.jpg" /></a></div> 
Oleh  Durrotul Hikmah 
(Aktivis Dakwah Remaja) 
Baru kali ini BPJS Kesehatan mengalami Surplus. Sepanjang lima tahun terakhir selalu saja mengalami defisit dan gagal bayar. Surplus ini berbanding lurus dengan pelayanan kesehatan untuk rakyat secara optimal dan maksimal, sebenarnya apa yang ada dibalik surplus BPJS kesehatan?
Direktur utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan surplus  BPJS Kesehatan disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah penyesuaian iuran JKN-KIS. Dalam data BPJS Kesehatan, peserta PBI melonjak dari 106,52 juta orang menjadi 132,76 juta orang. Sedangkan pekerja swasta naik dari 41,02 juta menjadi 55,14 juta. Sedangkan peserta mandiri naik dari 19,33 juta orang menjadi 30,43 juta orang. (<a href="http://Bisnis.com">Bisnis.com</a>,  9/2/2021). 
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, surplus BPJS Kesehatan lebih dikarenakan adanya kenaikan iuran yang hampir 100 persen sejak awal tahun 2020. Perinciannya, iuran kelas I dari Rp <a href="tel:80000">80.000</a> menjadi Rp <a href="tel:150000">150.000</a>, kelas II dari Rp <a href="tel:51000">51.000</a> menjadi Rp<a href="tel:100000">100.000</a> dan kelas III dari Rp <a href="tel:25500">25.500</a> menjadi Rpv<a href="tel:42000">42.000</a>. Namun pemerintah memberi subsidi Rp7.000 sehingga peserta membayar Rp<a href="tel:35000">35.000</a>. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu sebelumnya didasari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (<a href="http://Jpnn.com">Jpnn.com</a>, 13/2/2021).
Peserta naik, iuran naik, semua serba naik bahkan pelayanan kesehatan pasien non-Covid juga semakin menurun. Pemasukan Iuran juga semakin bertambah, sementara pengeluaran untuk pelayanan pasien yang terkontiminasi covid-19. Jaminan kesehatan, semestinya dijamin baik dari pelayanan maupun pembiyaannya. 
Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis tanpa memungut iuran, ketahuilah tugas negara adalah melayani bukan memalaki dengan berbagai dalih yang dibuat. Melayani yang dimaksud adalah pelayanan gratis tanpa pamrih. Karena sebenarnya negara bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat. 
 
Hidup dalam bayang-bayang kapitalis memang susah mendapati pelayanan kesehatan yang baik, seperti barang langka yang susah dicari. Sama halnya disistem kapitalis ini, peran negara hanyalah sebagai regulator bagi kepentingan semata. Dalam ideologi kapitalis, kesehatan dipandang juga sebagai lahan bagi para pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
Sebagaimana penguasaan berbagai sumber daya alam. Bobroknya sistem kesehatan di era kapitalisme, dapat dilihat dalam pemerintah menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Untuk mendapatkan layanan kesehatan prima satu-satunya jalan adalah dengan berbayar, gratis sepertinya tidak ada dalam kamus kapitalis. Pelayanan kesehatan yang bertumpu pada kapitalis nyatanya tidak pernah menjadikan kesehatan rakyat sebagai prioritas, penyelesaian kesehatan hanya bisa dilakukan dengan merobak sistem kesehatan secara total.
Hal ini akan berbeda kita temukan kesehatan dalam negara Islam. Kenapa berbeda karena dari awal agama Islam adalah agama yang sangat spesial, karena agama Islam bukan sekedar agama yang mengatur masalah ibadah antara pemeluknya dan Sang Khaliq. Namun agama yang sekaligus sebuah ideologi yang memiliki aturan yang lengkap. Oleh karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa Islam senantiasa menunjukkan keunggulannya dalam segala aspek tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Ini dapat dibuktikan melalui banyak catatan sejarah yang secara fakta susah untuk dibantah dan dipungkiri. 14 abad silam peradaban Islam adalah merupakan peradaban emas. 
Khalifah menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan semaksimal mungkin. Kas negara Khilafah yang selalu lebih dari mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis bagi setiap individu masyarakat. Dikarenakan Khilafah mengelola seluruh sumberdaya alam dan harta milik umum. 
Khilafah akan menerbitkan kebijakan pelarangan bagi setiap individu maupun kelompok  untuk memiliki harta-harta yang merupakan harta kepemilikan milik umum.  Belum pemasukan dan pendapatan dari sektor-sektor lain. Atas dasar itu, dana negara khilafah lebih dari cukup, bahkan bisa dikatakan berlebih, dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat, di antaranya kesehatan. 
Apalagi struktur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Khilafah juga terbebas dari hutang riba luar dalam maupun negeri, yang dalam praktiknya amat membebani anggaran negara. Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar.  Sebab, ia akan bersangkutan dan akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. 
Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kâffah dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah. 
Wallahu a'lam bis shawab

Dibalik Surplus BPJS Kesehatan

Oleh Durrotul Hikmah (Aktivis Dakwah Remaja) Baru kali ini BPJS Kesehatan mengalami Surplus. Sepanjang lima tahun terakhir selalu saja m...

Baca selengkapnya »

Kapitalisme Melenyapkan Sumber Daya Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Th1u35FjFpQ/YD3ntXa2TEI/AAAAAAAAD0Y/4RLPVYn1pz4wYa1sZ7uCjyjddeT_doIbQCLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20210225-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Th1u35FjFpQ/YD3ntXa2TEI/AAAAAAAAD0Y/4RLPVYn1pz4wYa1sZ7uCjyjddeT_doIbQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210225-WA0030.jpg" /></a></div> Oleh  Siti Hajar (Aktivis Dakwah Islam)  Masih segar dalam ingatan waktu sekolah dulu diajarkan tentang UUD 1945 beserta pasal-pasalnya. Salah satunya adalah pasal 33 ayat 3 yang berbunyi ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Dengan ini maka jelas bahwa, sejak merdeka cita-cita negara tentang sumber daya alam adalah mengelolanya sendiri dengan baik yang hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, sangat perlu untuk dilihat kembali sudah kah jalan dari cita-cita itu ditempuh ? Sudah kah rakyat sebagai pemegang kedaulatan benar-benar merasakan hasilnya ? Kenyataannya hari ini adalah hampir seluruh sumber daya alam yang ada dikelola oleh asing dan swasta, sedang pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Maka jelas keuntungannya hanya untuk mereka yang mengelola dan untuk individu atau kelompok tertentu yang ikut andil didalamnya, sedang rakyat hanya mendapat sisanya. Jelas saja masih banyak masyarakat yang hidupnya sangat sulit, masih banyak anak-anak yang kurang gizi meski hari gizi sudah diperingati bertahun-tahun.   Disisi lain kasus kerusakan dan bencana ekologi terus terjadi, tanah menjadi rusak, hutan menjadi gundul, hewan kehilangan tempat tinggalnya yang bisa menyebabkan dia mengganggu atau membunuh manusia, air kehilangan rumahnya maka banjir terjadi besar-besaran, tanah menjadi longsor, tempat tinggal warga sekitar menjadi tercemar, dan masih banyak lagi lainnya. "Berdasarkan data Global Footprint Network tahun 2020, Indonesia mengalami defisit ekologi sebanyak 42%. Angka ini menunjukkan, konsumsi terhadap sumberdaya lebih tinggi daripada yang saat ini tersedia dan akan menyebabkan daya dukung alam terus berkurang" Media Indonesia (11/02/21) Jelas saja kerusakan dan bencana ekologi semakin nampak dan semakin sering terjadi, semua karena kebijakan pengelolaan SDA yang eksploitatif.Penambangan besar-besaran terjadi dimana-mana hampir tidak ada kota yang tidak terjamah tambang, perkebunan sawit semakin meluas. kalau saja kebijakan pengelolaan SDA tidak eksploitatif tentu kerusakan ekologi tidak akan terjadi dengan begitu parah. Namun apa daya, begitulah realitas hidup dalam sistem kapitalisme yang hanya bersandar pada asas manfaat dan keuntungan, tidak peduli rakyat apalagi alam.Merasakan semua ketimpangan yang terjadi, rasanya tidak mungkin untuk tetap bertahan dalam sistem kapitalisme. Karena itu, sudah saatnya untuk kembali pada sistem Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam melarang sumber daya alam dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok tertentu, karena sumber Ddya alam dalam Islam adalah milik seluruh umat yang harus benar-benar dikelola dengan baik oleh gegara agar seluruh manusia bisa merasakan hasilnya. Nabi Muhammad saw. bersabda "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibn Abi Syaibah) Tentu sumber daya alam dalam Islam tidak akan dikelola secara eksploitatif, karena Islam mengatur manusia bukan berdasar untung rugi semata tetapi berdasarkan kebaikan dan keadilan untuk semua makhluk. Dunia akan menjadi lebih baik dengan penerapan sistem Islam dalam naungannNegara khilafah. Wallahu'alam

Kapitalisme Melenyapkan Sumber Daya Alam

Oleh Siti Hajar (Aktivis Dakwah Islam) Masih segar dalam ingatan waktu sekolah dulu diajarkan tentang UUD 1945 beserta pasal-pasalnya. Sa...

Baca selengkapnya »

Defisit Ekologi Akibat Tanpa Khilafah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ViZKwfvO5Sc/YDz75RA1L_I/AAAAAAAADgc/duTjcXAqcLcsr3ace2gSz-6pBSYpoz1gACLcBGAsYHQ/s706/IMG-20210228-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="406" data-original-width="706" src="https://1.bp.blogspot.com/-ViZKwfvO5Sc/YDz75RA1L_I/AAAAAAAADgc/duTjcXAqcLcsr3ace2gSz-6pBSYpoz1gACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210228-WA0014.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Enung Sopiah(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah) Manusia secara fitrahnya adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik biotik (hewan dan tumbuhan), maupun dengan komponen abiotik (tanah, air, batuan dan lain-lain), semua itu adalah sumber daya alam, yaitu potensi sumber daya yang terkandung di dalam bumi, air maupun udara. Fungsi sumber daya alam sangat vital bagi kehidupan manusia, sehingga dapat menjadi sumber konflik, bahkan apabila di suatu negeri yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah akan mengundang perhatian dari bangsa-bangsa yang tamak untuk menguasai kekayaan alam negara kaya tersebut. Seperti yang terjadi pada negeri kita Indonesia. Sejarah mencatat, bagaimana negara-negara penjajah ingin menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang melimpah. Mereka, para penjajah melakukan segala cara untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan SDA untuk dieksploitasi dan hasilnya untuk dibawa ke negaranya. Pada zaman modern sekarang pun sama, perbedaannya hanya pada cara mereka menjajah, dan mengeruk kekayaan alam negeri kita, dengan cara neo imperialisme. Indonesia yang memakai sistem demokrasi kapitalis menjadikan tempat bercokolnya para kapitalis asing yang ingin menguasai dan mengeruk sumber daya alam Indonesia. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Akibat dari perilaku tersebut, lingkungan mengalami kerusakan dan akhirnya berdampak buruk bagi manusia, di antaranya, berkembangnya penyakit, bencana alam dan lain-lain. Dilansir oleh Mediq Indonesia, Berdasar data global FootPrint Network tahun 2020, Indonesia mengalami devisit ekologi  sebanyak 42%. Angka ini menunjukkan konsumsi terhadap sumber daya alam lebih tinggi daripada yang saat ini tersedia, dan akan menyebabkan daya dukung alam terus berkurang. "Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, masih belum memperhatikan modal alam secara serius," sebut guru besar IPB University, dari Departemen Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan fakultas Ekonomi dan Managemen (FEM), Prof Dr Akhmad Fauzi, dilansir dari laman IPB University, Akhmad menyampaikan, saat ini indeks modal alam Indonesia masih rendah, yaitu urutan 86. Padahal negara tropis umumnya ada di peringkat 10 besar urutan indeks modal alam. Terdapat kerusakan yang cukup masif pada alam di Indonesia. Kerusakan alam ini misalnya disebabkan oleh alih fungsi lahan, laju pencemaran lingkungan khususnya air juga tinggi, selain itu keberagaman alam juga sudah semakin berkurang. Hal ini membuat perekonomian nasional kita melemah. Mengabaikan modal alam juga berakibat memperbesar angka ketimpangan ekonomi," beber Akhmad.  Akhmad juga menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kelestarian lingkungan. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah produk dari sistem demokrasi kapitalis, yang menjadikan manusia semakin serakah, mereka hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak peduli dengan kelestarian lingkungan. Walaupun akhirnya berdampak pada kerusakan alam dan semakin berkurangnya sumber daya alam, karena eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Sumber daya alam Indonesia seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikelola dan dikuasai oleh asing, atau individu atau hanya sekelompok orang tertentu, sehingga rakyat Indonesia tidak menikmati hasilnya, bahkan sebaliknya rakyat hanya merasakan dampak dari kerusaka alam, karena eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, seperti, banjir, longsor, pergeseran tanah dan lain-lain. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," pasal 33 ayat 2: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan masih banyak lagi pasal-pasal lain, yang merupakan kewajiban pengelola negara untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Namun, semua itu hanya angin surga yang diimpikan para penggagas dan pendiri Republik ini. Sementara yang berjalan dan dipraktikkan selama ini justru sebaliknya. Keadaan seperti ini juga terjadi di negeri-negeri Islam yang kaya akan sumber daya alamnya, dikuasai oleh para penjajah. Seperti contoh di Timur Tengah yang kaya akan akan minyak bumi, selalu jadi rebutan para penjajah, sehingga keadaan di Timur Tengah tidak pernah berhenti bergejolak akibat invasi dan cengkeraman imperialisme Barat. Keadaan seperti ini dikarenakan ketiadaan khilafah bagi kaum muslim. Negeri-negeri Islam dipaksa menerapkan aturan kapitalis yang melakukan liberalisme ekonomi, dan merekalah para kapitalis yang diuntungkan sementara rakyat yang seharusnya menikmati hasil dari kekayaan alam negerinya, tidak merasakannya, bahkan kebanyakan penduduknya miskin.  Khilafah berfungsi untuk menegakkan syariat Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk mengatur bagaimana negara mengelola SDA untuk kesejahteraan umat, dan juga sebagai perisai bagi kaum muslim, untuk menjaga negeri-negeri muslim agar tidak jatuh ke tangan para imperialisme, dan  menjadikan Islam rahmatan lil'alamiin.  Rasulullah saw., pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Mazini. Namun, kebijakan tersebut ditarik kembali oleh Rasulullah setelah mengetahui tambang yang diberikan kepada Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir. Pada salah satu contoh kebijakan Rasulullah tersebut, diperbolehkan individu menguasai area tambang jika luas dan depositnya sedikit, akan tetapi jika barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, maka individu tidak boleh menguasainya, sebab barang tambang tersebut termasuk harta milik umum, dan hasilnya masuk dalam kas baitulmal.  Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal, air, padang dan api." (HR. Abu Dawud). Hadis ini juga menegaskan yang termasuk harta milik umum adalah sumber daya alam, yang tidak boleh dikuasai oleh individu.  Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, bahkan ketika berjihad fi sabilillah, kaum muslim tidak diperbolehkan merusak fasilitas umum, tidak diperbolehkan membakar, menebangi pohon tanpa alasan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran telah kita rasakan, di mana-mana terjadi bencana alam, dan sumber daya alam semakin berkurang, semua itu akibat dari keserakahan manusia, dan akibat tidak diterapkannya aturan-aturan Islam.  Allah Swt. berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS. ar-Rum [30]: 41). Inilah salah satu urgensi, dimana sistem khilafah harus ditegakkan agar bisa diterapkannya syariat Islam, untuk kemaslahatan seluruh umat.Wallahu a’lam bishshawab.

Defisit Ekologi Akibat Tanpa Khilafah

Oleh Enung Sopiah (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah) Manusia secara fitrahnya adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan komponen...

Baca selengkapnya »

Butuh Edukasi Utuh Syariat Pernikahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1S9yVsxZVsE/YDzmyxan0SI/AAAAAAAADgU/ue1x-DKaM9EMq8nONR9nQkeACH7bxJASACLcBGAsYHQ/s678/IMG-20210301-WA0047.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="678" src="https://1.bp.blogspot.com/-1S9yVsxZVsE/YDzmyxan0SI/AAAAAAAADgU/ue1x-DKaM9EMq8nONR9nQkeACH7bxJASACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210301-WA0047.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Fitri Solihah Tiba tiba kita diributkan kembali dengan isu pernikahan dini, karena gara-gara spanduk "Jangan pacaran langsung nikah aja" asal sudah memenuhi syaratnya langsung nikah aja.Sebuah wedding organizer yang tengah mengkampanyekan pernikahan muda di usia 12-21 tahun, yang malah pada ujungnya pemilik WO ini harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dinilai telah melanggar aturan pemerintah. Adapun dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atau undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perkawinan disebutkan bahwa usia minimal pasangan menikah adalah 19 tahun. Hal demikian pun dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menurutnya promosi pernikahan dini tersebut dianggap telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016.Di sisi lain, bukannya mempromosikan Islam yang benar justru malah mempromosikan publik dengan pandangan-pandangan yang menimbulkan pro dan kontra yang mereka katakan pernikahan yang dilakukan pada usia 12-21 tahun. Yang tentu mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat sampai pada akhirnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum dan pihak-pihak yang menggugat menyatakan bahwa ini adalah perendahan terhadap perempuan dan melanggar hak anak dan sejenisnya, seolah-olah syariat Islamlah yang tertuduh sebagai penyebab lahirnya pandangan-pandangan yang disebut merendahkan perempuan.Di sisi lain pemerintah Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA), telah menandatangani rencana aksi program kerjasama.Jakarta - untuk memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro) terutama untuk perempuan dan anak, pemerintah Indonesia United Nations Population Fund (UNFPA) telah menandatangani rencana aksi program kerjasama atau Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 senilai USD 27,5 juta sebagai koordinator pelaksana, kementerian PPN/BAPENNAS akan menjabarkan CPAP 2021-2025 menjadi rencana.Program CPAP antara Republik Indonesia dengan UNFPA 2021 -2025 ini membuat program-program yang berfokuskan pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi, dengan tujuan mencapai 5 sasaran utama yaitu penurunan angka kematian ibu, penyelenggaraan kesehatan ibu dan keluarga berencana yang terintegrasi, peningkatan potensi anak muda dan kespro remaja, penurunan kekerasan dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak-anak serta data kependudukan yang terintegrasi kerjasama Republik Indonesia UNFPA 5 tahun mendatang fokus pada kebijakan advokasi.Dengan demikian larangan dan penutupan situs propokatif medsos seolah memfasilitasi pernikahan muda di kalangan masyarakat sekuler benar-benar terlihat seperti tindakan yang tepat dalihnya untuk menjaga kesehatan reproduksi.Namun pelarangan tersebut tidak berlaku bagi pihak aktif mempromosikan alur liberalisasi pergaulan, padahal dari arus ini telah nampak fenomena penyimpangan dan kerusakan dalam pergaulan seperti pacaran, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, serta pencabulan.Pernikahan dini dalam pandangan masyarakat sekuler memang akan menyebabkan polemik seperti kekerasan seksual, tingginya perceraian, KDRT, karena pernikahan semacam ini dibangun dari cara pandang sekuler kapitalistik, hubungan yang terbentuk di antara pria dan wanita hanya sebatas seksualitas semata karena perolehan materi tanpa adanya aturan agama yang melandasi dan tanpa adanya yang mengarahkan di dalamnya.Dalam Islam, pernikahan bukanlah pandangan dari usia melainkan kesiapan dalam memikul tanggung jawab dan beban pemikiran. Allah Swt. menggambarkan begitu besar dan agungnya suatu pernikahan ini dalam Al-Qur'an yaitu perjanjian yang agung dan berat.Yang tercantum dalam Al-Qur'an QS. an-Nisa' ayat 21:وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًاBagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.Begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh perempuan dan laki-laki yang menikah, maka bagi siapapun yang siap dan mampu dengan itu berapa pun usianya, Islam justru mendorong untuk melakukan pernikahan.Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu memikul beban (rumah tangga) maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai yang akan meredakan gerak hasrat seksual. (HR. Muslim). Karena pernikahan adalah salah satu pintu pencegah terjadinya perzinaan yang diharamkan dalam Islam dan secara nyata membuahkan kerusakan generasi serta keluarga secara nyata.Allah berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 32:وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًArtinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Dengan demikian pernikahan dini dalam pandangan kapitalis adalah sebuah istilah tendensius terhadap syariat pernikahan, yang sejatinya semakin membuktikan kegagalam sekuler kapitalisme dalam membentuk dan menjaga generasi untuk siap memikul tanggung jawab kehidupan.Ini sangat jelas berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam justru negara akan memberikan edukasi untuk generasi agar siap untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, bahkan sebagai orang tua dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi tujuan pernikahan.Sehingga tidak akan diberikan melalui edukasi singkat hanya beberapa hari saja, namun diberikan sepanjang masa prabaligh hingga baligh, bahkan setelah berumah tangga.Negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk syakhsiyah Islam (kepribadian Islam), sekolah akan mencetak pribadi yang siap menerima taklif atau beban hukum yaitu siap menjalankan syariat Islam termasuk syariat pernikahan.Negara juga akan melakukan edukasi sepanjang hidup bagi pasangan suami dan istri melalui media dan lain-lain. Sehingga proses kematangan individu dalam bersyakhsiyah Islam akan selalu terwujud, begitu pula sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga akan terus terjaga dan terus meningkat.Negara juga akan menerapkan sistem sosial Islam berupa serangkaian aturan lain seperti memisahkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan mulai dari memaknai usia baligh, menutup aurat. Semua ini akan menjaga pergaulan dan kehormatan perempuan serta menutup pintu perzinaan.Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini dalam bingkai Khilafah Islamiyah yang telah terbukti dan berjaya menguasai 2/3 dunia selama 13 abad lamanya. Wallâhu a‘lam.

Butuh Edukasi Utuh Syariat Pernikahan

Oleh Fitri Solihah Tiba tiba kita diributkan kembali dengan isu pernikahan dini, karena gara-gara spanduk "Jangan pacaran langsung nika...

Baca selengkapnya »

Bahaya Minum Alkohol Menurut Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QSKcNEkmQj8/YDyq-uNMK6I/AAAAAAAAA-8/lCjAmgH-whYpBr4-q999dgaSiErDOjYJQCLcBGAsYHQ/s1049/IMG-20210301-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1049" data-original-width="565" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-QSKcNEkmQj8/YDyq-uNMK6I/AAAAAAAAA-8/lCjAmgH-whYpBr4-q999dgaSiErDOjYJQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210301-WA0019.jpg" /></a></div> Oleh Umi Kulsum M.Ag. Pengasuh Majelis Taklim dan Pengelola Yayasan Anak Yatim Yajamiu Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Swt. dan semoga kita terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Dalam Islam, makanan dan minuman yang kita konsumsi hendaknya adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dalam Islam. Larangan untuk mengonsumsi sesuatu dalam Islam sendiri tidak asal-asalan, ada banyak hal yang dilarang untuk dikonsumi dalam Islam. Salah satunya adalah larangan mengonsumsi alkohol atau minuman keras.Berikut ini adalah bahaya mengonsumsi alkohol dalam Islam:1. Merupakan perbuatan keji.Allah Swt. berfirman,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."(QS. Al-Mâidah [3]: 90)2. Akan Menimbulkan permusuhan.Allah Swt. berfirman,إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka tidakkah kamu berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu)?"(QS. Al-Mâidah [3]: 91)Oleh karena itu, Allah Swt. menawarkan larangan ini kepada akal yang sehat dengan firman-Nya, “Maka tidakkah kamu berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu)? Karena sesungguhnya jika orang yang berakal melihat sebagian kerusakan-kerusakan itu, dia pasti akan berhenti dan menahan jiwanya. Orang yang berakal tidak membutuhkan banyak nasehat dan larangan yang keras."3. Menjadi Kunci semua keburukan.Rasul saw. bersabda,عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّDari Abu ad-Darda’, dia berkata, “Kekasihku (Nabi Muhammad saw.) telah berwasiat kepadaku, 'Jangan engkau minum khamr, karena ia adalah kunci semua keburukan'.” (HR. Ibnu Majah)4. Akan Mendapat laknat AllahSabda Rasul saw.,عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُDari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat sepuluh golongan dengan sebab khamr: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan.” (HR. Tirmidzi)5. Menghilangkan keimanan.Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.“Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman.” (Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir)6. Amalannya tertolak.Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ra. bahwa Nabi saw. bersabda,اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِيْ بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.” (Hasan shahih)7. Dosanya sama dengan penyembah berhala.Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda,مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.‘Pecandu khamr seperti penyembah berhala'." (HR. Ibnu Majah)8. Tidak termasuk penghuni surga.Dari Abud Darda’, dari Nabi saw. beliau bersabda,لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.“Pecandu khamr tidak akan masuk Surga.” (HR. Ibnu Majah)9. Memabukkan.Mengenai bahaya mengonsumsi alkohol dalam Islam ini, Rasul saw. bersabda,“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌDari Ibnu Umar, dari Nabi saw. beliau bersabda,“Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun juga haram." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni)10. Calon penghuni neraka.Rasulullah saw. bersabda,“Barangsiapa minum khamar dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, dan jika meninggal ia masuk neraka. (Tetapi) manakala ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, jika meninggal ia masuk neraka, (tetapi) manakala ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, jika meninggal ia masuk neraka, (tetapi) manakala ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dan jika (masih) kembali lagi (minum khamr) maka adalah hak Allah memberinya minum dari radghatul khabal pada hari kiamat.” mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah radghatul khabal itu?" Beliau menjawab: “Cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni neraka." (HR. Ibnu Majah)11. Menjadi Hilang akal.Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar pernah berkhatbah di atas mimbar Rasulullah saw. lalu ia berkata, “Sesungguhnya telah turun (ayat-ayat) tentang pengharaman khamr, sedang dia itu (dibuat) dari lima jenis, yaitu: anggur, kurma, gandum, sya’ir dan madu. Padahal (yang disebut) khamr itu ialah apa-apa yang dapat menutup (menghilangkan/merusak) akal."12. Merusak kesehatan.Minuman alkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan berbagai gangguan penyakit. Beberapa penyakit yang mungkin timbul adalah kanker, gangguan pencernaan, asam urat, demensia, diabetes dan lainnya. Sungguh lebih banyak kemudaratan yang didapatkan dari secangkir alkohol dibandingkan manfaatnya, maka hindarilah minuman yang memabukkan ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan rezeki yang luas dan berkah.ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺇِﻟﻪَ ﺇِﻻَّ ﺃَﻧْﺖَ ﺃَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَﺃَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ “Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."

Bahaya Minum Alkohol Menurut Islam

Oleh Umi Kulsum M.Ag. Pengasuh Majelis Taklim dan Pengelola Yayasan Anak Yatim Yajamiu Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberika...

Baca selengkapnya »

100 Tahun Kehidupan Perempuan Tanpa Khilafah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MA_PZMYIjww/YDze8c-yY7I/AAAAAAAADgM/-e5NvF5CfnkF201QqLDdWKErYGMggRUvACLcBGAsYHQ/s800/IMG-20210301-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="800" src="https://1.bp.blogspot.com/-MA_PZMYIjww/YDze8c-yY7I/AAAAAAAADgM/-e5NvF5CfnkF201QqLDdWKErYGMggRUvACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210301-WA0021.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Hamsia(Komunitas Peduli Umat) Satu abad sudah umat Islam mengalami musibah yang besar dan duka yang mendalam dengan ketiadaan khilafah. Umat Islam bahkan dunia secara umum dalam kehidupan yang karut marut semenjak ketiadaan kekhilafahan Islam terakhir yaitu kekhilafahan Turki Utsmani.Umat Islam bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, tidak memiliki pelindung yang mampu melindungi harta, nyawa dan kehormatannya. Ketiadaan khilafah yang memimpin umat adalah musibah yang sangat besar bagi umat dan seluruh alam.Hari ini kita telah menyaksikan musibah demi musibah yang dialami umat Islam akibat ketiadaan khilafah dalam waktu panjang. Salah satunya, kebebasan terhadap perempuan. Seperti yang kita pahami kontribusi kapitalisme dalam menghancurkan perempuan memang tak gampang. Paham kapitalisme yang jelas bobrok bak benang kusut, mengurai satu ujung tali, ujung lainnya tambah mengikat dan membelit. Demikian pula dampak kapitalisme terhadap kehidupan perempuan.Arus globalisasi kapitalisme telah menyeret perempuan atas nama partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. Namun, sejatinya kapitalisme telah mengikat dan membelenggu perempuan pada kehinaan, eksploitasi, kemiskinan dan kekerasan.Sungguh jelas bahwa paham kapitalisme sejatinya telah menjadi sumber bencana dan penderitaan bagi manusia, termasuk kaum wanita. Saat ini tak terhitung banyaknya perempuan yang terpaksa maupun sukarela berzina demi mengejar harta, tahta, cinta dan kesenangan dunia. Tak hanya perempuan dewasa, tapi anak-anak remaja ABG pun mulai terjerat gaya hidup bebas, baik karena cinta hingga alasan ingin membeli HP baru rela menjual dirinya. Khilafah Menjaga Status, Peran dan Hak-Hak PerempuanIslam telah memberikan status terhormat bagi kaum perempuan ibu dan pengatur rumah tangga. Berkaitan dengan ini berlaku kaidah, “al-Ashlu fi al-mar’ah annaha umm wa rabbatu bay [in] wa hiya ‘irdh [un] yajibu an yushana (hukum asal perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dan ia adalah kehormatan yang harus dijaga).”Selain sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, perempuan memiliki hak untuk berperan di ranah publik. Perempuan memiliki hak dan kewajiban seperti laki-laki kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan bagi perempuan atau bagi laki-laki. Perempuan berhak untuk berkecimpung dalam bidang pertanian, industri, bisnis, pendidikan, kesehatan, dakwah, partai, dan sebagainya.Khilafah Memberantas Eksploitasi dan Perbudakan PerempuanPada saat sekarang eksploitasi dan perbudakan terhadap perempuan tak kunjung berhenti. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah menampakkan seksualitas dan keindahan tubuh perempuan untuk kepentingan bisnis. Sales promotion girl (SPG) berpakaian seksi menjajakan barang dagangan dengan sasaran utama kaum laki-laki. Dalam industri media elektronik, perempuan menjadi obyek seksual. Tubuh perempuan dan kemolekan tubuh dijadikan salah satu alat untuk memancing daya tarik. keindahan atau seksualitas tubuh perempuan dijadikan alat untuk menjual produk yang diiklankan atau memperoleh keuntungan dari industri pornografi dalam media elektronik seperti TV dan internet.Kasus pekerja pabrik perempuan yang harus shif siang dan malam banyak ditengarai sebagai bentuk eksploitasi. Begitu juga kasus trafficking (perbudakan) terus terjadi. Tenaga Kerja Perempuan (TKW) yang tidak jarang berakhir pada prostitusi dan tindakan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari trafficking. Trafficking juga mewujud dalam perekrutan remaja putri sebagai pekerja seks komersial atau dipaksa dijual untuk melunasi hutang dan keuntungan materi. Mengapa hal ini terjadi? Eksploitasi dan trafficking disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah pergaulan yang mengumbar aurat. Kebiasaan wanita yag mempertontonkan aurat menjadikan dia tidak risih ketika ada pihak yang mengeksploitasi kecantikannya. Perempuan demikian tidak sadar bahwa ia dieksploitasi dirinya sendiri. Sistem kapitalisme justru mendorong pornoaksi ini.Berbeda dengan itu, khilafah memerintahkan perempuan mengenakan jilbab dan kerudung saat keluar rumah (QS an-Nur [24]: 31 dan al Ahzab [33]: 59). Khilafah juga melarang khalwat: memerintahkan perempuan yang melakukan safar lebih dari sehari semalam untuk didampingi mahram; menjaga kehormatan perempuan dan melarang eksploitasi terhadapnya; membentengi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, dari bahaya pornografi-pornoaksi.Sesungguhnya yang memunculkan eksploitasi dan perbudakan adalah sistem bisnis eksploitatif yang dikembangkan oleh kapitalisme. Karena kapitalisme memandang perempuan sebagai sarana yang dapat dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Padahal Islam jelas menentangnya. Rafi’ bin Rifa’ah meriwayatkan, “Rasulullah saw. melarang pekerjaan perempuan kecuali apa yang dikerjakan oleh tangannya.”Islam Menjamin Kesejahteraan PerempuanIslam telah menjamin perempuan berhak untuk memiliki, menggunakan dan mengembangkan harta kekayaan yang halal sebagaimana laki-laki. Hanya saja, Islam menghendaki perempuan lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah (umm [un] wa rabbah bayt). Apabila tugas utama tersebut sudah ditunaikan, tidak ada larangan kaum perempuan berkecimpung dalam dunia publik, termasuk bisnis.  Perempuan bekerja dan mandiri adalah perempuan cerdas dan maju. Sebaliknya, perempuan yang hanya di rumah atau ibu rumah tangga adalah perempuan yang kurang berdaya guna bahkan cenderung dilecehkan. Inilah opini yang terus digencarkan kepada kaum perempuan. Seharusnya perempuan dilindungi bukan malah dieksploitasi. Tetapi negara malah membiarkannya bahkan semakin membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan yang ingin bekerja. Tak sedikit para ibu yang mendorong anak-anak perempuannya sukses dalam karir, jabatan dan materi sekalipun harus mengorbankan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu. Bahkan ekonomi perempuan dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan kesetaraan gender, termasuk ketika perempuan berani menuntut cerai karena merasa sudah mampu secara ekonomi.Wajar saja, saat ini banyak perempuan yang telah melalaikan fitrahnya. Mereka mati-matian bekerja, berkarir tapi meninggalkan peran utamanya sebagai ibu, pengatur rumah tangga, dan pendidik generasi yang pertama dan utama.Perempuan itu dihormati dalam semua aspek kehidupannya, dalam segala usia. Mereka akan tetap dalam kehormatannya sepanjang negara Islam ada, negara Islam yang menerapkan peraturan Allah di bumi. Sebab, perempuan dalam Islam berperan sebagai ibu dan seorang istri yang kehormatannya wajib dilindungi.Ummul Mukminin, Khadijah ra., adalah teladan terbaik kita karena dia adalah salah seorang perempuan terkaya di Mekkah dan dia berdagang antara Yaman dan Syam. Zaenab ra., istri Nabi, yang membuat rantai dan menjualnya untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk menolong orang miskin. Sementara Al-Shifa, dia adalah perempuan yang dipercaya menjadi Qadhi Al-Hisbah (hakim dari pasar). Perempuan juga memiliki peran yang kuat dalam Dawawin, di antara mereka menjadi ulama, dokter, ilmuwan di berbagai bidang pengetahuan dan ilmu di sepanjang sejarah Islam sampai saat ini.Sabda Rasulullah saw., “Wahai wanita kalian telah diizinkan oleh Allah Swt. untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu.” Oleh karena itu, dalam Islam, wanita diizinkan untuk bekerja dan terlibat dalam transaksi yang sama seperti laki-laki. Negara Islam, menjaga dan melindungi perempuan agar selalu dalam koridor syariat. Mengupayakan agar kewajiban dan peran perempuan tidak terganggu. perempuan bisa maju dan cerdas tanpa harus meninggalkan fitrahnya. Terbukti ketika Islam berjaya sekitar 13 abad lamanya, kaum perempuan banyak mencetak generasi pemimpin yang unggul.Sesungguhnya Islam telah banyak mengajarkan kepada kita, kaum muslimah untuk menjalankan fungsi dan peran kita sesungguhnya, sehingga kita akan menjadi umat yang terbaik. Pada akhirnya, perempuan akan menyadari akan besarnya tanggung jawab mereka terhadap masa depan Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka akan terpacu dan berlomba-lomba meraih kemuliaan sebagaimana para ibu di masa Islam terdahulu,. Dengan demikian, mereka akan siap menjadi pendidik dan pencetak generasi yang akan membawa umat kepada kebangkitan hakiki seperti yang diinginkan. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

100 Tahun Kehidupan Perempuan Tanpa Khilafah

Oleh Hamsia (Komunitas Peduli Umat) Satu abad sudah umat Islam mengalami musibah yang besar dan duka yang mendalam dengan ketiadaan khilafah...

Baca selengkapnya »

Keadilan Hakiki di Bawah Payung Pemerintahan Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rGdZZOXnVlI/YDsrwr4UJeI/AAAAAAAAA6E/DVL7G65FgiUnmp4mmB8IGTKuaizJePgpwCLcBGAsYHQ/s883/IMG-20210228-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="883" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-rGdZZOXnVlI/YDsrwr4UJeI/AAAAAAAAA6E/DVL7G65FgiUnmp4mmB8IGTKuaizJePgpwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210228-WA0028.jpg" /></a></div> Oleh Neny NuraenyIbu Rumah Tangga dan Pendidik Generasi Sosial media memang sangat cepat perkembanganya, apalagi dalam menyampaikan informasi, baik secara tulisan maupun virtual. Video  siaran langsung orangtua siswa dan salah satu perwakilan  dari pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang tiba-tiba menjadi perbincangan warganet. (dikutip dari antaranews.com, 26/01/2021) Perbicangan di sekolah dengan dipanggilnya Elianu karena Jeni Cahyani Hia -anaknya, enggan mengenakan jilbab sebab dia bukan beragama Islam. Dia berpikir bahwa dia tidak berkewajiban mengenakan jilbab dengan alasan merasa terganggu juga karena menganut agama bukan Islam. Bahkan orangtua Jeni mengatakan bahwa sekolah negeri tidak boleh memaksa membuat peraturan seperti ini, jika yayasan tentu boleh. Kemudian pihak sekolah pun menjawab bahwa peraturan ini sudah sejak awal telah disepakati. Kejadian tersebut membuat Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menjalankan agama yang dianutnya, mengekspresikan intelektualitasnya, dan usia tersebut masih dalam tahap bimbingan orangtua. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu Mendikbud mengungkapkan bahwa pada Pasal 4 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia nilai keamanan, nilai kurtural dan kemajemukan bangsa. Nadiem Makarim juga berpendapat perkara tersebut salah satu dari bentuk intoleransi di dalam keagamaan. Hal itu tidak sesuai hukum dan bahkan melanggar peraturan undang-undang dan pancasila. Kemudian dia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah jika terjadi kasus intoleransi seperti itu. Bahkan pihak sekolah akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Kepada seluruh orang yang terlibat akan dipermudah dengan membuat fasilitas seperti hotline dalam membatu pengaduan dalam upaya pencegahan masalah yang sama agar tidak terulang lagi. Permasalahan di negeri ini dirasa terus berulang. Khususnya dengan alasan mengenai Hak Asasi Manusia dan nilai kebebasan. Tentu saja ini berdampak pada masyarakat muslim yang ingin melaksanakan syariat sangat terganggu dan kesulitan. Hal ini sangat berkaitan dengan pemikiran sekularisme yang ada pada sistem pendidikan saat ini, yaitu menolak syariat Allah untuk  menjadi aturan dalam kehidupan. Aturannya dibuat oleh manusia yang sesuai dengan hawa nafsu semata. Mana mungkin manusia makhluk penuh keterbatasan membuat aturannya sendiri. Maka tak heran pakaian seragam sekolah pun dibebaskan sesuai keinginan masing-masing atas nama Hak Asasi manusi, baik yang muslim maupun nonmuslim. Pemikiran seperti ini adalah salah satu pola pikir Barat yang serba bebas. Selain itu pemahaman sekularisme yang kian hari semakin kuat, menjadikan penguasa muslim sangat kesulitan mempresentasikan ajaran Islam. Meraka justru meniru pemikiran Barat yang dilakukan oleh para penguasa yang memengang teguh paham sekuler, yaitu menerapkan sanksi kepada pihak yang senantiasa mempromosikan syariat Allah, tetapi justru mengapresiasi gaya hidup bebas di tengah-tengah genersi. Bahkan persoalan dalam menutup aurat pun yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Qur’an tampak senantiasa digugat. Kemudian yang lebih parahnya akan menjadikan para generasi muda kehilangan jati dirinya sebagai muslim, yang tidak tahu-manahu tentang syariat agamanya. Apabila pola pikir seperti ini terus dipelihara bahkan dikembangkan maka tidak menutup kemungkinan iman pun akan semakin terkikis dan pudar. Pemikiran sekuler sangat deras sekali masuknya kepada kaum muslim, sehingga tanpa disadari racun pemahanan ini akan mendorong mereka ke pola pikir Barat yang serba bebas. Di saat yang sama paham liberalisme yang mengusung tiga prinsip yaitu kebebasan, individualisme, dan rasionalisme dideraskan di tengah masyarakat. Pemikiran liberal sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebab jika orang beriman tentu tidak akan berani menyalahi atau menentang syariat Allah. Sebab orang beriman hanya tunduk dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, bukan menuruti hawa nafsu dan akalnya yang terbatas. Berani mengubah hukum Allah berati telah keluar dari ketentuan jalan iman. Merajalelanya pemikiran liberalisme saat ini tidak lepas dari peran negara yang abai dalam menjaga kemurnian berpikir kaum muslim yaitu dengan aturan syariat Allah. Kaum muslim bahkan cenderung dipaksa menerima pemikiran ini. Betapa luar biasanya orang-orang kafir merusak pemahaman umat, dengan pemikiran liberal mereka terus berupaya dan berusaha menyesatkan masyarakat dari jalan kebenaran. Di sinilah pentingnya negara dalam menerapakan syariat Islam, supaya umat tidak lagi teracuni pemikiran asing yang sesat dan menyesatkan. Sebab Islam adalah rahmatan lil ‘alamiin dimana merupakan satu-satunya agama yang diridhai Allah Swt. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 3 yang artinya “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." Selain itu pula Islam tidak hanya sebagai agama, namun juga sebagai ideologi (mabda) yang mengatur segala bentuk kegiatan atau perilaku dalam kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah yang mencakup akidah dan ibadah. Kemudian Islam juga mengatur buhungan manusia dengan dirinya sendiri yang mencakup makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya seperti mualamah, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, peradilan, sanksi hukum dan politik luar negeri.  Tidak ada satu pun aspek kehidupan yang lepas dari aturan Islam. Demikian halnya dengan kehidupan beragama. Islam mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim bergaul dalam hidup bermasyarakat, baik dengan sesama muslim, maupun dengan selain muslim. Dalam negara Islam (Daullah Khilafah) setiap warga negara muslim maupun nonmuslim mendapat hak yang sama. Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Tidak ada paksaan nonmuslim dalam memeluk Islam. Seluruh aspek kehidupan sangat jelas aturannya di dalam Islam. Begitupun dengan cara berpakaian, seorang muslim perempuan wajib menutup auratnya di seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah.  Adapun bagi perempuan nonmuslim, tak ada paksaan untuk mengenakan jilbab di wilayah pribadi mereka, tetapi mereka harus tetap menjaga kehormatan juga atas pandangan dari para laki-laki yang bukan  mahramnya. Namun ketika mereka berada di wilayah umum, pakaian yang menutupi aurat tetap wajib dikenakan sebagai ketentuan bagi setiap warga negara yang tunduk akan aturan yang diterapkan. Itu semua pernah dijalankan demikian gemilang dalam rentang waktu yang luar biasa panjang di bawah payung pemerintahan Islam. Tak ada satupun rakyat muslim maupun nonmuslim yang merasa dizalimi dengan aturan-aturan Islam. Bahkan mereka merasakan betapa keadilan Islam demikian indahnya. Begitulah Islam agama yang sempurna, menciptakan keadilan hakiki baik untuk muslim maupun bagi nonmuslim. Di bawah  aturan Islam, semua akan hidup  berdampaingan bersuasanakan kedamaian. Tidak ada lagi pemasalahan  bagi muslim dan nonmuslim seperti halnya kasus intoleransi. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Keadilan Hakiki di Bawah Payung Pemerintahan Islam

Oleh Neny Nuraeny Ibu Rumah Tangga dan Pendidik Generasi Sosial media memang sangat cepat perkembanganya, apalagi dalam menyampaikan infor...

Baca selengkapnya »

Revisi UU ITE, Berkeadilankah?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DqaHPkcgXUA/YDsVFwiYMgI/AAAAAAAAD0A/JySK4ba64Okjqgry3LXapwJ9H47HnDV2QCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210228-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="606" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-DqaHPkcgXUA/YDsVFwiYMgI/AAAAAAAAD0A/JySK4ba64Okjqgry3LXapwJ9H47HnDV2QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210228-WA0013.jpg" /></a></div> Oleh Ummu JunnahPraktisi Kesehatan "Bagai makan buah simalakama.” Peribahasa tersebut sangat tepat untuk menggambarkan situasi saat ini, yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Karena ketika menyampaikan kritik, masukan harus hati-hati, pasalnya Undang-Undang ITE sudah menghadang. Baru-baru ini Presiden Jokowi membuka ruang revisi UU ITE jika implementasinya tak memenuhi rasa keadilan. Ia meminta kepada DPR agar bersama-sama merevisi UU ITE, terutama menghapus pasal-pasal karet yang menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan memungkinkan diinterpretasikan secara sepihak. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin banyak warga yang saling melaporkan ke pihak kepolisian. “Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terkait Undang-Undang ITE, biar jelas,” kata Jokowi. (Bbc.com, 17/2/2021) Akankah revisi itu diamini oleh jajaran kementerian dan DPR? Ataukah hal ini hanya sekadar lip service untuk mengurangi kekecewaan publik pada pemerintahan Jokowi? Wacana Revisi UU ITE Dilansir dari Kompas.com (20/2/2021), Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo-otoritarianisme. Ia mengatakan ada tiga indikator pemerintahan Jokowi sudah mengarah ke neo-otoritarianisme. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Yang banyak terjadi ketika orang mengeritik langsung diberi label macam-macam. Seperti intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, radikal, dan sejenisnya. Kalau tidak, mereka yang kritis diserang secara verbal baik individunya ataupun profesinya. Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden. Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Menurut Busyro, UU ITE memiliki karakter seperti pelembagaan buzzer yang sudah memakan banyak korban. Wacana merevisi UU ITE bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di tahun 2016, UU ITE sempat direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan tetapi revisi saat itu tidak serta merta menghapus pasal-pasal karet di dalamnya. Wacana revisi UU ITE kembali mengemuka menyusul pernyataan Jokowi yang minta dikritik bila dalam menjalankan tugas, pemerintah tak memenuhi aspek layanan publik. Sayangnya, revisi itu seperti hanya pemanis di awal saja. Apa yang diinginkan Jokowi seperti ditafsiri lain oleh anak buahnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menunjukkan bahwa pemerintah tak akan masuk ke urusan revisi UU ITE. Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam undang-undang tersebut. “Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE,” kata dia. (Tempo, 21/2/2021) Mereka yang merasa diuntungkan dengan kehadiran UU ITE ini adalah pemerintah, pengusaha, dan pejabat negara. UU ITE itu ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali terjerat UU ITE, kritik dapat dibungkam, suara oposisi berkurang, dan kebijakan pun melenggang tanpa hambatan. Kritik terhadap pemerintah kerap ditafsiri sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Bagaimana mau mengeritik dengan leluasa bila publik ditakut-takuti dengan UU ITE? Ruang kritik makin sempit tatkala UU ITE menjadi senjata andalan membungkam lawan politik. Namun, beda urusan bila hal itu berkaitan dengan rakyat kritis, saat Anda bicara itu kebebasan. Namun, saat Anda dilaporkan, mereka bilang hukum harus ditegakkan melalui penerapan UU ITE. Kebebasan berpendapat memang dilindungi Undang-Undang. Tapi saat anda berpendapat, UU ITE seakan siap menghadang. Berbeda Halnya dalam sistem Islam,Tidak Antikritik Kritik adalah fitrah bagi penguasa. Penguasa dikritik atas kinerjanya itu wajar. Dengan kritik, penguasa bisa bermuhasabah dan memperbaiki kinerja. Dalam Islam, kritik rakyat untuk penguasa adalah keniscayaan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah dikritik karena beliau menetapkan pembatasan mahar bagi perempuan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah dikritik anaknya sendiri lantaran beristirahat sejenak di kala masih banyak rakyatnya yang terzalimi. Pengaduan rakyat terhadap sikap penguasanya yang belum menegakkan hukum secara adil juga pernah dialami Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash. Ia diadukan kepada Khalifah Umar lantaran hukuman yang diberikan Amr kepada putra Khalifah, yaitu Abdurrahman dan temannya tidak sesuai aturan yang ada. Di sistem Khilafah, kritik biasa terjadi. Kritik rakyat tersampaikan melalui Majelis Umat, yaitu bagian dari struktur pemerintahan Khilafah yang mewadahi aspirasi rakyat serta tempat meminta nasihat bagi khalifah dalam berbagai urusan. Islam tidak antikritik. Kritik dalam Islam terwujud dalam aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar. Yaitu menasihati dalam kebaikan, mengoreksi kebijakan penguasa, dan mencegah kezaliman dan kemungkaran. Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka.” (HR. Muslim) Dalam hadis yang lain juga dikatakan, “Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman.” (HR. Muslim) Dengan demikian, sistem Khilafah sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Sistem Khilafah tidak antikritik. Siapa pun bebas memberikan kritik dan aduan. Dari segi teori dan praktik, sistem Khilafah benar-benar menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan kritik. Dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem Khilafah menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat.  Wallahu a'lam bishshawab.

Revisi UU ITE, Berkeadilankah?

Oleh Ummu Junnah Praktisi Kesehatan "Bagai makan buah simalakama.” Peribahasa tersebut sangat tepat untuk menggambarkan situasi saat in...

Baca selengkapnya »

Saat Pandemi Malah Korupsi, Tak Cukup Hanya Memperkuat Lembaga Anti Korupsi Lagi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5H7GFK9BHeM/YDjrlnsevMI/AAAAAAAADfw/Yy6Eu6WSsO8uhQ6VhmAJQ1KQmxXbJWInACLcBGAsYHQ/s796/IMG-20210226-WA0024.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="796" src="https://1.bp.blogspot.com/-5H7GFK9BHeM/YDjrlnsevMI/AAAAAAAADfw/Yy6Eu6WSsO8uhQ6VhmAJQ1KQmxXbJWInACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210226-WA0024.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Adelia P.(Aktivis Mahasiswi) Korupsi memang bukan hal baru yang terjadi di negeri ini. Seperti borok yang kian menyebar, kian hari aja saja kasus korupsi. Meski sudah ada hukuman yang dilakukan untuk mencegah korupsi nyatanya tak lantas membuat korupsi di negeri ini semakin berkurang, namun justru menjadi-jadi.Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, nyatanya korupsi pun tak meredup. Sebagaimana kita ketahui, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 adalah kasus korupsi yang terburuk. Bahkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dilansir dari laman PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. “Korupsi yang dilakukan Juliari dan kroninya adalah korupsi yang paling keji, dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.[tasikmalaya.pikiran.rakyat.com, 11/Feb/2021].Kurnia Ramadhana juga mencurigai, adanya oknum lain yang terlibat di dalam kasus korupsi bansos tersebut. Sebab menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak hanya memeriksa para pejabat negara saja, tetapi juga korporasi yang terlibat dalam bansos Covid-19 nontunai di wilayah Jabodetabek. Selain itu, ada banyak korporasi yang baru berdiri empat sampai lima hari kemudian mendapat proyek bansos, beberapa di antaranya di bidang elektronik dan motor yang dirasa sangat tidak cocok untuk mendapat proyek bansos serta ada dua nama yang disebut menjadi bagian dari kasus korupsi tersebut yakni Herman Hery dan Ihsan Yunus yang mana kedua nama tersebut juga merupakan satu kader PDIP, lingkaran yang sama dengan Juliari, dikutip Pikiran-Rakyat.com.Sudah banyak media yang membahas bagaimana dampak dari korupsi dalam berbagai hal. Namun agaknya tidak membuat para pelaku korupsi berhenti dan berkali-kali pelaku silih berganti. Lazimnya, menyandang jabatan publik formal lebih memiliki taraf ekonomi lebih dibandingkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal. Parahnya yang terjadi demikian beberapa dari mereka justru terus mengambil hak bantuan dana yang secuil untuk rakyat. Kasus korupsi di tengah pandemi menegaskan kronisnya masalah korupsi dalam sistem sekuler kapitalis. Sistem sekuler kapitalis ini memicu rusaknya kepribadian umat muslim. Adanya sistem ini juga menghasilkan dorongan seseorang untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatannya saat ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya dirinya sendiri meskipun dengan cara yang haram dan merugikan orang lain. Sesungguhnya, para koruptor dengan kondisi pandemi Covid-19 telah memiliki penyakit baru selain fisik, yakni hati. Penyakit hati membuat keras hati manusia, sedangkan Covid-19 adalah penyakit yang mematikan fisik manusia melalui saluran pernafasan. Covid-19 bisa dihindari dan dicegah, tapi penyakit hati tak dapat disadari.Lantas apa solusi agar praktik korupsi menghilang pada akhirnya?Terbentuknya lembaga independen yang menangani masalah korupsi atau disebut KPK (Komite Pemberantas Korupsi) tidaklah dapat bertahan lama sebab KPK terbentuk dari sebuah sistem yang salah. KPK terikat oleh demokrasi dimana diungkapkan dalam banyak studi, demokrasi mengalami kemunduran di banyak negara di dunia. Febri Diansyah dalam cuitan twitter mengatakan Baru2 ini, Indeks Demokrasi Indonesia menurut @TheEIU The Economist Intelligence Unit juga turun. Terendah dalam 14 tahun terakhir. Kita sedang ngapain sih sebenarnya? [tasikmlaya.pikiran.rakyat.com, 7/Feb/2021].Penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan penguatan Lembaga KPK, tapi harus menghentikan praktik sistem sekuler dan menggantikannya dengan sistem Islam. Sistem Islam akan menerapkan syariat Allah yang sangat tegas pada para koruptor. Hukuman berat akan memberikan efek jera pada mereka yang mau korupsi. Sistem Islam akan membentuk pejabat dengan pribadi bertakwa karena ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Pemikiran sekularisme terkikis habis dari rakyat termasuk juga pejabat sehingga mereka akan amanah dengan jabatan yang didapat.

Saat Pandemi Malah Korupsi, Tak Cukup Hanya Memperkuat Lembaga Anti Korupsi Lagi

Oleh Adelia P. (Aktivis Mahasiswi) Korupsi memang bukan hal baru yang terjadi di negeri ini. Seperti borok yang kian menyebar, kian hari aja...

Baca selengkapnya »

Rinduku Padamu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3o2ADEQgrBo/YDjonmgEdBI/AAAAAAAADfo/wBXJeHXxz-ADTwojDBzwj9Ar9xgcnshWgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210226-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-3o2ADEQgrBo/YDjonmgEdBI/AAAAAAAADfo/wBXJeHXxz-ADTwojDBzwj9Ar9xgcnshWgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210226-WA0025.jpg" /></a></div> Oleh Ummu Athifa(Ibu Rumah Tangga dan Penulis) Tak terasa sudah 100 tahun umat Islam kehilangan ibunya. Bagaikan seorang anak yang tak tentu arah dalam mengarungi jalan kehidupan. Itulah umat Islam saat ini, banyak persoalan yang menimpa, namun tak kunjung tuntas. Ditambah umat Islam pun tidak lagi memiliki kemuliaan, kehormatan, keamanan, dan keselamatan di mata dunia. Dulu, umat Islam disatukan dengan satu kepemimpinan yang kokoh, namun kini telah terbagi menjadi lebih dari lima puluh entitas kecil dan lemah. Problematika yang kini dihadapi sudah sangat menyayat hati umat Islam. Seperti banyaknya perselisihin antar sesama umat muslim, sehingga pembunuhan terjadi di mana-mana. Ditambah angka kemiskinan semakin meningkat setiap tahunnya, dan kebodohan telah menjadi cerita di tengah-tengah kehidupan umat muslim. Selain itu, dalam aktivitas perpolitikan, para penguasa muslim begitu tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Maka, hilanglah kekuasaan dan keputusan politiknya secara tidak langsung. Lebih lagi kebijakannya selalu mengikuti kebijakan Barat, sehingga tak terlihat lagi kekuatan kepemimpinannya. Kemudian, dari sisi pergaulan pun umat Islam sudah terperosok. Dalih mengikuti tren masa kini, malahan menjadikan budaya Barat sebagai teladan dalam perilakunya. Seperti one night stand, kencan satu malam antara laki-laki dan wanita yang akhirnya melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Akibatnya, banyak kasus aborsi dan penyakit kelamin. Belum lagi, kasus perselingkuhan, perceraian terus meningkat pada keluarga muslim. Ditambah lagi maraknya pelaku LGBT di kalangan anak-anak muda, bahkan orang dewasa sekalipun. Ini semua diakibatkan tak lain karena dicampakkannya hukum-hukum Islam. Hukum Islam mulai ditinggalkan semenjak runtuhnya khilafah pada tahun 1924 M. Dari sanalah, umat Islam tak lagi memiliki pelindung dan perisai bagi seluruh problematikanya. Maka, sudah saatnya umat kembali bangkit dan tersadarkan akan pentingnya memperjuangkan dakwah Islam. Sebagai seorang muslim tentu akan dituntut menaati hukum-hukum Allah Swt. Karena hadirnya Islam pasti akan membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh umat manusia, tak hanya muslim saja. Ya, Islam bukanlah hanya sekadar agama ritual, namun suatu ideologi yang memiliki aturan sempurna dan paripurna. Sebab, konsekuensi dari keimanan adalah taat pada aturan Allah Swt. Seperti dalam surat an-Nisa ayat 65, Allah Swt. sampai bersumpah menyatakan manusia belum beriman sampai mereka berhukum pada apa yang dibawa Rasulullah yakni syariat Islam.Kini, tugas kita sebagai pengemban dakwah adalah mengajak umat bersama-sama memperjuangkan syariat Islam tegak di dunia. Karena dengan umat tersadarkan, maka dunia ini akan kembali berkah serta mencampakkan hukum yang rusak dan cacat. Betapa tidak, sungguh umat manusia sangat merindukan kesejahteraan dan ketentraman. Merindukan bersatunya seluruh umat manusia tanpa melihat ras, budaya, dan bahasa. Saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan tanpa ada sekat pembatas. Hanya dengan sistem Islamlah umat Islam dan seluruhnya mendapatkan kemuliaan. Wallahu a'lam bishshawab.

Rinduku Padamu

Oleh Ummu Athifa (Ibu Rumah Tangga dan Penulis) Tak terasa sudah 100 tahun umat Islam kehilangan ibunya. Bagaikan seorang anak yang tak tent...

Baca selengkapnya »

Telusuri

Hijab Dihujat di Seluruh Dunia, Bukti Muslimah Butuh Junnah

Pasal Karet Direvisi, Buah Sistem Anti Koreksi

Dibalik Surplus BPJS Kesehatan

Kapitalisme Melenyapkan Sumber Daya Alam

Defisit Ekologi Akibat Tanpa Khilafah

Butuh Edukasi Utuh Syariat Pernikahan

Bahaya Minum Alkohol Menurut Islam

100 Tahun Kehidupan Perempuan Tanpa Khilafah

Keadilan Hakiki di Bawah Payung Pemerintahan Islam

Revisi UU ITE, Berkeadilankah?

Saat Pandemi Malah Korupsi, Tak Cukup Hanya Memperkuat Lembaga Anti Korupsi Lagi

Rinduku Padamu

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi

Telusuri

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi