Lenteranya Hati

Kebijakan 'Guyonan' Jelang Lebaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DCFHLIB99EU/YJ5I2rKIdWI/AAAAAAAADxc/wKq0WRX02fA8tHQHD16FI8bLMmYhQRS1gCLcBGAsYHQ/s375/IMG-20210514-WA0036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="208" data-original-width="375" src="https://1.bp.blogspot.com/-DCFHLIB99EU/YJ5I2rKIdWI/AAAAAAAADxc/wKq0WRX02fA8tHQHD16FI8bLMmYhQRS1gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210514-WA0036.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Ammy AmeliaIbu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah Seolah menjadi sebuah kelaziman, jumlah pengunjung di berbagai pusat perbelanjaan kerap meningkat jelang lebaran. Seperti yang terjadi di kota Jakarta, beberapa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan mengalami peningkatan pengunjung hingga 30%. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansyah. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan pengunjung sesungguhnya telah terjadi sejak Maret 2021. Namun efek lebaran membuat pengunjung kian meningkat tajam. Kondisi ini terlihat sejak dua minggu jelang lebaran. Dan diperkirakan, keramaian di pusat perbelanjaan akan terus meningkat jelang lebaran dan selama sepekan setelah lebaran. Pengunjung akan menyerbu pusat perbelanjaan karena adanya larangan mudik seperti tahun lalu. (mediaindonesia.com, 5/5/2021)Meningkatnya jumlah pengunjung di berbagai pusat perbelanjaan juga menuai sambutan hangat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam kesempatan pers APBN Kita, Sri justru mengajak masyarakat untuk berbelanja baju lebaran. Walau pernyataannya dianggap sebagai guyonan, namun Sri berharap kegiatan belanja baju lebaran dapat dijadikan jurus jitu untuk mendongkrak perekonomian yang kian lesu karena pandemi."Ada bagusnya juga lebaran tetap pakai baju baru, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi," tutur Sri Mulyani. (wartaekonomi.co.id, 24/4/2021)Himbauan sekaligus guyonan Sri Mulyani agar masyarakat tetap sukacita menyambut lebaran dengan membeli baju lebaran, menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya pakar politik dan hukum Universitas Jakarta, Saiful Anam yang turut berkomentar. "Tentu masyarakat apalagi ibu-ibu mengikuti arahan Sri Mulyani, sehingga mereka semua meskipun dalam kondisi sulit berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya dengan berduyun-duyun membeli baju dan kebutuhan pokok lainnya". (rmol.id, 3/5/2021)Dengan adanya arahan untuk tetap berbelanja menjelang lebaran, maka bukan hal yang mustahil bila di berbagai pusat perbelanjaan akhirnya menyebabkan banyak kerumunan. Alhasil, kenaikan jumlah pengunjung akhirnya berbanding lurus dengan kenaikan jumlah kasus baru Covid-19. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut. Alih-alih menyambut hari raya lebaran, masyarakat justru kembali menjadi korban. Di satu sisi, negara yang seharusnya mencari solusi untuk menekan jumlah angka kasus pandemi, justru menjembatani dan seolah memprovokasi demi tujuan ekonomi.Miris. Sistem kapitalisme memang telah merusak pemikiran karena berasaskan pada manfaat dan kepentingan materi. Adapun negara yang menganut ideologi tersebut orientasinya bukanlah untuk kemaslahatan umat, tetapi pada tingkat profit yang harus didapat. Maka kebijakan yang diterapkannya pun bukanlah kebijakan solutif, tetapi justru kebijakan yang kontradiktif. Pasalnya, potensi penyebaran virus Covid-19 ini tidak hanya bergantung pada kesadaran setiap individu masyarakat, tetapi perlu adanya ketegasan dari kebijakan pemerintah itu sendiri.Maka jelas, hanya sistem Islam yang mampu memberikan solusi paripurna. Karena di dalam Islam, tidak ada pertimbangan apa pun dalam menjaga keselamatan nyawa umatnya. Nyawa umat menjadi prioritas utama. Karena keselamatan umat adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun ekonomi, semua telah dikelola secara sempurna untuk menjamin kemaslahatan umat. Perekonomian negara Islam yang mandiri tanpa harus bergantung kepada negara lain, memungkinkan pasokan dana yang terorganisir dan terhimpun dalam dompet baitul mal. Dimana baitul mal bersumber dari pendapatan kepemilikan umum dan digunakan untuk kepentingan umum.Adapun di tengah pandemi saat umat mengalami krisis ekonomi, negara bersegera memaksimalkan perannya sebagai perisai sekaligus peri'ayah kebutuhan umat. Selain itu, para pemimpin negara juga memberikan teladan terbaik pada umat dengan cara hidup sederhana dan senantiasa berhemat. Sebagaimana cara hidup Khalifah Umar bin Khattab yang hidupnya sangat jauh dari kemewahan bahkan lebih berkekurangan. Beliau betul-betul merasakan bagaimana penderitaan umat sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.Inilah buah dari penerapan Islam secara total dalam konteks negara. Akan tercipta pemimpin dan masyarakat bertakwa karena kebijakan yang lahir berpedoman pada aturan syariat, hukum Allah Swt. yang paling sempurna.Wallahu a'lam bishshawab.

Kebijakan 'Guyonan' Jelang Lebaran

Oleh Ammy Amelia Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah Seolah menjadi sebuah kelaziman, jumlah pengunjung di berbagai pusat perbelanjaan kerap...

Baca selengkapnya »

Derita Palestina di Ujung Ramadan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vjuc_MBtjYU/YJuuM-UVdFI/AAAAAAAAA_g/mpeXkBUpRgwT5OWzGtBIGUDC8UN_GNs8gCLcBGAsYHQ/s694/Screenshot_20210512_172851.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="456" data-original-width="694" src="https://1.bp.blogspot.com/-vjuc_MBtjYU/YJuuM-UVdFI/AAAAAAAAA_g/mpeXkBUpRgwT5OWzGtBIGUDC8UN_GNs8gCLcBGAsYHQ/s320/Screenshot_20210512_172851.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Maya DhitaPemerhati Masalah Publik "Saya kira PBB dan negara-negara OKI harus turun tangan untuk menyelesaikan kekerasan berdarah ini. Kekerasan ini harus disudahi," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Minggu (9/5). (www.detiknews.com, 10/5/2021). Pernyataan ini dilontarkan terkait peristiwa yang sedang terjadi dan menimpa saudara-saudara muslim kita di Palestina. Tindakan anti kemanusiaan ini seakan dibiarkan oleh lembaga Internasional, tanpa ada tindakan berarti. Negara dengan mayoritas penduduk muslim pun hanya bisa mengecam.  Sejak Sabtu (8/5), Masjid Al-Aqsa diserang oleh tentara Israel. Lebih dari 200 warga Palestina terluka akibat aksi represif tersebut. Aparat Israel menggunakan peluru karet, granat kejut dan melakukan pemukulan dan penangkapan kepada sejumlah warga. Warga muslim yang hendak beribadah di sepertiga terakhir Ramadan harus mengalami perlakuan buruk. Situasi menjadi tegang dan semakin memburuk sejak polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar gerbang Damaskus pada awal Ramadan. Semakin gencarnya ekspansi Yahudi di Tepi Barat Palestina serta adanya permasalah di Syekh Jarrah tentang perebutan hak kepemilikan rumah warga Palestina dengan pemukim Yahudi yang ingin merebutnya. (www.kompas.com, 10/2021). Bentrokan ini pun meluas menjadi serangan militer. Puluhan roket militan Palestina diluncukan dari Gaza sebagai bentuk serangan balasan atas serangan udara Israel pada Senin pagi (10/5) pagi yang menewaskan 24 warga dan 120 orang luka-luka. (www.20detik.com, (11/5/2021). Dunia memang tidak bisa berharap banyak dari PBB. PBB memiliki anggota tetap yaitu Amerika dengan Rusia, Inggris, Perancis dan Tiongkok, yang memiliki hak veto yang tidak terbantahkan. Setepat apapun resolusi yang diambil untuk mengembalikan hak-hak warga Palestina, akan mandul saat ada satu negara anggota tetap yang menggunakan hak vetonya.   Amerika Serikat akan selalu membela Israel. Hal ini yang membuat PBB hanya bisa jalan di tempat dalam menyelesaikan permasalahan Palestina dan Israel. Bahkan narasi-narasi jahat akan terus didoktrinkan hingga semua orang menerima bahwa Israel adalah korban yang menuntut kembali hak miliknya.  Berbagai forum dan pertemuan internasional untuk membicarakan masalah Palestina dan Israel seakan hanya untuk meredam kemarahan warga muslim dunia. Mereka tidak ingin ada pergerakan besar yang memicu kebangkitan umat. Kekuasaan barat tidak ingin Islam bangkit seperti dulu dan menghancurkan hegemoni. barat terhadap dunia. Negara-negara muslim pun seperti tidak punya taring. Melihat saudara muslim teraniaya. Hanya bisa berdoa dan mengutuk tindakan keji Israel. Mengecam tanpa ada pergerakan. Seakan ada rantai-rantai dileher para pemimpin-pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim, yang membuat mereka tak bisa berkutik. Terpasung dalam kekuatan kapitalisme Barat. Berdasarkan Syariat, Tanah Palestina adalah tanah kharajiah. Tanah milik kaum muslim yang harus direbut kembali. Tidak boleh ada penyerahan tanah walau sejengkal pun kepada siapapun apalagi penjajah seperti Israel.  Allah memerintahkan dalam firman-nya,  Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian, menghinakan mereka serta akan menolong kalian atas mereka sekaligus melegakan hati kaum Mukmin (TQS at-Taubah [9]: 14). Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (TQS al-Baqarah [2]: 191). Mempertahankan tanah Palestina dengan jihad fisabilillah adalah suatu kewajiban. Hal ini tidak akan mustahil saat seluruh umat Islam bersatu dan berjuang bersama. Kekuatan besar dan dengan Rida Allah SWT akan membuat Palestina kembali dalam pangkuan Islam secara terhormat. Hanya Khilafah yang mampu menyatukan kekuatan umat Islam. Sejarah telah membuktikan. Khilafah telah mampu melindungi Palestina dan Al-Aqsa. Menjaganya dalam kedamaian selama berabad-abad lamanya.

Derita Palestina di Ujung Ramadan

Oleh Maya Dhita Pemerhati Masalah Publik "Saya kira PBB dan negara-negara OKI harus turun tangan untuk menyelesaikan kekerasan berdar...

Baca selengkapnya »

Negara Terdepan dalam Menjaga Ajaran Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QDuUk8KFLQA/YJslTEQq26I/AAAAAAAADxE/a1q5joFmAScSqEpMP25NHQdPHhuMH02oQCLcBGAsYHQ/s720/IMG-20210511-WA0075.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="720" src="https://1.bp.blogspot.com/-QDuUk8KFLQA/YJslTEQq26I/AAAAAAAADxE/a1q5joFmAScSqEpMP25NHQdPHhuMH02oQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0075.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Lafifah(Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kafah) Keresahan umat Islam kembali terusik, dengan semakin maraknya pelecehan, penistaan dan penyelewengan  terhadap ajaran agama Islam. Belumlah hilang dari ingatan bagaimana kasus penistaan agama yang dilakukan seorang YouTuber Paul Zhang yang mengaku dirinya sebagai Nabi yang ke 26, juga menghina Nabi Muhammad serta Allah Swt. Kasus yang sama meski berbeda terjadi kembaliJakarta - Unggahan seorang wanita boleh berpuasa saat haid viral di media sosial. Unggahan itu ditayangkan Instagram @mubadalah.id. Akun tersebut mengunggah pernyataan seorang wanita boleh berpuasa itu dengan sumber tulisan Kiai im di situs mubadalah.id. Dilihat detikom, tulisan di situs tersebut sudah dilihat 11,6 ribu kali.Dikonfirmasi detikom, Imam mengaku sudah menghapus unggahannya terkait seorang wanita yang boleh berpuasa saat haid di akun media sosial pribadinya. Hal itu dilakukan karena telah memicu kontraversi."Saya sudah hapus di status FB saya, karena memicu kontraversi tidak sehat. Jadi saya hapus," ujar Imam melalui pesan singkat, Minggu (2/5/2021).Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh seorang yang notabene paham ilmu agama baik perbuatan dan ucapannya tidak mencerminkan yang demikian. Di dalam Islam tidak ada larangan seorang muslim untuk menggali sumber hukum apabila dinilai mengandung 'ilat syar'i. Untuk melakukan ijtihadnya. Tetapi kasus di atas jelas-jelas sudah menjadi ketetapan hukum syara meskipun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dijelaskan di dalam hadis sahih. Rasulullah Muhammad saw. bersabda:"Bukankah wanita itu jika sedang haid, tidak salat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, Ya." (HR. Bukhari)Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu:"Kami pernah kedatangan hal itu (haid), maka kami diperintahkan meng-qada puasa dan tidak diperintahkan meng-qada salat." (HR. Muslim)Adapun orang yang melakukan ijtihad. Selain harus Islam, baligh, berakal dan adil, ada lagi beberapa syarat terkait penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan proses ijtihad. Berikut syarat-syarat utama yang harus dipenuhi;Menguasai pengetahuan tentang al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam mashadirus syariah tentu saja memegang peranan penting sebagai sumber hukum Islam. Maka, seorang Mujtahid, ketika hendak menggali hukum dari ayat-ayat al-Qur’an harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan al-Qur’an itu sendiri. Yakni ilmu seputar makna teks al-Qur’an, illat dan tujuan yang terdapat di dalamnya, asbabun nuzul, nasikh-mansukh dan mampu mengidentifikasi ayat-ayat hukum.Menguasai pengetahuan tentang Sunnah Kenabian. Hadis dan sunnah kenabian merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an. Maka, ketika hendak menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang Mujtahid harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis. Mulai dari menguasai mustalahul hadis, kritik sanad dan matan hadis, ilmu jarh wat ta’dil, dan berbagai macam ilmu dalam diskursus pemahaman hadis.Menguasai ilmu Bahasa Arab. Al-Qur’an dan Hadis sampai kepada kita dengan media Bahasa Arab. Seorang mujtahid tidak akan mampu memahami teks tersebut ketika dia tidak menguasai Bahasa Arab. Nahwu, Shorrof, Balaghah, Manthiq dan ilmu kebahasaan lainnya mutlak harus dikuasai.Menguasai Ushul al-Fikih. Ushul Fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep, berikut kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam. Maka sudah sepatutnya seorang mujtahid mesti menguasai ilmu ini. Tidak boleh tidak!Mengetahui hal-hal terkait Ijma’. Setelah Al-Qur’an dan Hadis, Ijma’ adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Ijma’ berkaitan dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para ulama terkait suatu hukum tertentu. Ijma’ ulama termasuk dalil qath’I (yang pasti), yang harus dirujuk oleh mujtahid ketika hendak menentukan sebuah hukum.Inilah kemudian seharusnya menjadi wewenang negara untuk memberikan aturan dan syarat mutlak bagi seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara. Karena negara seharusnya menjadi institusi penerap seluruh hukum syara dalam kehidupan baik dalam aturan individu, bermasyarakat dan bernegara.Maka menjadi sebuah pertanyaan kemana peran negara saat ini ketika banyaknya penista agama, menyelewengkan ajaran agama? Adakah memberikan sanksi tegas terhadap pelakunya? Yang kemudian harus kita pahami, hanya institusi negara khilafahlah yang akan mampu demikian, karena khilafah adalah institusi penerap seluruh aturan yang lahir dari sumber hukum syara.Baik diterapkan oleh Rasulullah ketika mendirikan negara Islam Madinah, kemudian diteruskan oleh para sahabat sampai Kehilafahan Utsmani yang kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Attaturk laknatullah 'alaih.Bukan negara yang bersumber dari hukum buatan manusia (demokrasi kapitalisme). Yang melahirkan kebebasan berpendapat dengan sesuka hatinya.Wallahu a'lam bishshawab.

Negara Terdepan dalam Menjaga Ajaran Islam

Oleh Lafifah (Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kafah) Keresahan umat Islam kembali terusik, dengan semakin maraknya pelecehan, penistaa...

Baca selengkapnya »

Hancurnya Negara Akibat Disetir Pemerintah Koruptif

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-RAUGTFIVTMo/YJsiUlIbTAI/AAAAAAAADw8/W8B-2XgEYVQCM-p4jSkIfh8kmMjQau38gCLcBGAsYHQ/s720/IMG-20210511-WA0073.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="720" src="https://1.bp.blogspot.com/-RAUGTFIVTMo/YJsiUlIbTAI/AAAAAAAADw8/W8B-2XgEYVQCM-p4jSkIfh8kmMjQau38gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0073.jpg" width="320" /></a></div> Oleh SW. Retnani S.Pd.(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah) Tepat di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yakni pada tanggal 1 Mei 2021 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, meminta masyarakat tidak begitu kecewa dengan pemerintahan yang korup. Hal ini dilansir dari pikiran-rakyat.com menurut Menkopolhukam:  "Sekarang ini negara kita sangat koruptif, oligarkis dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa."Pernyataan beliau ini menuai pro-kontra di kalangan para pengguna gadget, hingga membuat dunia maya geger. Tanggapan tegas datang dari eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto. "Rakyat tak boleh kecewa walaupun diperintah kekuasaan korup serta permisif, tidak soal dipimpin oligarkis dan koruptor asal ada kemajuan, maju hancurnya," kata Bambang Wijayanto. Senada dengan pendapat Bambang Wijayanto, masyarakat pun juga tidak menginginkan negaranya hancur akibat keserakahan para koruptor. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. (https//aclc.kpk.go.id). Dan masih banyak lagi dampak negatif dari korupsi.Jadi, haruskah kita terus mempertahankan sistem kufur?Sistem kufur-demokrasi telah memaksa siapapun yang memujanya akan terus berbuat zalim, salah satunya adalah perbuatan mengambil dan memakan harta orang lain secara keji atau biasa kita sebut korupsi. Sistem demokrasi yang berbiaya tinggi sangat membuka lebar peluang para pejabat untuk bertindak korupsi.Perbuatan keji ini telah Allah Swt. kabarkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Firman Allah Swt. yang artinya:"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (TQS. An-nisa ayat: 29)Dari dalil inilah, maka perbuatan buruk para koruptor memang wajib kita berantas. Kita sebagai kaum muslim serta rakyat Indonesia yang mencintai bangsa dan negara, tidak boleh hanya merasa kecewa dengan perilaku keji para pemimpin zalim. Akan tetapi kita harus sadar serta paham bahwa kerusakan pemerintah akibat sistem sekuler dapat menghancurkan masa depan negeri kita tercinta ini. Tak hanya itu, sebagai rakyat, kita harus ikut aktif mendorong berbagai pemangku kepentingan terutama (kepentingan rakyat) untuk menghentikan praktik pemerintah sekuler. Semua kezaliman dan kemaksiatan ini wajib kita hancurkan  agar kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa serta kemuliaan umat segera terwujud.Perbuatan buruk rezim yang koruptif dan oligarkis hanya bisa diberantas dan dimusnahkan dengan penerapan sistem Islam secara kafah. Karena hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, segala problematika negeri ini dapat dituntaskan. Hukum-hukum Allah Swt. akan membawa negeri ini pada peradaban umat yang tinggi dan mulia.Pemerintahan koruptif dan oligarki takkan terjadi dalam sistem Islam. Mengapa? Sebab dengan penerapan syariat Islam secara kafah pada seluruh aspek kehidupan baik dalam ranah pribadi, masyarakat dan negara akan melahirkan pemimpin yang amanah, jujur dan yang pasti taat pada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla.Nafsu serakah pada diri individu akan musnah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sistem Islam akan mendorong umat untuk gemar berinfaq-shodaqoh. Sikap hedonisme yang lahir dari sistem kapitalis-sekularisme tidak akan tumbuh dalam sistem Islam. Dan apabila sampai terjadi penggelapan harta orang lain secara batil, pasti akan mendapatkan sanksi yang membuat jera pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan buruk itu. Sesuai firman Allah Swt. yang artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa. Maha Bijaksana." (TQS. Al-Maidah: 38)Tak hanya faktor keserakahan individu yang harus dimusnahkan, faktor kesempatan terjadinya korupsi juga harus dihilangkan. Yakni dengan cara menghilangkan atau menghapuskan birokrasi pemerintahan yang berbelit, sehingga membuka celah untuk meraup keuntungan. Begitu pula dengan biaya pemilihan pejabat yang sangat mahal, dapat membuka peluang terjadinya politik balas budi antara pejabat dan pemodal besar.Dalam sistem Islam pejabat negara akan diberi gaji yang layak, sehingga tidak akan timbul niat berbuat curang. Dan yang terpenting dilakukan adalah penghitungan kekayaan pejabat secara berkala.Dengan demikian, hancurnya negara akibat disetir pemerintah koruptif tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Maka tak heran, jika penerapan syariat Islam dapat menguasai 2/3 dunia selama 13 abad.Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga Ramadan tahun ini, menjadi Ramadan terakhir tanpa penerapan syariat Islam secara kafah.Wallahu a'lam bishshawab.

Hancurnya Negara Akibat Disetir Pemerintah Koruptif

Oleh SW. Retnani S.Pd. (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah) Tepat di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yakni pada tanggal ...

Baca selengkapnya »

Mudik Dilarang, Pariwisata Tetap Berjalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7BxYIo6OwN0/YJser7Xir7I/AAAAAAAADw0/2OjSLu3yW80FR6FrH4nYNaOLLD_gZFREACLcBGAsYHQ/s606/IMG-20210511-WA0052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="328" data-original-width="606" src="https://1.bp.blogspot.com/-7BxYIo6OwN0/YJser7Xir7I/AAAAAAAADw0/2OjSLu3yW80FR6FrH4nYNaOLLD_gZFREACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0052.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Ilvia NurhuriMahasiswa dan Aktivis Dakwah Tak terasa bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan ini akan segera pergi meninggalkan umat muslim di seluruh dunia. Momen hari raya Idul Fitri pun sudah terasa. Adapun tradisi yang tak bisa dihindari menjelang lebaran adalah mudik ke kampung halaman, berbelanja kebutuhan lebaran dan lain-lain. Menjelang lebaran, di tengah pandemi seperti saat ini pemerintah memang mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Namun keputusan pemerintah tersebut dianggap kurang persiapan dan pertimbangan dalam hal-hal yang lain. Kerumunan memang tidak terjadi di jalanan, namun beralih ke pusat perbelanjaan.Seperti yang dikutip dari liputan6.com (05/05/2021), “Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021. Bahkan, Polda Metro Jaya turun tangan mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang itu.”Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita, meminta agar masyarakat tetap menyambut lebaran dengan penuh sukacita dan mengingatkan terkait kegiatan belanja menjelang lebaran seperti membeli baju baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan."Ada bagusnya juga lebaran tetap pakai baju baru. Beli baju baru supaya walaupun zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat," ungkapnya. (wartaekonomi.co.id)Kondisi seperti ini memperlihatkan betapa tidak efektifnya kebijakan penguasa dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah kiranya telah gagal mengedukasi masyarakat untuk menyadari pentingnya menjalani protokol kesehatan di tengah pandemi terutama dalam hal menghindari kerumunan. Tidak adanya pendekatan secara personal menjadikan pembeli dan penjual mengabaikan protokol kesehatan. Namun inilah gambaran pengurusan rakyat oleh penguasa yang menganut sistem kapitalisme-sekularisme. Sistem ini menjadikan penguasa mengabaikan kepentingan rakyat dan cenderung berpihak terhadap kapitalis. Tak hanya itu, penanganan wabah yang dilakukan pemerintah sejak awal tidak dilakukan sampai ke solusi akarnya, seperti tidak diterapkannya kebijakan lockdown di wilayah pertama kali muncul wabah. Adapun kebijakan pemerintah berupa larangan mudik tetapi pariwisata tetap berjalan, dinilai tidak solutif karena pariwisata juga berpeluang menimbulkan kerumunan dan klaster baru virus Covid-19.Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat berbeda dengan kebijakan dalam sistem Islam. Di masa Islam berjaya, wabah pun pernah terjadi salah satunya wabah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Pada masa itu, dalam menangani wabah Khalifah Umar menerapkan kebijakan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang berbunyi:“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)Inilah yang dinamakan kebijakan lockdown. Pada saat itu Khalifah Umar meminta masukan Amru bin Ash, sarannya memisahkan interaksi kemudian tak lama kemudian wabah itu selesai. Khalifah Umar mendirikan pusat pengobatan di luar wilayah itu, kemudian membawa mereka yang terinfeksi virus berobat di sana.Dapat digarisbawahi di sini, bukan hanya kebijakan negara yang harus diterapkan, kunci lainnya adalah peran umat. Umat yang mempunyai pemahaman dan keyakinan yang sama dengan negara, mudah diatur dan ketika negara dalam kondisi kesulitan umat dengan suka rela mengasuh, mendukung, menjaga dan membantu negara. Jika negara yang selama ini memusuhi umat, memusuhi pemahaman dan keyakinan umat, tentu akan sulit diasuh, didukung dan dijaga oleh umat. Apalagi jika negara terus-menerus melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap rakyatnya. Dengan begitu, pentingnya membangun negara dengan kekuatan umat.Di dalam Islam, negara mengurus urusan umatnya, memberikan apa yang menjadi haknya yakni sandang, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan dengan sempurna. Alhasil sudah seharusnya umat beralih ke sistem yang mampu mewujudkan keadilan, perlindungan dan menciptakan kesejahteraan yaitu sistem Islam yang berasal dari Allah Sang Pencipta Hukum Sempurna.Wallahu a'lam bi Ash-shawab.

Mudik Dilarang, Pariwisata Tetap Berjalan

Oleh Ilvia Nurhuri Mahasiswa dan Aktivis Dakwah Tak terasa bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan ini akan segera pergi meninggalkan umat ...

Baca selengkapnya »

I'tikaf dan Hukumnya bagi Wanita

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-whHPXaEvg4E/YJsZ-gcjUOI/AAAAAAAADws/uRQMetlWLtYTTU_YDbGKSEOt0iv3irU3QCLcBGAsYHQ/s738/IMG-20210511-WA0082.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="738" src="https://1.bp.blogspot.com/-whHPXaEvg4E/YJsZ-gcjUOI/AAAAAAAADws/uRQMetlWLtYTTU_YDbGKSEOt0iv3irU3QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0082.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Dwi Susanti(Praktisi Pendidikan) Alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dimana di 10 hari terakhir Ramadan ini, Rasulullah mencontohkan untuk semakin meningkatkan ibadah. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan tali sarungnya dan lebih banyak beribadah. Salah satu aktivitas ibadah tersebut adalah melakukan i'tikaf di masjid.Apa itu i'tikaf?I'tikaf artinya berdiam diri di masjid. Bukan di musala yang ada di rumah ataupun musala yang ada di luar rumah. Yang rajih menurut Imam Syafi'i i'tikaf harus dilakukan di dalam masjid, baik dekat maupun jauh dari rumah. I'tikaf ini boleh dilakukan oleh muslim laki-laki maupun perempuan.Hukum i'tikaf ada 4 yaitu:1. Wajib yaitu bagi orang yang telah Bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf, maka wajib baginya untuk beri'tikaf karena nadzarnya. 2. Sunnah, ini adalah hukum asal i'tikaf di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan.3. Makruh yaitu bagi perempuan yang nampak menarik, karena bisa menimbulkan fitnah. Apalagi jika tanpa disertai mahram.4. Haram yaitu bagi perempuan yang tidak mendapatkan izin dari wali/suaminya. Maka haram hukumnya melakukan i'tikaf.Sebagaimana ibadah yang lain, i'tikaf juga memiliki syarat-syarat tertentu. Di antara syarat i'tikaf yaitu:1. Beragama Islam2. Berakal3. Berniat untuk melakukan i'tikaf4. Suci dari hadats baik hadats besar maupun hadats kecilI'tikaf dilakukan minimal seukuran tumakninah. Selama berniat i'tikaf, maka seseorang dilarang untuk keluar dari masjid tersebut kecuali untuk sebuah urusan tertentu. I'tikaf tidak disyaratkan harus duduk, jadi boleh juga dilakukan dengan berdiri.I'tikaf bukan hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun seorang muslim boleh melakukan i'tikaf. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan di bulan Ramadan. Terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf juga dimaksudkan untuk berburu malam Lailatul Qadar. Aisyah ra. pernah meriwayatkan sebuah hadis:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ اْلعَشَرَ اْلأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. [رواه مسلم]Artinya: “Bahwa Nabi saw. melakukan i’tikaf pada hari ke sepuluh terakhir dari bulan Ramadan, (beliau melakukannya) sejak datang di Madinah sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan i’tikaf setelah beliau wafat.” [HR. Muslim]Aisyah ra. pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah apa yang harus saya katakan saat bertemu malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa' fuannii".Maka di malam-malam terakhir bulan Ramadan khususnya di malam ganjil kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa tersebut.I'tikaf adalah momen dimana kita bisa memuhasabahi diri. Apa saja yang telah kita lakukan selama hidup dan apa saja yang belum kita lakukan. Amalan yang buruk semoga bisa ditinggalkan dan amalan-amalan baik semakin ditingkatkan. Namun bagi perempuan yang berhalangan untuk melakukan i'tikaf baik karena tidak mendapatkan ijin dari mahram/suami maupun karena haid, bisa melakukan aktivitas ibadah yang lain. Para perempuan yang berhalangan bisa tetap berburu pahala dengan menunaikan aktivitas wajib seperti tholabul Ilmi, amar makruf nahi mungkar/Berdakwah, menyediakan makanan berbuka dan sahur untuk keluarga. Dan ditambah dengan aktivitas sunnah seperti baca Qur'an, bersedekah, berbagi makanan berbuka, berdzikir dan berdoa dan lain-lain.Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan menjumpai malam Lailatul Qadar di saat kita tengah khusyuk beribadah. Kita mendapatkan gelar muttaqin selepas Ramadan. Senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Aamiin Yaa Mujibud du'a.Allahu a'lam bishshawab.

I'tikaf dan Hukumnya bagi Wanita

Oleh Dwi Susanti (Praktisi Pendidikan) Alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dimana di 10 hari terakhir Ramadan ini, R...

Baca selengkapnya »

E-KTP untuk Transgender, Bentuk Dukungan Penguasa terhadap LGBT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-d1LhV8HfWMw/YJsWrJVfFnI/AAAAAAAADwk/aEkdaIOlzrkfhy3whQcFSPyVgVs1brXsACLcBGAsYHQ/s259/IMG-20210511-WA0081.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" src="https://1.bp.blogspot.com/-d1LhV8HfWMw/YJsWrJVfFnI/AAAAAAAADwk/aEkdaIOlzrkfhy3whQcFSPyVgVs1brXsACLcBGAsYHQ/s0/IMG-20210511-WA0081.jpg" /></a></div> Oleh Siti Fatimah(Pemerhati Sosial dan Generasi) Memang benar bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta berhak menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurus rakyatnya. Namun apa jadinya bila pemerintah berbuat kekeliruan dalam kebijakannya? Tentunya pemerintah (para pejabat yang bekerja di dalam) harus dikoreksi, karena kekeliruan dalam sebuah kebijakan akan dapat menimbulkan kegaduhan. Seperti halnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berinisiatif untuk memberikan/membuatkan KTP elektronik atau e-KTP bagi para transgender. Sepintas misi dari Kemendagri ini sungguh sangat mulia. Membantu para transgender dalam kemudahan bersosialisasi, mendapatkan dokumen kependudukan, mengurus administrasi dalam rangka kemudahkan mengakses layanan publik. "Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh melalui rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita. (Pikiranrakyat.com, 25/04/2021)Selain itu alasan kuat bagi Kemendagri untuk segera mewujudkan kebijakan ini adalah demi terciptanya HAM serta alasan kebebasan dan juga meniadakan tindakan diskriminasi.Secara tidak langsung pemerintah sepertinya mengakui keberadaan kaum transgender ini, menciptakan pemikiran kepada masyarakat bahwa transgender tidak boleh dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Perbuatannya tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang salah dan merupakan hak asasi bagi transgender itu sendiri.Kaum transgender umumnya selalu dikaitkan dengan LGBT, ini dikarenakan perbuatan menyimpang mereka yang cenderung melawan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.  Anehnya penyimpangan ini malah diapresiasi dan dihargai sehingga banyak yang berasumsi bahwa penguasa mendukung perbuatan mereka. Terbukti pada tanggal 17 Oktober 2018  yang lalu Menteri Agama pernah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat tidak boleh mengucilkan dan menghina kaum LGBT. Kemudian Aliansi jurnalis Independen tercatat juga pernah memberikan penghargaan kepada forum LGBTQ, lagi-lagi Menag juga ikut terlibat dalam serah terima penghargaan pada tahun 2016.Bila dicerna secara logika, bagaimana mungkin dengan membantu para transgender mendapatkan e-ktp bisa dikatakan sebagai menolong?  Sepertinya pandangan terhadap LGBT perlu sekali untuk diluruskan supaya jelas dalam menentukan akar masalah serta cara yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. LGBT atau kepanjangan dari Lesbian Gay Bisexual Transgender. Lesbian adalah sebutan bagi penyuka sesama jenis untuk perempuan, gay adalah penyuka sesama jenis kaum laki-laki, sementara bisexual merupakan orang yang menyukai baik perempuan maupun laki-laki. Transgender yaitu orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan namun menginginkan gender yang berlawanan dari kodrat yang telah diberikan Allah kepada mereka.Dalam Islam  perbuatan kaum penyuka sesama jenis; gay, lesbian ataupun bisexual sangat dilaknat oleh Allah Swt. Penduduk sodom, kaum Nabi Luth pernah diazab atas perbuatan keji ini dan kisahnya diabadikan dalam surah Al-'Ankabut ayat 28.Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:وَلُوْطًا اِذْ قَا لَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَـتَأْتُوْنَ الْفَا حِشَةَ ۖ مَا سَبَـقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." (QS. Al-'Ankabut 29: 28)Maka para homoseksual dari kaum Nabi Luth musnah diazab Allah Swt.  Lalu, bagaimana dengan para transgender yang selalu menyuarakan HAM, kebebasan untuk memilih gender yang mereka inginkan?Manusia pada dasarnya tidak dapat memilih jenis kelamin bagi dirinya, hanya Allah Swt. yang menentukan. Seperti halnya manusia tidak dapat memilih melalui rahim siapa mereka kelak dilahirkan, ataupun memilih ras untuk diri mereka sendiri.Hanya sedikit orang yang diberikan hak untuk memilih gender mereka disebabkan kelainan memiliki jenis kelamin ganda sejak lahir. Maka, mereka harus memilih salah satu gender itu pun harus melalui penelitian dan pendampingan dari dokter. Mereka inilah yang disebut dengan khuntsa.Dalam kasus transgender tidak bisa disamakan dengan orang berkelamin ganda, karena pada dasarnya tidak ada masalah pada jenis kelamin dan organ reproduksi mereka seperti halnya seorang khuntsa ini. Yang menjadi masalah adalah isi kepala alias akal mereka yang harus diluruskan sebelum mereka benar-benar merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Swt. Mereka para LGBT harus dibantu untuk kembali normal melalui penanaman iman dan takwa, menanamkan nilai, norma dan pemikiran Islam.  Melarang segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan gharizah nau' secara syari yaitu melalui pernikahan.Menerapkan sistem ekonomi Islam yang benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara sehingga tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai alibi berbuat kejahatan dan penyimpangan. Kemudian yang terakhir, menerapkan sistem 'uqubat (sanksi) tegas terhadap para pelaku LGBT, yaitu berupa hukuman mati bagi pelaku dan korbannya sehingga tidak ada lagi umat yang berbuat sama. Hukuman mati juga merupakan penebusan dosa kelak di akhirat.Lalu siapa yang mampu melakukan upaya pemulihan para LGBT ini agar kembali normal?Apakah ini tugas para da'i atau ulama?Apakah ini tugas para orang tua?Apakah mereka para LGBT ini bisa sembuh dengan sendirinya?Masalah LGBT adalah masalah sistemik, buah dari pemikiran liberalisme yang dihasilkan dari ideologi kapitalisme-sekuler yang mengagungkan berbagai kebebasan sehingga menabrak semua aturan, bahkan menentang Allah Swt. Maka solusi atas masalah LGBT adalah negara. Hanya negara dengan sistem yang tangguh mampu membuat rakyatnya bahkan enggan untuk melirik pada kemaksiatan. Negara dengan sistem Islam di bawah naungan khilafah yang menerapkan ajaran Islam secara kafah yang mampu mengatasi segala bentuk  masalah termasuk LGBT. Apa pun masalahnya maka Islam kafah adalah solusinya. Wallahu a'lam bishshawab[].

E-KTP untuk Transgender, Bentuk Dukungan Penguasa terhadap LGBT

Oleh Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi) Memang benar bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang ba...

Baca selengkapnya »

Reshuffle Kabinet untuk Siapa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VYG60D8vZtg/YJsSZStyxUI/AAAAAAAADwc/FkRP5NzgFOgGNpn66JaY0jHX80wLgfBGQCLcBGAsYHQ/s739/IMG-20210511-WA0080.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="739" src="https://1.bp.blogspot.com/-VYG60D8vZtg/YJsSZStyxUI/AAAAAAAADwc/FkRP5NzgFOgGNpn66JaY0jHX80wLgfBGQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0080.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Siti Fatimah(Pemerhati Sosial dan Generasi) Sudah berkali-kali pemerintah melakukan reshuffle terhadap susunan kabinetnya. Jabatan para menteri ditukar sana-sini, diputar kanan-kiri bahkan dicopot dan diganti. Harapan yang ingin diraih adalah untuk perbaikan terhadap hasil kerja para pejabat supaya menghasilkan capaian yang lebih baik tentunya. Tercatat sudah lima kali mengadakan reshuffle kabinet terhitung sejak periode pertama pemerintah rezim JK. Reshuffle pertama terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian disusul reshuffle yang kedua yaitu pada tanggal 27 Juli 2016, reshuffle ketiga pada bulan Januari 2018, lalu reshuffle keempat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan reshuffle yang terbaru adalah pada tanggal 22 Desember 2020 lalu.Meskipun telah terjadi lima kali pergantian susunan kabinet, namun sepertinya hampir tidak terjadi perubahan pada negeri ini menuju yang lebih baik. Demikian juga perubahan terhadap kondisi perekonomian rakyat. Kehidupan terasa makin sulit saja, harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, para petani banyak yang merugi akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan, meningkatnya jumlah angka kemiskinan akibat sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, angka kriminalitas yang merangkak naik seakan berpacu dengan naiknya jumlah para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Semua itu adalah indikasi bahwa keadaan negeri ini telah berada pada ambang kehancurannya. Alih-alih menginginkan kinerja yang maksimal namun faktanya manuver reshuffle kabinet justru memperlihatkan gambaran  ketidakmampuan dalam mengendalikan masalah yang sedang melanda.Hal ini sangat mungkin terjadi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi-kapitalisme. Pemerintah yang seharusnya menjadi pengatur, pengelola keuangan Rumah Tangga Negara beralih fungsi hanya sebagai regulator saja. Negara menyerahkan SDA kepada para investor, para kapitalis atau para pemilik modal untuk dikelola melalui perjanjian dan kesepakatan. Padahal SDA negara adalah milik bersama/umum, milik seluruh rakyat yang seharusnya dikelola sendiri dengan baik oleh pemerintah, lalu hasilnya akan dikembalikan untuk hajat hidup rakyatnya.Para menteri adalah pejabat yang memiliki  wewenang dan kekuasaan salah satunya mengeluarkan perizinan. Keberadaannya dijadikan alat bagi para pemilik modal untuk meloloskan berbagai kepentingan mereka melalui gratifikasi ataupun suap. Dalam prosesnya menuju jabatan yang diinginkan, tak sedikit dari mereka (calon pejabat) yang meminta bantuan investor/pengusaha untuk memberikan support berupa pendanaan untuk biaya kampanye. Sebagai imbalan atas support yang mereka berikan biasanya mereka akan meminta imbalan berupa kemudahan dalam hal perizinan usaha, sementara kepentingan untuk rakyat dinomorduakan setelah suaranya diambil dalam pilkada ataupun pemilu.Dalam Islam sebuah jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Jabatan yang identik dengan kekuasaan digunakan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. serta sebagai sarana untuk beramar makruf nahi mungkar. Menegakkan hukum-hukum Allah ini mencakup segala bidang dalam sistem pemerintahan. Dalam bidang hukum, sistem peradilan menggunakan hukum sesuai dengan syariat dengan mengimplementasikan hukum qishas dan hudud, lembaga keuangan dengan ekonomi syariah "No Riba", sistem pendidikan, kesehatan, kepolisian yang ke semuanya harus sesuai dengan ketentuan Islam.  Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila tugas-tugas pemerintahan diberikan kepada pejabat yang tidak memiliki keimanan dan memiliki kemampuan/keahlian sesuai bidangnya karena pada dasarnya pemberian amanah berupa jabatan harus berdasarkan prinsip ketakwaan dan kafa'ah.Pemilihan pejabat negara menjadi sesuatu yang sangat krusial karena ia memiliki tanggung jawab yang besar dan aktivitasnya berkaitan/berdampak langsung pada nasib atau kehidupan rakyat.Para pejabat negara dalam sistem Islam/kekhilafahan, mereka dipilih dan diangkat oleh sang khalifah atau orang yang diberi kewenangan berdasarkan syariat Islam. Mereka adalah orang-orang yang tentu saja memiliki reputasi amanah yang tinggi, kredible dan ahli.Selain itu Islam memiliki panduan pokok dalam memilih para pejabat pembantu khalifah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi di antaranya Al-Quwah atau memiliki kekuatan (fisik), At-Taqwa (ketakwaan), Al-Rifq bi Ar-ra'iyah (lemah lembut dan sayang kepada rakyat) serta paham sesuai bidang yang dikuasainya. "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR. Muslim).Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme yang dalam memilih para pejabat-pejabatnya didasarkan atas kepentingan individu dan partai politik/golongan, bahkan digunakan sebagai alat atau jasa balas budi kepada orang-orang yang ikut andil dalam mensupport dalam meraih kekuasaannya. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Reshuffle Kabinet untuk Siapa?

Oleh Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi) Sudah berkali-kali pemerintah melakukan reshuffle terhadap susunan kabinetnya. Jabatan par...

Baca selengkapnya »

Paradoks Akhir Ramadan dalam Sistem Kapitalis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tkb16qbWiAo/YJnzVUGRSmI/AAAAAAAADwU/-7v-I7fX86Ay0Fp2tSN8dUmqayK3G23hwCLcBGAsYHQ/s972/IMG-20210511-WA0043.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="606" data-original-width="972" src="https://1.bp.blogspot.com/-tkb16qbWiAo/YJnzVUGRSmI/AAAAAAAADwU/-7v-I7fX86Ay0Fp2tSN8dUmqayK3G23hwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210511-WA0043.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Ummu NajlaKomunitas Ibu Peduli Generasi Heboh, di akhir Ramadan justru pasar, mall dan sejumlah tempat makan siap saji membludak. Ribuan pengunjung penuh sesak memburu pusat perbelanjaan demi persiapan jelang Lebaran 2021. Kepadatan terlihat di banyak daerah, salah satunya di Jakarta, seperti di Metropolitan Mall Bekasi pada Senin (3/4). Juga, di Jakcloth di parkiran Senayan Park pada Sabtu (1/5). Hal serupa juga terjadi di Tangcity Mall Tangerang, pada Minggu (2/5). Ironisnya, merekapun abai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di sisi lain, Pemerintah melalui Satgas Covid-19 menegaskan, kegiatan mudik lebaran tahun 2021 dalam bentuk apapun resmi dilarang pada tanggal 6-17 Mei. Hal ini dilakukan serta merta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Ironisnya, Pemerintah membolehkan sektor pariwisata dibuka dengan dalih agar roda perekonomian rakyat tetap menggeliat. Bak gayung bersambut, tentu saja ajakan yang di sampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk mengunjungi destinasi wisata lokal, disambut antusias oleh kalangan pengusaha.Naasnya, kebijakan tersebut diamini oleh para WNA yang antusias menyerbu masuk ke Indonesia. Terbukti, pada Selasa (4/5) pukul 15.30 WIB, 85 WN China dan 3 WNI masuk ke Ibukota melalui pesawat China Southern Airline dengan nomor penerbangan CZ8353. Sejumlah WN China tersebut terbang dari Kota Shenzhen dan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Berita tersebut dibenarkan oleh Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara. Padahal sebelumnya pun dilaporkan bahwa 454 WN India masuk Indonesia juga melalui Bandara Soekarno Hatta. Di kala, dunia menjadikan India sorotan global akibat tsunami covid yang menewaskan ribuan orang dan melahirkan mutasi covid baru varian B1617. Ironi Kebijakan Kapitalis vs IslamMiris, dalam sistem serba materialis saat ini, akhir Ramadan tak lagi menyayat hati. Justru memilukan ditinggalkan dalam balutan perbelanjaan dan nafsu duniawi. Tamu agung yang harusnya disambut dengan sepenuh hati dan kepulangannya ditangisi. Kini justru tak berbekas dan di khianati. Padahal, jika kita tengok shirah Nabi saw. dan para shahabat justru bersedih hati ketika Ramadan akan berakhir. Para shalafatus sholih giat berfastabiqul khoirot dalam ibadah. Bahkan, banyak menangis kala perpisahan hampir tiba.Ibnu Rajab al-Hanbali ketika menggambarkan kondisi salaf, beliau menjelaskan bahwa enam bulan sebelum Ramadan menjelang, mereka berdoa dengan giat agar disampaikan kepada bulan agung ini. Sedangkan enam bulan sesudahnya, mereka sangat gigih berdoa agar segenap amalan mereka diterima Allah Subhanahu Wata’ala (Lathâ`ifu al-Ma’arif, 209). Persis setelah Ramadan berakhir, mereka menampakkan kesedihan, dan merasa kehilangan. Di samping itu, mereka sangat antusias saling menasihati agar bisa meneruskan ketaatan sepanjang tahun.Ironisnya, kebijakan Pemerintah yang membuka sektor pariwisata lebar-lebar demi tergelontornya kran ekonomi. Jelas, berimbas negatif pada rakyat. Di tengah pandemi yang tak kunjung henti, kebijakan tersebut sukses memancing munculnya cluster baru penyebaran Covid-19. Abainya masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan potensi kerumunan yang kian membludak. Menjadi bukti, gagalnya edukasi Pemerintah merangkul rakyat dalam perang melawan covid. Padahal, harusnya Pemerintah yang menjadi tumpuan rakyat harusnya mampu menjadi garda terdepan dalam perang melawan covid 19. Bukan justru mengambil kebijakan yang syarat dengan kepentingan Kapital dan keuntungan semu yang justru merugikan dan menyengsarakan rakyat.Jelas, kebijakan sistem Islam dalam perang melawan wabah berbeda dengan sistem Kapitalis. Seorang pemimpin Islam (Khalifah) yang melandasi dirinya dengan ketakwaan dan hukum Allah, pasti akan mengambil kebijakan tegas yang mampu menyelamatkan dan merangkul rakyat. Bukan sekadar isapan jempol atau bahkan pencitraan politik semata demi ambisi semu dan syahwat duniawi. Terbukti, bagaimana ketegasan Khalifah Umar beserta pejabatnya yang mengambil penanganan cepat dan tepat dalam karantina penanganan wabah. Bahkan memudahkan birokrasi dan regulasi sarana prasarana serta tenaga medisnya bagi terdampak bencana yang di karantina. keputusan yang berbobot tersebut harus segera diambil demi menyelamatkan rakyat agar tidak dibinasakan oleh wabah penyakit. Alhasil, pandemi pun bisa diatasi dengan sukses dan tidak berdampak serta menyebar ke wilayah lainnya. Penanganan tersebut pun didasari akidah dan keimanan yang kuat akan hadis yang di sampaikan Abdurrahman bin Auf yang mendengar Rasulullah saw. bersabda:"Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya."Inilah, paradoks dan anti klimaks antara sistem Kapitalis dan sistem Islam yang jelas berbanding terbalik. Kebijakan yang berbalut Kapitalis cenderung tumpang tindih dan kontraproduktif. Terjadi ketidakberaturan antara kebijakan dengan fakta di lapangan. Bahkan tidak selaras pelaksanaanya antara kementrian dan lembaga. Jika terjadi kesalahan akan saling lempar tanggung jawab dan saling menuding mencari kambing hitam serta pembenaran diri.Bagusnya, hukum Islam yang murni dari Sang Pencipta tak akan mungkin mampu ditandingi dengan sistem buatan sang tirani yang syarat kepentingan dan nafsu duniawi. Pasalnya, Khalifah dan jajarannya hanya sebagai pelaksana sistem buatan Illahi bukan sebagai pembuat hukum. Pemimpin dan para pejabatnya dituntut untuk taat pada rambu-rambu hukum yang sudah dilegitimasi dan didaulat dalam Undang-undang dasar Al-Qur’an dan hukum syara’. Setiap pelanggaran yang terjadi tak hanya dipertanggungjawabkan kepada si empunya hukum yaitu Allah Swt., tapi juga akan dikontrol oleh Mahkamah Mazalim dan Majlis Umat. Regulasi sistem yang tegas dilandasi ketakwaan yang mengikat. Akan menjadikan sistem berjalan secara adil dan beradab dalam makna yang hakiki bukan sekedar jargon kekinian. Alhasil, sudah saatnya kaum muslimin kembali ke pangkuan Illahi dengan menerapkan hukum Allah secara kafah di bumi pertiwi dan seluruh penjuru bumi. Wallahu a'lam bishshawab.

Paradoks Akhir Ramadan dalam Sistem Kapitalis

Oleh Ummu Najla Komunitas Ibu Peduli Generasi Heboh, di akhir Ramadan justru pasar, mall dan sejumlah tempat makan siap saji membludak. Ribu...

Baca selengkapnya »

Wanita Haid Boleh Berpuasa, Penyesatan Akidah Mulai Nyata

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sHe52ZFHA4M/YJkfjlUihhI/AAAAAAAADwM/I49WadqvcbgXhIQADhZpjm1ewpIOXmbIgCLcBGAsYHQ/s1040/IMG-20210510-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" src="https://1.bp.blogspot.com/-sHe52ZFHA4M/YJkfjlUihhI/AAAAAAAADwM/I49WadqvcbgXhIQADhZpjm1ewpIOXmbIgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210510-WA0017.jpg" width="320" /></a></div> Oleh Asma Sulistiawati (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton) Media sosial, khususnya Instagram ramai dengan perbincangan soal perempuan haid masih bisa berpuasa. Lembaga-lembaga agama Islam menolak dan mengecam alasan tersebut karena tak sesuai ketentuan.Akun Instagram Indonesiafeminis's mengunggah ulang pembahasan dari akun Instagram mubadalah.id soal alasan perempuan haid boleh berpuasa'. Unggahan itu menyebutkan tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan haid berpuasa. Kemudian, disebutkan juga bahwa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ra dan riwayat lainnya menyatakan bahwa Rasulullah hanya melarang salat bagi perempuan haid dan tidak melarang puasa.Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, buka suara, hadis dari Aisyah ra. memang menjadi salah satu rujukan soal perempuan yang haid dalam puasa. Hadis dari Aisyah itu disampaikan oleh Imam Muslim. Dalam hadis itu, diceritakan bahwa Aisyah isteri nabi berkata: "Kami pernah kedatangan hal itu (haid), maka kami diperintahkan meng-qada puasa dan tidak diperintahkan meng-qada salat." (HR Muslim). (detikcom, 3/5/2021).Wanita yang mengalami posisi menstruasi merupakan salah satu fitrah yang telah diberikan Allah Swt. Namun dalam keadaan tersebut seorang wanita memang terdapat pelarangan dalam hal beribadah. Baik untuk salat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan masuk ke masjid. Sehingga kita sebagai kaum muslimah pun menaati hal tersebut. Pun jika ada kondisi yang membolehkan wanita boleh berpuasa saat haid seperti yang dikatakan, itu tidak bisa dijadikan rujukan pengambilan sehingga menjadi boleh melakukannya.Karena posisi syara' rujukannya tetap Al-Qur'an dan Sunnah dalam pengambilannya. Sehingga ketika kita dapati keadaan yang seperti ini harusnya negara turut mengambil andil dan tidak didiamkan saja. Sebab ketika hal ini terus dibiarkan akan dapat menimbulkan keraguan tentang hadis nabi. Bukankah Rasulullah sudah menegaskan tentang posisi orang haid dan keutamaannya? Lalu kenapa masih harus mengambil pendapat sendiri. Munculnya pandangan ‘nyeleneh’ mengatasnamakan fiqih progresif adalah buah abainya negara melindungi syariat. Bahkan dalam sistem demokrasi saat ini negara mendorong liberalisasi syariat dan menumbuhsuburkan pandangan menyimpang yang bisa menyesatkan umat.Inilah hasil jika sistem sekuler yang bermain di dalamnya. Adanya penyesatan dalam hal akidah tidak dipermasalahkan. Padahal jika dibiarkan bisa menimbulkan keraguan dan bahkan parahnya bisa diikuti oleh khalayak muslimah.Sudah saatnya untuk kembali dan memandang bagaimana Islam dapat menjamin tentang keutuhan syariat-Nya. Khilafah menjamin tidak ada pandangan menyesatkan bisa berkembang dan disebarkan karena salah satu fungsi negara adalah muhafazah ala ad diin. Dalam Islam, akidah sangatlah penting. Ibarat bangunan, akidah merupakan pondasi yang mempengaruhi seluruh bangunan. Ketika akidah kuat dan kokoh, insyaAllah pemahaman Islam pun kuat. Sebaliknya, jika akidah dangkal, inilah yang akan membuatnya mudah dirasuki paham-paham yang sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam.Begitu juga dalam penjagaan syariat. Sebagaimana diketahui bahwa menjalankan syariat Islam adalah salah satu perintah Allah dan merupakan kewajiban kaum muslim untuk melaksanakannya. Semua muslim wajib melaksanakan syariat Islam secara benar. Sementara negara bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk menjaga syariat itu.Undang-undang tersebut mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia. Mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, fiqih, kekuasaan dan sebagainya. Termasuk, dalam konteks fiqih.Fiqih merujuk kepada hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid yang sumber hukumnya digali dari hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. An-Nisa’ ayat 59, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”Maka dari itu, pintu ijtihad haruslah dibuka, agar masyarakat dapat mengetahui seputar hukum-hukum Islam yang benar, sehingga tidak mudah terpengaruh ketika muncul pemahaman-pemahaman yang salah dan menyimpang. Wallahu a'lam bishshawab.

Wanita Haid Boleh Berpuasa, Penyesatan Akidah Mulai Nyata

Oleh Asma Sulistiawati (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton) Media sosial, khususnya Instagram ramai dengan perbincangan soal perempua...

Baca selengkapnya »

Kebijakan Antara Mudik dan Mall

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wA04y_pnayU/YJgPyOrndfI/AAAAAAAAA_Q/1Sflzy7_L6Y_2Wvf0HMfwHviUsMQf66jwCLcBGAsYHQ/s1199/IMG_20210509_233711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="817" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-wA04y_pnayU/YJgPyOrndfI/AAAAAAAAA_Q/1Sflzy7_L6Y_2Wvf0HMfwHviUsMQf66jwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20210509_233711.jpg" /></a></div> Oleh Hany Handayani, S.P. (Aktivis Muslimah)  Mudik merupakan aktivitas tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Idul Fitri. Tradisi mudik mungkin hanya ditemui di Indonesia, lantaran di negara lain yang juga muslim nampaknya hal ini tak begitu jadi prioritas. Selain demi menjalin silaturahmi saat Idul Fitri, mudik juga mampu menambah sisi ekonomi bagi sebagian masyarakat. Terutama bagi transportasi umum. . Hampir dua tahun negeri ini dilanda pandemi. Di tahun kedua ini pula mudik masih tetap jadi aktivitas yang dilarang oleh pemerintah. Atas dasar mengontrol arus virus covid-19 yang masih belum terkendali, pemerintah akhirnya menetapkan aturan khusus bagi mereka yang mau mudik. . Mulai dari menyiapkan aparat keamanan guna mengontrol masyarakat agar tetap di tempat masing-masing. Hingga memberikan sangsi bagi yang melanggar. Jika ada yang berani nekat pergi, maka jangan kaget di tengah jalan anda akan diminta untuk balik arah ke tempat asal. Seperti yang dilansir oeh kompas.com berikut ini. . Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, warga yang nekat mudik akan diminta berputar balik. "Pihak kepolisian berhak memerintahkan masyarakat berputar balik. Maka dari itu saya minta agar masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik," . Di tengah sorotan larangan mudik bagi warga. Netizen justru di kagetkan dengan pernyataan dari Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk tetap berbelanja baju baru walau tidak mudik. Menurutnya ini merupakan salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi. . Mudiknya di larang tapi kumpul di mall dan pasar justru dimudahkan. Nampak nyata ketika Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021. Dikutip dari liputan 6.com. . Banyak kalangan masyarakat yang menyayangkan kebijakan tersebut. Di tengah kagalauan dalam mencari sesuap nasi, pemerintah justru tak empati mengeluarkan kebijakan mengiris hati. . Membludaknya masyarakat di tengah pandemi nyatanya bukan hanya butuh kesadaran pribadi. Melainkan kebijakan yang selaras dari pemimpin negeri harusnya mampu mengantisipasi. . Namun di saat yang sama justru pemerintah menunjukan inkonsistennya lagi. Mengimbau belanja demi menyambut hari raya walau mudik tak diperbolehkan kembali. . Nampak solusi tambal sulam yang terjadi dalam mengurusi masalah ekonomi dan pandemi, solusi yang tak mendasar untuk selesaikan urusan mendesak negeri ini. Maka sangat wajar jika kita amat sulit terlepas dari beragam masalah yang tak kunjung usai hingga detik ini. . Semoga dengan bergulirnya fakta yang terjadi saat ini, mampu membuka mata hati. Baik muslim maupun bukan. Karena masalah yang kita hadapi adalah masalah bersama yang butuh solusi dengan pemikiran yang mendalam dan juga hati yang jernih. Bukan sekedar dugaan tanpa fakta yang gunakan trial and error seperti sekarang ini. .Wallahu'alam bishowab.

Kebijakan Antara Mudik dan Mall

Oleh Hany Handayani, S.P. (Aktivis Muslimah) Mudik merupakan aktivitas tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang...

Baca selengkapnya »

Tragedi Nanggala 402, Buramnya Alutsista Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-t9EkEezxvHo/YJcR9_mc_II/AAAAAAAADv0/4d7hPiuvY1In-DJsX9zvZQ15CiBr7NnWgCLcBGAsYHQ/s1031/IMG-20210508-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1031" data-original-width="595" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-t9EkEezxvHo/YJcR9_mc_II/AAAAAAAADv0/4d7hPiuvY1In-DJsX9zvZQ15CiBr7NnWgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210508-WA0012.jpg" /></a></div> Oleh Nur Octafian N.L S.Tr. Gz(Relawan Media) Indonesia dan dunia kemaritiman berduka, 53 jiwa prajurit gugur di Perairan Bali. Berdasarkan bukti-bukti otentik KRI Nanggala 402 dinyatakan subsunk (tenggelam), pada Sabtu 24 April 2021 pukul 17.00 Wita setelah hilang kontak (submiss) pada Rabu, 21 April 2021 di Perairan Bali. Kapal selam buatan jerman ini telah menemani TNI AL selama kurang lebih 40 tahun. KRI Nanggala 402 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian dan tenggelam di kedalaman 838 meter, jauh melampaui daya selamnya yang hanya mencapai 257 meter. Dari tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 sejumlah pengamat dan pakar kemiliteran menyorot masalah alat utama sistem persejataan (alusista). Publik mendesak agar pemerintah segera melakukan peremajaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Namun sayangnya peremajaan alutsista terkendala terutama dalam hal pendanaan seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Eks Danjen Kopassus itu juga menyebutkan bahwa banyak alutsista dalam keterpaksaan, belum dimodernisasi lebih cepat. Karena pemerintah masih mengutamakan pembangunan kesejahteraan dan investasi di bidang pertahanan sangat mahal. (Fokus.tempo.co 22/04/21)Bila berbicara soal anggaran, maka bukankah negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah? Namun sayangnya, kekayaan alam yang luar biasa tersebut lebih banyak dinikmati oleh para kapital dan korporat asing melalui konsep liberalisasi. Penerapan ideologi kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadikan rakyat penghuni negeri ini hanya merasakan recehan kekayaan alamnya sendiri. Tak berhenti pada potensi sumber daya alam, dalam alokasi anggaran menimbulkan pertanyaan. Mana lebih penting dan menjadi prioritas, membangun ibu kota baru atau memperkuat armada laut dan industri dan modernisasi di sektor kelautan Indonesia?Oleh karenanya dengan sistem kapitalisme yang berorientasi materi tak sepenuhnya akan serius mengurusi bidang militer yang memang membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini menjadi faktor tarik ulur prioritas dana. Maka tak heran sektor yang investasinya menjanjikan, akan menjadi prioritas pembangunan. Terlebih sistem pendanaan yang berbasis utang dan pajak menjadikannya rapuh dan rentan intervensi asing. Apa dampaknya? 53 jiwa prajurit menjadi korban atas kesalahan prioritas tersebut. Bukan hanya itu, rawannya penyimpangan praktik korupsi dalam sektor pertahanan di bidang pengadaan alutsista makin memperburuk persoalan alutsista TNI. Belum lagi isu yang merebak yang membuka tabir mengenai adanya mafia dalam pengadaan alutsista. Menjadi PR besar bagi negeri ini dalam konteks pertahanan.Tak bisa dipungkiri bahwa militer adalah bagian dari politik. Bahkan menjadi ujung tombak manuver politik, khususnya urusan politik luar negeri. Oleh sebab itu Islam memberikan perhatian besar pada bidang kemiliteran. Bahkan bukan hanya sekadar badan pertahanan melainkan sebagai departemen pelaksana kewajiban dari Allah Swt. yaitu menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad. Dengan demikian adanya tugas khusus ini. Departemen kemiliteran dituntut menguasai persenjataan tercanggih dan terkuat, selanjutnya kekuatan militer akan menjadi kekuatan terstruktur.Negara akan mendukung sepenuhnya kekuatan kemiliteran dengan membangun industri militer yang akan senantiasa membuat teknologi baru dan tercanggih dalam bidang alutsista, sehingga makin meningkatkan kewibawaan negara Islam dan sekaligus menggentarkan negara-negara musuh. Pembangun industri militer sebagai penunjang kekuatan pasukan bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Berdasarkan hadis dari Abu Dawud dalam Al-Marasil dari Makhul dan Ash-Shan’ani dalam Subul as-Salam, pada saat pengepungan kota Thaif selama 15 hari, Salman al-Farisi membuat senjata pelontar sendiri kemudian menunjukkannya kepada Rasulullah dan memberikan masukan kepada Beliau agar menggunakan senjata pelontar ini untuk menggempur benteng saat di Persia. Dan masih banyak lagi sejarah gemilang yang dicatat kemiliteran Islam dengan pengembangan-pengembangan alutsistanya. Jika pada masa itu saja umat muslim mampu mengembangkan alat militer di darat maupun di laut, maka sebuah kemustahilan saat ini bila ingin melakukan modernisasi alutsista militer.Dalam hal pendanaan departemen kemiliteran, Baitul Mal dari pos kepemilikan negaralah yang turut membiayainya. Dana ini diperoleh dari fai, jizyah, kharaj, ‘usyur dan khumus. Namun bila dana ini tidak mencukupi, Khalifah dapat mengambil dana dari pos kepemilikan umum, jika masih tidak mencukupi negara boleh mengambil pajak dari warga negara hingga dana yang dibutuhkan tersebut terpenuhi dan pajak dihentikan. Pajak ini bersifat temporal, tidak berlangsung terus menerus dan dipungut dari kalangan orang kaya. Oleh karena itu, negara berperan secara mutlak selain itu sumber dana yang mencukupi dan semangat yang didorong oleh akidah Islam. Karenanya tak heran jika sejarah kemiliteran Islam telah menorehkan prestasi yang begitu luar biasa. Karena tentu ketika Islam diambil secara menyeluruh dalam semua bidang terutama kemiliteran, maka pengembangan alutsista militer dengan teknologi modern bukan sesuatu yang sulit diwujudkan. Sehingga kasus seperti tragedi Nanggala 402 yang disinyalir subsunk karena faktor usia dan menimbulkan korban jiwa pun dapat dihindari.Wallahu a'lam bishshawab.

Tragedi Nanggala 402, Buramnya Alutsista Indonesia

Oleh Nur Octafian N.L S.Tr. Gz (Relawan Media) Indonesia dan dunia kemaritiman berduka, 53 jiwa prajurit gugur di Perairan Bali. Berdasarkan...

Baca selengkapnya »

Telusuri

Kebijakan 'Guyonan' Jelang Lebaran

Derita Palestina di Ujung Ramadan

Negara Terdepan dalam Menjaga Ajaran Islam

Hancurnya Negara Akibat Disetir Pemerintah Koruptif

Mudik Dilarang, Pariwisata Tetap Berjalan

I'tikaf dan Hukumnya bagi Wanita

E-KTP untuk Transgender, Bentuk Dukungan Penguasa terhadap LGBT

Reshuffle Kabinet untuk Siapa?

Paradoks Akhir Ramadan dalam Sistem Kapitalis

Wanita Haid Boleh Berpuasa, Penyesatan Akidah Mulai Nyata

Kebijakan Antara Mudik dan Mall

Tragedi Nanggala 402, Buramnya Alutsista Indonesia

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi

Telusuri

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi