Lenteranya Hati

New System (Islam) Solusi Kesejahteraan Petani

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-I-8b8PwIq8Q/X5y2r0-966I/AAAAAAAAAb4/Ehcxs1vS-5M5dx5xQCrEakB1sjlAHo6cwCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20201026-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-I-8b8PwIq8Q/X5y2r0-966I/AAAAAAAAAb4/Ehcxs1vS-5M5dx5xQCrEakB1sjlAHo6cwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201026-WA0002.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Rifka Nurbaeti, S.PdIbu rumah tangga & Pegiat literasi Organisasi petani dan nelayan, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat menyebutkan para petani terutama di tiga kabupaten, Jawa Barat, mengalami kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Padahal, pupuk urea bersubsidi ini diperlukan untuk menunjang aktivitas tanam padi mereka. Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta, menyebutkan petani di Kabupaten Subang, Indramayu dan Bekasi, Karawang kesulitan mengakses pupuk urea bersubsidi karena kurangnya kuota atau alokasi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian. (REPUBLIKA.CO.ID)Beberapa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, diantaranya; 1) Dampak dari penundaan kartu tani yang belum bisa dilaksanakan akibat belum siapnya sarana dan prasarana. Penundaan kartu tani ini menyebabkan terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi. 2) Alokasi pupuk bersubsidi yang masih jauh dari kebutuhan, misal Tahun 2020 di wilayah Karawang mendapatkan alokasi sebanyak 38 ribu ton pupuk subsidi, sedangkan kebutuhan mencapai 52 ribu ton. 3) Disparitas harga antara harga pokok produksi dengan harga eceran tertinggi yang disebabkan oleh komponen produksi yang terus meningkat. (Tempo.co)Kemiskinan yang mendera petani lantaran persoalan-persoalan klasik yang tidak teratasi, walaupun rezim yang berkuasa terus berganti. Persoalan utamanya adalah minimnya kepemilikan lahan, keterbatasan modal, lemahnya penguasaan teknologi, hingga lemahnya posisi tawar dalam penjualan hasil panen. Problematika ini seperti lingkaran setan yang menyebabkan petani terus hidup dalam kemiskinan tanpa adanya solusi yang tuntas dan benar.Namun jika diperhatikan, sebenarnya semua masalah ini merupakan persoalan cabang yang berakar pada sistem tata kelola pertanian yang buruk yaitu kapitalis neoliberal. Sistem ini yang telah meminggirkan peran negara hanya sebagai regulator, sementara operator diserahkan kepada korporasi. Bahkan bobroknya sistem ekonomi kapitalisme yang mengizinkan kebebasan secara mutlak, menciptakan kapitalisasi korporasi pangan yang terus menggurita. Sistem tata kelola inilah yang menyebabkan ketimpangan kepemilikan aset, penguasaan rantai produksi distribusi pangan, hingga kendali harga pangan oleh korporasi raksasa. Sementara pemerintah ibarat wasit yang juga cenderung berpihak pada korporasi. Minusnya upaya preventif untuk mengantisipasi anjloknya harga ketika panen raya juga menampakkan tidak adanya keberpihakan pada petani. Belum pula serbuan produk impor yang “difasilitasi” kebijakan pemerintah, jelas-jelas wujud pemiskinan struktural pada petani. Belum lagi adanya penetapan Undang-undang Perkebunan, Undang undang Sumber Daya air dan beberapa aturan hukum yang lain. Dalam pelaksanaannnya justru banyak petani penggarap perkebunan terlantar yang merupakan jalan satu-satunya dalam bertahan dalam sulitnya perekonomian hari ini lebih banyak di pidanakan daripada mencabut HGU perusahaan yang menelantarkan perkebunannya. Begitu pula UU Sumber Daya Air (SDA) yang lebih banyak memberikan fasilitas pada perusahaan-perusahaan air mineral seperti DANONE dari pada memfasilitasi atau memperbaiki sistem irigasi untuk petani.Mencermati persoalan-persoalan petani yang terjadi karena paradigma dan konsep pengelolaan pertanian yang batil, mustahil dapat mengurai masalah dan menyentuh akar masalahnya.Hanya Islam yang diturunkan Allah Swt. sebagai ideologi, memiliki kekayaan konsep dan pemikiran cemerlang yang bersifat praktis. Pengaturan pertanian wajib berada dalam tanggung jawab negara/khilafah mulai dari hulu hingga hilir. Hubungan negara dengan rakyat bukan hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Sebab negara/pemerintah adalah raain dan junnah bagi rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: “Imam (khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari)Pengaturan pertanian Islam oleh negara ini akan mewujudkan dua hal sekaligus yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pengaturan ini tampak dalam beberapa konsep hukum Islam diantaranya ; Dalam aspek produksi, Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun bagi yang tidak mampu, lemah, dan malas memproduktifkannya, maka hilanglah kepemilikannya. Hal ini terlihat pada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Sesuai sabda Rasulullah saw.: “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari) Berbeda dengan kapitalis-neoliberal, khilafah akan memberikan berbagai bantuan kepada petani seperti saprodi, infrastruktur penunjang, modal, teknologi, dsb. Untuk memaksimalkan pengelolaan lahan dukungan dan bantuan ini (Islam) bisa bersifat gratis, nonribawi, serta ditujukan kepada semua petani yang membutuhkan. Semua kebutuhan anggaran ditopang penuh oleh baitulmal khilafah.Mendorong pelaksanaan riset oleh PT dan lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani.Untuk menjamin hal ini, pemerintahan khilafah harus hadir dalam bentuk pengawasan. Kebijakan khilafah dalam hal ini adalah dengan tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i, dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang. Pengawasan juga dilakukan kepada penjual dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dan sebagainya, disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam. Politik ekonomi Islam yang sahih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian dengan dinamis dan terus tumbuh.Wallaahu a'lam bishshawaab

New System (Islam) Solusi Kesejahteraan Petani

Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd Ibu rumah tangga & Pegiat literasi Organisasi petani dan nelayan, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa ...

Baca selengkapnya »

Wakaf, Energi Kedaulatan Pangan Bangsa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-E2z0noky4wQ/X5wVdbM-ciI/AAAAAAAAAfA/B_UhQoWteTgvjttfQcoPqPJBk6xWGJaFwCLcBGAsYHQ/s1028/IMG-20201030-WA0016.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="607" data-original-width="1028" src="https://1.bp.blogspot.com/-E2z0noky4wQ/X5wVdbM-ciI/AAAAAAAAAfA/B_UhQoWteTgvjttfQcoPqPJBk6xWGJaFwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201030-WA0016.jpg" width="320" /></a></div>Dampak signifikan dari pandemi Covid-19 mulai menyoroti bagaimana pangan dan pertanian tetap mampu mendukung kebutuhan bangsa. Ketahanan pangan menjadi isu yang diseriusi, bahkan masuk ke dalam pembahasan saat Hari Pangan Sedunia tahun ini. Berbagai langkah disusun untuk mempertahankan akses kepada makanan yang aman dan bergizi sebagai bagian penting dari respons terhadap pandemi Covid-19.  Dengan urgensi yang ada, wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi tertinggi dalam Islam dapat mengakomodasi kebutuhan pangan selama pandemi Covid-19, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan yang paling terpukul oleh guncangan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara produktif diyakini dapat menggerakkan sistem ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat luas. Kehadiran wakaf pun kemudian dapat memenuhi kebutuhan primer dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi entitas sosial. Lainnya, aset wakaf yang berupa tanah dapat menjadi salah satu pendukung untuk menggenjot ketersediaan pangan ke depan.  Tantangan menjawab kebutuhan pangan, Global Wakaf - ACT telah meluncurkan program Masyarakat Produsen Pangan Indonesia (MPPI) yang juga memberdayakan petani lokal. Para petani akan diberikan modal berupa bibit dan pupuk, kemudian hasil panennya akan kembali dibeli ACT dengan harga terbaik. Program MPPI ini ternyata disambut baik oleh Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I) dan Gerakan Masyarakat Pesantren untuk Ketahanan Pangan Indonesia (Gema Petani). Kerja sama ini rencananya akan membantu penggarapan lahan sekitar 1.500 petani di lahan seluas 500 hektar di Jawa Timur. “Jadi Insya Allah, Global Wakaf – ACT bersama dengan YP3I dan Gema Petani akan membuat proyek pertama 500 hektare sawah padi. Program kerja sama ini didanai seluruhnya oleh dana wakaf. Lalu kemudian, kita punya program wakaf pangan, dari sawah ini nanti padi masuk ke Lumbung Beras Wakaf. Gabah akan digiling, yang hasilnya nanti insyaallah akan didistribusikan kepada masyarakat, termasuk petani yang belum sejahtera,” ungkap Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap Ahyudin dalam acara diskusi kebangsaan bertajuk “Wakaf, Energi Kedaulatan Pangan Bangsa”, Kamis (29/10). Ahyudin juga menjelaskan bahwa era peradaban itu telah terjadi sejak fase Islam berkembang di Madinah. Pada masa itu, masyarakat diberdayakan secara ekonomi dan sosial melalui wakaf hingga mendapatkan kedaulatan yang paripurna. Sehingga, apabila dikelola dengan baik, wakaf akan menciptakan peradaban yang tinggi dan baik pula di masa sekarang.  “Wakaf bisa mendorong manusia untuk saling mandiri, memberi, dan mencontoh keteladanan umat terdahulu dalam bermasyarakat dan bernegara. Wakaf juga termasuk instrumen keuangan tertinggi dalam sistem keuangan karena berdampak pada tujuan ekonomi dan sosial. Jika ekonomi umat tercipta dengan sangat baik, dan kehidupan sosial antar manusia itu tercipta, maka itulah cikal bakal peradaban. Mari gerakkan wakaf dan kita perjuangkan kedaulatan pangan umat. Insyaallah, jika umat berdaulat dengan pangan, maka umat akan mandiri, punya harga diri, dan bebas dari kemiskinan,” tambah Ahyudin. Produktivitas lahan wakaf menjadi jalan yang bisa diwujudkan dan produksi pangan ke depan bisa dikembangkan. Tentunya dengan kolaborasi antara nazhir wakaf, korporasi dan ahli dalam bidang pertanian. Maslahat lahan wakaf dalam komoditas pangan juga dapat membantu para petani terlepas dari sistem ijon. Dengan memangkas sistem ijon dan kolaborasi antar penggerak, tentu akan membantu stabilitas harga di masyarakat karena mampu memangkas proses niaga yang panjang dan merugikan. Sehingga, harga beli ke petani sangat layak dan harga jual ke masyarakat juga terjangkau. KH. DR. Mahfudz Syaubari selaku pimpinan YP3I dan Gema Petani turut menyambut positif adanya kolaborasi ini. “Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah, yakni Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, sangat bersyukur menjadi bagian kerja sama ini. Kita berharap bahwa, kerja sama ini nanti bisa betul-betul dirasakan oleh umat. Khususnya di tengah-tengah krisis dikarenakan pandemi global saat ini. Mudah-mudahan kehadiran Global Wakaf – ACT dengan YP3I ini bisa membantu menangani dan memberi solusi kepada umat khususnya di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.Karena besarnya kekuatan wakaf ini, KH. Syaubari mengajak kepada masyarakat untuk semakin menggerakkan wakaf secara luas. “Yang perlu kita luruskan sekarang ini dan perlu kita kampanyekan, bahwa wakaf itu tidak hanya sekadar di 3M: madrasah, masjid dan makam. Tetapi, ada kekuatan ekonomi yang bisa digerakkan oleh wakaf produktif yang saat ini dimotori dan telah dilakukan oleh Global Wakaf – ACT. Alhamdulillah, ada pertanian yang didanai dari dana wakaf, ada rumah sakit, ada penggilingan gabah dan lain sebagainya. Ini suatu terobosan, bisa mengatasi problem yang ada di umat,” tutup KH. Syaubari. Kolaborasi ini sekaligus menjadi perwujudan nyata dari gerakan “Bangkit Bangsaku” dimana semangat kegotongroyongan dan optimisme menjadi bahan bakar dalam menjalani masa darurat akibat pandemi Covid-19.

Wakaf, Energi Kedaulatan Pangan Bangsa

Dampak signifikan dari pandemi Covid-19 mulai menyoroti bagaimana pangan dan pertanian tetap mampu mendukung kebutuhan bangsa. Ketahanan p...

Baca selengkapnya »

Masa Depan Produk Halal, Akan Dibawa Kemanakah?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-znj-eVHvUy8/X5v25Li6W7I/AAAAAAAAAbk/jvM527MM0as7_vZn4mJ5t3MV63UH3LTbgCLcBGAsYHQ/s600/IMG-20201030-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-znj-eVHvUy8/X5v25Li6W7I/AAAAAAAAAbk/jvM527MM0as7_vZn4mJ5t3MV63UH3LTbgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201030-WA0026.jpg" /></a></div>   Oleh: Tri S, S. SiPenulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi Kehalalan suatu produk sangatlah penting di dunia ini. Terutama Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, Islam mewajibkan muslim memakan makanan yang halalan thoyyiban (halal menurut agama dan baik bagi kesehatan). Maka kepastian halal suatu produk menjadi hal yang sangat urgen. Jika kehalalan suatu produk tidak distandarkan pada yang ahli, yaitu ulama maka akan sangat berbahaya. Pasalnya, muslimlah taruhannya. Halal haram tidak bisa ditentukan suatu individu disebabkan tak semua mumpuni dalam hal itu. Jika kita menyoroti pasal-pasal UU Omnibus Law maka akan didapati bahwa sertifikasi halal bisa diterbitkan tanpa ada andil ulama. Sontak, hal ini menuai reaksi masyarakat. Beberapa orang mengritisi hal ini. Salah satunya Aminudin.  "Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tahu seluk beluk sertifikasi," kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu 14 Oktober 2020. (www.antaranews.com) Wajar apabila masyarakat menolak UU ini. Karena di dalamnya banyak sekali kemudaratan. Resiko memakan makanan haram salah satunya adalah hidup tak berkah, ketika diberi hidayah lenyap disebabkan ada daging yang terbentuk dari hal-hal yang haram. Maka ini adalah persoalan serius, bukan perkara main-main. Jika kita sadar maka memang inilah watak asli kapitalistik yang kebijakannya hanya mencari keuntungan. Dengan diterbitkannya UU ini akan mempermudah investasi dengan KIH (Kawasan Industri Halal) dengan mengorbankan standar halal sesuai syariat. Bukankah syariat adalah aturan langsung dari Allah?  Beginilah topeng asli kapitalis yang kian hari makin nampak boroknya. Sedikit demi sedikit terlucutilah wajah aslinya. Saat di mana ayat konstitusi di atas ayat suci. Sangat berbeda dengan Islam. Islam memosisikan kebijakan selalu sesuai dengan syariat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemimpinnya tak pernah lepas dari wahyu Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Maka kaum muslimin terjamin atas makanan yang mereka konsumsi. Mereka tak perlu khawatir akan bahan-bahan yang tidak halal. Karena negara telah menyeleksinya secara ketat. Maka akan terciptalah masyarakat dan pemimpin yang saling percaya. Semua hukum-hukum Islam adalah kemaslahatan untuk kita semua. Maka apa lagi yang diragukan dari pada penegakan hukum Islam? Semua telah jelas dan gamblang bahwa hanya Islam solusi satu-satunya permasalahan umat saat ini. Wallaahu a'lam bishshawaab.

Masa Depan Produk Halal, Akan Dibawa Kemanakah?

Oleh: Tri S, S. Si Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi Kehalalan suatu produk sangatlah penting di dunia ini. Terutama Indones...

Baca selengkapnya »

Kampanye Liberalisme di Balik Serangan Terhadap Pembiasan Hijab

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Zg8bOKHasXQ/X5l8iO6Wq8I/AAAAAAAACb0/uHlHIPyiNBIVDGunsxZfd-NAtiav8nBNwCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20201028-WA0040.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-Zg8bOKHasXQ/X5l8iO6Wq8I/AAAAAAAACb0/uHlHIPyiNBIVDGunsxZfd-NAtiav8nBNwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201028-WA0040.jpg" width="320" /></a></div>  Oleh : Dewi Sartika(Muslimah Peduli Umat) Kini serangan kaum liberal kembali diarahkan kepada ajaran Islam. Pendidikan dalam berpakaian disoal. Dianggap pemaksaan dan berakibat negatif pada perkembangan anak. Sebagaimana yang ditampilkan oleh media asal Jerman Deutch Welle, mereka membuat konten video yang mengulas sisi negatif seorang anak yang dibiasakan memakai hijab sejak dini.Dalam video itu, DW Indonesia mewawancarai perempuan yang mewajibkan putrinya mengenakan hijab sejak kecil dan mempersoalkannya. DW Indonesia juga mewawancarai psikolog rahajeng Ika. Ia menanyakan dampak psikologis bagi anak-anak sejak dini yang diharuskan memakai jilbab, "Mereka menggunakan atau memakai sesuatu tapi belum paham betul konsekuensi dari pemakaian itu," kata Rahajeng Ika menjawab pertanyaan DW Indonesia. Permasalahannya apabila di kemudian hari bergaul dengan teman-temannya, kemudian punya pandangan yang  mungkin agak berbeda, boleh jadi dia mengalami kebingungan, apakah dengan dia berpakaian begitu berarti dia punya batasan tertentu untuk bergaul," tambahnya.Tak hanya Rahajeng Ika, DW juga mewawancarai feminis muslim, Darol Mahmada tentang dampak sosial anak yang diharuskan memakai hijab sejak dini. Menurut darol mahmada, wajar-wajar saja jika seorang ibu atau guru mengharuskan seorang anak berhijab sejak kecil. tetapi khawatir saya lebih kepada membawa pola pikir si anak akan lebih eksklusif karena sejak kecil dia ditanamkan untuk misalnya berbeda dengan yang lain kata Darul mahmada (jurnal gaya, pikiran Rakyat.com, 26 /10/ 2020).Tentunya kita masih ingat dengan kampanye 1 februari 2020 yang bertajuk No hijab Day free from hijab dimana 1 Februari diperingati kampanye untuk menanggalkan hijab, Niqob/cadar, menampakkan kepala mereka, yang dipelopori oleh tokoh feminis Yasmin Muhammad.Rupanya musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti sedetik pun untuk melakukan rangkaian tipu daya dalam memalsukan dan menutupi kebenaran Islam di hadapan manusia, agar berpaling dari aturan syariah hingga mereka melakukan kedustaan,  mengada-adakan kebohongan, memberikan gambaran yang buruk serta memutarbalikkan fakta tentang Islam dan mereka menyerang muslimah dengan panah beracun dalam balutan feminisme.Sesungguhnya krisis identitas dan menjauhkan muslim dari Islam inilah yang memang diharapkan oleh pihak-pihak yang memusuhi Islam dan mereka berkepentingan mempromosikan islamfobia agar muslim melihat agamanya sendiri dengan tatapan malu dan minder, juga agar kaum muslimah meninggalkan atribut hijabnya lalu beralih memuji tatanan hidup sekuler liberal.Pembiasaan Hijab Bukan PaksaanIslam memandang pembiasaan hijab pada anak sejak dini bukanlah suatu paksaan. Mendidik anak sejak dini akan keterikatan terhadap hukum syara adalah kewajiban orangtua. Orangtua harus memahamkan anak bahwa hijab itu bukanlah pilihan, tetapi kewajiban.Tentunya kampanye yang dilontarkan oleh kaum liberal sungguh tidak masuk akal. Karena, pembiasaan berbeda dengan pemaksaan. Sebelum baligh, anak-anak belum terkena beban taklif artinya kewajiban mereka untuk menutup aurat secara keseluruhan belumlah ada di pundak mereka.Kewajiban Mendidik AnakKewajiban didik anak adalah tanggung jawab keluarga, apalagi seorang muslim. Sebelum anak-anak dewasa (baligh) orangtua wajib mendidiknya dan mempersiapkan anak agar mengenal agamanya. Supaya ketika dia baligh nanti sudah siap menerima taklif (beban hukum). Mereka tidak lagi merasa berat menjalankan syariat Islam yang terhindar dari kesesatan ketika dewasa kelak.Allah berfirman:"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (QS. at-Tahrim : 6)Dan salah satu cara untuk menjauhkan keluarga dari api adalah dengan memahamkan mereka dengan Islam. Mengenalkan aturan Islam sejak dini termasuk memakai hijab yang merupakan bagian dari syariat Islam.Anak adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."Seorang Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari)Abdullah bin Umar radhiallahuan pernah berkata, "Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya. Dan ia akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya pada dirimu.” (tuh fall al-maududi)Benteng dari LiberalismeMengajari anak berhijab sejak dini, merupakan bagian dari pendidikan anak. Membiasakan mereka mengetahui batasan-batasan aurat yang tidak boleh ditampakkan dan yang boleh ditampakkan itu sangat diperlukan. Agar mereka dapat memahami dengan siapa saja mereka boleh menampakkan auratnya. Di dalam sistem hari ini dimana peran agama dihilangkan dari kehidupan. Dibutuhkan kehati-hatian dalam memahamkan anak untuk membentenginya dari paparan liberalisme melenceng sedikit saja dari ajaran Islam akan berakibat fatal. Pun dengan memahamkan anak tentang pakaian. Jika sejak kecil anak dikenalkan dengan budaya asing yang terkenal dengan ide kebebasannya. Akhirnya, anak akan memahami berpakaian seperti apa pun yang penting sopan. Sopan dalam hal ini Tentunya sebagaimana pandangan Barat. Begitu pula sebaliknya jika sejak dini seorang anak diperkenalkan dan budaya Islam, maka anak akan memahami pakaian mana yang sesuai dengan syariat Allah.Peran Tiga Pilar Penjaga Generasi dalam IslamDalam Islam, menjaga generasi dari paparan liberalisme bukan hanya tanggung jawab keluarga meski tonggak utamanya adalah orangtua, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara.Pertama, Orangtua. Orangtua adalah benteng pertama dalam menjaga anak-anaknya dari paparan liberalisme. Dengan kewajibannya mendidik anak serta sekolah pertama, orangtua yang harus menunjukkan mana aktivitas yang benar dan mana yang salah, orangtua mengajarkan agama pada anak-anaknya termasuk menutup aurat. Meski masih kecil dikenakan kewajiban berhijab.Kedua, Masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendidik anak kebiasaan di masyarakat juga mempengaruhi pola pikir anak berimbas kepada pendidikan yang sudah diberikan di rumah. Masyarakat yang islami akan memberikan contoh yang baik bagi generasi, begitu pula sebaliknya. Masyarakat yang paham akan Islam, maka mereka akan mengontrol serta menasehati Jika ada yang melakukan kemaksiatan.Ketiga, Negara. Negara adalah puncak segala kebijakan. Negara memiliki seperangkat aturan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat, serta pengontrol utama pendidikan para generasi, dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga negara mamapu mencegah dengan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar syariat Islam. Negara pun dapat mengatur konten-konten yang ada di media televisi maupun di media sosial dan internet yang aman bagi anak-anak. Bahkan negara dapat memberi batasan dan pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan serta bagaimana mereka seharusnya berpakaian.Tentunya semua akan, kita dapatkan ketika negara menjalankan perannya sebagai perisai, serta aturan Islam benar-benar diterapkan oleh negara sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Negara Khilafah hadir menjadi benteng pertahanan, bagi kaum muslim dari berbagai serangan musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam bishshawab.

Kampanye Liberalisme di Balik Serangan Terhadap Pembiasan Hijab

Oleh : Dewi Sartika (Muslimah Peduli Umat) Kini serangan kaum liberal kembali diarahkan kepada ajaran Islam. Pendidikan dalam berpakaian d...

Baca selengkapnya »

Omnibus Law Mengusik Standar Halal?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-n9TbVbOWKKc/X5ltAesNqAI/AAAAAAAACbc/LX_H6mqWObAvs-Qlh-TD-xIyVJiGrdVdwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20201028-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="901" data-original-width="1600" src="https://1.bp.blogspot.com/-n9TbVbOWKKc/X5ltAesNqAI/AAAAAAAACbc/LX_H6mqWObAvs-Qlh-TD-xIyVJiGrdVdwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201028-WA0005.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Ummu Salman(Pemerhati Sosial) Gelombang penolakan atas disahkannya Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law masih terus berlangsung. Namun tampaknya sampai saat ini, rezim tak bergeming. Belum ada tanda-tanda undang-undang tersebut akan dicabut pengesahannya.Tak salah jika rakyat menolak undang-undang tersebut. Jika melihat isinya meskipun beredar beberapa versi, namun isinya sarat dengan kepentingan segelintir orang-orang tertentu yaitu para kapitalis. Salah satu aturan yang berbahaya adalah tentang sertifikasi halal suatu produk. Dengan alasan agar memudahkan UMKM alias para pengusaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya, dalam Undang-Undang Ciptaker tersebut dicetuskan istilah "self-declare" atau deklarasi mandiri halal.Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal. "Bila halal hanya dengan 'self declare' maka akan menjadi tidak jelas kehalalannya. Dan yang menjadi persoalan utama, halal itu bukan masalah perizinan yang dalam Omnibus Law dimasukan di dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Tetapi halal itu adalah hukum syariah Islam yang menjadi domain dan kewenangan ulama," katanya. (antaranews.com, 7/10/2020)Inilah watak kebijakan kapitalistik, yang pertimbangan utamanya adalah untung dan rugi secara materi. Demi mengejar kemudahan investasi dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara penghasil produk halal terbesar dunia melalui proyek Kawasan Industri Halal (KIH), standar halal yang benar-benar sesuai syariat bisa dikorbankan.Lagi-lagi, kepentingan korporasi lebih diutamakan. Tidak salah, jika kemudian dikatakan bahwa negara demokrasi adalah negara dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi. Kepentingan rakyat dalam hal ini perlindungan bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas di negeri ini, untuk betul-betul menikmati produk yang halal sesuai syariat dikesampingkan, demi mengejar keuntungan materi.Ketika negara menerapkan sistem Islam, maka yang menjadi perhatian utama kebijakan adalah kesesuaian dengan syariat dan berikutnya kemaslahatan publik. Apalagi menyangkut produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengkonsumsi yang halal lagi thoyyib, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah [2] : 168)Oleh karena itu, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi perhatian dan tanggung jawab negara. Apalagi ketika negara menetapkan berbagai kebijakan, negara yang menerapkan Islam, sangat menjunjung tinggi syariah. Patokannya adalah apakah hal tersebut sesuai syariah atau tidak.Maka ketika saat ini negara membolehkan self declare dalam penetapan kehalalan suatu produk, ini sama saja membuka celah bagi munculnya produk-produk yang sebenarnya tak halal namun diklaim halal. Apalagi dalam sistem kapitalisme saat ini, dimana ketakwaan individu sangat kurang karena pertimbangan keuntungan secara materi lebih mendominasi.Wallahu a'lam bishshawab.

Omnibus Law Mengusik Standar Halal?

Oleh : Ummu Salman (Pemerhati Sosial) Gelombang penolakan atas disahkannya Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law masih terus berlangsung. Namun...

Baca selengkapnya »

Omnibus Law: Strategi Privatisasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-X5xmwBIoyu8/X5ffL8KfCnI/AAAAAAAACbQ/FpYatIjI48g0qy6RzRRNaOZgvned9MAHgCLcBGAsYHQ/s720/IMG-20201026-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="720" src="https://1.bp.blogspot.com/-X5xmwBIoyu8/X5ffL8KfCnI/AAAAAAAACbQ/FpYatIjI48g0qy6RzRRNaOZgvned9MAHgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201026-WA0000.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Fransiska, S.Pd.Pendidik Generasi Kita ketahui bersama bahwasanya Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapat berbagai penolakan, terkhusus dari kaum buruh. Belum selesai masalah tersebut, kini Omnibus Law menimbulkan masalah baru di bidang agrari/pertanahan. Hal ini tertera dalam pengaturan pertanahan dalan draf Omnibus Law UU Cipta Kerja versi 905 halaman yang di terima oleh KONTAN, ada di bagian keempat Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terdiri dari paragraf pertama soal Bank Tanah mulai pasal 125 sampai dengan pasal 135 (kontan.co.id, 11/10/2020). Adanya pengaturan tentang pertanahan (bank tanah) ditujukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Hal ini yang dijelaskan dan ditegaskan oleh presiden Joko Widodo kepada masyarakat.Namun, jika kita telaah secara mendalam, jika UU Omnibus Law mengenai pertanahan ini disahkan, maka akan ada pihak yang dirugikan yaitu masyarakat itu sendiri dan yang diuntungkan adalah para kapital (pemilik modal). Meskipun dikatakan bahwa UU bank tanah ini untuk menjamin kepentingan umum, namun dalam praktiknya hal ini untuk memudahkan para kapital dalam membebaskan sebuah lahan. Karena kita ketahui pula ketika sebuah perusahaan ingin membebaskan sebuah lahan butuh proses yang panjang dan biaya yang besar. Dengan adanya bank tanah ini mereka para kapital bisa lebih mudah dalam membebaskan tanah.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dewi, Sekretaris Jendral KPA, beliau mengatakan bahwa penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan para investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur serta kegiatan bisnis (kompas.com, 10/08/20). Dalam pembebasan tanah pula sering terjadi pemaksaan, ketidakadilan dalam penggantian ganti rugi, intimidasi, dan lainnya. Hal ini akan semakin memperkeruh suasana dalam bidang agrari.Islam memiliki pengelolaan dalam hal kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam terbagi 2 yaitu, ada kepemilikan umum dan ada kepemilikan khusus. Untuk kepemilikan khusus, ini dibolehkan bagi setiap individu memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya dan mengelolanya sendiri. Tetapi tidak boleh menguasai yang menjadi kepemilikan umum sebagaimana tertera dalam hadis di bawah:اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِKaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)Dalam ketiga hal ini seseorang boleh mengambil manfaatnya tetapi tidak boleh menguasainya secara pribadi. Jika hal ini diterapkan, maka tidak akan ada lagi keserakahan dalam kepemilikan umum serta tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi antara kapital dan masyarakat. Tidak dibenarkan adanya privatisasi atas kepemilikan umum, karena berhubungan dengan kemaslahatan umat.Hanya di dalam Islam yang mengatur segala aspek, tidak terkecuali dalam hal kepemilikan. Dan kepemilikan dalam Islam dijalankan sesuai aturan hukum syara, bukan untuk memuaskan nafsu para kapital dan penguasa semata.Wallahu a'lam bishshawab.

Omnibus Law: Strategi Privatisasi

Oleh : Fransiska, S.Pd. Pendidik Generasi Kita ketahui bersama bahwasanya Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapat berbagai penolakan, terk...

Baca selengkapnya »

Omnibus Law Mengusik Standar Halal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uw9vsNS7xUA/X5V3wx3TzaI/AAAAAAAACa0/Dr77IeSDyhArIYcN08aBNK7CR0miR4jSACLcBGAsYHQ/s332/IMG-20201025-WA0115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="233" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-uw9vsNS7xUA/X5V3wx3TzaI/AAAAAAAACa0/Dr77IeSDyhArIYcN08aBNK7CR0miR4jSACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201025-WA0115.jpg" /></a></div> Oleh : Farah Sari, A.Md. (Aktivis Dakwah Islam Jambi)  Memperoleh produk halal bagi setiap muslim adalah perwujudan hak konstitusionalnya. Akses produk halal mestinya dijamin oleh konstitusi. Jadi, pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agama warganya. Allah Swt. berfirman: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. al-Maidah : 88)Bukankah sudah seharusnya,  Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim memproduksi produk halal? Karena mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi seorang muslim. Produk halal adalah kebutuhan mutlak. Keberadaan negara dan peran pemerintah sangat besar dalam mewujudkan itu. Karena faktanya masih sulit memastikan kehalalan suatu produk. Muslim di negeri ini sering diliputi rasa was-was saat mengkonsumsi produk yang beredar. Karena tak jarang produsen berlaku  curang. Demi keuntungan besar. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia. (liputan6.com, 15/10/20)Muslim akan tenang dan bahagia jika ada jaminan kehalalan produk yang beredar. Apalagi jika negerinya bisa menjadi penghasil produk halal terbesar di dunia. Seperti yang disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di atas. Tapi benarkah cita-cita ini didorong atas keimanan dan ketakwaan pada Allah Swt.? Karena pemimpin bertanggung jawab atas amanah meriayah (mengurusi) rakyat,  termasuk memberi jaminan halal produk. Lantas, apakah jalan pintas sertifikasi halal yang dititipkan pada UU Cipta Kerja mampu mewujudkan cita-cita tersebut? Benarkah cita-cita Indonesia  menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia untuk memastikan terjaminnya makanan halal bagi muslim? Atau karena tujuan lain? Keuntungan. Karena tingginya minat konsumen terhadap produk-produk halal. Sekalipun hanya label tanpa jaminan. Dikutip dari laman rri.co.id (14/10/20) Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini UU Ciptaker memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).Terkait hal itu, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya, karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya. Diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Beberapa pasal yang bisa disoroti adalah sebagai berikut:1. Persyaratan auditor halalDalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni: (a) Warga negara Indonesia. (b) Beragama Islam. (c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. (d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. (e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. (f) Memperoleh sertifikat dari MUI.Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.Sekilas melonggarkan persyaratan auditor terlihat baik. Berharap lebih mudah menentukan halal suatu produk. Lebih cepat proses penentuan karena SDM auditor lebih banyak. Sesungguhnya pelonggaran ini menjadi jalan semakin sulitnya memastikan kehalalan suatu produk. Karena tidak ada kepastian auditor yang layak sesuai standar Islam. Bukankah lembaga negara yang selama ini menjadi rujukan masyarakat untuk yakin suatu produk halal adalah MUI? Selama ini, adanya lembaga MUI saja kita masih dihantui rasa was-was. Khawatir kehalalan produk. Apalagi jika peran MUI dikurangi atau bahkan diamputasi. 2. Cara memperoleh sertifikat halal Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal.Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.Sekilas, pemangkasan waktu verifikasi permohonan sertifikat halal juga terkesan bagus. Menggembirakan bagi produsen. Karena produknya lebih cepat bisa dilabeli halal. Namun permasalahan utamanya adalah,  apakah waktu yang singkat itu bisa memberikan kepastian halal pada suatu produk sesuai standar syariat Islam. Sedangkan banyak tahapan dalam proses yang harus dicek. Mulai dari bahan baku, proses pengolahan,  produk jadi, pendistribusian hingga sampai di tangan konsumen. Tidak boleh ada proses yang menghantarkan pada keharaman sekecil apa pun. Tidak benar, jika demi mempersingkat waktu mengabaikan kepastian halal produk. 3. Waktu penerbitanSelain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. Tidak hanya sampai di situ. Pasal ini juga berbahaya. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki HS saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, mengatakan terdapat pemahaman yang tidak utuh oleh sebagian masyarakat yang berkesimpulan self declare halal dapat dilakukan siapapun dengan cara remeh temeh."Di Pasal 4A UU Ciptaker, self declare harus memenuhi standar yang ditetapkan BPJPH," kata merujuk BPJPH/Kementerian Agama akan menerbitkan panduan deklarasi mandiri produk halal dalam waktu dekat.Mastuki mencontohkan terdapat persyaratan produsen dapat mendeklarasikan mandiri produknya halal ketika materi produk dan proses pembuatannya masuk dalam kategori risiko rendah terpapar unsur haram. (antaranews.com, 14/10/20)Dengan melihat isi UU Ciptaker, sangat kental dengan ruh sekularisasi, liberalisasi  dan kapitalisasi.  Sekularisasi karena aturan ini tegak atas pondasi pemisahan agama dari kehidupan dan pemisahan agama dari negara. Menjauhkan peran syariat Islam dalam menentukan standar halal suatu produk. Agar standar tersebut diganti dengan standar akal manusia dan kepentingan. Sekularisasi semakin dipertegas dengan kebolehan tidak melibatkan peran MUI dalam penetapan status halal. Liberalisasi karena banyak pihak yang diperbolehkan menentukan kehalalan produk. Sedangkan tidak ada jaminan pihak tersebut akan menjadikan syariat Islam sebagai penentu halal dan haram. Seharusnya jaminan halal ini adalah tanggung jawab negara dan penguasa,  UU ini akan membuat penguasa berlepas tangan dari tanggung jawab tersebut. Sedangkan kapitalisasi menjadikan para pengusaha bermodal besar baik asing maupun aseng semakin leluasa. Ruang gerak mereka memasarkan produk di pasar muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia makin luas. Cap sertifikat halal bisa mereka dapatkan dengan mudah. Karena tidak perlu lagi peran MUI. Berdasarkan hal di atas, UU Ciptaker ini malah akan menghilangkan jaminan halal. Karena cap sertifikat halal semakin mudah didapatkan. Melalui pelonggaran auditor, mempermudah cara memperoleh sertifikat dan mempersingkat waktu penerbitan sertifikat.Ternyata semua ini dilakukan untuk memudahkan para pengusaha asing dan aseng yang bercokol di negeri ini. Persekongkolan penguasa dan pengusaha. Penguasa dapat kursi jabatan. Pengusaha dapat aturan kebijakan. UU Ciptaker ini hadir untuk menyenangkan para pemodal sebagai bentuk balas budi atas bantuan mahar pesta demokrasi. Miris sekali nasib muslim. Selalu dijejali UU manis diucapan tapi berisi racun mematikan. Apalah gunanya jika halal hanya label, bukan sebuah jaminan. Inilah kegagalan sistem demokrasi kapitalis. Tidak mampu memberikan hak konstitusional warga negara muslim untuk menjalankan kewajiban.  Memperoleh jaminan produk halal. Berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, kehalalan produk yang beredar di pasar sangat dijaga. Semua warga negara Islam mengkonsumsi makanan halal ataupun memproduksi makanan yang halal bukan didasari karena asas keuntungan yang diperoleh dari jaminan halalnya, tetapi karena mengonsumsi makanan yang halal adalah perintah Allah Swt. Sistem kapitalisme sekuler saat ini memang hanya fokus pada keuntungan materi. Pemerintah  memberikan label atau sertifikat halal bukan didorong oleh keimanan kepada Allah Swt., namun karena faktor ekonomi dan materi. Salah satunya untuk mengejar target pengembangan kawasan industri halal (KIH) sebagaimana tersebut di atas. Inilah bukti pentingnya negara hadir untuk menjamin kehalalan produk dengan sungguh-sungguh, memantau kehalalan produk dari hulu ke hilir. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tidak terjadi kecurangan oleh pelaku usaha. Bahkan jika dibutuhkan sertifikasi halal. Kebutuhan sertifikasi halal tak boleh membebani rakyat. Biaya sertifikasi halal seharusnya menggunakan dana APBN tidak memungut dari rakyat. Sebab menyediakan jaminan halal adalah bagian dari tanggung jawab negara sebagai pelayanan urusan rakyat.“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)Wallahu a'lam bishshawab.

Omnibus Law Mengusik Standar Halal

Oleh : Farah Sari, A.Md. (Aktivis Dakwah Islam Jambi) Memperoleh produk halal bagi setiap muslim adalah perwujudan hak konstitusionalnya. ...

Baca selengkapnya »

Zona Merah, Tanda Gagalnya Pemerintah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FLQHb3WDlug/X5Vsfb26NUI/AAAAAAAACao/wPGzFR663oQGVOMiMRnEGn9633tkBHK0QCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20201025-WA0116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-FLQHb3WDlug/X5Vsfb26NUI/AAAAAAAACao/wPGzFR663oQGVOMiMRnEGn9633tkBHK0QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201025-WA0116.jpg" /></a></div> Oleh : Nengani Sholihah(Ibu Rumah Tangga) Kabupaten Kuningan dinyatakan masuk dalam status zona merah, siaga satu dalam penyebaran wabah virus corona. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat usai menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Mapolda Jabar, Senin (12/10/2020).Bersamaan dengan ditetapkannya Kuningan sebagai zona merah, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin  mengatakan penambahan 55 orang yang terjadi dalam kurun waktu tiga hari terakhir, menjadikan total kasus di klaster Ponpes Husnul Khotimah mencpai 467 kasus. (detiknews.com, 12/10/2020)Gagalnya PemerintahBertambahnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan yang menjadikannya sebagai zona merah oleh Gubernur Jawa Barat menegaskan, bahwa pemerintah rezim kapitalisme telah gagal dalam menangani pandemi. Zona biru yang disandingkan kepada Kabupaten Kuningan oleh Gubernur Jawa Barat pada jumpa pers daring (cnnindonesia.com, Jum’at 12/06/2020) memberikan wacana untuk memberlakukan kebiasaan hidup baru atau new normal life. Artinya PSBB yang diterapkan selama ini sudah tidak berlaku kembali. Sehingga wacana akan pembukaan sekolah dan pesantren yang telah diumumkan oleh pemerintah mulai diberikan arahan dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka.Seperti yang telah diketahui bahwa  di tengah-tengah pandemi yang masih melanda pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan pembelajaran di pesantren. Di dalam panduan tersebut Kemenag tidak mengacu pada wilayah atau zona kasus Covid-19. Zona yang dipakai adalah lingkungan pesantren dan bukan berbasis kabupaten atau kota. (lombokpost.jawapost.com, 20/06/2020)  Alih-alih menurunkan angka Covid, justru malah menimbulkan klaster baru dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Kegagalan pemerintah rezim kapitalisme dalam menangani pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai persoalan yang serius. Tampak terlihat pada tingginya angka kematian yang diakibtkan Covid-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.  Kabupaten Kuningan sendiri telah ditargetkan akan menjadi kota wisata yang menjadi destinasi wisata internasional. Adalah Waduk Darma, salah satu destinasi wisata yang dimiliki oleh Kuningan yang ditargetkan menjadi destinasi air internasional. Tak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan sebanyak 60 miliar. Tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah pandemi yang masih melanda kejenuhan masyarakat yang melepaskan kepenatan akan menimbulkan gelombang wisata yang luar biasa, sehingga klaster baru pun akan terjadi. Bahkan prediksi para ahli tentang klaster baru akibat pilkada yang akan tetap dilaksanakan, akan menjadi mega klaster Covid-19. Itu pun sudah terbukti dengan adanya kematian para calon kandidat kepala daerah diberbagai daerah akibat Covid-19. Seharusnya penanganan pandemi ini dilakukan dengan serius oleh pemerintah pusat dan daerah, bahkan para pemimpin di seluruh dunia. Namun sayang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru malah semakin menambah derita masyarakat. Tidak ada satu pun pemimpin di dunia saat ini yang mampu menjadikan rakyatnya sejahtera. Rakyat dijadikan tumbal untuk kekuasaan mereka dan sekelompok orang yang sudah bekerjasama dengan pemimpin rakyat.Alhasil, kapitalisme telah melahirkan solusi-solusi yang menambah masalah bagi penderitaan masyarakat. Maka tak layak dijadikan sebagai pondasi dalam mengelola tatanan kehidupan dan kesejahteraan umat.Islam Solusi    Sudah lebih dari seribu tiga ratus tahun Islam berhasil mengelola tatanan kehidupan umat, sehingga tidak diragukan lagi kredibilitas Islam dalam menangani masalah. Karena Islam memberikan solusi yang benar dan manusiawi. Islam bersumber dari Sang Khalik yang telah diturunkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yang mengatur hubungan manusia.Sebagai agama yang sempurna dan juga ideologi, tidak ada satu pun persoalan yang ditinggalkan. Semua problematika kehidupan diselesaikan dengan sempurna oleh Islam sesuai dengan fakta, dan tuntas yang mampu mendatangkan ketenangan jiwa, dan masuk akal. Tidak hanya itu solusi yang dihadirkan oleh Islam yaitu solusi yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka tidak ada solusi yang tidak memanusiakan manusia dalam Islam.Maka terkait dengan penyelesaian pandemi, pada Islam terdapat pandangan yang sahih. Bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Baik dari segi pengobatan sampai fasilitas kesehatan ditanggung negara, sehingga masyarakat dengan mudah dan murah bahkan gratis dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hanya Islam ynag mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu mengurusi rakyat dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Wallahu a'lam bishshawab.

Zona Merah, Tanda Gagalnya Pemerintah

Oleh : Nengani Sholihah (Ibu Rumah Tangga) Kabupaten Kuningan dinyatakan masuk dalam status zona merah, siaga satu dalam penyebaran wabah vi...

Baca selengkapnya »

SENGSARA BUKAN KITA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ISqFv0ShP8k/X5Vm8S376wI/AAAAAAAAAlM/H1641VO_YKwq4lk8cEFjQF1IDHSeaptxQCLcBGAsYHQ/s683/IMG-20201025-WA0054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="683" src="https://1.bp.blogspot.com/-ISqFv0ShP8k/X5Vm8S376wI/AAAAAAAAAlM/H1641VO_YKwq4lk8cEFjQF1IDHSeaptxQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201025-WA0054.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Seddwi Fardiani (Pemerhati Masalah Publik dan Member AMK) Mungkin kita tak pernah merasa sengsara karena kita adalah orang kaya yang bisa membeli segalanyaAtau mungkin kita tak peka dengan lingkungan di luar sanaYang nyatanya banyak ternista Di luar sana banyak orang yang jangankan untuk membeli rumah, pakaian mewah atau aksesoris yang serba wah, untuk makan pun mereka susah Puluhan juta orang mengalami kemiskinanBiaya kesehatan tak lagi terjangkauBPJS kesehatan bertambah mahalPendidikan sulit diakses oleh kalangan masyarakat menengah ke bawahPengangguran dimana-mana Ya mungkin kita tak pernah sengsara karena kondisi kita cukup berADASaat butuh sesuatu apa yg kita inginkan langsung tersediaKarena kita abdi negaraYang mendapat fasilitas luar biasa  Tapi sudahkah kita tau saudara-saudara kita di luar sana hari ini makan apa? dan tidur dimana?  Bukankah harusnya negara memberikan jaminan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan untuk semua rakyatnyaSekaligus pemenuhan kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi warganya Beginilah fakta ketika negeri ini tidak menerapkan sistem Islam yang dapat memenuhi semuaSistem yang bersumber dari Pencipta manusia Yang dengannya keberkahan langit dan bumi akan terbuka Negeri ini adalah negeri yang menerapkan sistem kapitalis liberalDimana jurang antara si miskin dan si kaya makin kentalPersoalan rakyat bukan masalah yang krusial Jika negara peduli mengapa menjadikan hutang dan pajak sebagai sumber pemasukan? Bukankah itu menyengsarakan? Ya mungkin kita tak sengsara karena sayangnya Allah pada kitaTapi apakah kita juga sama?Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahiDan menjadikan aturan Nya sebagai solusi Islam bukan hanya agama tapi juga ideologiYang mengatur kehidupan dari segala liniSempurnanya tak ada yang menandingiKarena bersumber dari Ilahi Robbi Yang Maha Tinggi

SENGSARA BUKAN KITA

Oleh : Seddwi Fardiani (Pemerhati Masalah Publik dan Member AMK) Mungkin kita tak pernah merasa sengsara karena kita adalah orang kaya ya...

Baca selengkapnya »

RASULULLAH SANG IDOLA SEJATI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GAKnqu6dJmk/X5Vjq3XkJXI/AAAAAAAAAlA/1WnpWlMpnDg6SwJSxgX5f4gwRn5lM4W4gCLcBGAsYHQ/s719/IMG-20201025-WA0038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="719" src="https://1.bp.blogspot.com/-GAKnqu6dJmk/X5Vjq3XkJXI/AAAAAAAAAlA/1WnpWlMpnDg6SwJSxgX5f4gwRn5lM4W4gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201025-WA0038.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Ummu Annisa (Aktivis Dakwah dan Pemerhati Masalah Publik) Dalam hidup, siapa pun pasti pernah mengidolakan sosok yang membuat kita terinspirasi. Dan dari merekalah kita banyak mengambil pelajaran hidup, entah dari pengalaman, nasihat, sampai prestasi yang pernah diraih, sehingga kita berusaha sebisa mungkin mengenali sosok idola itu lebih mendalam dan terkadang muncul kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan dan gaya hidupnya. Ketika seseorang mengidolakan seorang artis, maka ponsel mereka akan penuh dengan foto-foto artis yang mereka idolakan, selalu mencari kabar terbaru dari artis tersebut, hingga mencoba menjadi seperti artis yang mereka idolakan. Hal tersebut lama-kelamaan akan menambah kecintaannya kepada artis tersebut.  Siapa yang patut Jadi Idola? “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik” (QS. Al-Ahzab[33]:21) Sebagai umat Nabi Muhammad saw, tentu kita sudah sepantasnya menjadikan Rasulullah sebagai sosok idola. Sosok yang dikatakan sebagai suri teladan terbaik. Karena Islam adalah jalan hidup, maka langkah yang harus kita dilakukan untuk mengenal Islam lebih dekat yaitu dengan mencintai yang membawanya. Dengan mengidolakan Rasullullah saw, bisa menjadi katalisator seseorang dalam mempelajari Islam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sungguh beruntung sekali orang yang beriman kepadaku dan pernah melihatku, sungguh beruntung sekali orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku sampai tujuh kali.” Hadis tersebut membawa kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad saw di zaman sekarang, meskipun kita tidak pernah sekalipun bertemu beliau. Kita jauh lebih beruntung dari umat terdahulu yang pernah hidup bersama Rasulullah saw dengan syarat bahwa kita harus beriman kepada Beliau. Dalam beriman kepada Rasulullah saw, salah satu indikatornya adalah adanya rasa cinta kepada Rasulullah saw di dalam hati kita. Kita terlalu disibukkan dengan hal yang sifatnya duniawi, sehingga semakin mengikis kecintaan kita kepada Rasulullah. Padahal di hari akhir nanti Beliaulah yang mampu memberi syafaat kepada kita. Dan bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw, sedangkan kita tidak mengenal dan mencintai Beliau?  Dari Anas bin Malik ra., dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu (1) barangsiapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, (2) apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. (3) Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka.” Hadist tersebut menunjukkan betapa pentingnya kecintaan kita kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. Al-Azhari berkata arti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu menaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dari kecintaan itulah, kita sebagai umat Nabi Muhammad saw akan merasakan manisnya iman. Rasulullah selain sebagai pemimpin Agama juga sebagai pemimpin Negara. Seharusnya para pemimpin di negeri ini patut mengidolakan Rasulullah sebagai seorang Negarawan Sejati. Beliau memimpin Negara pertama di Madinah diatur dengan hukum-hukum Allah yang bersumber dari al-Qur’an dan As-Sunah. Sebagai pemimpin yang senantiasa bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya, selalu berupaya keras memenuhinya semua kebutuhan rakyatnya, tidak mungkin membiarkan rakyatnya kelaparan, kesusahan, sakit, terlantar dan terancam jiwanya. "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR al-Bukhari). Jika saja para pemimpin rakyat saat ini mengamalkan apa yang disabdakan dan diteladankan Rasulullah saw tentu mereka akan dicintai oleh rakyat. Pemimpin seperti inilah yang disebut sebagai pemimpin terbaik oleh Rasulullah saw sebagaimana sabda beliau: "Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, juga yang kalian doakan dan merekapun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, juga yang kalian laknat dan merekapun melaknat kalian." (HR Muslim dan at-Tirmidzi). Sungguh kita merindukan sosok pemimpin yang mengikuti setiap apa yang dicontohkan Rasulullah saw dan menjadi pemimpin yang akan menerapkan setiap hukum Allah SWT secara sempurna di bawah naungan Daulah Khilafah Rasyidah. Wallahu a'lam Bish shawab

RASULULLAH SANG IDOLA SEJATI

Oleh : Ummu Annisa (Aktivis Dakwah dan Pemerhati Masalah Publik) Dalam hidup, siapa pun pasti pernah mengidolakan sosok yang membuat kita...

Baca selengkapnya »

Penghapusan Ujian Nasional dalam Negeri, Bukan Solusi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8wG9K0o9JcU/X5UqJ65e9QI/AAAAAAAACac/yFc21vrDRtA7Gd4p1gGuLbC6xyeSodg7ACLcBGAsYHQ/s1040/IMG-20201023-WA0078.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8wG9K0o9JcU/X5UqJ65e9QI/AAAAAAAACac/yFc21vrDRtA7Gd4p1gGuLbC6xyeSodg7ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201023-WA0078.jpg" /></a></div> Oleh : Umi RizkyiKomunitas Setajam Pena Sejak beberapa tahun terakhir ini, kurikulum pendidikan berganti sebanyak 11 kali. Tapi sungguh disayangkan, sampai saat ini belum juga menemukan resep yang manjur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu pula, banyaknya program yang dialirkan, sebagai upaya untuk menemukan solusinya, namun hanya tambal sulam semata. Dari program wajib belajar, program merdeka belajar dan kini upaya penghapusan Ujian Nasional tahun 2021.Seperti data yang dilansir oleh kompas.com Minggu (11/10/2020), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan asesmen nasional sebagai pengganti Ujian Nasional pada 2021. Karena asesmen nasional tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil.Masalah pendidikan sungguh sangat rumit. Biaya yang dikeluarkan pun begitu luar biasa besarnya. Apa lagi jika sampai perguruan tinggi, biayanya mahal dan harus banyak modal. Sesungguhnya hal ini berakar dari dua hal.Pertama, adanya kesalahan paradigma pendidikan. Pendidikan yang lahir dari sistem sekuler akan melahirkan manusia-manusia yang materialis dan individualis. Berbeda dengan Islam, maka paradigmanya adalah akidah Islam. Sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang senantiasa taat agama dan bertakwa.Kedua, terdapat trifungsional yang lemah pada unsur pelaksanaan pendidikan. Baik dari lembaga pendidikan yang bertumpu pada kurikulum yang kacau, disfungsi guru dan lingkungan sekolah. Keluarga yang tidak mendukung, serta masyarakat yang tidak kondusif.Hal ini akan jauh berbeda jika sistem Islam yang diterapkan oleh sebuah negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang disebut dengan sistem khilafah. Dimana tugas khalifah adalah menjamin kebutuhan seluruh rakyatnya baik muslim non muslim. Kebutuhan rakyat menyangkut kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga termasuk pendidikan.Inilah keunggulan sistem khilafah mengatur tentang pendidikan, pertama pendidikan dibangun atas paradigma Islam. Dengan tujuan untuk membentuk kepribadian Islam, menguasai berbagai tsaqofah Islam, juga mahir dalam penguasaan ilmu sains dan teknologi.kedua, kurikulum pendidikan islam, tentunya berbasis akidah Islam. Sebab, kurikulum di sini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan. Baik itu dilihat dari perangkat materi, pembelajaran, strategi belajar dan evaluasi belajar.Ketiga, fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas. Hal ini wajib dipenuhi oleh negara. Setiap daerah memiliki fasilitas yang sama. Agar tidak adanya kesenjangan sosial seperti yang terjadi saat ini. Siswa yang belajar di kota dipandang lebih pintar dan lebih baik kualitasnya daripada siswa yang sekolah di desa. Agar seluruh peserta didik bisa menikmati fasilitas pendidikan yang sama. Negara pun juga wajib untuk menyediakan infrastruktur yang baik dan memadai, misal gedung, balai penelitian, buku pelajaran dan lain sebagainya.Keempat, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Adapun sumber pendanaan yang didapat oleh khilafah adalah dari Baitul Mal, yang berasal dari harta fa'i, jizyah, milkiyyah dan Kharaj.Kelima, adanya guru dan tenaga pendidik yang profesional. Dan negara wajib menggaji guru dengan gaji yang cukup. Pernah dikisahkan pada kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau pernah menggaji guru sebesar 15 Dinar, jika dirupiahkan 45juta rupiah per bulan.Keenam, sistem pendidikan Islam akan melahirkan keluarga yang beriman dan bertakwa. Dimana sistem pendidikan Islam akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi bapak yang berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Dimana istri akan tinggal di rumah, melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Dengan begitu, maka bapak dan ibu akan maksimal menjalankan kewajibannya, sehingga akan melahirkan keluarga yang beriman dan bertakwa.Ketujuh, pendidikan Islam akan menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Karena pada dasarnya, pendidikan Islam yaitu membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa. Inilah yang merupakan kontrol sosial yang sesungguhnya. Jadi, dengan demikian maka tidak akan ada ruang bagi tsaqofah asing masuk di wilayah daulah Islam yaitu wilayah khilafah.Kedelapan, Negara khilafah membolehkan individu/swasta menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, asal kurikulum dan satuan pembelajaran sesuai dengan hukum syariat. Jika ada kelalaian atau bahkan kesengajaan, maka khilafah dengan tegas akan memberi sanksi atas pelanggaran hukum syariat yang dilanggarnya.Dengan demikian, maka penghapusan Ujian Nasional tidak akan mampu untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Hal ini hanyalah upaya tambal sulam semata. Begitu indahnya Islam jika diterapkan, hendaknya kita sebagai kaum muslim merindukan dan berjuang untuk kembalinya Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan. Hal ini mustahil akan terwujud selama sistem yang diterapkan selain Islam.Kini saatnya kita beralih, dari sistem kufur ke sistem yang diridai Allah Swt. yaitu sistem Islam dalam bingkai khilafah. Semoga tegaknya khilafah akan segera kembali. Allahuakbar.

Penghapusan Ujian Nasional dalam Negeri, Bukan Solusi

Oleh : Umi Rizkyi Komunitas Setajam Pena Sejak beberapa tahun terakhir ini, kurikulum pendidikan berganti sebanyak 11 kali. Tapi sungguh dis...

Baca selengkapnya »

Penghapusan UN Apakah Menyelesaikan Masalah?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-v0Lw_GFMVDc/X5T6dt9mijI/AAAAAAAAAbM/fews5P4wQEM46UtQMW6I0zZQf3tIlTlTACLcBGAsYHQ/s720/IMG-20201025-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="720" src="https://1.bp.blogspot.com/-v0Lw_GFMVDc/X5T6dt9mijI/AAAAAAAAAbM/fews5P4wQEM46UtQMW6I0zZQf3tIlTlTACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201025-WA0006.jpg" width="320" /></a></div> Oleh: Tri S, S. Si(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)  Pemerintah berencana akan menghapus ujian nasional (UN)pada tahun 2021. Dalam hal ini ikatan guru Indonesia (IGI) mengusulkan dibuatkan sistem portofolio pencapaian siswa hingga akhir pendidikan sebagai pengganti penilaian dari UN. Ketua IGI, Ramli menjelaskan sistem portofolio ini merupakan tempat dimana catatan siswa tersimpan sejak mulai pertama kali masuk sekolah sampai kemudian tamat dari sekolah tersebut. Dari situ dapat terlihat dengan jelas bakat, minat, dan kemampuan siswa, serta pencapaian mereka mulai dari masuk hingga mereka menamatkan pendidikannya. (republika.co.id, 13/12/2019) Yang menjadi latar belakang penghapusan Ujian Nasional (UN) ini karena keadaan yang masih dalam suasana pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan ujian nasional yang berakibat pada penambahan kluster baru. Namun, penghapusan UN dinilai tidak memiliki manfaat signifikan dalam mendidik siswa. Jika ditelaah apakah penghapusan ujian nasional ini simpul persoalan pendidikan? Di Indonesia pendidikan masih menghadapi berbagai problematika salah satunya di sistem kapitalis demokrasi ini, pemerintah hanya memikirkan pada jumlah peserta didik yang banyak saja dan output peserta didik yang siap bekerja dengan upah murah namun berkualitas. Hal ini merupakan masalah, meskipun sudah melakukan banyak revisi kurikulum dan sudah menjalankannya namun masalah tidak kunjung selesai. Begitu banyak lulusan SMA hingga perguruan tinggi yang menjadi pengangguran, begitupun jenjang pendidikan yang lain belum berdaya secara skala masyarakat ataupun untuk dirinya sendiri. Tentu semua ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam. Karena sejatinya yang dilihat di dalam Islam adalah kualitas peserta didik dalam kesungguhan mereka belajar serta berkontribusi untuk umat dengan menyelesaikan permasalahan berdasarkan ilmu yang berlandaskan aqidah dan keimanan. Tidak sekadar jenius di bidangnya tetapi juga memiliki ketaatan, jiwa yang tangguh dengan kepribadian Islam.  Islam menjadikan akidah sebagai dasarnya karena keimanan dan ketakwaan, juga akhlak mulia menjadi fokus yang ditanamkan pada anak didik. Dan Allah telah mengatur landasan pendidikan yang jelas bagi manusia melalui syariat islam. Dengannya, sistem pendidikan Islam akan melahirkan pribadi muslim yang taat kepada Allah dan generasi yang cerdas. Terbukti pada masa kejayaan Islam dalam Kekhilafahan Abbasyiah yang melahirkan ilmuwan cerdas dan bertaqwa yang dijadikan sebagai mercusuar pada pendidikan era modern ini.   Tentunya semua itu bisa tercapai ketika menjalankan sistem pendidikan Islam, dalam sebuah naungan institusi bernama khilafah. Maka dari sekarang, saatnya kita sadar untuk berjuang dan melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan penerapan syariat yang menyeluruh termasuk bidang pendidikan. Dengan izin Allah, permasalahan dalam pendidikan akan selesai dan pendidikan tidak lagi diukur sekadar materi seperti saat ini, melainkan ilmu serta kesungguhan belajar dan kontribusi para pencari ilmu untuk umat dengan mengamalkan serta mendakwahkannya. Wallahu a'lam bi ash shawaab.

Penghapusan UN Apakah Menyelesaikan Masalah?

Oleh: Tri S, S. Si (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi) Pemerintah berencana akan menghapus ujian nasional (UN)pada tahun 20...

Baca selengkapnya »

New System (Islam) Solusi Kesejahteraan Petani

Wakaf, Energi Kedaulatan Pangan Bangsa

Masa Depan Produk Halal, Akan Dibawa Kemanakah?

Kampanye Liberalisme di Balik Serangan Terhadap Pembiasan Hijab

Omnibus Law Mengusik Standar Halal?

Omnibus Law: Strategi Privatisasi

Omnibus Law Mengusik Standar Halal

Zona Merah, Tanda Gagalnya Pemerintah

SENGSARA BUKAN KITA

RASULULLAH SANG IDOLA SEJATI

Penghapusan Ujian Nasional dalam Negeri, Bukan Solusi

Penghapusan UN Apakah Menyelesaikan Masalah?

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

Cerpen

Opini

Opini Remaja

Tsaqafah

Puisi